Agama Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2014 denganKutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/X/XXXX tanggal 09 Mei 2014 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Halaman 11namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

.: Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demitetap terjaganya disiplin prajurit maka denganberpedoman ketentuan Pasal 143 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukantanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 1K/PM.I07/AL/I/2021Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa

Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalammemberikan keterangan di persidangan.Atas keterangan Saksi2 tersebut tidak dapat dimintatanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir dipersidangan.: Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakimdengan mendasari ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2020tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik,Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan dariOditur Militer dalam hal ini Saksi yaitu Saksi3 dengantidak adanya alat dan fasilitas

melaksanakannya.: Bahwa Saksi3 telah dipanggil berdasarkan ketentuanundangundang, namun sampai waktu yang ditentukanpara Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkan Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohonkepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakandi sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keteranganSaksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainyasama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang.Maka dengan mendasari

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon,;Him 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 131/Padt.P/2021/PA.StgMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangandari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan dari keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon

Kejayan Pasuruan pada tanggal 18September 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/15/IX/2015 tanggal 18September 2015 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0883/Pdt.G/2018/PA.Pas.Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/198/AD/K/02/IX/2016

Pemohon bekerja diMamuju Tengah dan Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannyasebagai istri Serta agar Pemohon tidak terjerumus dalam perzinahan, maka jalankeluarnya Pemohon ingin melakukan poligami sebagaimana orang yang taatpada aturanaturan agama Islam yang dipeluk Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Majene memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) Isteri mendapat cacat badanatau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) Isteri tidak dapatmelahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa incasu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi karena Termohon tetap tinggal di Majene dan tidakmau ikut mendampingi Pemohon bekerja di Topoyo, sehingga Termohon tidakdapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri.

Hal tersebut dikarenakan unsurunsur perouatan melawan hukumtidak terpenuhi;Bahwa menurut ahli Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita ataufundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan karenanya gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga,dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalilgugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 149K/PM.III18/AD/ X1I/2013tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENIPUAN sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepatdan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh12MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangkarena

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layakuntuk dipertahankan dari dinas militer dan tidak perlu dipecat daridinas militer.: Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan PengadilanMiliter IIl18 Ambon Nomor : 149K/PM.III18/AD/XI/2013 tanggal 30Januari 2014 untuk seluruhnya.

Putusan Nomor : 75K/PM IIO8/AL/III/2017MenimbangMenimbangtanggal 17 Mei 2017, jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Serda Mar Tito Harisiamto Nrp 19465 tidak dapatdihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Terdakwa (secara in absensia).Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IlO8 Jakarta Nomor : Sdak/336/II/2017 tanggal

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama LettuMar Rudi Yuswanto dan Saksi atas nama Sertu Mar Sugiyanto telahdipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

Bahwa dalil pemohon tidak jelas, kabur karena tidak menguraikansecara jelas dengan apa yang mendasari sehingga terjadinyapertengkaran dengan termohon dan hanya menguraikan secara umumHal 3 dari 27 hal.Put.

No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.1:Mengenai eksepsinya butir 1, termohon mengatakan dalil permohonanpemohon tidak jelas, dengan memakai alasan, tidak terurai denganjelas apa yang mendasari sehingga terjadinya pertengkaran.

No. 1139/Pdt.G/2013/Pa Mks.TENTANG HUKUMNYADalam konpensiDalam eksepsiMenimbang, bahwatermohon di dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalildalil pemohon didalam permohonannya tidak jelas, kabur karena tidak menguraikan secarajelas apa yang mendasari terjadinya pertengkaran dan tidak menguraikanhubungan kejadian di dalam posita dan petitum, oleh karena itu permohonanpemohon harus dinyatakan tiak dapat diterima.Menimbang, bahwa pemohon di dalam repliknya menolak

SbyTanggal 20 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI perkara No. 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, mendasari :YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RINOMOR REGISTER : 393 K/Sip/1975;TANGGAL PUTUSAN : 24 Januari 1980;KAIDAH HUKUM : Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak pihak dalam perkara yang keputusannya telahselesai dilaksanakan, menurut praktek hukumacara yang berlaku di Indonesia, pada asasnyaharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidakdalam bentuk bantahan/sanggahan .2 Bahwa, adapun yang

Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan bahwa Para Pelawankapasitasnya sebagai pihak ketiga jelasjelas tidak mempunyai

Soepardi), umur 85tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April2015.Halaman 19 Dari 25 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr2 Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, KecamatanSemen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui padatanggal 09 Maret 2011.3 Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen,Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal09 Maret 2011.mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukan

sesuaidengan uruturutan persidangannya ;Terhadap keberadaan Ad 5 ;Bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam fakta dan pertimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;Terhadap keberadaan Ad 6 ;Bahwa oleh karena terhadap uraian faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan keberatankeberatanPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini sekaligus mempertimbangkan tentang keterbuktian unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasari

mungkinketerangan seorang Saksi saja yang melihat lalu serta merta menjadisebuah fakta perbuatan tindak pidana di persidangkan ;Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan dakwaannya tidak memenuhipersyaratan yang diharuskan oleh UndangUndang yaitu harus denganminimal dua alat bukti yang sah, dan keterangan seorang Saksi sajabelum memenuhi syarat untuk menjadikan alat bukti Saksi karena satuSaksi bukan Saksi (unus testis nullus testis) ;Bahwa apapun yang akan dipersalahkan kepada Terdakwa tidak bolehhanya mendasari

keterangan seorang Saksi saja yang kemudiandijadikan suatu fakta perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh SuratDakwaan ;Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapatdengan Oditur Militer yang dalam hal ini mendukung apa yang dituangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmembuktikan perkara Terdakwa hanya mengandalkan keteranganseorang Saksi, bukan mendasari dari adanya alat bukti yang sah yangterungkap di persidangan, oleh karena itu tanggapan/kontra memoribanding

atas nama Surya Adi Guna/Penggugat ada/pernah dijadikan objekjaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka 6 (enam) dan8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan Gugatan a quopada Pengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdatayang mendasari proses TUN dimaksud atas

(objek gugatan angka 3); ada/pernahdijadikan objek jaminan hutang, oleh Penggugat (vide gugatan dalil angka6 (enam) dan 8 (delapan);Bahwa berkaitan dengan dalil/oengakuan Penggugat tersebutdibandingkan dengan dalil eksepsi ini jelas bahwa ada perbuatan perdatayang mendasari dan mendahului dalam proses TUN dimaksud, olehnyatidak tepat dan sangat keliru Penggugat mengajukan gugatan a quo padaPengadilan TUN, sebab ada hubungan hukum/perbuatan perdata yangmendasari proses TUN dimaksud atas objek gugatan

Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10Agustus 2011, tidak mendasari Pasal 35 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang No.2 tahun 2002, denganalasan dan fakta hukum Tergugat tidak melaksanakanketentuan prosedur yang telah diatur dalamb.8.Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode EtikPolri 5 Bahwa Tergugat datam menerbitkan surat keputusan No.Pol : Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, telahbertindak sewenang wenang dan telah mengabaikanketentuan yang diatur dalam

PolKep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, yangditerbitkan oleh Tergugat dalam proseduradministrasi tidak mendasari dan bertentangandengan angka 3 huruf a surat keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/993/XII/2004, karena tidak melaluiprosedur tentang pedoman administrasi pengakhirandinas anggota Polri, sehingga bertentangan denganketentuan hukum yang bersifat melawan hukum sertabertindak sewenangwenang ; Berdasarkan dalil dalil gugatan serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim

Pol : Kep/ 307/VIII/2011tanggal 10 Agustus 2011 tentang PTDH Bripka M.HADY RAHMAD tidak ~~ mendasari dan bertentangandengan Skep/993/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004adalah alasan yang tidak benar dan keliru, karenaTergugat menerbitkan Keputusan telah mendasari14Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 57/ GTUN 2011/ PTUN MMs.Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/993/XII/2004tanggal 31 Desember 2004 tersebut.

NYAIHARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (dua pertiga) bagiandari HARJO

Klero Sumberharjo PrambananSleman, asalmuasalnya yaitu dari Leter C 283 atas nama Ngatmo Rejo, haltersebut mendasari adanya Putusan Desa nomor 10 tanggal 22 Februaritahun 1958 dan Papriksaan nomor 84 tanggal 8 Juni 1957;Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN SmnBahwa Leter C 283 yang terdiri dari persil terjadi pemecahan indunggandok ke C 1005 an Reban/Siswandi, C 1069 an.Kromo Dimejo , C 1070an. Tomo Wijoyo, C 1071 an. Karyo Sentono, C 1072 an.

hal tersebut dicatat dalam putusandesa;Bahwa BPN dalam hal pensertipikan tanah hanya bersifat pasif menerimadata dari pihak desa apapun bentuknya terlepas ada kesalahan atau tidakdalam administrasi desa, dan jika ada pihak yang merasa keberatan dapatmengajukan ke BPN selama dalam masa tenggang waktu yang ditentukansebelum diterbitkan sertipikat tanah;Bahwa dalam pengukuran tanah terhadap obyek tanah pihak BPN hanyamendasarkan dari pemilik tanahn terhadap batasbatas patok yangditunjukkan dan tidak mendasari

NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;Bahwa isi dari Keputusan Desa tahun 1942 tersebut mendasari dari registertahun 1922 yang didalamnya memuat putusan Desa.Dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidak kembali maka menurutkesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yang menjadi haknyaRAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikian tanahpekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut semua menjadimilik NGATMOREJO, demikian pula tanah sawah 2/3 (duapertiga) bagiandari HARJO

NYA TOMO WIJOYO mendapatkan sawah seperenam bagian;NYAI HARJO PAWIRO mendapatkan sawah seperenam bagian;SeMenimbang, bahwa berdasarkan isi dari Keputusan Desa tahun 1942tersebut mendasari dari register tahun 1922 yang didalamnya memuat putusanDesa.Menimbang, bahwa dikarenakan RAKIMAN pergi keluar Jawa dan tidakkembali maka menurut kesepakatan ahli waris HARJO SETOMO warisan yangmenjadi haknya RAKIMAN menjadi milik NGATMOREJO, dengan demikiantanah pekarangan yang asalnya dari HARJO SETOMO tersebut

Bahwa konfirmasi penawaran sewa di dalam SPS yang telah dibuat dandikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, pada pokoknya merupakanpenawaran perpanjangan sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewayang akanberakhir pada tanggal 02 Juli 2019.Oleh karenanya konfirmasi penawaran sewadi dalam SPS yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanyamerupakan penawaran untuk memperpanjang masa sewa yang akanberakhir,sedangkan hubungan hukum yang mendasari pelaksanaan hakhak dankewajiban dalam Perjanjian Sewa

Akan tetapi, hingga saat konfirmasi penawaransewa SPS II/SPS IV (SPS Akhir/Final) yang telah disetujui dan disampaikan olehTergugat I kepada Penggugat, Penggugat tidak dapat merealisasikan dan/atautidak dapat memenuhi seluruh syaratsyarat dan ketentuanketentuanperpanjangan sewa yang terdapat pada konfirmasi penawaran sewa di dalam SPSII/SPS IV (SPS Akhir/Final), bahkan hingga saat Perjanjian Sewa Menyewa incasu antara Tergugat I dan Penggugat yang mendasari konfirmasi penawaransewa di dalam SPS telah

Bahwa pada faktanya, Tergugat II telah menerima salinan dan telah membacaseluruh materi di dalam gugatan Penggugat aquo, bahwa Penggugat tidak adadan/atau tidak dapat mendalilkan suatu hubungan hukum (hubungan kausalitas)apapun yang mendasari hak yuridis Penggugat memasukkan dan/atau menarikTergugat II sebagai pihak yang turut digugat dalam perkara aquo.

Bahwa pada faktanya,Perjanjian Sewa Menyewa dalam perkara aquo merupakan hubungan hukumyang melekat dan mendasari pelaksanaan hak dan kewajiban adalah antaraTergugat I dan Penggugat. Oleh karena itu tidak ada alasanalasan yuridis bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan aquo dengan menyertakan dan menarikdengan menjadikan Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara aquo.

Bahwa tidak ada suatu hak dan/ataukewajiban berdasar hukum apapun Tergugat IT untuk memberikan tanggapandan/atau konfirmasi tertulis kepada Para Pihak mengingat hubungan hukumperikatan Perjanjian Sewa Menyewa yang mendasari gugatan aquo adalahhubungan sewamenyewa antara Penggugat dan Tergugat J, bukanlah kepadaTergugat I.

Ambulu Kabupaten Jember pada tanggal 07Mei 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/38/V/2007 tanggal 07 Mei2007 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

b> Glo p rH. xw LeslieArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 VbIII Ul JI J Mel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonistri anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon istri anak Pemohon

dan keterangan dari orang tuacalon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengan buktiP9 dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaranalasan yang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan calon istri anak Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil, danterhadap alasan tersebut, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut

2017MenimbangMenimbang08 Jakarta Nomor : B/2548/X1/2017 tanggal 2 November 2017 dandari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Yonarhanudse10/1/F Dam Jaya telahmemberikan jawaban yaitu surat Danyonarhanudse10/1/F DamJaya Nomor : R/5841/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Nomor :R/7691/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang menyatakanbahwa Terdakwa Pratu Samsul Maarif NRP 31071532190488 tidakdapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer IlO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari

bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuni unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat(2) KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini yakni Saksi Serka ArieSetiawan dan Saksi atas nama Serka Suradi telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangankarena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari

TuankuTambusai Pekanbaru tanggal 29/10/2013 volume : 54,54 unit price : 5500 amount300000 dilampirkan dalam berkas perkara ;e 1 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) ;Yang mana, barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwabarang bukti dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini, juga petunjuk dalampersidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut ;1.

menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintahsebagai secara berlanjut " sebagaimana dalam Dakwaan ;Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti yang digunakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam persidangan yang disita dari tangan terdakwa dan menjadi barang buktidalam perkara ini dan dibenarkan oleh tedakwa dan saksisaksi, sehingga memperkuatbukti perbuatan terdakwa yang tanpa izin telah menyalahgunakan Niaga Bahan BakarMinyak yang di Subsidikan Pemerintas secara berlanjut ;Menimbang, bahwa mendasari