Ditemukan 1021657 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK ; A. K A R I M, SH.
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 30-07-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan PN DEMAK Nomor 189/Pid.B/2012/PN.Dmk Tanggal 16 Oktober 2012 — - SUPARMIN Bin SUWARDI
- BAYU MUSTOFA Bin MUSTAJAB
59 — 11
59 — 11
Menyatakan terdakwa I Suparmin bin Suwardi dan terdakwa II Bayu Mustofa bin Mustajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga;---------------------------------2.
Jumlah maksimal yang boleh dilakukan tertulis650 (enam ratus lima puluh) liter per minggu, bidang usaha / kegiatan yaitupertanian ;Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut rencananya oleh terdakwa ISUPARMIN Bin SUWARDI akan diangkut / dibawa menuju gudang penggilinganpadi miliknya di Trengguli RT 004 RW 005 Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab.Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukanPengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan dan gas bumi tanpa ijin Usaha Pengangkutan yang dilakukan dengan cara :e Bahwa berawal di Jl.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukanpenyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha Penyimpanan yang dilakukan dengan cara :e Bahwa berawal di Jl.
Raya DemakKudus depan pasarJebor Demak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukan Niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi tanpa ijin usaha niaga yang dilakukan dengan cara :Bahwa berawal di JI.
Barangsiapa; Melakukan niaga minyak bumi; Tanpa izin usaha niaga; =~ eeSebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan; Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa akan dibuktikan sebagai berikutyaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam halini para terdakwa I. SUPARMIN Bin SUWARDI dan terdakwa Il.
Putus : 13-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2007 — PT. PERSADA JATI LANCAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
246 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelaspertimbangan Tergugat tidak benar sehingga harus dibatalkan ;Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertindak diluar batas kewenangannya atau tidak menggunakankewenangan yang diberikan oleh UndangUndang untuk tujuan lain dari diberinyawewenang tersebut yang mengakibatkan atas putusan yang diterbitkan menjaditidak sah, keliru serta yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak adilBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan Tata Usaha Negarayang baru yang berisi sebagai berikut : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Persada Jati Lancar denganpekerja Sdr.
PERSADA JATILANCAR tersebut ; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 29 Januari 2001 No. 130/G/2000/PT.TUN JKT. amarnya berbunyisebagai berikut Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan syah Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 April 2000Nomor : 466/148/322/X/PHK/2000 ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
No. 50 PK/TUN/2005permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 April 2005 sebagaimana dari aktepermohonan peninjauankembali tanggal No. 02/PK/2005/PT.TUN.JKT kemudiandisusul dengan memori/alasanalasannya yang diterima di lKepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 April2005 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005
Putus : 27-02-2012 — Upload : 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
2515 — 4536 — Berkekuatan Hukum Tetap
2515 — 4536 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
PUTUSANNo. 613 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOMIS! PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU RI), beralamat di Jalan Ir. H.
Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelakuusaha terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut.2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005:Hal. 7 dari 225 hal. Put.
Olehkarenanya penetapan formula fuel surcharge diserahkan kepada masingmasing maskapai penerbangan domestik.Garuda/Pemohon Keberatan Merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)Garuda/Pemohon Keberatan merupakan Badan Usaha Milik Negara("BUMN) berbentuk Persero berdasarkan Undangundang No. 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN?)
Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikanbesar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukanperhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebutberdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.
No. 613 K/PDT.SUS/201 160.bertentangan dengan usaha penegakan hukum persaingan usaha, dansangat merugikan pihak Terlapor yang kooperatif selama PemeriksaanPendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan maupun Sidang Majelis Komisi,termasuk Garuda/Pemohon Keberatan.Kewenangan dimaksud diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999 yang berbunyi:(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajibmenyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan danatau pemeriksaan.(2) Pelaku usaha dilarang menolak
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008 Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 28 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA ; Ir. BUDI HARTOYO als BUDI bin SUNARDI (Alm)
354 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
354 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporankegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam arealtambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, KabupatenBanjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. TanjungAlam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrakkerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana,sehingga PT.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka menurut hemat kamiselaku Penuntut Umum yang menjadi unsur pembuktiannya adalahperbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sedangkan yangdimaksud Usaha Pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan
, serta pasca tambang ;Kemudian apabila dihubungkan dengan faktafakta dalam persidanganbahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpaIUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut yang masih dalam lingkuppengertian usaha pertambangan yaitu berdasarkan faktafakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutanbatu bara yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Erry tetahmenyepakati usaha batu bara lalu saksi Erry memberikan uang sebesarRp. 25,000.00, (dua
Sufrianto, MP dari DinasPertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukankegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harusmemiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILJP) atau pun kontrakkerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehinggapenerapan Pasal 158 UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 TentangHal. 17 dari 20 hal. Put.
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2000 Tanggal 4 April 2007 — H. ABD. MUGENI ; CAMAT SAMARINDA ULU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
106 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-07-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2008 Tanggal 15 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; KEPALA BULOG DIVISI REGIONAL KALIMANTAN BARAT ; SAIFULLAH EFFENDI
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PN SANGGAU Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.SGU Tanggal 23 Maret 2012 — SIMBARA KIRANA
- PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
214 — 51
214 — 51
SIMBARA KIRANA- PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Menghukum Terlapor IT membayar denda sebesar Rp.651.000.000, (enam ratus limapuluh satu juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;3.
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehatdan atau merugikan masyarakat;d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominantdan ataue. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau.f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan ataug.
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehatdan atau merugikan masyarakat;d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominantdan ataue. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau.f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau.
Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehatdan atau merugikan masyarakat;d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominantdan ataue. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau.f.Penetapan pembayaran ganti rugi; dan ataug.
Simbara KiranaMenimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005menyatakan sebagai berikut :Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepadaPengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah sebagaimanatertuang dalam Pasal 1 Poin 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan
Putus : 15-10-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — BRYAN TANBRI
922 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
922 — 573 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 26 Januari 2018:3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG)Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG)Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan PengecerMinuman Beralkohol Golongan A (DKPA) atau Surat PenjualanKeterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol GolonganA (SKPLA) Nomor 503/PTSPSKPLA tanggal 23 April 2018:6. 2 (dua) lembar asli Surat Izin Usaha
Nomor 2397 K/Pid.Sus/20201:0.11.12.13.14.15.Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta diDjakarta TBK Nomor 074/L.SPDistributor/Dirs/VII/2018 tanggal18 Juli 2018;2 (dua) lembar asli Surat Muatan Perjanjian Nomor 004/TNPBTUNI/19 Maret 2019:1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengecer MinumanBeralkohol Golongan A (SKPa) atau Surat Keterangan PenjualanLangsung Minuman Beralkohol Nomor403/PTSPSKPL11/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama PTMutiara Utama Papua;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha
Perdagangan Nomor001/29.01/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018dengan nama PT Mutiara Utama Papua;1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT MutiaraUtama Papua;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor 503/108/Perindag/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal PersyaratanPengajuan Penerbitan SITU;1 (satu) lembar Surat Nomor 520/15/Perindag/2018 tanggal 25Januari 2018 perihal Penangguhan Proses Izin Usaha atas namaBryan Tanbri
Perdagangan Nomor 001/29.01/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan namaPT Mutiara Utama Papua; 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT MutiaraUtama Papua;Dikembalikan kepada Drs.
Cristofel Mailoa;Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor 503/108/Perindag/201/7 tanggal 14 Desember 2017 perihal PersyaratanPengajuan Penerbitan SITU; 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/15/Perindag/2018 tanggal 25Januari 2018 perihal Penangguhan Proses Izin Usaha atas namaBryan Tanbri;Dikembalikan kepada Marthen L.H.Y Kawab;5.
Register : 22-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 22 Maret 2016 — Syaifudin Bin (alm) Musni
83 — 25
83 — 25
ABDUL ROZAK(keduanya anggota Polres Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa ada usaha pertambangan di sekitar Desa Puncu Kecamatan Puncu,selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengecekan ke lapangan.Setelah memastikan bahwa lokasi usaha pertambangan ada di wilayahperkebunan Mangli, lantas kedua orang saksi segera bergerak ke lokasi dansesampainya di lokasi ternyata benar ada usaha pertambangan denganmenggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merkCaterpillar
Selanjutnya dilakukan pengembangan,dan didapatkan nama terdakwa sebagai pemilik usaha pertambangan tersebut.Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan caramulanya terdakwa menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi JONO bin(alm) WAGIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AdministraturPerkebunan/Sinder Kepala Perkebunan.
pengangkutan dan penjualan serta pascaPRAIA i nana ere Bahwa izin usaha pertambagan adalah berupa IUP,IPR,IUPK semuanyauntuk melaksanakan izin untuk usaha pertambangan ;e Bahwa dasar dari izin izin tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan meneral danBatubara 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn cn enne Bahwa berdasarkan pasal 34 UU Nomor 4 tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2)Peraturan Pmerintah Nomor 23 tahun 2010 kegiatan usaha pertambanganmineral dan batubara, bahwa
pertambangan tanpa ijin di tanah yangberada di Wilayah Perkebunan PT Mangli Dian Perkasa, Dusun MangliDesa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;e Bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3 (tiga) orangpekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator ;e Bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalah pasir, grosokdan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijual denganharga Rp.160.000
Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3(tiga) orang pekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator;Menimbang, bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalahpasir, grosok dan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijualdengan harga Rp.160.000, per rit /truck, sedangkan untuk tanah urug dijualdengan harga Rp.100.000, 220 noon nn
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2019 Tanggal 9 April 2019 — GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
138 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) AN. Usaha Sawmill Hakim Meriah diKabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 TentangPengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
Usaha Sawmill HakimMeriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;4.
Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor3/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 5 Juli 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 183/B/2018/PTTUNMDN., tanggal 8November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten BenerMeriah Provinsi Aceh;4.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019
Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 6 Mei 2019 — FERDYANTO TAMMU alias FARDY
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa FERDYANTO TAMMU alias FARDY bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pengangkutan dan NiagaGas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga GasBumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d junctoPasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama;.
Putus : 25-08-2008 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/TUN/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 — BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
282 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara berupa Keputusan Tata Usaha NegaraNomor : 386 Tahun 2004 tanggal 21 Agustus 2004 tentang pemberian IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi (P.1) Surat Keputusan Bupati Banjar(Tergugat) ini diberikan kepada PT.
No.15 PK/TUN/2008Bahwa produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Banjar/Tergugat No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004tentang Pemberian Usaha Pertambangan ekplorasi tersebut, baru secararesmi diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2005, melalui SuratKepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan,Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 540/516/SDBP/Distaben, tanggal 18 Juli2005, perihal : Konfirmasi Wilayah Kuasa Pertambangan (P.2) ;Bahwa Keputusan Bupati Banjar
Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Banjar (Tergugat)No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004 tentang Pemberian UsahaPertambangan Eksplorasi, yang diberikan kepada PT.
No.15 PK/TUN/2008Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :Ls2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat Bupati Banjar Nomor 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus2004 tentang Pemberian Usaha pertambangan Eksplorasi, yangdiberikan kepada PT.
PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.15 PK/TUN/2008
Putus : 10-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 95/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 10 Desember 2014 — Pidana
- TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI
109 — 40
109 — 40
Menyatakan Terdakwa TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 5.
Milik Negara (BUMN) ;b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;c Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;d Badan Usaha Swasta (BUS) ;Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No.36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas, syaratsyarat yang harus dipenuhiadalah :e Akta pendirian perusahaan / perubahannya yang ad mendapatpengesahan dari instansi berwenang ;e Profil perusahaan ;e NPWP;e TDP;e Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;e Surat Informasi Sumber Pendanaan ;e Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan
mikro, usaha pertanian, usahaperikanan, transportasi dan pelayanan umum ;Bahwa ahli menerangkan bahwa khusus untuk BBMbersubsidi, PT.
yangdikategorikan sebagai bahan bakar minyak tertentu (BBMbersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolahdari minyak bumi dengan jenis standard dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu ;Mengenai titik penyerahan dan kepada siapa disalurkan / konsumen BBMnya(subsidi) dan tentang pengajuan harga jual eceran bahan bakar minyak jenisminyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar untuk keperluanrumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi
Minyak Tanah 2.500 Terminal Rumah Tangga danTransit / Usaha MikroInstalasi /Depot02. Bensin Premium 6.500 SPBBM, Usaha Mikro, UsahaBunker / Agen Pertanian, UsahaBunker Perikanan, TransportasiTerminal dan Pelayanan Umum Transit / 16 Instalasi /Depot 03.
telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan dan menampung solarmaupun bensin/ premium tidak memiliki izin usaha penyimpanan.
Putus : 20-02-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1694K/PDT/2008 Tanggal 20 Februari 2009 — AHMAD KURNIA, dk ; H. TEUKU MOHAMMAD HASAN ; GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Cq. WALI KOTA PANGKALPINANG Cq. CAMAT
KECAMATAN RANGKUI Cq. LURAH KELURAHAN MASJID JAMIK ; MUHAMMAD ISKANDAR
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 12 Januari 2011 — RUSWANDI alias WANDI bin JARKASIH
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edi,Hamdi bin Umar Hilabi, Gamariana alias Umi dan Muhammad Ali Hilabi aliasHilabi (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Kamistanggal 25 Juni 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di area Terminal Il D Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkanTKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan
Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan,yakni Negara Arab Saudi;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:1.
Ruswandi alias Wandi bin Jarkasih bersalahmelakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan pidanamenempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sesuai surat dakwaan JaksaPenuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM706/08/2009, tanggal 24 Agustus2009, dakwaan lebih subsidair;2. Menjatuhnkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.
ABAS (alm.) alias JEFRI aliasBIBIR dan Terdakwa II RUSWANDI alias WANDI bin JARKASH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidakmelalui Mitra Usaha;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan barang
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005 Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
234 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-07-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — NY. D.G. IROOTH SAKUL ; vs. KEPALA DINASPERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRI
208 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 29-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Pli Tanggal 26 Mei 2016 — NASRUDIN Bin HANAPI
91 — 48
91 — 48
Bahwa Terdakwa disini bukanlah pemegang Izin Usaha Niaga atau penyaluryang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum dalammelakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal55 UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.ATAUKEDUABahwa terdakwa NASRUDIN BIN HANAPI, pada hari Sabtu tanggal 3Oktober 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain masihdalam bulan Oktober
Bahwa pada saat itu saksi ANDI dan saksi SHADIQ dengan disaksikan olehsaksi MUKDADI selaku ketua RTI.02 melakukan penggeledahan dandidapatkan 7 (tujuh) jerigen BBM jJenis solar yang disimpan di rumahTerdakwa, selain itu. diketahui Terdakwa bukanlah pemegang Izin UsahaNiaga atau penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izinUsaha Niaga Umum yang berhak menyimpan dan melakukan usaha niagaatas solar tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 55 huruf d UndangUndang
penyimpanan dan niagatanpa ijin usaha niaga ;Bahwa saksi menerangkan BBM Industri adalah BBM yang disediakan olehpemerintah untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan industri denganharga yang ditetapbkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha NiagaUmum ;Bahwa saksi menerangkan Pengolahan adalah kegiatan pemunrnian,memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilaitambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahanlapangan.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga ;Ad. 1.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pembelian,penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau gas bumi hasil olahannya,termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepadaBadan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanandan/atau niaga dengan memperoleh