Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sertaketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikatdalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganyapenggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksisaksi yang diajukanpenggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah danberdasarkan pengetahuan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupayamenasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baikakan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk berceraidengan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yangdemikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuanperkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepadapenggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas,justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam AlQuran surah alNisa ayat 130 sebagaiberikut :Artinya :Hal. 9 dari 12 hal.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa saksi Bay Datok Naro Basah bin M.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam tidak tercapai;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Taaladalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadiperselisihan atau pertengkaran

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;Hal. 6 dari 9 hal. Put.

kedua pihak berperkara dan keterangan para saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan bahwa jumlahnafkah selama masa idah yang layak adalah sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah)dan mutah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), sebagaimanadikehendaki oleh alQuran surah athThalak ayat 8 dan surah alBaqarah ayat 236 sertaberdasarkan ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden

Dalam kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 254 :cals 955 So alo 3 jing Aiduc 555 al5sl d clS, sot 95Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dansyarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan KeputusanMenteri

Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) yaitu adanya calonsuami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 danKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) calonmempelai pria wajid membayar mahar kepada calon mempelai wanita yangjumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon

dan Pemohon II juga tidakmelangggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden RepublikHalaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.887/Pdt.P/2018/PA.PwlIndonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 154 Tahun 1991) antara lain karena adanya pertalian nasab,pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mohon agarpernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum

Bab IV ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 )Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukumyang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), maka permohonanPemohon dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang

Nenek Pemohontersebut telah terpenuhi atau tidak, untuk itu Hakim akan memberikan pendapat,penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa masalah penetapan kematian adalah termasukbidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang PengadilanNegeri sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83ayat (2) Peraturan Presiden

Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya mengaturbahwa Setiap Kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat pendudukberdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal83 ayat (2) Peraturan Presiden

Pontianak, dankematian tersebut termasuk kategori Kematian yang sudah lama sekali terjadi,maka mengenai Pencatatan Kematian sebagai syarat administratifnya dapatdilakukan oleh ahli warisnya kapan saja meskipun kematiannya diketahui danHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Ptkjenazahnya ditemukan atau ada kuburannya, sebab tujuannya untuk memenuhimaksud dari UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden

hukum dan patutuntuk dikabulkan;Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN PtkMenimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, segalabiaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohonsejumlah sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan di bawah ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya UndangUndang No. 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganHal. 7 dari

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulumengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pengakuan anak;Menimbang, bahwa permohonan pengakuan anak merupakan perkaravoluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan PengadilanNegeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yangberdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengakuan anak, maka sebagaimana mengacupada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanyakepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohondikabulkan maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danHalaman 8 dari 10 hal.

Kabupaten Kupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat vo/untair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon,maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harusdibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndang No. 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 51 Peraturan Presiden

Pasal39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan denganmemberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi merekayang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategoripaligh;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dancalon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukanhubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan

anak Pemohontelah hamil, dan calon suami anak Pemohon telah pula bersedia untuk menikahiPenetapan Nomor 0045/Pdt.P/2016/PA.Msa Page 9 of 12dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili anakPemohon, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluarnikah dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan pernikahan tersebutdapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidakdiperlukan

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah,melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan,agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan olehAllah dan RasulNya.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

., olehkarenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohontelah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14April 1993 di Bukit Batu, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon adalahterjadinya perselisinan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga keduanya sudah timbul mudharat, padahal menurutkaidah fighiyyah dalam kitab a/Bayan halaman 38 yang selanjutnya diambilalin sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis:Ladle ,> Wloodl ul> ule parte awHal. 8 dari 12 hal. Put.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinanPemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) merujuk kepadapendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum danpertimbangan Majelis:1) 82 Y pl lb 998 Cay ald Kuala!

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis dapat dikabulkan;Hal. 9 dari 12 hal. Put.

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Penggugat,telah nyata terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan SekadauHilr, Kabupaten Sekadau yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaSanggau, sebagaimana dimaksud oleh pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetapdipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehinggatidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah),sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surah ArRum ayat 21 danpasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 danpasal 3 Instruksi Presiden

Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarikkebaikan/kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f)UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor Tahun 1974 jo. pasal 116 (f) Instruksi Presiden

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara inidiputus dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa asli yang memuat keterangan domisiliperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Pamekasan,namun oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah jurisdiksi hukumPengadilan Agama Sampang dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0168/Pdt.G/2019/PA Spg.kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukanoleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta,salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau pengadilan danketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden (vide Pasal 72 Ayat(1), Ayat (2), Pasal 73 dan Pasal 74 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah MenjadiUndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2013

Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pencatatan Pembatalan AktaPencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta PencatatanHalaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.AgmSipil. dan dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap; (vide Paragraf 2 Pasal 102 Ayat (1), (2)Peraturan Presiden

yangbesarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, ketentuan PasalPasal dari Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan JunctoUndangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun2007 Tentang Pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadillperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesualketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Kr.sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab lanatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki Kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab lanatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:w89 SoS

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat

dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.1101/Pdt.G/2017/PA Spg.kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnyadiambil

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon danPemohon Il, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakanmenurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungandarah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yangkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat danrukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada laranganuntuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Hakim juga memandangperlu. mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitabTuhfahjuz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakimyang berbunyi:Juirg 515 aldlal awl CISLArtinya: Diterima pengakuan nikah

MmjMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaHakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehinggapernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam,

sehingga permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti Surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari SuSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

Ul> ule prio awArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, Ssementara pemohon dengan pemohonI Sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan bukunikah dan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anakserta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf(e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Bahwa pada butir 21 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif denganmengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurutPenggugat sebagai atasan Tergugat;b.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya adminitratifsecara sempurna kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM,bukan kepada Presiden, maka hal tersebut lagilagi berakibat padatidak sahnya pengajuan gugatan aquo;e. Bahwa pada butir 23 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat pada intinya tidak dapat menerima sikap Tergugat yangtidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang sebelumnya telahdiajukannya kepada Presiden Republik Indonesia.

(Footkopi);Bukti T30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Surat keberatan Pengugat sudah daluarsa, karena keberatan yang diajukanPenggugat ke Presiden adalah daluwarsa, karena jangka waktu antaraditerbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Januari 2019dengan pengajuan keberatannya tanggal 11 April 2019 telah lebih dari 21 harikerja;2. Upaya adminisratif salah tujuan;a. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden haruslahdinyatakan salah tujuan, karena atasan Tergugat adalah Ketua KomnasHAM bukan Presiden;b.

Seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Terggugat, bukankepada Presiden, oleh kerenanya Penggugat tidak menempuh upayaadministratif secara Sempurna;3.

tersebut telah terbuktimenurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikatdalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon danTermohon dalam kapasitas sebagai pihakpihak (persona standi in judicio)dalam perkara ini dapat diterima.Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohontelah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohontelah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo pasal 138 Instruksi Presiden

dalildalil permohonan Pemohon benaradanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus(lex specialis derogat lex generalis), maka Majelis Hakim tetap perlumendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orangorang dekatPemohon serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadikebohongan besar (de grote langen) (vide pasal 208 Burgerlijk Wetboek), hal inijuga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden

Putusan Nomor 23/Pat.G/2016/PA.WMenimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginanuntuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukanpisah rumah, tidak pernah kumpul dan atau saling mengunjugi sertaberkomunikasi, maka berdasarkan pasal 30 Undangundang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon danTermohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masingmasing

sesuai denganFirman Allah Swt dalam A/Quran surah AlBagarah ayat 227 yang berbunyi:Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbuktiserta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden

Putusan Nomor 23/Pat.G/2016/PA.WMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohonadalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan olehPemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj sebagaimana yang diaturdalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa untuk tertiobnya