Ditemukan 60628 data
201 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TJANDI WONGSONEGORO;
335 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
IBNU HAJAR VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Wahidin Raya, Nomor 1,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Republik Indonesia selaku AtasanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada TioSerepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi, SekretariatJenderal, Kementerian Keuangan RI, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU8/SJ/2019,tanggal 2 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
147 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015(Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA(Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010,dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Sean Hulbert Jayayaitu : Rp38.507.260.000,00 () PPN Rp3.500.660.000,00 (PPN) =Rp35.006.600.000,00 ;Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PI Alfindo NuratamaPerkasa yaitu : Rp22.752.125.000,00 () Rp2.068.375.000,00 (PPN) =Rp20.683.750.000,00;Total pembayaran oleh Kementerian
Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat PerjanjianHal. 61 dari 183 hal.
Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 20102014 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.2). Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.3). Fotokopi Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) tahun 20102014.4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBNP tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.5).
Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat PerjanjianHal. 106 dari 183 hal.
161 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, dkk.;
90 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARUNIA SUMBER JAYA VS KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;
., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Law Firm & IP Consultant Ali Imron & Partners,beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 021/SK/AIM/XII/2018, tanggal 4Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan diGedung E lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, JalanHarsono RM, Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jafar Sidik, S.P., M.H.
186 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
Aturan ini yang secaraumum disebut dengan istilah Pembatasan, telah berlaku sejak 31Oktober 2017;Pemohon telah mengajukan berbagai keberatan, pertemuan,diskusi, bahkan sampai demonstrasi sejak Juli 2017 (pada saat Aturan inimulai disosialisasikan) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatikadan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia).
Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.sebagai badan hukum privat, jika telah memenuhi persyaratanadanya pengakuan dari kekuasaan umum (negara), yaituadanya bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.e.
Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2) Bahwa menyikapi pelanggaran registrasi dimaksud, Termohonmenetapkan Program Penataan Registrasi Kartu Pra Bayarsebagai program oprioritas Kementerian Komunikasi danInformatika, dengan tugas melakukan penataan registrasi kartuprabayar, melakukan revisi terhadap PERMEN Kominfo Nomor23 Tahun 2005, dan percepatan pemanfaatan DataKependudukan berdasarkan
UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan (UndangUndangNomor 23 Tahun 2006) berupa NIK dan Nomor KK untukmelakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar;3) Bahwa dalam penyusunan PERMEN Kominfo Nomor 23 Tahun2005, Termohon telah bersinergi dengan otoritas yangberwenang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan(stakeholders) terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri,Bareskrim Mabes Polri, dan penyelenggara jasa telekomunikasipada jaringan bergerak seluler, serta
Kementerian DalamNegeri untuk mendukung National Single Identity NumberHalaman 79 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
454 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
281 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSDIANA, DKK VS KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI QQ. MENTERI LUAR NEGERI RI;
63 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
120 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT DAYA SAKTI;;
389 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
201 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA;;
143 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI;
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor1314, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Marsekal Pertama TNIBambang Eko S., S.H., M.H., jabatan Kepala Biro HukumSetjen Kemhan, dan kawankawan, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 6 halaman.
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
308 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
137 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
Putusan Nomor 207 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor4/Kelurahan Campaka tanggal 14 Juli 2014 Surat Ukur Nomor00010/2014 tanggal 19 Mei 2014 seluas 2.545 Meter Persegi atasnama Pemerintan Republik Indonesia cq Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Mewajibkan
Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor4/Kelurahan Campaka tanggal 14 Juli 2014 Surat Ukur Nomor00010/2014 tanggal 19 Mei 2014 seluas 2.545 Meter Persegi atasnama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan TergugatIl Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libe!)
154 — 77
KEMENTERIAN PERTANIAN;
Kementerian PertanianRepublik Indonesia;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar tanah:Halaman 2 dari 8 halaman.
Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartari,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;4.
Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2020Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;3.
Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;4.
Intervensi merupakan pejabat publik yang sedang menjalankan tugaspenyelenggaraan negara: Bahwa Menteri Pertanian merupakan Pengguna Barang Milik Negara,Kementerian Keuangan merupakan Pengelola Barang Milik Negara danKepala Satuan Kerja merupakan Kuasa Pengguna Barang (DirekturPolbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta), makaDirektur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakartaselaku Kuasa Pengguna Barang mempunyai kewenangan untukmelakukan pemecahan sertipikat hak pakai
196 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI VS BOBBY SUHARDIMAN;
113 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN RI;