.: 258/1946, tertanggal 12 Februari 1957 yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta . Dari perkawinan tersebut telahlahir anakanak:1. Endrawati Lukman dahulu bernama Lie Eng Nio, perempuan, lahir diJakarta pada tanggal 29 November 1950;2. Suharta Arifin dahulu bernama Lie See Hong, lakilaki, lahir di Jakartapada tanggal 25 November 1951;3. Sugiarta Arifin dahulu bernama Lie See Hoo, lakilaki, lahir di Jakartapada tanggal 2 November 1953;4.

Tjk1.Bahwa pada halaman 2 butir 2 dalam posita gugatannya, PENGGUGATmendalilkan, bahwa Lukman Arifin (Lie Hok Lay) dan Sulastri Tabrani(Tjong Gwe Nio/Tjong Soey Nio) menikah pada tanggal 26 Oktober 1946sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 258/1946, tertanggal 12 Februari1957 yang diterbitkan oleh Kantor Catatn Sipil Jakarta. Dari perkawinantersebut telah lahir anak anak: (1).

dari Lukman Arifin sendiri sebagaimana kutipannya tertera dibawah ini;pahwa almarhumah semasa hidupnya telah menikah di Jakarta, tanggal 26101946 (dua puluh enam oktober seribu Sembilan ratus empat puluh emam)untuk pertama kalinya dan satu satu nya dengan tuan LUKMAN ARIFINdahulu LIE HOK LAY, tanpa membuat perjanjian kawin menjadi dalampersekutuan harta, satu dan lain sebagaimana ternyata dari kutipan AktaPerkawinan tertanggal 05121947 (lima desember seribu Sembilan ratusempat puluh tujuh) nomor: 258

Barat tanggal 5 Mei 2014diberi tanda Bukti P6 ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.: 212/I/PPA/2004 tanggal 29 April2004yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta diberi tanda Bukti P7 ;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:1045/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt tertanggal7 Februari 2018 diberi tanda Bukti P8;Foto copy Acte Van Geboorte No. 49, atas nama Hok Lay, tertanggal 18November 1946 diberi tanda Bukti P9;Foto copy Akte Perkawinan No. 258

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM(GUGATAN KURANG PIHAk)Bahwa pada halaman 2 butir 2 dalam posita gugatannya, PENGGUGATmendalilkan, bahwa Lukman Arifin (Lie Hok Lay) dan Sulastri Tabrani(Tjong Gwe Nio/Tjong Soey Nio) menikah pada tanggal 26 Oktober 1946sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 258/1946, tertanggal 12 Februari1957 yang diterbitkan oleh Kantor Catatn Sipil Jakarta. Dari perkawinantersebut telah lahir anak anak: (1).

Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah tertanggal 11/08/1998 Nomor : 258/20/VIII/98atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh KepalaKantor Urusan Agama ........ kabupaten Tulungagung (P.1) ;2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/84/V/2010 tanggal 31 Mei 2010yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LohbenerKabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, kKemudian diberi tanda (P.1);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.

Surat Keterangan Nomor : 470/258/412512404/2012, tanggal 22 Mei 2012, dariKepala Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (P.3);Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telah menghadirkan2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama :1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 258 September 2011. selanjutnyadisebut sebagai "Penggugat" ;MELAWANTERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,dahulu) bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi , sekarang tidak diketahuialamatnya secara pasti di seluruhWilayah Republik Indonesia, selanjutnyadisebut sebagai "Tergugat" ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksaalat bukti dimuka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang

No.258/52/1983. ............ BuktiP.11.Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut,Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing masingmemberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya :1.

258/Pid./2016/PT SMG

Untuk Dinas PUTUSANNomor : 258 / Pid. / 2016 / PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;Nama lengkap : SUPARDI BIN SUJIMAN $;Tempat lahir : Batang 5 22 202 222202Umur/ tgl. Lahir :64tahun/ 12 Juni 1952 ;Jenis kelamin > L@KIlAKI ~ nnn nnn enn nner nnnnnennn nnnKebangsaan 2 aTempat tinggal :JL.

Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik Cyto;

Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik Cyto;1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19);dari Laboratorium Klinik CYTO Nomor: 258/CYTO/I/2021, an.MOHAMMAD BIKI, yang diperiksa olek LILIK ISMAENI) tanggal 28Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh DokterKlinik Cyto an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertaiCap Klinik Cyto;1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19);dari Laboratorium Klinik CYTO Nomor: 259/CYTO/I/2021, an.MOH.

Med, Sp.Pk. dandisertai Cap Klinik Cyto;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mtr1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19);dari Laboratorium Klinik CYTO Nomor: 258/CYTO/I/2021, an.MOHAMMAD BIKI, yang diperiksa olek LILIK ISMAENI) tanggal 28Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter KlinikCyto an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si.

Med, Sp.Pk. dan disertai Cap KlinikCyto;1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dariLaboratorium Klinik CYTO Nomor: 258/CYTO/I/2021, an.MOHAMMAD BIKI, yang diperiksa olek LILIK ISMAENI) tanggal 28Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter KlinikCyto an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap KlinikCyto;1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dariLaboratorium Klinik CYTO Nomor: 259/CYTO/I/2021, an.

Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik Cyto;1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19);dari Laboratorium Klinik CYTO Nomor: 258/CYTO/I/2021, an.MOHAMMAD BIKI, yang diperiksa olek LILIK ISMAENI) tanggal 28Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN MtrJanuari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh DokterKlinik Cyto an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si.

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telah melaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui PerantaraTergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum (QnRechtmatigEdaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang

E ES di iQa TerlOalHIR/258 RBG, Sehingga Lidak Sah, SeEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu :UndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;hingga Pelaksanaan ParatePeraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;1 PP fe ONPeraturan Daerah;SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (

sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujukpada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupunLelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukanmelalui Perantara Tergugat Il.3.

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (QOnRechtmatig Edaad), serta bertentangandengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturanenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ;: 93/PMK.06/2010 Yo 2) Bertentangan dengan Angka

Rekonvensi:e Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan IV dalam Rekonvensi/ Tergugat Isampai dengan IV dalam Konvensi tidak dapat diterima;e Menghukum Penggugat I sampai dengan IV dalam Rekonvensi/Tergugat I sampaidengan IV dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang ditaksir sebesar nihil;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat PutusanPengadilan Negeri Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartadengan Putusan Nomor 258

/PDT/2012/PT DKI tanggal 6 Desember 2012;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2013 kemudian terhadapnya olehPenggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 258/PDT/2012/PT DKI jo.Nomor 229/Pdt.G/2011/PN Jkt.

gemotiveerd (kurang pertimbangan):1 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terutama ditujukan atas sama sekali tidakdipertimbangkannya memori banding dari Pemohon Banding/ semula Penggugatoleh Judex Fakti Pengadilan Tinggi Jakarta, bahkan Judex Facti hanya mengutipkembali (copy paste) seluruh pertimbangan hukum dalam putusan tingkatpertama, yang lebih menguntungkan Para Termohon Kasasi/semula ParaTermohon Banding/dahulu Para Tergugat, sehingga Putusan Judex Facti TingkatKedua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 258

nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakatserta mengintegrasikan diri dalam masyarakat untuk benarbenar mewujudkanfungsi hukum sebagai pengayom; Dan oleh karena Judex Facti Tingkat Keduatelah terbukti salah dan keliru dalam penerapan hukum pembuktian, sudahsepantasnya Putusan a quo dibatalkan oleh Mahkamah Agung;3 Bahwa terlebih Perkara a quo telah mulai diperiksa oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Juli 2012 sesuai Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/Pen/2012/258

Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campurnya Ketua Pengadilan BUKAN menggunakan Peraturan MentriKeuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013b.

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan ataspenetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga tidak sah,sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilannegeri.f.

merujuk pada Pasal 224 HIR/258Rog, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui FiatEksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwapelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat KetuaPengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258

Negeri untuk mencari jalan keluarnya.Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumendimuka umum dan melakukan lelang melalui perantara kantor pelayanankekayaan negara dan lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, dan bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT)Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258

Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Kisaran) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yangmeminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwapelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat KetuaHalaman 32 dari 45 Putusan Nomor 124/Padt.Sus.BPSK/2016/PN KisPengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258

KPU wajib menetapan secara nasional hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRDKabupaten/Kota ;Perselisihan Hasil PemiluPada Bagian Kedua Pasal 258 ayat (1) dan (2) dan Pasal259 ayat (1),(2) dan (3) yang berbunyiwe ee ee ee ee eee ee ee ee ee eee eee Pasal 258(1). Perselisihan hasail Pemilu adalah perselisihanantara KPU dan peserta Pemilu) = mengenai PenetapanPeolehan Suara hasil Pemilu secara nasional ;(2).

Umum Pengadilan Negeri, Pasal 200ayat 1 (satu) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam PerkaraA quo Pengadilan Negeri Kuala Tungkal) untuk memerintahkan Kantor Lelanguntuk menjualnya (bukan Tergugat yang memintanya kepada KPKNL).Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.3210.K/PDT/1984,tanggal 30 Januari 1986 menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat KetuaPengadilan Negeri,maka lelang umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258

/PN. kitSedangkanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu)No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisPeraturan PerundangUndangan,apalagi pasal 26 UndangUndang HakTanggungan No.4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa PeraturanPelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.12.Bahwa, selanjutnya Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan No.4 Tahun1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan

Bahwa Termohon sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan ceraipada Pengadilan Agama Kendari terhadap Pemohon dengan perkaraNomor : 258/G/2D/PA.KDI, namun pada waktu itu Termohon mencabutgugatannya dan bersepakat untuk memperbaiki kembali bahtera rumahtangganya.

Bahwa dalil Termohon pada point 5 adalah dalil yang keliru hal ini dikatakandemikian sebab perkara No. 258 G/2D/PA.KDI adalah perkaranya dicabut,namun demikian pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Talak DiPengadilan Agama Makassar, Termohon tidak keberatan atas PermohonanPemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar, maka dengandemikian salah dan keliru apabila Termohon menyinggung masalah domisilidalam eksepsinya, karena Termohon sendiri juga mengakui dan menghadirisendiri persidangan pada

Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada Point 3 yangmengatakan Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian adalah dalilyang keliru dan sangat mengadaada, karena faktanya Penggugat RekonvensiHal. 19 dari 26 hal. putusan No. 1102/Pdt.G/2020/PA.Mksrsendiri pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendaridengan perkara Nomor : 258/G/2D/PA.KDI kemudian dicabut dan disaksikansendiri oleh orang tua dan saudara Penggugat Rekonvensi sendiri.3.

Kelumpang Selatan dan cara pembeliannya kayu tersebut diantarkan ke rumah terdakwayang dibayar dengan harga Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk kayu cerucukpanjang 4,5 meter dan kayu kalang panjang 4 meter dengan harga Rp.5.500, (Lima ribu limaratus rupiah) perbatang dan saat itu terdakwa membeli kayu cerucuk sebanyak 258 (Dua ratuslima puluh delapan) batang dan untuk kayu kalang sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) batang,sehingga total yang terdakwa bayar kepada Sdr.

Kotabaru yang bernama sdr SAMAD yang mana kayu tersebutterdakwa beli dengan system terima ditempat yaitu dirumah terdakwa barudibayar.Bahwa kayu yang dibeli terdakwa tersebut dibayar dengan harga Rp. 2.500,perbatang untuk kayu cerucuk panjang 4,5 Meter dan kayu kalang panjang 4meter dengan harga Rp. 5.500, perbatang yang mana saat itu terdakwa beli darisdr SAMAD sebanyak 258 batang untuk kayu cerucuk dan 38 batang untuk kayukalang dengan total uang yang terdakwa bayarkan kepada sdr SAMAD sebanyakRp

Kotabaru yang bernama sdr SAMAD yang manakayu tersebut terdakwa beli dengan system terima ditempat yaitu dirumah terdakwabaru dibayar;Bahwa benar kayu yang dibeli terdakwa tersebut dibayar dengan harga Rp. 2.500,perbatang untuk kayu cerucuk panjang 4,5 Meter dan kayu kalang panjang 4 meterdengan harga Rp. 5.500, perbatang yang mana saat itu terdakwa beli dari sdr SAMADsebanyak 258 batang untuk kayu cerucuk dan 38 batang untuk kayu kalang dengantotal uang yang terdakwa bayarkan kepada sdr SAMAD sebanyak

merujuk pada Pasal 224HIR / 225 Rbg, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan / FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258

untuk mencari jalan keluarnya.Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan / atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi JaminanKonsumen di muka umum dan melakukan Lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258

NegeriTanjungbalai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pdt.SusBPSK/2017/PN Tjbatas penetapan / Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258

ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa :e 9(sembilan) Buah papan scren sablon yang sudah digunakan.e 2 (dua) Buah papan screen yang belum digunakan.1 (Satu) Buah Meja sablon ;3 (Tiga) Buah Lak Sablon ;1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri dari CPU warna Hitam, monitor warna putih merkView Sonic, Key board warna hitam, Mouse warna hitam merk M Disk, Stavoit warnamerah dan Mouse Pad ;1 (Satu) buah printer warna putih merk HP Color sphere beserta CD Drivernya ;1 (Satu) Buah printer Merk PIXMA Series MP 258

terhadap barang bukti berupa :e 9 (sembilan) Buah papan scren sablon yang sudah digunakan.e 2 (dua) Buah papan screen yang belum digunakan.e 1 (Satu) Buah Meja sablon ;e 3 (Tiga) Buah Lak Sablon ;e 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri dari CPU warna Hitam, monitor warna putih merkView Sonic, Key board warna hitam, Mouse warna hitam merk M Disk, Stavoit warnamerah dan Mouse Pad ;e 1 (Satu) buah printer warna putih merk HP Color sphere beserta CD Drivernya ;e 1 (Satu) Buah printer Merk PIXMA Series MP 258

papan scren sablon yang sudah digunakan.e 2 (dua) Buah papan screen yang belum digunakan.e 1 (Satu) Buah Meja sablon ;Putusan No. 200/Pid.B/2011/PN.Slw Halaman 23 dari 26243 (Tiga) Buah Lak Sablon ;1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri dari CPU warna Hitam, monitor warna putih merkView Sonic, Key board warna hitam, Mouse warna hitam merk M Disk, Stavoit warnamerah dan Mouse Pad ;1 (Satu) buah printer warna putih merk HP Color sphere beserta CD Drivernya ;1 (Satu) Buah printer Merk PIXMA Series MP 258

Hal inidipertegas pada ketentuan Penjelasan atas Undang Undang HakTanggungan Nomor 4 tahun 1996 (UUHT) pada bagian umum sub 9,dimana, terdapat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut : ...dipandangperlu untuk memasukkan secara khusus tentang eksekusi hak tanggungandalam undangundang ini yaitu yang mengatur tentang lembaga parateeksekusi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 224 ReglemenIndonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 258 Reglemen Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbgr)

Jika kita telaah penjelasanundangundang tersebut jelas menggambarkan bahwa pembentuk undangundang menganaqgap parate eksekusi tunduk pada ketentuan Pasal 224HIR/258 Rbg;Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyatapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan olehTergugat kepada Tergugat II tanpa fiat/ijin Ketua Pengadilan Negeri dandengan putusan hakim (vonis) adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Para Penggugat.

Jikakita telaah penjelasan undangundang tersebut jelas menggambarkanbahwa pembentuk undangundang menganggap parate eksekusi tundukpada ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg.;Bahwa oleh karena itu berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyatapermohonan dan/ atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan olehHalaman 20 dari 23 hal.

No.4 PK/Pid/2008mohon II No.B1629/R.4.4/Epp.2/10/2006 tanggal 9 Oktober 2006 (vide point 1huruf e surat No.Pol: A.303/258/III/2007/Dit.Reskrim);Bahwa kemudian untuk kedua kalinya termohon II melakukan lagi pengembalian berkas sesuai surat No.B55/R.4.4/Epp.2/01/2007 tanggal 15Januari 2007 (vide point 1 huruf f surat No.Pol : A.303/258/III/Dit.Reskrim)padahal berkas yang ada padanya telah dilengkapi oleh termohon sesuaipetunjuknya, lebih dari itu putusan Praperadilan 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks (buktiP.3

A.303/258/III/2007/Dit Reskrim) diketahui termohon II justru telah mengembalikan lagi berkasperkara yang telah dilengkapi secara maksimal kepada termohon denganmenyatakan perkara telah daluarsa;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terutama dengan berdasarkan surat No.B184/R.4.4/Epp.2/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 daritermohon II maka termohon telah menerbitkan surat ketetapan No.Pol: STap/22.A/III/2007 tertanggal 27 Maret 2007 yang menyatakan menghentikanpenyidikan tindak pidana karena

Pasal 11 Butir11 Jo Pasal 258 Rbg;Bahwa selaku pembeli lelang yang beriktikad baik, yang harus dilindungi Undangundang, sebagaimana Penjelasan atas Undangundang No. 49 PrP tahun 1960.

Pasal11 Butir 11 Jo Pasal 258 Rbg maka pembeli lelang haruspula oo...pula dapat menikmati apa yang telah dibelinya, oleh karena itu cukup hukumuntuk melaksanakan eksekusi terhadap tanah/Bangunan obyek lelang tersebutsehingga Gugatan pelawan yang menyatakan bahwa bahwa atas sita jaminan (conservatior beslag) terhadap tanahtanah milik Pelawanpelawan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum adalah sangat tidak benar; Bahwa selaku pembeli lelang yang beriktikad baik, yang harus dilindungi Undangundang,

Pasal11 Butir 11 Jo Pasal 258 Rbg maka pembeli lelang harus pula dapat menikmati apayang telah dibelinya, yakni berupa sebidang tanah seluas 5150 M2 (meter persegi)yang terletak di Kampung Firdaus Simpang Sungai Parit jalan MedanTebingTinggi, tanah mana dinyatakan dalam Setifikat Hak Milik No 2 Tanggal 02September 1968 pendaftaran No. 795/1968 sehingga dan pelawan yang menyatakanbawa sita dan eksekusi pengosongan (Ontruiming) terhadap tanah obyek lelangtelah merugikan pelawan adalah sangat tidak