yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

dipertimbangkan terlebin dahulumengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pengakuanpengesahan anak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkaravoluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan PengadilanNegeri, sSepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yangberdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacupada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanyakepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohondikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danHalaman 7 dari 9 hal.

SipilKabupaten Kupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon,maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harusdibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan,Pasal 52 Peraturan Presiden

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Kecamatan Randangan, KabupatenPohuwato, sehingga perkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan AgamaMarisa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anakbernama Anak Pemohonadalah anak pertama dari Pemohon Sudarman danistrinya bernama Surip yang masih berusia 17 tahun, oleh karenanya MajelisHakim menilai telah terbukti jika anak Pemohon belum memenuhi syarat usiaperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden

Bahwa antara anak Pemohon Anak Pemohondengan Calon istri anakPemohontidak terdapat halangan hukum untuk menikah;e Bahwa anak Pemohon Anak Pemohontelah bekerja di lahan milikPemohon penghasilannya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)setiap bulannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terbukti di atas,bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah samasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan denganmemberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi merekayang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon = AnakPemohonmenyatakan kesiapan dan kesanggupannya menjadi suami bagiistrinya dengan bekerja dilahan milik Pemohon, fakta tersebut

perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannyamerupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan olehRasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, agar bisa menjagadiri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya.Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusiadengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri darikelompok menurut hubungan darah yang terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak, Kakek,Nenek, Saudara, Paman, serta menurut hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda.Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah,Ibu, Janda atau Duda;Menimbang, bahwa Pemohon I terbukti mempunyai hubungan perkawinandengan Abdullah bin Yusuf, maka sesuai dengan ketentuan alQuran Surat alNisaayat 12 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Instruksi Presiden

Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I adalah ahli waris darialmarhum Abdullah bin Yusuf, serta tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimanaketentuan pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V,terbuktimempunyai hubungan nasab dengan Abdullah bin Yusuf sebagai anakanakkandung, maka sesuai dengan ketentuan alQuran Surat alNisa ayat 7 dan 11,Hal. 9 dari 11 Pen.

Bir.Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasit Hukum Islam di Indonesia adalah ahli waris dari Nurdin bin Ali, sertamereka juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitumnomor 3 (tiga) surat permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris dariAbdullah bin Yusuf dapat dikabulkan;Menimbang

tidak tercatat pada Kantor UrusanAgama setempat, sementara pemohon dengan pemohon Il sangatmembutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dandigunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untukkeperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu. majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara permohonan aquo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelishakim menilai kedua

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusHal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.400/Padt.G/2020/PA.BkIsmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

., olehkarenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohontelah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 13april 2009 di Bantan, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon adalahterjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 8 dari 12 hal. Put.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinanPemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertanankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu@ merujuk kepadapendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:a) 82 Y pS 999 Cay alld yrolwedl elS> yo pSl> WI o> YoArtinya : Barang siapa yang

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkalis harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahsetempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

Adapunbarangbarang tersebut yaitu Photo Presiden dan wakil Presiden RI, PhotoGubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Photo Bupati dan Wakil BupatiLampung Utara, gambar burung garuda, 1 (satu) unit kulkas, 3 (tiga) helaigordeng, 4 (empat) helai taplak meja, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua)buah ambal/karpet, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit Parabola, 1 (satu)buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah panci, benderadan tiang, 3 (tiga) buah papan kata mutiara, 3 (tiga) buah vas bunga

Adapunbarangbarang tersebut yaitu Photo Presiden dan wakil Presiden RI, PhotoGubernur dan wakil Gubernur Lampung, Photo Bupati dan wakil BupatiLampung Utara, gambar burung garuda, 1 (satu) unit kulkas, 3 (tiga) helaigordeng, 4 (empat) helai taplak meja, 1 (Satu) buah jam dinding, 2 (dua)buah ambal/karpet, 1 (satu) unit Televisi, 1 (satu) unit Parabola, 1 (satu)buah kompor, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah panci, benderadan tiang, 3 (tiga) buah papan kata mutiara, 3 (tiga) buah vas bunga

diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :uly 92) Yo abog py 9 airo 55) dlpol le TISi soba dgJor cuornligArtinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorangwanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahandahulu dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksiyang adil;Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Penetapan No. 0082/Pdt.P/2020/PA.WgwHal. 8 dari 11 hal.Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaituadanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dankabul;Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,yaitu calon mempelai pria wajid membayar mahar kepada calon mempelaiwanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melangggarlarangan pernikahan

sebagaimana ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaituantara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mohon agarpernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluanlainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikahmerupakan satusatunya bukti yang sah dan diakui oleh

Negara RI untukmembuktikan jika seorang lakilaki dengan seorang perempuan adalahpasangan suami istri yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

saksisaksi serta sesuai dengan bukti (P.1) dan(P.2) atas nama Pemohon dan Pemohon II, maka terbukti antara Pemohon danPemohon II telah terikat dalam perkawinan sejak dilangsungkannya akad nikahpada tanggal 23 Januari 1975, karenanya harus dipandang sebagai pihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini yang oleh Majelis Hakim menilainyasebagai bukti autentik yang mempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat atau disebut Volledig en Bindende Bewijskracht, sesuai denganInstruksi Presiden

Pasal 1916 dan Pasal 1921 KUH Perdata, dalam halini sebagai persangkaan hakim (rechtelijke vermoeden);Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan kemudian saat ijab kabulyang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernamaDARSI, sebagaimana dipahami dalam Pasal 14 Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahanharus ada calon suami, calon isteri, wali

nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, hal inijuga sesuai dengan Pasal 19 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam juga menyatakan: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukunyang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukmenikahkannya, hal ini juga dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 20 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali hakim;Menimbang, bahwa dalam

desa Pawalutan KecamatanBanjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun pernikahan tersebut tidakdidaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehinggasampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah,oleh karena itu untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Pemohon II diperlukan penetapan pengesahan nikah;Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Pemohon Il tidak bisamembuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan/akta nikah, sesuaidengan Pasal 7 ayat 2 Intsruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun2006 tentang Admininstrasi Kependudukan, maka para Pemohonmempunyai J/egal standing untuk mengajukan permohonanitsbat/penetapan nikah kepada Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan olehPemohon

04Nopember 2014 :Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA.Amt. hal. 9 dari 13 Bahwa Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonanpenetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilaksanakan sesuai syariat Islam karenanya pernikahan tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Intsruksi Presiden

Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidakditemukan fakta perkawinan Pemohon dengan Pemohon II melanggarketentuanketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diaturpada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapatdiajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

tidak tercatat pada KantorUrusan Agama setempat, sementara pemohon dengan pemohon II sangatmembutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan buku nikah dandigunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak serta untukkeperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara permohonan aquo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Mmjdan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya parapemohon telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orangorang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiriyang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah dimuka sidang keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelishakim menilai kedua saksi telah memenuhi

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Sumber Lancar ;Bahwa jumlah keseluruhan pembelian minyak solar dari SPBU 3415202adalah sebanyak 3.000 liter dengan total biaya sebesar Rp. 19.500.000,(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi EDY SUPARDI, saksiBONJANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1000, (seribu rupiah)/liternyadari pembelian minyak solar tersebut ;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden RI nomor 9 Tahun2006 tentang perubahan Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2005 tentangharga jual eceran BBM dalam Negeri

Sumber Lancar ;Bahwa jumlah keseluruhan pembelian minyak solar dari SPBU 3415202adalah sebanyak 3.000 liter dengan total biaya sebesar Rp 19.500.000,(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi EDY SUPARDI, saksiBONJANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1000, (seribu rupiah)/liternyadari pembelian minyak solar tersebut ;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden RI nomor 9 Tahun2006 tentang perubahan Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2005 tentangharga jual eceran BBM dalam Negeri bahwa

Pasal 14, Pasal 39 dan Pasal 40 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang telahternyata pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak pernah tercatatdan atau tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LUMAJANG dan alasanPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonannya adalah untukdigunakan sebagai alasan hukum dalam pengurusan suratsurat keluarga.Oleh karenanya

untuk menjamin kepastian hukum terhadap status pernikahanPemohon dan Pemohon Il tersebut yang tidak mempunyai halanganperkawinan berdasarkan ketentuan perundangundangan perkawinan, makadipandang perlu ada penetapan istbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat (2), ayat (8) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa hakim tunggal perlu merujuk kepada pendapatahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hukum danpertimbangan

Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon !

Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon dan Pemohon Il;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 9 dari 11 hal. Pen.

prosedur dan mekanisme yang berlaku Penggugat telahmengikuti proses lelang sebagaimana mestinya dan kemudian Penggugatdinyatakan tidak lulus karena skor teknis di bawah ambang batas (65) oleh KepalaUnit Lapyanan Pengadaan (ULP) Kota Padang dan dinyatakan lulus urutan IPT.Pembangunan Perumahan (Persero) dan urutan II PT.Wiyaya Karya (persero)Tbk 5 === 9 22222 22+ nn no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn none on =Bahwa kemudian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (30)Peraturan Presiden

Nomor : 54Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melaluisurat Nomor : 034/TRPPbr/Adn/XV/2011, tanggal 28 November 2011 dandijawab oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang melalui suratNomor : 050.371/Bapemb.XII/2011, tanggal 21 Desember 2011, jawaban aquomenjadi fakta hukum pelanggaran atas ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 yang dilakukan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padangdan fakta hukum aquo diduga juga atas sepengetahuan dan seizin

Tergugat selakuatasannya, karena bukan menjadi kewenangannya untuk menjawab dan bataswaktunya juga sudah terlewati dari waktu yang semestinya sebagaimana diaturdalam Pasal 81 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, selengkapnyakami kutib : (6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikanjawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding palinglambat 15 (limabelas) hari kerja setelah surat sanggah banding diterima ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut

angka 5 di atas Penggugat melakukanupaya tindak lanjut sanggahan banding melalui surat Nomor : 066/TRPPBR/ADM/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 dan diyawab oleh WakilWalikota Padang melalui surat Nomor : 050.81/ULPBapemb/I/2012, tanggal 16Januari 2012, fakta aquo juga membuktikan bahwa Wakil Walikota Padangmenjawab tindak lanjut sanggahan banding juga sudah melampaui batas waktuyang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimanakami kutib di atas, maka menurut hukum Tergugat

dan teknis dimana berkesimpulan Penggugat dinyatakan skor teknisdibawah ambang batas (65) sehingga tidak lulus karena waktu mobilisasi,koordinasi dengan menejemen konstruksi, penyimpanan material dan alat,dijadikan unsur penilaian, sudah bertentangan dengan Pasal 48 ayat (3) joLampiran III Bagian A.7.b.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,sebagaimana juga dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia melalui surat Nomor : B5244/LKPP/DIV.1.1/11/2011, tanggal

Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ANTONTONY MOTE sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang &Jasa Nomor : 13/PANGNZT/ RSUD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Pengumuman Ulang Pemenang Lelang

Papua Jaya Perkasa selaku pemenanglelang dan telah dilakukannya pembayaran sebagai rasa terima kasih terdakwa OCTOVIANUS MARAN memberikan dana masingmasing kepada MAX HENGKYNARAHAWARIN, Amd.T dan AGUSTINUS THIMOTIUS RAPRAP, Am.KI sebesarRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) atau setidaktidaknya sebesar itu.Perbuatan terdakwa OCTOVIANUS MARAN tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ANTONTONY MOTE sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

Penggugat, Tergugat telah mengabaikanMekanisme Pemberian Sanksi Organisasi, dimana dalam mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Penggugat, Tergugat hanya memberikanPeringatan Tertulis Pertama kepada Penggugat, yakni berdasarkan SuratNomor B78/GOLKAR/ VI/2014 perihal Permintaan Klarifikasi danSurat Peringatan tertanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya berisipermintaan klarifikasi dan peringatan kepada Penggugat karena tidakmendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasadalam Pemilihan Umum Presiden

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015mendukung pasangan Jokowi Jusuf Kalla dalam Pemilihan Umum PresidenTahun 2014, yang dalam hal ini tidak didukung oleh Partai Golkar;Hal di atas memperlihatkan Tergugat tidak konsekuen pada saat menerbitkanKeputusan Pemberhentian Penggugat; karena alasan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar yang menurut Tergugatdikarenakan keterlibatan Penggugat dalam upaya pemenangan pasanganJokowiJusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, alasanmana jelas

Aburizal Bakriesebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden serta pemberian mandatpenuh kepada Ir. H. Aburizal Bakrie untuk mengambil kebijakan danmenentukan koalisi dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 gunamendukung pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden;Dengan demikian, oleh karena Ir. H.

Aburizal Bakrie tidak mencalonkandiri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilihan UmumPresiden Tahun 2014, maka mandat penuh yang diberikan tersebut tidakmencakup kebijakan dan penentuan koalisi Partai Golkar dengan partaipolitik yang mendukung pemenangan pasangan Prabawo SubiantoHattaRajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014;2 Bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI PartaiGolkar Tahun 2014, tidak pernah memutuskan/menetapkan mengenaiarah kebijakan Partai Golkar

untuk bekerjasama dan berkoalisi denganpartai politik yang mendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014;Bahwa keputusan mengenai kerjasama dan koalisi dengan partai politikyang mendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasadalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 hanya ditetapkan didalamKeputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat 22 Mei 2014;Bahwa Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat 22 Mei 2014 jelasbukan merupakan representasi dan