Ditemukan 296235 data
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
WIDJANARKO PUSPOYO, DK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT Piramida Daya Nusantara; dan3.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1033406 tanggal 12 September2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;Il. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan:1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;Halaman 4 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 311 K/TUN/2018Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT Piramida Daya Nusantara; danKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1033406 tanggal 12 September2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yangberkekuatan
Daya Nusantara; danKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1033406 tanggal 12 September2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;Mewajibkan Terbanding untuk mencabut:1.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1033406 tanggal 12 September2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;IV.
33 — 17
Selamat Purba Siboro;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Indonesia,Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.Advokat dan Penasehat Hukum padaKantor Hukum HAPOSAN SIBORO &PARTNER beralamat : Jalan AMDNo. 111, Duri Kosambi, Cengkareng,Jakarta Barat, 14460, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 20Pebruari 2010, selanjutnya disebutsebagaiLawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Rasuna Said,Kav. 4 6, Kuningan, JakartaSelatan, dalam hal ini member ikuasa kepadaNama Danny Primawan,SH.,MH.
dan Negara Indonesia + 31( tiga puluh satu ) tahun sebagai PegawaiNegeri Sipil dan selama itu pula penggugatsama sekali tidak pernah melakukan kesalahanberat maupun kesalahan ringan sehinggaPenggugat telah bekerja dengan cukup baiktidak pernah mendapat hukuman atau peringatandari atasan Penggugat ;Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.Bahwa Penggugat telah mengabdi kurang lebih 31(tiga puluh satu) tahun sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia
Putusandimaksud kemudian mengabulkan GugatanPenggugat atas nama Muara Simatupang sertamenyatakan tidak sah Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia .
Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH26.KP.06.03 Tahun 2009tanggal 19 Mei 2009 ; 3.
pemberhentian sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Kantor WilayahDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia SumateraUtara ; Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera UtaraNo.3938 KP.0505 tahun 2006tanggal 23 Agustus 2006 tentang pencabutan SuratKeputusan pemberhentian sementara Penggugat =;c.
1.Jupriadi bin Sumadi
2.Manusia binti Hammaja
25 — 4
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Jupriadi bin Sumadi dengan Pemohon II Manusia binti Hammaja yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2004 di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.
Pemohon:
1.Jupriadi bin Sumadi
2.Manusia binti Hammaja
252 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARWIN MARPAUNG, dkk melawan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
RasunaSaid Kavling B6, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, tempatkedudukan di Jalan H.R.
Termasuk jenis peraturan perundangundangan antara lainperaturan yang ditetapkan oleh Menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturanperundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan(Pasal 8);Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalamperkara ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus (videbukti P1).
Dengan demikian, PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 merupakanperaturan derivasi yang diperintahkan pembentukannya oleh peraturanperundangundangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2,Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 merupakan peraturanperundangundangan, dan
YUNIAR KURNIASIH, S.H. tersebut;Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagiKurator dan Pengurus bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi, yaitu Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 76 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Pedoman Imbalan bagiKurator dan Pengurus, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untukmencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagiKurator dan Pengurus;Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam BeritaNegara;Menghukum Termohon untuk membayar
162 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTANG BENGAWAN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
., Para Advokat,berkantor di Kantor Hukum Wahyudin & Rekan, beralamat diPusat Kawasan Niaga Bintaro Trade Center (BTC) Lantai DasarBlok D2 Nomor 12 A, Bintaro Jaya, Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,berkedudukan di Jalan H.R.
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat ;Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/20095. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.109045tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kodeco Timber ;3.
Bahwa jelas dalam konsideran Menimbang pada obyek gugatan yaituKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU12887.A.H.01.02.
95 — 34
PENGURUS PARTAI BERKARYA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REBUPLIK INDONESIA
Menteri Hukum danHak Asasi Manusia, Nomor : 21.AH21.AH.11.01. Tahun 2016, tanggal 13Oktober 2016, yang berkedudukan diJin Pangeran Antasari No. 20. JakartaSelatan, diwakili oleh :1. Nama :H. AkhmadGoesra, SH.MM.;Jabatan : Wakil Sekretaris diMajelis TinggiPartai Barkarya,.Anggota di DewanPertimbanganPartai Berkarya.Ketua Harian diDewan PengurusPartai Berkarya;Pekerjaan : Wiraswasta;Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 136/G/2017/PTUNJKT.Alamat2. NamaJabatanPekerjaanAlamat3.
JatimulyaBekasi;Berkedudukan di Jakarta dan beralamatmasingmasing diatas, dalam Perkara inibaik sendirisendiri atau bersamasamabertindak, untuk selanjutnyaSOD AGA lisse caus ceonwen cai vs weome PENGGUGAT;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REBUPLIK INDONESIAberkedudukan di JIn. HR. Rasuna Said Kav67 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai....................
., tanggal 9 Agustus 2017, tentangHari Sidang;telah mempelajari berkas perkara ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)tertanggal 3 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017 terhadapgugatan Para Penggugat tersebut telah diberikan saran perbaikan gugatanoleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan tanggal 12 Juli
83 — 24
., DFM;Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
., warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Nasional HakAsasi Manusia, beralamat di Jalan Cipinang Muara Gang Mawar Nomor : 25 A Rt.011 Rw.03 Pondok Bambu,Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepadaABDUL HARIS SEMENDAWAI, SH., LLM SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, SH iKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatdan Asisten Advokat pada Lembaga Studi dan AdvokasiMasyarakat (ELSAM), berkantor di Jalan Siaga IlNomor : 31 Pejaten Barat, Jakarta 12510, berdasarkanSurat
Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/XI/2007 tertanggal 01November 2007, untuk selanjutnya disebut sebagaian sects PENGGUGAT ;MELAWANSEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor : 04 BMenteng, Jakarta Pusat 10310, yang dalam hal inimember i kuasa kepadaDrs.
YUSWANTO, Msi. , Kepala Biro Dokumentasidan InformasiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Plt. KepalaBiro Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;Drs.
SUDIBYANTQ Kepala Bagian Kepegawaian Biro UmumKomisi Nasional Hak Asasi Manusia ;SASTRA MANJANI K, SH., MM., Kepala Bagian Persidangandan Kerjasama Antar Lembaga Komisi Nasional ;NANANG RAHARDJO, SH., Staf pada Biro Dokumentasi danInformasi Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor009/Kuasa/SES/1/2008 tertanggal 23 Januari2008, untuk selanjutnya disebut sebagaiweer eee ee ee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
93 — 76
HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU1003.AH.01.02 Tahun 2009 (Keputusan TUN 2);dan.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum (a) Surat Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No. CUM.HT.01.102478, perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lubuk SumberJaya, tertanggal 6 November 2007, (b) Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia No.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU1003.AH.01.02 Tahun 2009 (Keputusan TUN2); danb.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum (a) SuratMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(Tergugat) tidak bisa mengeluarkan keputusan pembatalan atau produk hukumberdasarkan suatu sangkaan;e Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) tidak akanpernah tahu apakah suatu akta sah atau tidak, sehingga pendaftaranakta RUPS ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat)tidak ada masalah;e Bahwa terkait jual beli saham, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia (Tergugat) tidak akan pernah tahu materinya.
100 — 46
ABDUL RAHMAN HASIBUAN;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
. ; Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Klinik Hukum Bintaro beralamat diBintaro Regency, Jalan Bangka Blok H No. 8 Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Rasuna Said Blok X.6 Kav. 45Hal dari 10 hal Put.
No. 277/B/2012/PT.TUN.JKT.Jabatan : Staf Sub Bagian Administrasi danDukungan Teknis MPPN, Biro Humas danKerjasama Luar Negeri SekretariatJenderal ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 4 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/ TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 277/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal
sehinggapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta) Nomor : 81/G/2012/PTUNJKT., tanggal 13 September 2012, besertaseluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim pengadilantingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat yang menyatakanobjek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia
77 — 34
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2. PT. Novotel Soechi IndonesiaRepublik Indonesia
Direktorat Badan Hukum DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Kesemuanya Pegawai pada DepartemenHukum dan HakAsaSi ........Asasi Manusia Republik Indonesia, padaDirektorat Jenderal Hukum Umum, Jalan HR.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa dengan HakSubstitusi tertanggal 25 Februari 2009,selanjutnya disebut sebagaieeeteseeeeeees +1 ERGUGAT ;2. PT.
AAPC Indonesia pemegang Francisedari Accor SA selaku Franchisor atas merek Novotel)tersebut disampaikan bahwa Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia mencabut/membatalkan surat keputusan44atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi manusia terhadap PT.Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta danPT.
Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan diMedan dapat dipenuhi, apabila ada putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa akta akta dimaksud cacathukum atau tidak sah secara hukum ;Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuksementara menutup / memblokir setiapakses Sisminbakum terhadapPT. NovotelPT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakartadan PT.
Novotel Soechi Indonesia,berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabilaada putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap yang menyatakan bahwa akta aktadimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukumDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuksementara menutup/memblokir setiap aksesSisminbakum terhadap PT.
Novotel SoechiIndonesia yang diubah dengan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor W/02948 HT.01.02.TH.2006tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas51PT.
23 — 10
IR.HJ.ENDANG SULISTYO RINI CS >< MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Bali No.1 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal31 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI ;LAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, yang berkedudukan di JalanH.R. Rasuna Said Kav.67 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II ;LAWAN1. Drs. SUKARLAN, waganegara Indonesia, pekerjaan swasta, KetuaUmum Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), alamat JI.
64 — 35
TITIK PRISTIWANTI;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
., Warga NegaraIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor di MR & Parners Law Office, beralamat diGrand Wijaya Centre Blok B 89, Jalan Wijaya Il,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MELAWANMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kav 67, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; 290 2n nnn nn none nn nnnSetelah MEMbaCa !
Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2014, Penggugat telah menerima surat dariMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia SalinanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.HH.22.PK.01.05.06, Tahun 2014, Tentang PembebasanBersyalat; 22222222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen ce nnn nnnes2.
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
., vs MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Jalan Aren II No. 9 RT.03/RW.09,Rawamangun, Jakarta Timur ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Penggugat Pembanding ;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan H.
Nunukan di Wilayah Provinsi KalimantanTimur, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI No. M.50.Kp.05.07 Tahun 2005tanggal 29 Juli 2005 telah memberhentikan dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil ;2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangHal. 1 dari 17 hal. Put.
Bahwa Obyek Gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI No.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, sekarang MenteriHukum dan Perundang undangan RI Nomor A2.197KP04.10Tahun 2001 tanggal 22 Januari 2001, Penggugatdimutasikan ke Kantor Imigrasi Klas II NunukanKalimantan Timur sebagai Pejabat Imigrasi dan Penggugattelah melaksanakan tugas ditempat dinas yang barutersebut ;.
Bahwa Tergugat telah melecehkan Institusi dan Pejabatbawahannya in casu Tim Pemeriksa dari Kepala KantorWilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIPropinsi Kalimantan Timur yang telah dengan arif danbijak menyampaikan hasil pemeriksaannya ;b. Bahwa prosedur Pemecatan telah keliru, karena usulPemecatan datang/diusulkan oleh Kepala Imigrasi KlasIl Nunukan, seharusnya wewenang tersebut ada padaKepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia RI Propinsi Kalimantan Timur ;c.
44 — 20
YAYASAN POSBAKUMADIN JAKARTA;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
.; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, danmerupakan Pegawai pada Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia,yangberalamat di Jalan H. R.Rasuna Said Kav. 67 Kuningan, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 9September 2013.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 tahun 2011tentang Bantuan Hukum khusus terhadap cabangcabang pelaksanakegiatan yayasan Posbakum Adin Jakarta,yaitu : No. CABANG No. Urutan Pengumuman1. Posbakumadin Kota Baru Solok 402. Posbakumadin PN Palembang 613. Posbakumadin Jakarta Utara 834.
Definisi sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas, SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ AkreditasiPelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berda sarkan UndangUndang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum JunctoSurat Nomor M.HH.HN.03.0312 perihal Pemberitahuan HasilVerifikasi, tanggal 30 Mei 2013adalah terang benderang sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking
Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangPengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PembernanBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun2011 tentang Bantuan Hukum Juncio Surat NomorM.HH.HN.03.0312 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi,tanggal 30 Mel 2011 S fen eeeecece eee neereee erent2.
Terbitnya Surat Keputusan Menteri yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, Penggugat telah menyurati Tergugat dengan suratNomor 16.PBHADIN.VI .2013, Perihal Mohon ditinjau ulangKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013, tertanggal 1Juni 2013, namun sampai saat ini, Tergugat tidak menanggapisurat aquo Penggugat telah dirugikan dengan keputusanTergugat tersebut ; .
156 — 143
NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
Bahwa berdasarkan permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahudin,S.H. sesuai Akta Nomor: 01 tanggal 05 Mei 2014 pihak Tergugat MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000482.AH.01.08. tanggal 15September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000482.AH.01.08.tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan PerubahanBadan
Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil MuktamarXlll kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa setelah mengajukan permohonan dan pendaftaranPerubahan AD/ART serta Perubahan Susunan KepengurusanHalaman 57 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.1.7.Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Muktamar XIll dan memenuhiberbagai prosedur administrasi dan tahapan pendaftaran, makaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU0000482
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU0000482.AH.01.08.
Kemudian,Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan isi Putusan KasasiMahkamah Agung tersebut dengan mengeluarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan WHukumPerkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014.
Menyatakan SAH Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) berupa SuratHalaman 91 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUNJKT.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan NahdlatulWathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan PerubahanBadan
86 — 44
WIDJANARKO PUSPOYO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
., ACCSDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi manusia ;DAULAT PANDAPOTAN SILITONGADirektur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;MAFTUHKepala Sub Direktorat Badan WHukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;HENDRA ANDY SATYA GURNINGKepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;RONALD SINJAL LUMBUUNStaf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;AMIEN FAJAR OCHAMKepala Seksi Pendapat Hukum
Advokasi Keperdataan, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Kesemuanya Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.0309 tanggal 1 Maret 2017,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :34/PENDIS/2017/PTUNJKT, tanggal 10 Februari 2017 tentang LolosDismisal ;2.
(BD) icecic ccc ccc cc eee ce nett e tees e tebe eens Bahwa, berdasarkan pemeriksaan check profile perusahaan secaraonline pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 23Januari 2017 diketahui PT Piramida Daya Nusantara tidak pernahmelakukan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan Pasal 56UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut dan senyatanya memang Para Penggugat tidak pernahmengalihkan dalam bentuk apapun dan
Pemegang SahamPerseroan PT Piramida Daya Nusantara;Akan tetapi dalam sengketa ini Tergugat telah menerbitkanobjek sengketa tanoa memeriksa proses atau tahapantahapanpenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang padakenyataannya tidak sah karena tidak memenuhi pesyaratanpersyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Selain itu. juga tidak memenuhi ketentuanketentuan dalamPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU21021.AH.01.02 Tahun 2009tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA dengan demikian menurutMajelis Hakim obyek sengketa pertama haruslah dibaca dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUHalaman 38 dari 45 halaman Putusan No.306/G/2016/PTUN Jkt21021.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PIRAMIDA DAYA NUSANTARA
85 — 41
Abdul Rahman Hasibuan;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Bukti P2 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI. TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri SipilNomor : W7.Eb.KP.06.03, tanggal 27 Februari2012.
(fotocopy sesuai dengan sli) ; Surat dari Rutan klas I Jakarta Pusat NomorW7.Eb.KP.06.03, tanggal 27 Februari 2012, TentangBerita Acara Serah Terima Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Atas Nama Abdul RahmanHasibuan.
(fotocopy sesuai denganasli) ; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.Nomor : M.HH73.KP.06.03 Tahun 2011, tanggal 19Desember 2011, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat atas nama Abdul Rahman Hasibuan. (fotocopysesuai dengan asli) ; Tanda Terima Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal27 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; 18.
Karena, sebelumnyaPenggugat adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Denganditerbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat tidak lagiberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kemudian, oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan bahwa, dalam rangkapenegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka diterbitkan Surat KeputusanObjek Sengketa (Bukti Surat P1=T16) dan diminta kepada Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah KhususIbukota Jakarta segera untuk melaksanakannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia
402 — 378
.; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
449 — 318
ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Objek Sengketa 3.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU31192.AH.01.02.
(vi) Pasal 3 dan Pasal 318 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham Nomor :29/2015).
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. (objek sengketa 2), PLT.Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.(objek sengketa 3), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI. (objek sengketa 4, 6, 7, 8, 10, 11), PLT. Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Pasal 26 jo.Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI. (objek sengketa 3), Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (objek sengketa 4, 6, 7,8, 10, 11), PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI.
66 — 30
MINERINDO LESTARI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 67,Kuningan, Jakarta Selatan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.0439, tanggal 23 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada :1. NamaJabatanNIP.Pangkat/Golongan2. NamaJabatanNIP.Pangkat/Golongan3. NamaJabatanDR. Freddy Harris, S.H.
. > 19771118 200112 1 001Pangkat/(Golongan : Penata Muda Tingkat (Ill/b)Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 67,Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai ........................
5 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUNJKT Telah mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor143/G/2017/PTUNJKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia