Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Januari2012 dan didaftar dengan Register Nomor : 03/Pdt.P/2012/PN.Bdw telah mengajukanpermohonan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal 25 Nopember 1985 dan tentangkelahiran tersebut telah memperoleh Akte Kelahiran dari Catatan Sipil Jember tertanggal28 Nopember 1985 Nomor: 248/1985 ;Bahwa Pemohon adalah seorang warganegara Indonesia mengikuti ayah Pemohon yangbernama : LIEM IE MIN berdasarkan Keputusan Presiden

Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 227/PWI Tahun1985, atas nama LIEM IE MIN, diberi tanda P.3 ; 38. Foto copy Berita Acara Sumpah No. 6/1/PWI TAHUN 1986, atas nama LIEM IEMIN, diberi tanda P.4 ;9. Foto copy Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan RIatas nama LIEM SIU CEN tertanggal 18 September 1985 Formulir I No.6/1/PWITAHUN 1996, diberi tanda P. 5 ;10.

ada lagi yang akandiajukan dan selanjutnya memohon Penetapan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan danselanjutnya memohon penetapan , maka oleh karena itu pemeriksaan dalam perkarapermohonan ini dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Penetapanperkara permohonan tersebut ;Menimbang bahwa dari Permohonan Pemohon dan surat bukti bertanda P.1 s/d P.6yaitu berupa : 1.Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 2 Akte Kelahiran pemohon 3.KutipanKeputusan Presiden

dua ) orang saksi yang bernamaYUDA AGUS SETIAWAN dan SUPARNO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,Keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebutdikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatankelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan4bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden

Pemohon yangbernama AFIAN JANUAR SAKTI lahir di Madiun pada tanggal 7 Januari2010 sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil danatas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon untuk mohon ijinmencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telah terlambat danmendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan NegeriKabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkan Pasal 32Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdmnistrasiKependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniMengingat Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuaidengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiranyang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohonagar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatan Akta Kematian dari orangtua Pemohon bernama Almarhumah JOSEFINA JOSEP yang telah meninggal duniapada tanggal 12 Desember 2005 di Galala (Ambon), sesuai Surat KeteranganKematian dari Pemerintah Desa Galala karena untuk di pergunakan dalampengurusan Suratsurat yang berhubungan dengan Almarhumah;Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden

yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, olehkarenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetapmelaporkan kematian orang tua pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana PencatatanSipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematiantersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pangadilan, AktaKematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai denganketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden

menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan daripemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnyadengan sekedar merubah redaksionalnya ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang No.24 tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan dan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden

Sedangkandalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1)ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejaktanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, oleh karenaanak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 11 Pebruari 1997 , sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipiluntuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

;TENTANG HUKUMNYA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 65 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwapencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (satu) tahun

;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dariaspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperolehPenetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangandengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 tentang

;Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan DaerahKabupaten Nias No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil serta peraturanperaturan lainnya yang berlaku dan berhubungan denganpermohonan ini.;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.

berdasarkan Penetapan Pengadilan(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Presiden.wonnn Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengandemikian telah benar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan gunamencatatkan akta Kelahiran Pemohon yang bernama DUL MAJID yang telahmelampaui 1 (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilanwon Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden

dicatatkankelahirannya; Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohonmenerangkan bahwa permohonan pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiranbagi Pemohon yang bernama DUL MAJID dimaksudkan untuk berbagaikeperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis dimana buktitersebut bersesuaian dengan keterangan saksisaksi hal mana telah memenuhisyaratsyarat awal pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53dan Pasal 54 Peraturan Presiden

No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapatPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; won nne n= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka adalah wajur apabila semua biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini dibebankan kepadaPemohon:won nnene= Mengingat, ketentuanketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006,Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49Tahun

2 ( dua ) orang saksi yang bernamaCHOLID ARWANI dan MUJIONO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebutdikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatankelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden

permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon yangbernama HAFIZ NUR IMAN sampai saat ini belum dicatatkan pada KantorPencatatan Sipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohonuntuk mohon ijin mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telahterlambat dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada PengadilanNegeri Kabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkanPasal 32 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdmnistrasiKependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

itu sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ;Mengingat Pasal 32 Ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Pemeliharaananak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hakibunya" sehingga berdasarkan hal tersebut jelas dinyatakan Penggugatberhak atas Hak Asuh Anak;.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwaakibatputusnya perkawinan karena perceraian huruf a anak yang belummumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bilalbunya meninggal dunia, apabila terjadi maka kedudukannya digantikanoleh:a. Wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari lbu;b. Ayah;c. Wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah;d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkuatan;Hal. 3 dari 7 Hal.

Bahwa berdasarkan huruf 156 huruf d Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "semua biayahadhanah dan nafkah anak menjadi tangung jawab Ayah menurutkemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasadapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas

diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALDHO PRIANTO,yang dilahirkan di PATUMBAK, pada tanggal 09 AGUSTUS 2007 dan merupakan anak dari pasangansuamiistri yang bernama SUSANTO dengan SRI ASTUTI ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALDHO PRIANTO;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk

mereka dilangsungkan, maka Majelis Hakim sepakat menilai bahwaTergugat tidak terbukti mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akadpernikahan mereka dilangsungkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak terbuktinya Tergugatmengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad pernikahan merekadilangsungkan tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula menilaibahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan melalui ketentuan melanggarshighat taklik talak (Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

DalamPasal 3 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia disebutkan pula "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada asasnya sepasang suami istridituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuandari perkawinan tersebut, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 UndangUndangPerkawinan

Nomor Tahun 1974) dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) juga menjadi suatu hal yangsangat penting diperhatikan.

Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan Perceraian dapat terjadi karenaalasan atau alasanalasan: b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karenahal lain di luar kemampuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkandengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwaantara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istrisehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dantidak melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugatmengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan

Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan MajelisHakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehatiPenggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dankembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangmateri pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahuludipertimbangkan tentang hubungan

hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyandarkan padaketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal manakarena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkanKutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah mana pun, karena ImamMasjid yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan peristiwapernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai

Pasal 4 Instruksi Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 8 dari 15 halamanPutusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.PwlMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatanPenggugat tersebut di atas terlebih dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal Penggugat mengajukan gugatan ini danberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesiamenyebutkan

Hal iniHal. 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA.Pwlmenunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatanbatin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan,sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tanggayang pecah dan tidak utuh sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupanrumah tangga

, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formilgugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P., sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 Hal. 7 dari 15 halamanPut.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa ayat 130sebagai berikut:eoA6ai i6ESY6N@O6POC idUUa6 CAAGbaSR6AGSC AGAU OGUSESAS BHOROCAO CAAG6aSz6CO6USC I6ROiadCArtinya:"Jika keduanya bercerai,

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam (KeputusanbacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihnan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusHal. 9 dari 13 Hal. Put. Perkara No 92 /Pdt.G/2019/PA Mdn.menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, danselama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan danatau menyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengansuaminya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills Zell) Lal) tal aayArtinya: *Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0015

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,iad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon II) berupa sebuah cincin emas seberat 1 mayam, maka menurutMajelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku danhukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Tbhdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSalls Set ALN I 8) hada yArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang adqilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanidentitas pernikahan dan identitas kependudukan

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,iad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa seperangkat alat shalat kKemudian diuangkan sebesarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RINomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacathukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai Saat initidak ada Seorangpun yang keberatan atas pernikahan Para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iitersebut telah memenuhi rukun dan Syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991):Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwaPermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.MLterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam mengenai pemanggilan pihakpihnak berperkara, telah terpenuhi.Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenaijenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 10 dari 15 Hal.

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.299/Pdt.G/2019/PA.MLKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg diatas, dan apabila dinubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamyang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satupenyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatunkan oleh PengadilanAgama merupakan salah satu bentuk talak bain shughra maka MajelisHakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahPutusan No. 237/Pdt.G/2019/PA.

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

permohonan Pemohon benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPemohon dan Termohon serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon agartidak terjadi kebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 BurgerlijkWetboek), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden

sudah tidak memilikikeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon,dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasilmengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo pasal 134 Intruksi Presiden

hal yang siasia, karena selain maksud dan tujuan perkawinansebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai bahkan mungkin akanmengakibatkan timbulnya eksesekses negatif bagi pribadi kedua belah pihakberperkara.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginanuntuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukanpisah rumah, tidak pernah kumpul sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal30 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77ayat (1) Instruksi Presiden

Stnterbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakimtelah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan.Menimbang

, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan olehPemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkanoleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj) sebagaimana yangdiatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang