GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

PUTUSANNomor 961/B/PK/PJK/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal inidiwakili oleh H.

., jabatan Kepala Biro HukumSetda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di JalanPejanggik Nomor 12, Mataram;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia,SE., tempat tinggal di Citra Indah Blok M11/15 RT.05/08, DesaSukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 180.1/393/KUM., tanggal 04 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan diMenara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/2013Nomor 09/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama: PT NewmontNusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, beralamat di Jl.

Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat PemdaProvinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untukmenguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT.

BARAT(PEMDA NUSA TENGGARA BARAT), tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauankembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yangHalaman 29 dari 31 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 614/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0807 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1372/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,190/XI/AB/O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48501/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali:1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 609/B/PK/PjK/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan' peninjauan kembali perkara pajak telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di MenaraRajawali Lantai 26, Jalan Dr.

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT 5.1, Jakarta 12950, yangdiwakili oleh Martiono Hadianto, Jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Marulak Sinaga,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0805,tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukandi Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat:Dalam hal ini diwakili oleh Ruslan Hidayat Wantogia

Putusan Nomor 609/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak KendaraanBermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB : : PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Membatalkan selurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48499/PP/M.XI11/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48499/PP/M.X11/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1826/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012, mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PT NewmontNusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, Alamat

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48499/PP/M.XI1/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 615/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax, beralamat di

Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0844 tanggal 06 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAHDAERAH NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan Hidayat Wantogia,S.E., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1409/KUMtanggal 11 Agustus 2014;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Putusan Nomor 615/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotortidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnyaPemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Ide Anak Agung Gde Agung, KawasanMega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan AlatBesar dan Berat,229/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Uraian Jumlah Menurut (Rp.) Pemohon Termohon Mahkamah Koreksi yangPeninjauan Peninjauan Aaun dibatalkanKembali Kembali gung MA Halaman 3 dari 9 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48538/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali:1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) tersebut;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di JI. MegaKuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto, JabatanPresiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat MenaraRajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta, dalam halini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., Jabatan ManagerTreasury Tax, PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat di Jl.

Raya No.17, Rt/Rw 003/009 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5496 tanggal 05 Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put40370/PP/M.X1IV04/2012, tanggal 28 September 2012 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010Nomor: 124/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan oleh DinasPendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor 1005 /B/PK/PJK/2013Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotordan Kendaraan Di Atas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan

DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lainmenyatakan bahwa:"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannyayang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnisberupa motor atau berupa peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahsuatu Sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotoryang bersangkutan termasuk alatalat berat dan

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;

NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),

NEWMONT NUSA TENGGARA, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden direktur, beralamat di JI. Mega Kuningan Lot5.1 Menara Rajawali Lantai 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Marulak Sinaga, SE., beralamat di Jalan Raya Raya No.17, RT.

/RW.003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH.mbp/NNT/05 12/2352 tanggal 26 Maret 2012,Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), berkedudukan di Jl.

Majapahit No. 17,Mataram, Nusa Tenggara Barat,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35491/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara

No. 854/B/PK/PJK/2012besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagai badan yang telahmenerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalat berat dan besar dalamProvinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Kontrak Karyaantara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding bersifat "lex specialis"artinya

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35491/PP/M.XII/ 04/2011tanggal 12 Desember 2011 ;MENGADILI KEMBALI :e Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;e Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3209/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor 323/XI/AB/07E tanggal 25 September2009

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 617/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 KawasanMega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh MartionoHadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax pada PT Newmont Nusa Tenggara

,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MS/NNT/0514/0827, tanggal 6 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Pengadilan

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48521/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya PemerintahDaerah Nusa Tenggara

Putusan Nomor 617/B/PK/Pjk/2018212/X/AB/07E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreksi yangMahkamahUraian Peninjauan Peninjauan dibatalkan. .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48521/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, berkedudukan di Jalan MegaKuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai, Jakarta 12950. Dalam hal inidiwakili oleh : MARTIONO HADIANTO, jabatan Presiden Direktur PT.Newmont Nusa Tenggara.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), beralamat di Jl.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diAtas Air Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut:(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan ataupenguasaan kendaraan bermotor;Bahwa dari penjelasan pasalpasal a quo, maka jelas bahwa Pemohon Bandingsebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar yang dipergunakan di kawasan pertambangan serta sebagaibadan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis alatalatberat dan besar dalam Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor. 813/B/PK/PJK/2012Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986terkait dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD No.5/1985), salah satu rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 5/1985 tersebutadalah Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 8Tahun 1959, tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:"...Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak

Putusan Nomor. 813/B/PK/PJK/2012RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAKheSebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasanalasan untuk permohonan' peninjauan kembali terhadap putusanPengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pengenaan PKBatas Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar yang ditetapkan olehPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas PendapatanDaerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah denganNomor Kohir: 310/XVAB/07E tanggal 25 September

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Desember 2011 No.Put : 35478/PP/M.X1V/04/201 1;MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 625/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax Finance Department, berdasarkan

SuratKuasa Khusus Nomor MS:/NNT/0514/0877, tanggal 6 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakilioleh Rusman, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ruslan HidayatWantogia, S.E., kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Citra Indah Blok M11/15, RT.05/08, Desa Sukamaju, Jonggol

Membatalkan selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48571/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48571/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1898/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Ide Anak Agung Gde Agung,Kawasan Mega Kuningan LOT #5.1, Jakarta 12950, sehingga PKB tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikanAlat Besar dan Berat, dan karenanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor281/XI/AB/0O7E yang diterbitkan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat harusdihitung kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48571/PP/M.XI1I/04/2013, tanggal 28 November 2013:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman.

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

PUTUSANNomor 624/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NEWMONT NUSA TENGGARA, beralamat di JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, yang diwakili olehMartiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MarulakSinaga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan ManagerTreasury & Tax Finance Department, berdasarkan

SuratKuasa Khusus Nomor MH:mbp/NNT/0313/5492, tanggal 5Januari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSATENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan MajapahitNomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Membatalkan40387/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012.MENGADILI SENDIRIPutusanselurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Membatalkan Seluruh Pengadilan Pajak Nomor Put.40387/PP/M.XII/04/2012 tanggal 28 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3492/02/Dipenda tanggal 15 Nopember 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: MenaraRajawali lantai

Mega Kuningan LOT # 5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950, sehingga PKBPeninjauan Kembali atas kepemilikan Alat Besar dan Berat, dan karenanyaSurat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 25/XI/AB/07E yang diterbitkan olehPemda Nusa Tenggara Barat harus dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Jumlah Menurut (Rp.)Pemohon Termohon Koreks. a .

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NEWMONT NUSA TENGGARA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40387/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTNEWMONT NUSA TENGGARA;2.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, diwakili oleh MartionoHadianto, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Marulak Sinaga, Karyawan PT.

Newmont Nusa Tenggara, beralamat di JalanJaya Raya Nomor 17 RT/RW. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/05 14/0923, tanggal 06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, NusaTenggara Barat, diwakili oleh Rusman, SH.

., Kepala Biro Hukum Setda,Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12,Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Hidayat Wantogia, SE.

dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan surat keberatan yang ditujukan padaGubernur Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Februari 2012, namun demikian, jawaban/keputusan atas keberatantersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 04 Desember 2012,Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan keputusan atas surat keberatan yangtelah Pemohon Banding ajukan tidak sesuai dengan

Namun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)baru menerbitkan peraturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Airyang mana Kontrak Karya antara PT. NNT dengan pemerintah RI sudahditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT)

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan MenaraRajawali Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan MegaKuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Martiono Hadianto,Jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamatMenara Rajawali Lt.26, Kawasan Mega Kuningan Lot # 5.1, Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Marulak Sinaga, SE., JabatanManager Treasury dan Tax PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamatdi Jl. Raya No. 17, Rt.

/Rw. 003/009, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MS/NNT/0514/0859 tanggal06 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jl.

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1880/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak denganalasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalahberdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

olehKepala Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut,pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak danpelaksanaan penagihan pajak;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikanbahwa Pemohon Banding telah membayar sejumlah Rp2.112.081.600,00kepada Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajakkendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana bebanpemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, olehkarena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 1985 mengatur mengenaipengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihakPemerintah

NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);

NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Jalan MegaKuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lt. 26, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta,dalam hal diwakili oleh Martiono Hadianto, selaku Presiden Direktur,memberikan kuasa kepada Marulak Sinaga, S.E., berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor MH:mbp/NNT/05 12/2349 Tanggal 26 Maret 2012 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARABARAT), tempat kedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, NusaTenggara

daripengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun kendaraan bermotor jenis alatberat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Bandingmelakukan pengimporan sendiri dari penjual/supplier di luar negeri, oleh karena itu ataskendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang Bea Balik Nama KendaraanBermotor;Bahwa adapun peraturanperaturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait denganpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah TingkatI Nusa Tenggara

;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalanraya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu Pemohon Bandingberpendapat bahwa Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5/1985 mengaturmengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraankendaraan yangdipergunakan di jalanan umum, hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan

Namun demikian, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baru menerbitkanperaturan daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2001yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang PajakKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang mana Kontrak Karya antaraPT NNT dengan pemerintah RI sudah ditandatangani sebelumnya.

NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 35488/PP/M.XII/04/2011 tanggal 12 Desember 2011;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/3206/PJK/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) tersebut tidak dapat diterima ;

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT) vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA