Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilanPajak NomorPUT111401.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00125/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 19Desember 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00248/207/12/415/15 tanggal

Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012Nomor 00248/207/12/415/15 tanggal 04 November 2015, atasnama PT JJLapp Cable SMI, NPWP 31.285.299.9415.000,beralamat di Jalan Palm Manis Raya, Gandasari, Jati Uwung,Tangerang, dan alamat korespondensi di Gedung Graha Inti FauziLantai 7, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan, 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00125/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 19Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 Nomor 00248/207

Putusan Nomor 3430/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00136/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRp0,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 511.074.0600b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 57.126.679.724c

Putusan Nomor 3430/B/PK/Pjk/2018Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00033/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00136/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014 Masa PajakNovember 2011 atas nama PT Clipan Finance Indonesia Tbk, NPWP01.308.352.2054.000, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S.Parman Kav. 12, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011Nomor 00136/207

Putusan Nomor 2087/B/PK/Pjk/2019 Nomor 00249/207/12/415/15 tanggal 04 November 2015, atas nama: PTJJLapp Cable SMI, NPWP 31.285.299.9415.000, beralamat di Jalan PalmManis Raya, Gandasari, Jati Uwung, Tangerang, dan alamat korespondensidi Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 7, Jalan Buncit Raya Nomor 22, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, sehingga besarnya PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 dihitungkembali sebagai berikut: No.UraianJumlah (Rp) 1.Dasar Pengenaan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00130/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 19 Desember2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2012 Nomor 00249/207/12/415/15 tanggal 04 November 2015,atas nama: PT JJLapp Cable SMI, NPWP 31.285.299.9415.000,beralamat di Jalan Palm Manis Raya, Gandasari, Jati Uwung,Tangerang, dan alamat korespondensi di Gedung Graha Inti FauziLantai 7, Jalan Buncit Raya Nomor

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00130/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 19Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2012 Nomor: 00249/207

207/Pdt.P/2018/PA.Plp

PENETAPANNomor 207/Pdt.P/2018/PA.Plpa7PENCE z

Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknyaatas dalildalil:Bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNo. 20 Eks/Pen.Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg, tanggal 20 Februari 2002 mengenaipamanggilan untuk teguran eksekusi (aanmanning) kepada Terlawan II sesuaipenyampaian Terlawan Il kepada Pelawan, sehubungan dengan pelaksanaanputusan Mahkamah Agung RI No. 411 PK/Pdt/1997, tanggal 20 September2001 atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Haji Baun o. 12 Makassar,Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207

ex Sertifikat Hak Guna Bangunan 207 Kunjungmaekini menjadi tanah negara dikuasai Terlawan dan luas 711 m? Sertifikat HakPakai No. 20001 Kunjungmae, GS No. 5/1999, tanggal 29 April 1999 dikuasaiTerlawan Il kKemudian dijual dan dibeli olen Pelawan.

Jadi putusan peninjauankembali tersebut tidak dapat dilaksanakan karena seyogyanya objek sengketadalam putusan tersebut telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Terlawan sedangkan tanah yang dikuasai Pelawan bukan Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 207 melainkan Sertifikat Hak Pakai No. 2001 ;Bahwa Pelawan telah membeli dengan itikadi baik tanah seluas + 711 m?

Pdt/1993 tanggal 10 September 1996, jo Putusan PengadilanTinggi Makassar (d/h Ujungpandang) No. 364/Pdt/1992/PT.Uj.Pdgtanggal 15 Desember 1992, jo putusan Pengadilan Negeri UjungPandang No. 20/Pts.Pdt.G/1992/PN.Uj.Pdg, antara Pemohon Kasasil.1 dengan Terlawan II/Terbanding, yang mana Peninjauan Kembaliterhadap perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal20 September 2001 No. 411 PK/Pdt/1997, dengan putusan yangmemenangkan Pemohon Kasasi .1 sehingga yang berhak atassertifikat HGB No. 207

yang merupakan bagian dari tanah ex tanah HGB No.207/Kunjungmae seluas 1.008 m?

207/Pdt.G/2019/PA.TPI

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2019/PA.TPIZN ecole 2SAO.

Nilai MasaPajak Januari 2006 Nomor : 00199/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan(4) UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP260/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang padadasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2006 No. 00199/207/ 06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP260/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 12 Maret 2009 tersebut PemohonBanding terima pada tanggal 18 Maret 2009. Adapun ringkasan KeputusanTerbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihnan pajak Masa Pajak Januari 2006 diselesaikan melewati jangka waktu 4bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2006 No. 00199/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008.

Sebagai bahan pertimbanganMajelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN TahunPajak 2006, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai No. 00199/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 untuk Masa Pajak Januari2006 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding ini merupakanproduk dari 1 (Satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaituSurat No.

Put. 23871/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP260/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 12 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006Nomor : 00199/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, atas nama : PT.

dengan suratnya tertanggal 18September 2013, dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Blora register Nomor : 1439/Pdt.G/2013/PA.Bla. tanggal 19 September 2013, mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 17 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, sebagai buktidalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Satu lembar fotocopy Kutipan akta nikah yang aslinya dikeluarkanoleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama KecamatanTodanan, Kabupaten Blora Nomor : 207/20/VI/2004 tertanggal 17Juni 2004 bermetarai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Majelisdiberi kode (bukti P.2);Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan para saksinya,yang telah menerangkan di bawah sumpah yaitu :< ole Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksibertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;e Bahwa saksi tahu antara

Sidoarjo, terdaftar pada register Buku Nikah No.207 /32 /V1 /2009;2. Bahwa selama menikah 9 ( Sembilan ) tahun antara Penggugat denganTergugat belum dikaruniai anak.3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman JI. Kota. Surabaya4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 207 /32 /VI /2009, tanggal 18 Juni 2009yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.1;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi di persidangan, yaitu:1.

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkaraini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktiansebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti suratP.1 dan dua saksi ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207

Uraian Banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116123.16/2013/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 6 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00014/207

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00014/207/ 13/542/ 16 tanggal 18 Mei 2016, atasnama PT Gameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000,beralamat di Pacific Building Lantai 1 Jalan Laksda AdisuciptoNomor 157, RT 08, RW O03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIYogyakarta 55281, adalah telah sesuai

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00144/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00014/207

bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal13 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 13 Januari 2015 dengan register perkara Nomor :111/Pdt.G/2015/PA.Bjn telah mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut: 1.Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanNgasem, Kabupaten Bojonegoro, nomor: 207/71/VI/1997, tanggal 26 Juni2.

Undang Undang Nomor 50 Tahun2009; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan AktaNikah Nomor : 207/71/VV1997 tanggal 26 Juni 1997 sesuai dengan DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.07/Pw.01/08/2007 tanggal 632007yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 26 Juni 1997; Menimbang, bahwa yang menjadi

tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116508.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT SriKuala, NPWP 01.128.695.2105.001, beralamat di PeukanSeuruway, Kel. Pekan Seruway Kec. Seruway, Aceh Tamiang,Nanggroe Aceh Darussalam (Alamat Korespondensi: The PlazaOffice Tower Lt. 36, JI. M.H.

Putusan Nomor 4176/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00045/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00015/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.128.695.2105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo

207/Pdt.G/2013/MS.Lsk

PUTUSANNomor: 207/Pdt.G/2013/MS.LskDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak sebagai berikut antara;Marzuki bin M.

tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Mane,Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya dalam konvensi disebut sebagai Termohondan dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat .Mahkamah Syariyah tersebut;Mempelajari berkas perkara;Mendengar pihak yang berperkara dan telah mempelajari alat bukti di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara ini,seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor: 207

,MH. dan Evawaty, S.Ag, HakimHakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariyah Lhoksukondengan Penetapan Nomor: 207/Pdt.G/2013/MS.Lsk tanggal 4 Juni 2013 untukmemeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, yang dibacakan oleh ketua tersebutdalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dan Irpanusir, SH., Panitera dengan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Ketua MajelisDrs.

Putusan Nomor 275/B/PK/Pjk/2021tanggal 16 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00006/207/10/326/13 tanggal 21 Februari2013, atas nama PT Lampung Interpertiwi, NPWP 01.704.719.2326.001,beralamat di Desa Kagungan Dalam, Mesuji, Lampung, alamatkorespondensi Jalan K.H.A.

/16/2016 tanggal 3 Februari 2016, karenaPutusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan BandingTermohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP463/WPJ.28/2014 tanggal 16 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00006/207

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP463/WPUJ.28/2014tanggal 16 April 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2010 Nomor 00006/207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 Maret 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086177.16/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00018/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor 00018/207/09/711/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak November 2009 atas nama PT Borneo Makmur Lestari,NPWP 21.013.315.3711.001, beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 5 dari 10 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1476/WPJ.29/2014 tanggal 12September 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2009 Nomor 00018/207

Nomor 372 PK/Pdt/2018Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh PengadilanNegeri Semarang dengan putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal23 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuksebagian;2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);3.

Nomor 372 PK/Pdt/2018/K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2918K/Padt/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 27 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan PeninjauanKembali Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. juncto

Nomor 372 PK/Pdt/2018Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 23 November 2015, yangkemudian mengadili sendiri:Mengadili:Dalam Konvensi: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (sebagaimana petitumgugatan);Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termhon PeninjauanKembali, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69533/PP/M.XA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1201/WPJ.27/2014, tanggal 18 November 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/10/332/13, tanggal

Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/10/332/13, tanggal 29 November 2013 Masa PajakFebruari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00046/WPJ.27/KP.0203/2014, 5 November 2014, atas nama:PT Satya Kisma Usaha, NPWP 01.002.743.1332.001, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1201/WPJ.27/2014 tanggal 18 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010,Nomor: 00013/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77351/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 21 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP354/WPJ.29/2014 tanggal15 April 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP354/WPJ.29/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013 atas nama: PT DeltaArrindosentosa, NPWP: 02.393.986.1734.000, beralamat di JalanBrigjend. H. Hasan Basri No. 43, Kota Baru Tengah, Pulau LautUtara, Kota Baru dan alamat korespondensi di Delta Suzuki R2Jalan A.

Putusan Nomor 2094/B/PK/Pjk/20192014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009Nomor : 00002/207/09/734/13 tanggal 08 Maret 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.393.986.1734.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp2.970.006,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa

207 /Pdt.P/2012/PN. JMB

PENETAPAN Nomor: 207 /Pdt.P/2012/PN. JMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdataberupa Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaiberikut atas permohonan : KUSWANTO Umur 35 tahun , pekerjaan Transportasi,Alamat Dsn. Kalang Semanding Rt.002/Rw.002 Desa Kalang Semanding, Kec. Perak,Kab.

Jombang Selanjutnya disebut sebagaipemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat permohonan pemohon;Setelah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan dipersidangan olehpemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan pemohon;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2012yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28Pebruari 2012 Register Perkara No. 207/Pdt. P/2012/ PN.

Putusan Nomor 3713/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00183/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor: 00070/207/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015,dengan perincian sebagai berikut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 06 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111451.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00183/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor: 00070/207