Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Sebagaimana yangterdapat dalam alQuran Surat alNisa ayat 12;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakat tersebut di atas, terbuktibahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Hamid bin Ismail dan tidakpernah bercerai;Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai hubunganperkawinan dengan almarhum Hamid bin Ismail, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 12 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Pemohon adalah ahli waris

dari almarnum Hamid bin Ismail,serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwaselain meninggal seorang suami selaku ahli waris, almarhum Hamid binIsmail juga meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung selaku ahli waris yangbernama, Pemohon Il (anak lakilaki kKandung), dan Pemohon Ill (anakperempuan kandung);Menimbang, bahwa Pemohon

Pasal182 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia adalah ahli waris dari almarhum Hamid bin Ismail, serta merekajuga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Petitum nomor 3 Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dari almarhumHamid bin Ismail dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini bersifat

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

telah dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banjarbaruberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbuktiPenggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuanPasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctoPasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akansangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sertamenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 3 Intsruksi Presiden

Nadzoir fi al Furw halaman 63, yaitu:ul> yo Sol rwladl 5s)Lao Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatanPenggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalildalil gugatan Penggugat telahterbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakanputus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor DeBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 14, Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang telah ternyatapernikahan para Pemohon tersebut tidak pernah tercatat dan atau tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sokobanah dan alasan para Pemohon mengajukan permohonannyaadalah untuk digunakan sebagai alasan hukum dalam pengurusan suratsuratkeluarga, oleh karenanya untuk menjamin

kepastian hukum terhadap statuspernikahan para Pemohon tersebut yang tidak mempunyai halangan perkawinanberdasarkan ketentuan perundangundangan perkawinan, maka dipandang perluada penetapan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf(e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis sebagaimana

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah paraPemohon pada petitum angka (2) patut diSAKSI NIKAH PARA PEMOHONkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan, majelis hakimsecara exofficio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan /mencatatkan perkawinannya setelah permohonan itsbat nikahnya diSAKSI NIKAH PARA PEMOHONkan ke kantor urusan agama dimana mereka bertempat kediamansebagaimana dimaksud Pasal

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada para Pemohon;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangundangan lainnya danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;Hal. 8 dari 10 hal.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

mempertimbangkan apakah permohonan yangdiajukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon perihalperubahan nama, Hakim memberikan landasan hukum berupaperaturanperundangundangan di bidang kependudukan yang menjadi dasar pertimbangandalam penetapan tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun2006 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan juncto Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden

penetapanpengadilan negeri tempat pemohon ;2 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan SipilMenimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden

menyerahkan Formulir Pelaporan PerubahanNama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dankutipan akta catatan sipil ;Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimanadimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam databasekependudukanMenimbang, bahwa selain itu Keputusan Presiden

Perkawinanantara Soekiman Stephanus dengan Sringah.Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidakmelampirkan formulir pengantar dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarangdi Ungaran sebagai Instansi Pelaksana Kependudukan di Kabupaten Semarang.Formulir pengantar ini merupakan kewajiban bagi penduduk sebagaimanaditentukan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008yang harus melampirkannya dalam mengajukan permohonan khususnyaperubahan nama yang dikehendaki oleh

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu. mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitabTuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakimyang berbunyi:Jury 15 aldlel asl CISLArtinya: Diterima pengakuan nikah

selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Pasal82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo,pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

harusdipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dantergugat sebagaimana yang didalikan penggugat pada poin 1;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akte otentiksebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

karena sendisendi rumahtangga keduanya telah rapuh sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telahberupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumahtangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapatdipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinansebagaimana maksud pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huuruf () dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PAJnp.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, serta penggugat sudah berketetapan hati untukmenceraikan tergugat maka gugatan penggugat dipandang telahmempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itugugatan penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karenaalasan tersebut

diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan segalaakibat hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaratelah mendamaikan secara optimal agar Penggugat tetap mempertahankanrumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 154 R.Bg jo. pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaperubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden NomorHalaman 8 dari 11 putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/MS. Sgi1 Tahun 1991. Dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankanperkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudaratan yanglebin besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai.

Dengan demikiangugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksudpenjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116huruf (6) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukumtersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalildalil cerai Gugat Penggugattelah di dukung oleh buktibukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil gugatancerai gugat

antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusanPengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 38 huruf cUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, jo. pasal UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 denganmenjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuaimaksud pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Jika semua ahli waris ada, maka yangberhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, lou, Janda atau Duda;Menimbang, bahwa Pemohon terbukti mempunyai hubunganperkawinan dengan Dahliawati binti Muchlisuddin, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 12 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Dahliawati bintiMuchlisuddin , serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimanaketentuan

pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon Il , terbukti mempunyai hubungannasab dengan Dahliawati sebagai anakanak kandung, maka sesuai denganketentuan alQuran Surat alNisa ayat 7 dan 11, Pasal 174 ayat 1 huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia adalah ahli waris dari Dahliawati binti Muchlisuddin, serta merekajuga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal

173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPetitum nomor 3 (tiga) surat permohonan Pemohon dan pemohon Iltentang penetapan ahli waris dari Dahliawati binti Muchlisuddin dapatdikabulkan;Hal. 10 dari 12 Pen.No.106/Pdt.P/2016/MS.BirMenimbang, bahwa perkara ini bersifat vo/untair yang terdiri dari satupihak maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Memperhatikan segala

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil) ; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat sebagaimanatersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksisaksi, maka diperolehfaktafakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :Bahwa benar Pemohon bernama ROSI FITRIANA yangmerupakan penduduk Kotabaru yang sekarang beralamattinggal di Jl. Veteran Rt. 003 Rw. Desa Dirgahayu Kec.

Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil), sedangkanketentuan menyangkut perbaikan akta kelahiran dilakukan melaluipermohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu (vide Buku Kesatu,Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab UndangundangHukum Perdata) ; Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk mengijinkankepada Pejabat pada Kantor / Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KartuKeluarga ; Menimbang, bahwa dalam hal mengenai perubahan data dalampenerbitan Kartu Tanda Penduduk diatur dalam Pasal 15 ayat (4)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,dimana perubahan data bagi WNI dapat dilakukan setelah memenuhisyarat berupa :a. Fotocopy Kartu Keluarga ;b. Kartu Tanda Penduduk lama ; danc.

Pasal 93Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, BabIl, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab UndangundangHukum Perdata serta ketentuanketentuan hukum lainnya yangbersangkutan ;lalate ata alalat tala tater atari MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;2.

tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementarapemohon dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sahuntuk keperluan penerbitan buku nikah dan digunakan untuk mengurus kartukeluarga dan akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,