), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

1591/B/PK/PJK/2017Dokumendokumen pendukung arus barangadalah Purchase Order untuk pembelianbarang, kontrak perjanjian kerja untuk jasasebagai bukti dasar dilakukannya transaksi,Surat Jalan (Delivery Order) untuk pembeianbarang, Berita Acara Serah Terima untuk jasasebagai bukti realisasi pembelian ataupenyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase order yang berkaitan dengan 5transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari

transaksi,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan transaksi yang tidak jelasTermohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 27 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan

Dokumendokumenpendukung arus barang adalah Purchase Orderuntuk pembelian barang, kontrak perjanjiankerja untuk jasa sebagai bukti dasardilakukannya transaksi, Surat Jalan (DeliveryOrder) untuk pembelian barang, Berita AcaraSerah Terima untuk jasa sebagai bukti realisasipembelian atau penyerahan jasa;Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat menunjukkan buktifisik Purchase Order yang berkaitan dengan 2transaksi pembelian barang tersebut sehinggaterdapat bukti yang mendasari transaksi

,sedangkan atas transaksi yang berkaitandengan jasa dan yang tidak jelas (24 FP)Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkanbukti fisik kontrak perjanjian kerja (yang adahanya list) sehingga tidak dapat diyakini buktiapa yang mendasari Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) harusmelakukan pembayaran atas transaksi (DPPdan PPN) tersebut;Terhadap 28 Faktur Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti SuratJalan

O1.8845404003.000) O10.00009.00000568 dtme/2009 1424947413 KARYABADUI UTAMAPT. 07.884.540.4003.000) O10.00009.00000563 20/05/2009 751.759Jumlah 60301.270 Bahwa alasan yang mendasari pendapatPemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa komisaris tidak berhakmenandatangani Faktur Pajaksehingga FakturPajak tersebut tidak dapat dikreditkan, adalahsebagaimana diuraikan dalam penjelasanberikut: Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyatakan:Dalam menjalankan hak dan kewajibansesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kronologi atauperistiwa yang mendasari gugatan yang harus dijelaskan tahap demi tahap.Dalam Posita gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai obyek sengketa, tibatiba saja Tergugat disebut sebagai pihakyang mengusai obyek sengketa tanpa rangkaian sebuah peristiwa yang jelas,Hal 6 dari 23 putusan no. 18 /Pdt.G/2018/PN.Bbsgugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar sebuah gugatansehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan rangkaiankejadian atau peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijke ground).Tanpa ada sebuah peristiwa yang melatarbelakanginya sehingga dengan tibatiba mendudukkan Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Dalam gugatantidak disebutkan secara jelas sejak kapan Tergugat dianggap menguasaiobyek sengketa, mengapa Tergugat menguasai dan atas dasar apa Tergugat dianggap menguasai.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan kronologi atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai objek sengketa, sehingga tibatiba Tergugat di sebut pihakyang menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat kabur ;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II dan Tergugat Ill mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagian administrasimembuat surat jalan , RPB (Rekap Pengimiriman Barang) dan RPC(Rekap Pengiriman Custumer)d. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBC dikirimkanke Custumere. Setelah barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPC diserahkanke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnya diterbitkan fakturf.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagianadministrasi membuat surat jalan , RPB ( Rekap PengimirimanBarang ) dan RPC ( Rekap Pengiriman Custumer )e. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBCdikirimkan ke Custumerf. Setelan barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPCdiserahkan ke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnyaditerbitkan fakturg.

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Hakim PengadilanAgama Wonosari tanggal 25 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 99/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 25 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan adalahbahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bermaksudmenikah dengan wanita bernama dan Pemohon telah setujudengan rencana anak Pemohon tersebut

Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.

;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi

No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119

Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga

Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara

Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66K/PM 102/AD/V/2017Menimbang: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohonakan menjawab secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3e Bahwa, pada poin 4 a, benar, akan tetapi Termohon hutangbarang dagangan pada tahun 2012, karena tidak laku dan tidakmau barangnya dikembalikan

SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumah tangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah karena sering11terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/48

Kedua Pemohon;8. bahwa calon ister kKedua Pemohon tidak adaikatanperkawinan dengan lakilaki lain (janda/cerai hidup), tidak adahubungan mahram maupun hubungan sesusuan, baik denganPemohon maupun dengan Termohon serta Pemohon dan calonisteri Pemohon beragama Islam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat kewajiban sebagai isteri (tidak mampu lagi melayani kebutuhansexnya Pemohon) disebakan karena sudah manupause, sementaraPemohon masih sangat membutuhkan hubungan sex. Dan ternyata daliltersebut secara tegas diakui oleh Termohon.

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri keduaPemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Baturaja memberikan izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri kedua tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunanMenimbang, in casu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon mengalami sakitgangguan kejiwaan sejak tahun 1995 sehingga Termohon tidak bisamenjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.

XXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal 03September 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 03September 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari