Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1996, Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalBersama di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor3.

, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidakhadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus denganverstek (pasal 125 ayat (1) HIR); 2Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

September 2008, Penggugat telah menyetujui koreksi DPP PPN atas transaksi ekspor sebesarRp.22.310.300.206,00, dan tidak mengajukan keberatan maupun bandingatas ketetapan pajak yang mendasari penerbitan STP PPN Nomor00092/107/08/057/10 tanggal 6 Mei 2010 Masa Pajak Januari s.d.September 2008.bahwa karena Penggugat tidak melaporkan PEB tersebut sesuai masapenerbitannya, maka Majelis berpendapat bahwa pengenaan sanksiadministrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UndangUndangKUP sebesar 2%

denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal30 Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

: Bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenalkeabsahan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 26 Oktober 2015 danAkta Notaris Nomor 3 Tanggal 6 Januari 2016, yang merupakanwewenang pengadilan perdata untuk menguji keabsahan aktanotaris tersebut: Bahwa selanjutnya terkait wewenang untuk menilai apakahdokumendokumen akta jual beli dan Notulen RUPS yang didugapalsu merupakan wewenang pengadilan pidana yang juga beradadalam lingkungan peradilan umum; Bahwa dengan demikian, pokok gugatan yang mendasari

Nomor : B/284/SP/X1/2017 tanggal 15 Nopember 2017: Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarmed 2/105 Nomor =:B/284/SP/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017, yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Oktavianus Saragih Pratu NRP 31081804310888 TayanradBak So 1 Simu Raima Yonarmed 2/105 Dal/BB, belum kembali kekesatuansampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang

tiga) bulan berturutturut sertasudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidakhadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputustanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari

Kabupaten Bondowoso padatanggal 06 April 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/02/IV/2013tanggal 06 April 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka

bulan setiap bulan sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)= Rp 3.000.000, ( tiga juta rupiah); Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sebesar Rp600.000,(enam ratus ribu rupiah)= Rp 1.800.000, ( satu juta delapan ratus ribu Mutah sebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah); Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secaralisan sebagai berikut :Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohontidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan alasan/ dalildalilyang mendasari

Dengandemikian maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk didudukkansebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumah tangganya bersama Terrmohon telah tidak harmonis / goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ijin Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon berselinggkuh,Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon juga sering berkatakasar dan

Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan yang telahdiajukan oleh Para Penggugat, terdapat ketidak terangan, kabur dantidak jelas karena kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatantidak berkesesuaian.2. Bahwa ketidaksesuaian itu nampak dari posita yang menyatakanbahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXXX dan membeliHal 10 dari 27 hal Put.

Bahwa peristiwa hukum yang mendasari gugatan telahbersesuaian, antara posita dan petitum gugatan telahbersesuaian sehingga gugatan terang dan jelas.b. Bahwa terkait point b. (2), (3) dan (4) adalah tidak benar,dalam perkara ini murni perbuatan melawan hukum danpengosongan tanah serta bangunan, karena dalam perkara aquo tidak ada sengketa waris.

Bahwa atas dasar uraian diatas, Tergugat tetap berkeyakinanbahwa Para Penggugat ragu, tidak cermat atau bahkan mengadaadafakta dan peristiwa yang mendasari dasar gugatan ini.Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Tergugatmohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memuus perkaraini sebagai berikut : Menyatakan secara hukum Gugatan dari Penggugat ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima ( niet ontvankelij verklaard ).Il.DALAM POKOK PERKARA1.

Mayor Inf Dono Pramesti NRP.11010032810677tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sejak tanggal28 Nopember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.MenimbangMenimbang5Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsentia).Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut

Terdakwa tidak sedangdipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Mayor Inf DonoPramesti NRP. 11010032810677 tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;BidsBahwa dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang mendasari dalil gugatanPenggugat pada Posita butir 15 (lima belas) adalah Pasal 155 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sedangkan peristiwa (Feitelijke Grond) yang mendasari gugatan Penggugatsebagaimana posita gugatannya adalah tentang PKWT yang dilakukansecara langsung dan terus menerus hingga lebih dari dua kali;Bahwa dalam positanya butir (17), Penggugat menyatakan bersediamenerima

Bahwa penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yangmenyatakan pihak tergugat tidak membayar dengan iktikad tidak baik; Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugattidak jelas dan dalildalil yang di tujukan terhadap Tergugat terlalu mengadaada.Penggugat mengatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugatdengan Tergugat terjalin berdasarkan atas kepercayaan.

Dimana Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur dandalildalil gugatan didalam posita tidak menjelaskan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, dimana hubungan hukum yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat tidak berdasarkan suatu perikatan secaratertulis, dimana suatu perikatan tersebut lahir karena suatu perjanjian,dimana suatu perjanjian tersebut harus tertulis, Suatu kepercayaan tidakdiperkuat dengan suatu perjanjian tertulis tersebut adalah tidak mengikatsecara hukum antara

Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa dan Mengadili.Dalam EksepsiBahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat terkaitgugatan Terbanding/Penggugat tidak jelas, pada hal dalildalil gugatanTerbanding/Penggugat didalam posita telah menjelaskan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan, dimana hubungan hukum yang terjadiantara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat berdasarkankepada azas konsen sualisme yang berarti adanya kesepakatan(konsensus), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah

Suami Tergugat V ayah dari Tergugat Il s/d IV secaradiamdiam tanpa setahu Penggugat telah melakukan balik nama padaSertifikat Hak Milik Nomor 791 dari sebelumnya atas nama Abdullah Yacob(suami Penggugat Vayah dari Penggugat Il s/d VV dan Tergugat menjadiatas nama Syamsul Bahri (Suami Tergugat Vayah dari Tergugat Il s/d IV)dengan mendasari pada Akta Jual Beli Nomor: 78/X/DIM/1994 tanggal 28Oktober 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V yang kemudiandokumen Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai

Abdullah Yacob yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalamPerkawinan dengan Penggugat pada Sertifikat Hak Milik No. 791 tanggal 5Juni 1985dari sebelumnya atas nama Abdullah Yacob Suami PenggugatVayah Penggugat Il s/d IV dan Tergugat ke atas nama suami Tergugat Syamsul Bahri/Ayah Tergugat Il s/d NV pada Tergugat VI pada tanggal 17November 1994 dengan mendasari balik nama kepemilikan hak itu padaAkta Jual Beli Nomor: 78/X/DIM/1994 tanggal 28 Oktober 1994 adalahsebuah konspirasi tindakan tanoa

Abdullah YacobHalaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Jth23.24.25.yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan denganPenggugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli Nomor: 78/X/DIM/1994tanggal 28 Oktober1994yang tidak mendapat persetujuan Penggugat selaku Isteri yang sah adalah tidakan melawan hukum yang telahmenghilangkan dan merugikan hak kewarisan Penggugat dan PenggugatIl s/d V.Bahwa oleh karena tindakan penguasaan, pemilikan Tergugat dan Alm.Suaminya yaitu Syamsul

No. 1178/Pdt.G/2018/PA.Pas.Agustus 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXdan sekarangrumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legalstanding untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk

No. 1178/Pdt.G/2018/PA.Pas.Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

Penggugat danTergugat mulai terjadi keributan sejak tahun 2015, hal tersebut tidaklahbenar dan hanya mencaricari kesalahan Penggugat, selama ini kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahwa dalamalasanalasan Tergugat tersebut tidak jelas dan tidak menjelaskankeributan seperti apa yang terjadi dan dimana kejadiannya keributan antaraPenggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidakterang dan kabur (Obscuur Libelle) disebabkan tidak menjelaskan kejadianyang mendasari

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang mensyaratkan adanya perselisihnan dan pertengkaran yangterjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga, akan tetapi sekali lagi Tergugat pertegas bahwasannyatidak ada dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang menjelaskan secarategas mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,oleh karenanya kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dapatdikatakan tidaklah ada atau tidak benarbenar terjadi,

Terdakwa dan Satuansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dan bilaHalaman 3 dari 15 PUTUSAN Nomor : 63K/PMTII/AD/XI/2018MenimbangMenimbangdikaitkan dengan ketidakhadiran Terdakwa dari Tanggal 10April 2018 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10(sepuluh) bulan menunjukan tidak ada niat Terdakwa untukkembali berdinas sehingga untuk efisiensi pembinaanpersonel yang bersangkutan dan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan maka perkara Terdakwadiperiksa secara Inabsensia.Bahwa dengan mendasari

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuantanpa ijin atasan yang berwenang Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwamaupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkandalam Operasi Militer.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 87 Ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidakhadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannyadalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawahsumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155ayat

yang terletak di Desa Buluh Pancur,Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kotacane Sebelah Barat berbatasan dengan SD Inpres Buluh Pancur Sebelah Utara berbatasan dengan Pertapakan Gereja Katolik ( RK ) BuluhPancur Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usaha Sembiring Penduduk DesaLalu Solu ;Adapun alasanalasan yang mendasari diajukan Gugatan ini adalah sebagaiberikutBahwa almarhum Lamat Sembiring pada tanggal 6 Juni

kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :e Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidakmencerminkan suatu Asas Keadilan, karena dalam Pertimbangannyasama sekali tidakmempertimbangkan dalildalil yang diajukan oleh para Penggugatpenggugat/Pembandingpembanding/Pemohon Kasasi.e Bahwa judex factie (Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe) dalammemeriksa dan mengadili Perkara ini a quo telah keliru menerapkanhukum terutama telah keliru dalam hal menerapkan Hukum AcaraPerdata, karena Para Hakim hanya mendasari

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.

dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?

Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tanpamengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan;2. Tidak mencantumkan letak dan batasbatas tanah yang didalilkan sebagaimilik pelawan ; Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P163. Seyogyanya Terlawan II yaitu H.

sineactors), doktrin tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P17sepenuhnya yang menunjuk siapasiapa yang ditarik sebagai tergugat/tergugattergugat dalam suatu perkara, namun hak tersebut tentunya harus bisa dijelaskan dandijabarkan oleh Penggugat akan hubungan hukum atau perselisihan hukum apayang mendasari

Penggugat menarik pihakpihak dalam suatu gugatan lewatpembuktianpembuktian di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang didasarkan pada dalilbahwa dalam Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tidakmengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan tentang eksepsi tersebutMajelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yangtentunya membutuhkan pembuktianpembuktian untuk menentukan apakah yangmendasari pelawan mengajukan gugatan perlawanan