DOMI JAKOBUS KONO sebagai PENGGUGAT I- DOMINIKUS KONO sebagai PENGGUGAT II- MIKHAEL KONO sebagai PENGGUGAT III- THERESIA KONO sebagai PENGGUGAT IV- BASELIUS KONO sebagai PENGGUGAT V- HERMINA KONO sebagai PENGGUGAT VI- YULIANA KONO sebagai PENGGUGAT VII- SIPRIANUS KONO sebagai PENGGUGAT VIII- ROSINA KONO sebagai PENGGUGAT IX- YOSEPH KONO sebagai PENGGUGAT X- BERNADETHA NENOK TPOY sebagai TERGUGAT I- BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DIKUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama THIMOTIUS TANA(Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara), berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor:407/SK53.03/IV/2013, tertanggal 22 April 2013dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanudibawah register Nomor: 03/ KHS/2013/PN.

Bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilaksanakan diDesa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten TimorTengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah melaluikegiatan P3HTD/1986 (Proyek Pengurusan Pendaftaran HakAtas Tanah Daerah tahun anggaran 1986);.

Bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah di Desa NianKecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara,Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan maka daripihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor TengahUtara akan mengeluarkan pengumuman dan ditempel padapapan pengumuman di Kantor Desa Nian dan di KantorPertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 30 hari/1(satu) bulan;465S.

Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakandi Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten TimorTengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1986adalah bersifat terobuka untuk umum dan atau sekurangkurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemiliktanah yang berdomisili di Desa Nian Kecamatan MiomaffoTengah maupun di luar Kecamatan Miomaffo Tengah danKabupaten Timor Tengah Utara;6.

Bahwa selama proses pengukuran dan pendaftaran tanah yangdilaksanakan di Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah,Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timurdan atau tenggang waktu sesuai dengan peraturan jangka waktu4730 hari tidak ada pihakpihak yang mengatakan dan ataumengajukan keberatankeberatan atas bidang tanah/seluruhbidang tanah yang diukur;.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KEFAMENANU sebagai TURUT TERGUGAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA DIKOTA KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;Halaman dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt.

Edmundus Fallo, M.M. vs Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama semula : KIEM HAUW (JHONNY), menjadi nama : SUHARTONO TENGGARA, tersebut dalam Akta Kelahiran No. 513/1946, tertanggal 03 Maret 1968 dari Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga selengkapnya nama Pemohon menjadi : SUHARTONO TENGGARA; 3.

SUHARTONO TENGGARA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :SUHARTONO TENGGARA. ........ beralamat di Jalan Soponyono No. 10 RT.01 RW.01 Kel. Prapen Kec.

permohonannya tertanggal02 Pebruari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 02 Pebruari 2015 terdaftar dibawah Register No. 586/Pdt.P/2015/PN.Sby yang mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 19 Juli 1946 dan diberinama kecil KIEM HAUW (JHONNY), sebagaimana diuraikan dalam KutipanAkte Kelahiran Nomor : 513/1946 tertanggal 13 Maret 1968 ;2.Bahwa oleh karena pada dokumendokumen yang dimiliki Pemohon tertulisSUHARTONO TENGGARA

Tanda Penduduk N.I.K357824190746001 tertanggal 04 April 2012 nama Pemohon. tertulisSUHARTONO TENGGARA ;4.Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran tidaksama dengan ljasah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maka untukpengurusan datadata lain bagi Pemohon mengalami kesulitan; 5.Bahwa untuk itu Pemohon hendak mengganti dan / atau membetulkan padaakte kelahiran tersebut di atas untuk disesuaikan dengan Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga seperti tersebut di atas, yaitu

: nama Pemohonyang semula tertulis KIEM HAUW (JHONNY) dibetulkan/dirubah menjadiSUHARTONO TENGGARA ; 6.Bahwa untuk membetulkan dan / atau mengganti ke Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut terlebin dahuluharus ada ijin dari Pengadilan Negeri;Berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut di atas, maka Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikanpenetapan sebagai berikut:0 nnn nnn n nn nono nn nn nn nn ne ncnnns1.Mengabulkan permohonan

Pemohon:"2.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari nama semulaKIEM HAUW (JHONNY) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte KelahiranNomor : 513/1946 tertanggal 13 Maret 1968, dirubah/diganti menjadiSUHARTONO TENGGARA sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi SUHARTONO TENGGARA ;3.Memerintahkna kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang penggantian namaPemohon seperti tersebut di atas dalam Daftar Registrasi

Badan PertanahanPropinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan KabupatenSikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Elkana MardanHale, Dominggus Dowa Malo dan Stefanus Mbulu, ketiganya memilihalamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, JL El Tari No. 05, Kel.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.

- YOSEP LEU AMOL sebagai PEMOHON- NIKOLAUS USKONO, S.H. sebagai KUASA I PEMOHON- DYONISIUS FREDERIK BRUNO ROSARI OPAT, S.H. sebagai KUASA II PEMOHON- KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ KEPOLISIAN RESORT TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU CQ KEPOLISIAN SEKTOR INSANA DI KIUPUKAN sebagai TERMOHON

.:00.000.0.02 Pemohon;MelawanKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPOLISIANDAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ KEPOLISIANRESORT TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU CQKEPOLISIAN SEKTOR INSANA DI KIUPUKAN;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, 1. WAYAN SUJENDRA.Pangkat/Nrp. : IPDA ./67110011, Jabatan : Kapolsek Insana/Penyidik,2. SULISTIYO BUDI, Pangkat/Nrp : AIPDA/79030109, Jabatan : KanitReskrim/Penyidik Pembantu, 3. JEN BAPTISTA BALU, S.lp.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0892, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1913/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Menara Rajawali Lt. 26, JalanMega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,selanjutnya memberi kuasa kepada : Marulak Sinaga, Manager Treasury & Tax,beralamat di Jalan Jaya Raya No. 17 RT/RW. 003/009 Cengkareng, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0906 tanggal 6Maret 2014 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;melawan :GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NTB), berkedudukandi Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnyadalam hal ini memberi kuasa kepada : Ruslan Hidayat Wantogia, SE., KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M11/15RT.05/08, Kelurahan Sukamaju, Jonggol Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180.1/1471/KUM, tanggal 11 Agustus 2014 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1927/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakanbahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan alasan danpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu. dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya. Sehingga padaHalaman 35 dari 42 halaman.

Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta ;Halaman 39 dari 42 halaman. Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2015.40Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga,beralamat di JI, Jaya Raya No. 17 RT/RW 003/009 Cengkareng,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0872, Tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di JI.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE beralamat di CitraIndah Blok M11/15 RT.05/08 Desa Sukamaju, Jonggol Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1437/KUM,Tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan

) ; "Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan danatau Penguasaan Kendaraan Bermotor';Pasal 4 ayat (1) ; "Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yangmemiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor,Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwaPemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraanbermotor jenis alatalat berat dan besar serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alatalat Berat dan Besardalam Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yangditujukan pada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yang telah Pemohon Bandingajukan tidak sesuai dengan ketentuan formal dalam Pasal 104 UndangUndangNomor 28 Tahun

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Halaman 39 dari 40 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta 12950, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, beralamat di Jalan Jaya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0911 tanggal 6 Maret 2014,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di JI.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada Ruslan Hidayat Wantogia, SE, Kuasa Hukumpada Pengadilan Pajak Nomor Kep068/PP/IKH/2013 tanggal 31Januari 2013, beralamat di Citra Indah Blok M11/15 RT 05/08,Desa sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1476/KUM tanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

dalam jangka wakiu 12 bulansejak surat keberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yangditujukan pada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh DinasPendapatan Daerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Bandingberpendapat bahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yang telahPemohon Banding ajukan tidak sesuai dengan ketentuan

tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48605/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 ;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA BARATuntuk seluruhnya ;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1932/02/Dipenda tanggal 3 desember 2012, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Jenis alat Berat dan BesarTahun Pajak 2011 Nomor 323/XI/AB

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT tersebut;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/051 4/0825, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1846/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48496/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;

PT NEWMONT NUSA TENGGARAlawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT)

PUTUSANNomor 2284/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT#5.1, Jakarta 12950, yangdiwakili oleh Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marulak Sinaga, Advokatberalamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MS/NNT/0514/0802, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jalan MajapahitNomor 17 Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia

Putusan Nomor 2284/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor185/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48496/PP/M.XI11/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohon Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2284/B/PK/Pjk/20182.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon

Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2013Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalanraya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah

Put. 35507/PP/M.XII/04/2011 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/3239/PJK/2010 tanggal 11/15/2010 mengenai Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor: 353/XI/AB/07E tanggal 25September 2009, atas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara RajawaliLantai

Baratmelalui Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah dengan Nomor Kohir: 353/XI/AB/07E tanggal 25 September 2009, untukmemudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahuluakan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:Pada tanggal 25 September 2009 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaluiDinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili olehMartiono Hadianto, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada: Marulak Sinaga, Karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara,beralamat di Jalan Jaya Raya Nomor 17 RT/RW. 003/009, Cengkareng,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorMS/NNT/0514/0926, tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram,Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Rusman, SH.

., Kepala BiroHukum Setda, Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRuslan Hidayat Wantogia, SE., Izin Kuasa Hukum pada PengadilanPajak Nomor Kep068/PP/IKH/2013 tanggal 31 Januari 2013, beralamatdi Citra Indah Blok M11/15 RT. 05/08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1491/KUM, tanggal 11Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara RajawaliLantai 26 Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48620/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 diberitahukan kepada PemohonHalaman 16 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2015(2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat halhal yang dikenakanpajak serta dasarnya.Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah PeraturanDaerah Provinsi Tingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5Tahun 1985. Salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: MARULAK SINAGA, ManagerTreasury & Tax, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMS/NNT/0514/0884, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: RUSLAN HIDAYAT WANTOGIA, S.E.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1905/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 18/B/PK/PJK/2015harus diberikan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 bulan sejak suratkeberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukanpada Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Barat pada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian,jawaban/keputusan atas keberatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PendapatanDaerah pada tanggal 04 Desember 2012, Pemohon Banding berpendapatbahwa penerbitan keputusan atas surat

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, beralamat di Menara Rajawali Lt. 26, JalanMega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,selanjutnya memberi kuasa kepada : Marulak Sinaga, Manager Treasury & Tax,beralamat di Jalan Jaya Raya No. 17 RT/RW. 003/009 Cengkareng, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MS/NNT/0514/0943 tanggal 6Maret 2014 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;melawan :GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NTB), berkedudukandi Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnyadalam hal ini memberi kuasa kepada : Ruslan Hidayat Wantogia, SE., KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M11/15RT.05/08, Kelurahan Sukamaju, Jonggol Bogor, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180.1/1508/KUM, tanggal 11 Agustus 2014 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 48637/PP/M.XII/04/2013tanggal 28 November 2013 ;3839MENGADILI KEMBALIe Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya ;e Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 357/XI/AB/07E tanggal 16 November2011, atas nama PT.

Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000,alamat: Jalan Mega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan Lot 5.1 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARULAK SINAGA, Manager Treasury & Tax, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/051 4/0876, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram,Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSLANHIDAYAT WANTOGIA, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;:Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1897/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

:Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah

Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2015Bahwa di lain pihak, peraturanperaturan yang berlaku di bulanDesember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah PeraturanDaerah Provinsi Tingkat Nusa Tenggara Barat (PD NTB) Nomor 5Tahun 1985. Salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu)Nomor 8 Tahun 1959.