Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Ijin usaha
Izin
Persaingan usaha
Usaha ilega
- persaingan usaha
Izin usaha
Putus : 31-10-2006 — Upload : 20-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546K/TUN/2005 Tanggal 31 Oktober 2006 — Direktur Utama Pertamina (Persero) ; Manajer Adminstrasi dan Kontrak PT Pertamina (Persero) ; PT Wijaya Pura
468 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-01-2012 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN MUARO Nomor 13/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 14 Maret 2012 — MAYORITAS Pgl. YORI
31 — 6
31 — 6
Yori telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatanusaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakupHalaman ke1 dari 25 halamanPutusan No. 13/Pid.B/2012/PN.MRkegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ,sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami.2.
Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatanusaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa IjinUsaha Pengangkutan.Ad.1.
hilir mencakup :Pengolahan;Pengangkutan;Penyimpanan;a9 5Niaga.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usahahilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan olehBadan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ayat (2)menjelaskan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :a.
Pada saat petugas polisi melakukanpenangkapan terhadap terdakwa, dan menanyakan dokumen minyak tanah yangterdakwa bawa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataudokumen untuk membawa minyak tanah tersebut.Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebutmerupakan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan, yang manakegiatan usaha tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badanusaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan
YORI tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan;2.
Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/PID.SUS/2015 Tanggal 19 Januari 2016 — MULIADI CHANDRA
93 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAPP Km. 53 DesaPangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawandengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, sebagaimanaHal. 6 dari 26 hal. Put. No. 725 K/PID.SUS /2015dimaksud dalam Pasal 1/7 ayat (1).
Terdakwa tidak pernahmengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan kepada Pemerintahan Daerahsetempat, sehingga perkebunan kelapa sawit yang dikelola Terdakwa itu tanpamemiliki Izin Usaha Perkebunan yang seharusnya berdasarkan PeraturanMenteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; terhadap luas arealperkebunan di atas 25 ha wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.
Sementara jelas dalam UndangUndang Nomor 18Tahun 2004 tentang Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan wajib dimilikioleh pihak yang melakukan kegiatan usaha perkebunan tersebut,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1/7 ayat (1) UndangUndangPerkebunan yang menyebutkan "setiap pelaku usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luasan tertentu. wajid memiliki izin Usahaperkebunan" sehingga menitikberatkan harus adanya Izin UsahaPerkebunan dalam melakukan kegiatan usaha budidaya tanamanperkebunan, dikaitkan dengan
No. 725 K/PID.SUS /2015skala tertentu;Pasal 3 ayat (1):Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanamanperkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;Pasal 6 ayat (1):Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebihwajib memiliki izin;Pasal 6 ayat (2):Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan;Pasal 9 ayat (2):Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25
sawit, dan Terdakwa sebagai pelaku usaha budidaya tanaman,dalam mengelola kebun kelapa sawit tersebut tanpa menanyakanperizinan apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut,sehingga kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdiri darikegiatan perawatan, pemanenan serta sortasi terhadap kebun kelapasawit seluas 162 Ha tersebut adalah berdasarkan kehendak dankesadaran/keinsyafan Terdakwa, dan memenuhi syarat untuk wajibmemiliki Izin Usaha Perkebunan, khususnya Izin Usaha PerkebunanBudidaya
Register : 11-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — AGRO USAHA TAMA;
126 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGRO USAHA TAMA;
Putus : 04-01-2006 — Upload : 16-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402K/Pdt/2005 Tanggal 4 Januari 2006 — PT. Hutan Domas Raya Pusat Cq. PT.Hutan Domas Raya Cabang Palangkaraya ; PT. Rimba DwiPantara Pusat Jakarta Alex Karompis ; Ir. Barlian Simbak UK
155 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-05-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 B/PK/PJK/2021 Tanggal 16 September 2021 — DHARMAPALA USAHA SUKSES;
69 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHARMAPALA USAHA SUKSES;
Register : 28-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — BINA USAHA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINA USAHA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 08-08-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 105/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 3 Oktober 2012 — ABAI pgl.ABAI
52 — 8
52 — 8
Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izinpertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan Khusus yaitu berupapenambangan emas, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan Gunawan (alm)dengan cara sebagai berikut:Bermula dari laporan masyarakat ke Polsek sijunjung yang melaporkan adapenyelam emas yang tertimbun oleh tanah dilokasi penambangan, atas laporan tersebutKepolisian Sektor sijunjung menugaskan anggota yaitu saksi Wim Chester bersamadengan rekannya untuk mengecek kebenaran
penambangan tersebut saksi tidak tahu apakah ada mempunyaiizin dari pihak yang berwenang atau tidak ,tetapi usaha penambangan emastersebut sudah berlangsung lebih kurang dua bulane bahwa benar cara perhitungan keuntungan dari kegiatan penambangan yangdilakukan oleh terdakwa ABAI Pgl.Abai dengan Gunawan (Alm) adalah: Untuk pemilik ulayat/lahan sebesar 20 % Pemilik mesin sebesar 40 % untuk pekerja sebesar 40 %e Bahwa untuk dana operasional dalam usaha penambangan tersebut dibiayai olehterdakwa yang
Melakukan Usaha Penambangan,3.
Unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimanadimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1),pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undangundang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu BaraMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangandi wilayah izin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :e Pasal 37 ; hurufa:19IUP diberikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP (wilayah
Register : 19-04-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 01-07-2013
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 55/PID/SUS/2013/PNBS Tanggal 13 Juni 2013 — HERWAN Panggilan HER Bin Alm. MUTIR
69 — 9
69 — 9
Menyatakan terdakwa R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN BBM TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN;
dimaksud /zin Usahadalam Pasal 1 angka 20 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah izinyang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau) Niaga dengan tujuanmemperoleh keuntungan dan/atau laba dimana di dalam Pasal 23 danPasal 24 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telahdisebutkan dengan jelas yaitu:a.Pasal 23 menyebutkan:(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2,dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat
Izin Usaha dariPemerintah.(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas:a.
Izin Usaha Pengolahan;b. Izin Usaha Pengangkutan;c. Izin Usaha Penyimpanan;d.
Izin Usaha Niaga.(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usahasepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sedangkan di dalam Pasal 24 juga menyebutkan(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikitmemuat:a. nama penyelenggara;b. jenis usaha yang diberikan;c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;d. syaratsyarat teknis.(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) hanya dapat digunakan
Dan apabilaada halhal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintahmengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapatrekomendasi dari Pemerintah Daerah (vide Penjelasan pasal 23 UU No22 tahun 2001 tentang Migas) dan berdasarkan fakta persidanganternyata setelah Polisi menanyakan kepada terdakwa perihal ijin usahapenyimpanan maupun dokumen dari pihak yang berwenang terhadapminyak tanah yang disimpan di rumah terdakwa tersebut, ternyataTerdakwa tidak ada mempunyai dokumen atau izin usaha
Putus : 12-06-2008 — Upload : 10-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343K/PID/2007 Tanggal 12 Juni 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG vs. ISMAIL LAMO bin TAJANG
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-07-2011 — Upload : 07-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 93/ PDT/2011/PT.PLG Tanggal 18 Juli 2011 — NUN CIK BINTI HAJAD dkk vs J A M A L dkk
67 — 33
67 — 33
Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Baturaja tanggal , 24 Februari, No : 09/PDT.G/2010/PN.BTA. sertasurat Surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan surat gugatan Pembanding yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal, 14 Juni 2010,dengan register Nomor : 09/PDT.G/2010/PN.BTA. telah mengemukan dalil dalil gugatan sebagai berikut :1.Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah hak usaha
Para Penggugat berasal dariwarisan secara turun temurun dari nenek kepada Ayah Penggugat alm.Hajad bin Maliki dan sekarang orang tua Penggugat mewariskannyakepada Para Penggugat;Bahwa tanah usaha hak warisan milik Para Penggugat dengan caramelanggar hukum dikuasai oleh Tergugat , Il dan Ill, lalu Tergugat I, IIdan III melakukan jual beli atas tanah usaha dimaksud kepada TergugatIV, V, VI, VII, VII dan IX, dengan secara perbuatan melanggar hukumpula berupa meminta terbitkan surat keterangan tanah
menyalahi hukum administrasi sehingga melakukan perbuatanmelanggar hukum, oleh karena itu Tergugat X menjalin kesepakatandengan Tergugat IV s/d Tergugat IX yang tidak memiliki alas hak yangsah karena lahan tanah milik sah Para Penggugat berarti sudah tentupula Tergugat X melakukan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa pada Tahun 1999 ada kesepakatan antara masyarakat DesaLunggaian dengan Tergugat X yang diantara peserta musyawarahkesepakatan itu adalah Para Penggugat yang mencapai kesepakatan,tanah usaha
Jani + 630 M ;Sebelah Timur dengan tanah Dul Huri/ Sahnan + 770 M ;Sebelah Barat dengan tanah Bunyamin / Ardiyansyah + 684 M.Yang merupakan tanah hak warisan milik sah Para Penggugat;Menyatakan sah atas hukum pada tahun 1999 ada kesepakatan antaraPara Penggugat dengan Tergugat X tanah usaha milik Para Penggugatobjek sengketa ini untuk ditanami kelapa sawit memakai sistem polaprogram KKPA, setelah lahan tanah ditanami kelapa sawit ParaPenggugat memiliki 1/2 luas lahan asal = 13,92 ha. + 7 (tujuh)
Sesuai pasal 1865yang berbunyi Barangsiapa yang mempuyai suatu hak...harusmembuktikan adanya suatu peristiwa tersebut .Bahwa dalam dalil gugatan angka 2 patutlah ditolak karena penggugattidak menjelaskan peristiwa hukum kapan meninggalnya nenek ParaPenggugat sehingga terjadi pelimpahan hak tanah usaha yangdisengketakan melalu warisan antara nenek Para Penggugat ke orangtua Para Penggugat dan kapan orang tua Para Penggugat meninggalsehingga terjadi pelimpahan hak tanah usaha yang disengketakanmelalui
Putus : 18-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 134 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt. Tanggal 18 September 2013 — YANTO Bin H. HASBULLAH
63 — 6
63 — 6
Menyatakan Terdakwa YANTO Bin H HASBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Memiliki Izin Usaha Pengangkutan ;2.
HASBULLAH, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/AtauNiaga, Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar MinyakYang DiSubsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU.
Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, Pengangkutan tanpa izinusaha pengangkutan, penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga tanpa izinniaga , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal daritertangkap tangannnya terdakwa oleh saksi ARIF AGUS SETIAWAN anggotaReskrim Polres HSU, yang saat itu mobil terdakwa
jenis premium sebanyak 1016 ( seribu enam belas) litertersebut bukan di peroleh dengan cara membeli secara resmi dari Pertaminamaupun agen Resmi Pertamina yang mendapat ijin untuk penjualan BBMnamun di peroleh dari membeli dari para pelangsir yang menggunakan sepedamotor dengan harga Rp. 5000,/ per liter yang di jual kepada masyarakat denganharga Rp. 5500, / per liter.e Bahwa kegiatan terdakwa dalam pengankutan, penyimpanan atau pun usahaNiaga tidak mendapat ijin dari pemerintah dan bukan badan usaha
Nomor 22 tahun 2001Pasal 9, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan,pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak adalah :Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik Daerah;Koperasi, Usaha Kecil;Badan Usaha Swasta.Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijinusaha Hilir adalah Menteri berdasarkan Pasal 23 UU.RI.
Pengangkutan Dan/Atau Niaga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganmaka telah ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir Minyak danGas Bumi berupa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak mempunyai izin daripejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa memilikiIzin Usaha Pengangkutan inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke3 inipun telah terpenuhipula ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh
Register : 02-09-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PURWOREJO Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN Pwr Tanggal 22 Oktober 2015 — TUKINO Bin PARTO REJO
38 — 7
38 — 7
Menyatakan terdakwa TUKINO Bin Parto REJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _______________________ dan pidana denda sebesar ______________________ dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama ________________;5.
Register : 19-05-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr Tanggal 10 Juli 2014 — TERDAKWA :MADE ARTANA;
29 — 32
29 — 32
Menyatakan terdakwa MADE ARTANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan niaga tanpa ijin usaha niaga;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Bahwaterdakwa yang mengisi BBM jenis premium (bensin) bersubsidi tersebut seharga Rp.6.500, (enam ribu lima ratus rupiah) tersebut rencananya akan terdakwa jual kembalikepada orang lain maupun akan dijual kepada nelayan untuk mengisi kapal (jukung)yang akan dipergunakan untuk melaut dengan harga Rp. 7.000, (tujuh ribu rupiah).Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian,transportasi ataupun pelayanan umum sebagaimana aturan yang mengatur tentangperuntukan BBM bersubsidi
yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 yangberdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 pembelian untuk sektor usaha mikro, usahaperikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum harus ada verifikasiserta adanya surat rekomendasi dari SKPD terkait di kota/Kabupaten setempat;Perbuatanterdakwatersebutdiatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam pasal53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;ATAUKEDUA:BahwaterdakwaMADE ART ANApadahariSelasa,tanggal07Januari
Buleleng atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan Niagasebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga berupa 17 (tujuhbelas) buah jerigen yang terdiri dari 9 (Sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi BBMHalaman 4daril7 Putusan Nomor121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr(bensin) bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 liter BBM Premium (bensin)bersubsidi.
Bahwaterdakwa yang mengisi BBM jenis premium (bensin) bersubsidi tersebut seharga Rp.6.500, (enam ribu lima ratus rupiah) tersebut rencananya akan terdakwa jual kembalikepada orang lain maupun akan dijual kepada nelayan untuk mengisi kapal (jukung)Halaman Sdaril7 Putusan Nomor121/Pid.Sus/2014/PN.Sgryang akan dipergunakan untuk melaut dengan harga Rp. 7.000, (tujuh ribu rupiah).Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian,transportasi ataupun pelayanan umum sebagaimana
aturan yang mengatur tentangperuntukan BBM bersubsidi yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 yangberdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 pembelian untuk sektor usaha mikro, usahaperikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum harus ada verifikasiserta adanya surat rekomendasi dari SKPD terkait di kota/Kabupaten setempat;Perbuatanterdakwatersebutdiatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam pasal53 huruf d UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Menimbang,bahwaataspembacaanSuratDakwaanPenuntutUmumtersebutterdakwamenyatakansudahmengertiakanmaksudSuratdakwaanters
Register : 26-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5137 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — SATYA KISMA USAHA;
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5312/PJ/2018, tanggal 19 Desember 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 25 Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Satya Kisma Usaha, NPWP: 01.002.743.1332.001, alamat: Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru, Tanah Tumbuh,Banding Jenderal Pajak NomorBungo, Jambi, Alamat Korespondensi: Sinar Mas Land Plaza Menara 2Lantai 30, Jalan M.H.
Administrasi PK Rp 2.484.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5137/B/PK/Pjk/2020
Register : 03-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN Pml Tanggal 13 Oktober 2015 — SUGENG RIYADI bin ATMO SUWITO
100 — 12
100 — 12
Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin ATMO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha Penambangan tanpa ijin (IUP) ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.2000.000(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.3.
Menyatakan terdakwa SUGENG RIYADI bin ATMO SUWITO bersalahmelakukan tindak pidana Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (ijinUsaha Penambangan sebagaimana dalam Pasal 158 UndangUndang RI Nomor4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan .2.
Pertambangan), IPR (Ijin PertambanganRakyat) atau TUPK (jin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal pada bulan April 2014 terdakwa SUGENG RIYADI Bin ATMOSUWITO mulai melakukan usaha penambangan pasir di Dukuh Rawa DesaBulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dalam usaha pertambanganpasir tersebut terdakwa memiliki (satu) orang karyawan yaitu saksi RATOMOyang bertugas untuk menjual DO atau menjual pasir hasil tambang, dalamusahanya tersebut
penambanganpasir, batu dan sirtu dan yang saksi tahu usaha penambangan harus ada ijin ;e Bahwa saksi hanya sebagai pemilik excavator saja yang disewa terdakwa dantidak ada kerja sama dalam usaha pertambangan tersebut .e Bahwa saksi kenal betul dengan barang bukti berupa excavator beegho tersebutmilik saksi yang disewa oleh terdakwa untuk penambangan pasir, batu di DusunRawa Desa Bulakan Kec.
Pemalang tidak memiliki surat ijin usahapertambangan (IUP) maupun IUPK ;6.11Bahwa seharusnya terdakwa mengajukan ijin usaha pertambangan yang produksimulai sejak tahun 2012 ijin usaha harus diajukan ke Propinsi ;Bahwa dari pengakuan terdakwa pemilik excavator adal;ah sdr.Saningrosoalamat Kota Tegal yang terdakwa sewa sebulan sebesar Rp.13.500.000,(tigabelas juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi tidak tahu dan saat itu tidak sempat tanyakan pemilik lahan/tanahpertambangan tersebut ;Pada saat saya
Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1.
Putus : 07-04-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 7 April 2021 — MARTINI LUISA alias Dr. EVA
572 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
572 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
EVA terbukti secara sahmenurut hukum telah bersalah turut serta melakukan tindak pidanaPelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkansistem piramida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerdaganganJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Kesatu Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINI LUISA alias Dr.
Kam and Kam bukan merupakan perdaganganbarang, tetapi merupakan perdagangan jasa, sedangkan Pasal 105yang dihubungkan dengan Pasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku Usaha distribusi barangdilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikanbarang. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa/PT.
Kam and Kamyang aktivitasnya perdagangan jasa periklanan tidak dapatditerapkan Pasal 105 juncto Pasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan;Bahwa perbuatan Terdakwa cq kegiatan usaha periklanan yangdilakukan oleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/ 31.71.03.1005/1 .824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015.
Di dalam Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) tersebut Kode Usaha Periklananmenurut Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun2009 adalah 7310 yang termasuk kategori Service/jasa, demikianpula setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik menentukan hanya perizinan yang diterbitkan oleh OnlineSingle Submision (OSS) yang diakui secara sah, dan PT.
Putus : 28-11-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523K/PID/2006 Tanggal 28 Nopember 2006 — KH. Abdullah Faqih; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDULLAH FAQIH pada hari Kamis, tanggal 8Agustus 2002, jam 05.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu yang lain masihtermasuk dalam bulan Agustus 2002 atau setidaktidaknya pada waktu lainnyadalam tahun 2002, bertempat di Dusun Kalimati, Desa Kedungrejo, KecamatanMuncar, Kabupetan Banyuwangi atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, iaTerdakwa telah melakukan kegiatan niaga minyak bumi dan atau hasilolahannya tanpa ijin usaha niaga, perbuatan
No. 523 K/Pid/2006Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan maksuduntuk menjual BBM solar yang akan didatangkan oleh saksi LEGIANTO ; Oleh karena saksi SUJONO menyanggupi untuk membeli BBM solar yangditawarkan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa walaupun tidakmemiliki ijin Usaha Niaga Minyak Bumi tetap meminta pada LEGIANTOuntuk mengirim solar tersebut pada Terdakwa di Muncar ; Atas pesanan tersebut, selanjutnya saksi LEGIANTO mengirim BBM solarkepada Terdakwa sebanyak 1(satu)
ABDULLAH FAQIH secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana percobaan : Niaga Minyak Bumi atau Gastanpa ljin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d jo pasal23 (2) huruf d UndangUndang No.22 tahun 2001 jo pasal 53 (1) KUHPdalam dakwaan Alternatif kesatu Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KH. ABDULLAH FAQIH denganpidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,subsidair 7 hari kurungan ;3.
Menyatakan, bahwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukankegiatan tata niaga minyak tanpa ijin usaha niaga ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidanapenjara selama 4(empat) bulan ;.
Ternyata keterbatasan pemahaman tersebutdisalahgunakan oleh saksi Legianto, sehingga dalam keadaan inisemestinya Terdakwa tidak dapat dituntut atas alasan melakukan kegiatantata niaga minyak bumi tanpa ijin usaha niaga, juga tidak dapat dituntutsebagai percobaan melakukan tata niaga BBM tanpa ijin usaha niagaminyak, karena peran Terdakwa dalam hal ini tidak dalam posisi pembeliatau penjual BBM tersebut melainkan sekedar menjadi penghubung antarasaksi Legianto yang dianggap Terdakwa sebagai distributor
Putus : 16-02-2009 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95K/TUN/2005 Tanggal 16 Februari 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN ; vs. GUSTI AYU OKA ; Dkk
474 — 537 — Berkekuatan Hukum Tetap
474 — 537 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 035K/N/HaKI/2006 Tanggal 20 Februari 2007 — PT. Medan Logam Jaya Permai ; Siswandi ; Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Desain Industri
323 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
pompa pasir;Kipas daun tiga (impeler tiga) pompa pasir;Kipas daun dua (impeler dua) pompa pasir;Paking karet pada saluran masuk pompa pasir;Paking karet pada saluran keluar pompa pasir;Paking karet pada penutup rumah siput pompa pasir;Dudukan penjepit pada poros pompa pasir;As Polos pompa pasir;Kran air pompa pasir;Busing penahan poros pompa pasir;Dudukan pompa pasir;Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat telah memproduksi danmernperdagangkan sparte partnya, berdasarkan izin industri tahun 1997dan izin usaha
Bahwa, Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan sebagaipedagang komponenispare part pompa pasir melalui usaha PT MedanLogam Jaya.
Putusan judex facti menciptakan ketidak pastian hukum danmematikan dunia industri.Bahwa putusan judex facti yang mempertahankan SertifikatDesain Industri Pompa Pasir beserta ke 17 Komponen pompapasir milik Tergugat asal, telah menciptakan ketidak pastianhukum bagi pelaku dunia industri nasional, yang menciptakandunia usaha tidak kondusif , antara lain:e Putusan Judex facti, memberi peluang kepada Tergugat asaluntuk memonopoli perdagangan Pompa Pasir dan Komponenpompa pasir di Indonesia;e Putusan
judex facti telah menghancurkan kepercayaanmasyarakat pelaku dunia usaha terhadap hukum nasional;28e Putusan judex facti, mematikan home industri pompa pasirbeserta ke 17 komponen pompa pasir yang telah menjadiusaha hidup bagi sebahagian masyarakat Indonesia yangberada di daerah Pontianak, Bangka Belitung , dan usahaPenggugat agar yang dibangun sebelum lahirnya UndangUndang No. 31 tahun 2000;e Putusan Judex facti menjadikan pelaku dunia usaha menjadipesakitan hukum dihadapan persidangan dengan dakwaanmelanggar