Ditemukan 51517 data
15 — 1
bermeteraicukup, dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 0
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.5 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 3
. ; Menimbang , bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan didepan sidang telahselengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehinggga hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PENGGUGAT adalah sebagaimanaterurai diatas;4 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPENGGUGAT agar tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan
14 — 0
surat tersebut, Pemohonmembenarkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpenetapan ini cukuplah dengan menunjuk halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
1.xxxx
2.xxxx
8 — 1
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
10 — 0
Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis
11 — 0
saksisaksitersebut, Para Pemohon membenarkan ;aoe Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
8 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
10 — 5
memoribanding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadikeberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Medan nomor : 06/Pid.S/2014/PN.Mdn tanggal 2September 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
16 — 16
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 20 November 2010, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: XXXXXXX Tertanggal 22 November 2010, Yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.2 Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di XXXXXXX.3.
15 — 0
Bahwa halhal yang mendasari PEMOHON untuk tetap mengajukanPermohonan Cerai Talak dengan TERMOHON, disebabkan karena: Bahwa TERMOHON menganggap PEMOHON tidak mampu untukmencukupi kebutuhan hidup keluarga, meskipun PEMOHON sendiri sudahmeminta maaf dan berjanji kepada TERMOHON untuk tetap berusahasebaik mungkin dan semampunya membahagiakan keluarga, namundimata TERMOHON hal tersebut belumlah cukup; Bahwa pada tanggal O07 Januari 2018 TERMOHON pernah pergimeninggalkan rumah dan hanya pamit kepada anakanaknya
29 — 3
Marie), namun di dalam posita surat permohonan tersebut tidaktermuat keterangan tentang syarat dan rukun nikah kedua orang tua Pemohontersebut seperti : Status yang menikah, Penghulu yang menikahkan, Wali nikah,Ijab Kabul, Mahar dan Saksisaksi nikah.Menimbang, bahwa apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari permohonan atau ada dasar hukum, tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian maka permohonan tersebut dinyatakan Kabur(Obscur Libel).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
80 — 29
perkara tersebut diputus pada tanggl 28 Juli 2016 danpermohonan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 dan jaksapenuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 maka permohonan banding Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang wakiu dan tatacara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, makapermohonan banding tersebutl dapat diterima; Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum tidakmengajukan memori banding sehingga alasan apa yang mendasari
14 — 14
yang dimohonkan banding oleh PenasihatHukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan PengadilanNegeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan denganperkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Kisaran nomor :346/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 8 September 2016, dan memori banding dariJaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
32 — 23
obscur libel didasarkan oleh adanya 4 (empat)alasan, yaitu: (a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; (b) Tidakjelasnya obyek sengketa; (c) Petitum gugatan tidak jelas, dan; (d)Menggabungkan posita wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum;Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasanTidak JelasnyaDasar HukumDalil Gugatan, yaitu posita(fundamentum petendl) tidak menjelaskan kejadian atau peristiwasecara jelas dan rinci yang mendasari
gugatan, serta tidakmenjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatanvide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, h.449;Bahwa dalam gugatan a quo sudah menjelaskan kejadian atauperistiwa secara jelas dan rinci adanya perselisihan dan pertengkarandalam kehidupan perkawinan yang mendasari gugatan;3.
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan a quo, sehingga dalilgugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dalam posita telahnyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapat dikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan (fundamentum petendi) tidak menguraikanapa yang dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatantelah melakukan
Putusan Nomor 1909 K/Pdt/2015dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk), halmana dalam Positaatau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatan a quo;Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung juga tidak menelitigugatan a quo secara mendalam yang seharusnya dilakukan oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dimana dengan jelas adanyaketidaksingkronan atas gugatan dan dimana atas gugatan telah disusunsecara tidak cermat, dimana Termohon
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
Kepentingan umum ierlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
Terlebih lagi pada Pasal 333Amenyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulaitahun anggaran 2009 (terlampir).Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No.59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yangmendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahHal. 28 dari 47 hal. Put.
Kepentingan umum iterlayani, karena kebijakkan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surattuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selakuPit.
No. 2134 K/Pid.Sus/201 1mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karenaperaturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasardan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalahbertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan Suatuperbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.