Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Ijin usaha
Izin
Persaingan usaha
Usaha ilega
- persaingan usaha
Izin usaha
Putus : 27-09-2007 — Upload : 16-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2813K/Pid/2006 Tanggal 27 September 2007 — H.AKHMAD bin H.ASRI
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 06-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 326/Pid.B/2015/PN Pli Tanggal 2 Desember 2015 —
25 — 10
25 — 10
MUNIR bersalahmelakukan tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyaktanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak Dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kedua atas diri terdakwa;2. Menjatunkan hukuman kepada Terdakwa AMIN MARUF Als AMIN Bin (Alm)KH.
Rumah tanggae Untuk memasak; rumah tangga pada wilayah yang belumterkonvensi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ;e Untuk penerangan; rumah tangga pada wilayah yang belum dialirilistrik (distribusi tertutup) ;e Usaha Mikro : usaha mikro pada wilayah yang belum terkonversiLPG ;e Usaha perikanan; untuk memasak dan penerangan di perahunelayan kecil pada wilayah yang belum terkonversi LPG ;e Bahwa benar berdasarkan UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud
denganPengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi danhasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan danpegolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dandistribusi;e Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UndangUndang No. 22 Tahun 2001,yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM adalahe Badan Usaha Milik Negara (BUMN);e Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);e Koperasi Usaha Kecil (KUK);e Badan Usaha Swasta (BUS
Bahwa terdakwa dalam halmengangkut minyak tanah sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) liter tidak memilikisurat ijin usaha pengangkutan minyak tanah ke daerah Banjarmasin.
Usaha Pengangkutan dan / atau Niaga yangdikeluarkan Pemerintah dan apabila dalam kegiatan usaha Pengangkutan dan / atauniaga BBM tidak dilengkapi dokumen Izin Usaha Pengangkutan dan / atau Niaga makakegiatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukanpengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan telahterpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 53 huruf bUndangUndang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Register : 11-01-2022 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 B/PK/PJK/2022 Tanggal 1 Maret 2022 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putus : 04-04-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013PK/N/2005 Tanggal 4 April 2007 — PT. Chandra Sakti Utama Leasing (PT. CSUL); Alex Korompis; PT. Hutan Domas Raya
345 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
345 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTANDOMAS RAYA telah sepakat untuk membuat dan menandatanganiPerjanjian Induk Sewa Guna Usaha (bukti P1), sebagaimana PerjanjianInduk Sewa Guna Usaha (Master Lease Agreement) yang dilegalisir olehBUNTARIO TIGRIS DARMAWA, NG, SH.CN., Notaris di Jakarta ;Bahwa bedasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (MasterLease Agreement) tersebut, PT.
HUTAN DOMAS RAYA memilih fasilitasSewa atas Barang Modal yang merupakan Penjualan dan PenyewaanKembali (Sale and Lease Back) yang ketentuanketentuannya diatur dalamangka 3.3 Perjanjian Induk Guna Usaha ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon padatanggal 9 Pebruari 1996 mengajukan penawaran sewa dan penerimaan(atas 4 unit Barang Modal) Nomor 0381001J1853 tertanggal 9 Februari1996 (bukti P3), yang memuat ketentuanketentuan antara lain: Tanggal Perjanjian Induk Guna Usaha: 2 Februari 1996
: 1 Februari 1996Jenis Fasiltas Sewa Guna Usaha : Direct leaseKeterangan tentang Barang Modal :e 6 Unit Caterpillar D7G Track Type Tractor: Basic unit by Cat 3306DIT (200 FWHP) diesel Engine.
Register : 13-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN-Lsm Tanggal 25 Oktober 2017 — JAMALUDDIN BIN M. JAMIL
100 — 14
100 — 14
Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin M Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha, dan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);4.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan. Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasi bahwadi Lorong Kupula Desa Keude Aceh Kec.
Jamil pada hari Jumat tanggal 21April 2017 sekira pukul 10.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamBulan April tahun 2017 bertempat di Lorong Kupula Desa Keude Aceh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukankegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha GasBumi tanpa izin usaha penyimpanan.
Jamil pada hari Jumat tanggal 21April 2017 sekira pukul 10.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamBulan April tahun 2017 bertempat di Lorong Kupula Desa Keude Aceh Kec.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN LsmBanda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukankegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha GasBumi tanpa izin usaha niaga.
Setiap orang2. melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. tentang unsur setiap orang;Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dakwaan Subsidair inimajelis mengambil alin pertimbangan unsur setiap orang dakwaan primair,sehingga demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;Ad 2 Tentang unsur melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatanpembelian, penjualan
Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin M Jamil terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: kegiatan usaha minyakbumi tanpa izin usaha, dan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutanbahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah);4.
Register : 26-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Gpr Tanggal 16 Oktober 2017 — Sonhaji bin alm. Jolalen
378 — 17
378 — 17
Kediri, telah melakukan usaha pertambangantanpa Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat(5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan tersebut bertindak selakupengelola pertambangan
Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukan olehHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 374/Pid./2017/PN Gprterdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabatyang berwenang sesuai dengan keterangan Ahli Hotma Silalahi ST, MTselaku Staf seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas DinasPertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 158 UU RI
Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (lin Usaha Pertambangan), IPR(lin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalahorang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatutindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukanseseorang yang bernama Sonhaji Bin Alm Jalalen dalam keadaan yang sehatjasmani dan rokhani dan mampu
dipertanggungjawabkan atas perbuatannyadan lainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu melakukan usaha pertambangantanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (lin Pertambangan Rakyat) atauIUPK (jin Usaha Pertambangan Khusus) ;Menimbang, bahwa Rabu tanggal 7 Desember 2016 di DesaWanengpaten dan ada aktivitas penambangan dengan menggunakan alat beratdan yang menyuruh adalah Terdakwa ;Menimbang, bahwa saksi Puguh mengamankan alat
Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala kecil dan harus ditetapkan duluwilayahnya dan di Kediri
Putus : 25-05-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 B/PK/PJK/2023 Tanggal 25 Mei 2023 — PT CIPTA USAHA NUSA GEDE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CIPTA USAHA NUSA GEDE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 12-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4807 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — CIPTA USAHA NUSA GEDE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
79 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
CIPTA USAHA NUSA GEDE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4807/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CIPTA USAHA NUSA GEDE, beralamat di JalanNeglarasa Blok A, Nomor 10, RT 004 RW 004, Ujungberung,Kota Bandung, yang diwakili oleh Deden Mukarom, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Danny S. Djaya Prawira, S.E., M.Si., LL.M Int.
Dengan demikian Majelis HakimAgung berpendapat bahwa penerbitan keputusan tata usaha negarain litis oleh Tergugat (Sekarang Termohon Peninjauan Kembali) memilikivaliditas hukum karena telah dilakukan berdasarkan kewenangan,prosedur, dan substansi hukum yang secara terukur (rechtmatigheid vanbestuur dan praesumptio iustae causa) dalam rangka penyelenggaraanAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan, karena substansinya telahdiperiksa dan diputus dengan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CIPTA USAHA NUSA GEDE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4807/B/PK/Pjk/2020
Register : 06-06-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 84/Pid.B/2012/PN-LSM Tanggal 30 Juli 2012 — Faisal Zainal bin Zainal Abidin
42 — 5
42 — 5
- Menyatakan terdakwa Faisal Zainal bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana, Tanpa Izin Usaha melakukan pengakutan Minyak Solar bersubsidi Pemerintah.- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kutungan selama 1 (satu) bulan.- Memerintahkan barang bukti berupa :- 8 (delapan) buah
Pertamina berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) untukmendistribusikan BBM bersubsidi tersebut keseluruh NKRI,sedangkan mekanisme pendistribusian tersebut adalah mengacuPerpres No. 55 Tahun 2005 dan di ubah dengan Perpres tahun 2006tentang harga jual eceran BBM dalam Negeri dengan ketentuanberdasarkan lampiran 1 konsumen penggunaannya adalah rumahtangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayananumum;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Faisal Zainal BinZainal Abidin dengan
1 konsumen penggunaannya adalah rumah tangga, usahakecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umume Bahwa pengawasan terhadap pendistribusian BBM yang bersubsidiadalah dilakukan oleh PT.
adalah izin yang diberikankepada badan hukum untuk melaksanakan Pengolaan, Pengangkutan, penyimpanandan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, selanjutnyapasal 23 (2) Undangundang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:a.
Izin Usaha Pengolahan;b. Izin usaha Pengangkutan;c. Izin Usaha penyimpanan;d.
Izin usaha niaga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapasaja yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undangundang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha atasadalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan denganhokum.Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitudari keterangan saksi Jabar bin Syamaun, Azhari, M.Rio Andhika, S, dan keteranganAhli Parlagutan Tambunan,
Register : 10-08-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 381/Pid.Sus/2015/PN Tjb Tanggal 23 September 2015 — - ERWIN
93 — 7
93 — 7
Agustus 2015, tentang Penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha
GT.4 (kapal tidak adanama) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 11.40 WIB, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat diPerairan Tanjung Jumpul Asahan pada posisi 03 02 55 U009 53 38 Tatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana sesuai Pasal 84 ayat(2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili danmemeriksa perkaranya, mengoperasikan kapal pada angkutan di perairantanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang dilakukanTerdakwa
(tiga) kali, dimanasuratsurat kepemilikan kapal yang Terdakwa Nakhodai dan membawawarga Negara Somalia tersebut tidak ada sama sekali;Menimbang, bahwa untuk kapal bisa berlayar, harus ada izin ataudokumen yang sah dikeluarkan oleh Syahbandar dan Terdakwa tidak adamemiliki ijin dari Syahbandar untuk berlayar dengan kapalnya danmelakukan pengangkutan penumpang di perairan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsurMengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha
telahdapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 287 UU.RINo. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN telah terbukti dan terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana *Mengoperasikan kapal padaangkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana didakwakandalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan
Menyatakan Terdakwa ERWIN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapalpada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaima dalamdakwaan Tunggal;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Putus : 06-10-2005 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965K/PID/2005 Tanggal 6 Oktober 2005 — Haji SYAFIUDIN als ENDIN ;
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 —
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1008/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA, beralamat di JalanSoekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru,yang diwakili oleh Renawatie Setiawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan
Pajak Nomor Put56222/PP/M.IVB/99/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP519/WPUJ.02/2013 tanggal 5 Juli2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00018/107/07/218/11 tanggal 20 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.dDesember 2007, atas nama PT Printis Pribadi Usaha
Putusan Nomor 1008 B/PK/Pjk/2021Kembali PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H. M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1008 B/PK/Pjk/2021
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — MOHAMMAD FIDIYANTORO VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
401 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
401 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHAMMAD FIDIYANTORO VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
Hal inijelas merupakan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha karenamembedabedakan pelaku usaha lain (in casu Pelaku Usaha NonBUMN dan Non Afiliasi) berdasarkan halhal tertentu dan dengantujuan tertentu;7.
Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat;Halaman 18 dari 65 halaman.
MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER15/MBU/2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER5/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang DanJasa Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 3 huruf f Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER5/MBU/2008 Tentang PedomanHalaman 19 dari 65 halaman.
Menyatakan Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 12A Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER15/MBU/2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER5/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang DanJasa Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 3 huruf f Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER5/MBU/2008 Tentang PedomanUmum Pelaksanaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tidaksah dan tidak berlaku untuk umum;7.
Putusan Nomor 72 P/HUM/20189/1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUUXIV/2016 tanggal 20 September 2017 yang menyatakan:Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha laindan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untukmengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat..
Putus : 20-04-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697K/PDT/2006 Tanggal 20 April 2007 — H. Ali Achmad; H. Abubakar Achmad; Djafar Achmad
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121K/PDT/2006 Tanggal 24 Juli 2006 — M. NAKSIR SINULINGGA; JUMIRAN; RASUDIN; R. SARAGI; JUMINO; MARMONO; GENDON; TOMBUR; PAIMAN; SURATMIN; BANDOT; MANGGUR; SUNAR; SAMAN; JUMARIK; IYAN; SUAD; JUAIR; JUMIN; AMIR; SAIRIN; AMINTO; WAIMUN; DERMAN; ABDUL MAJID; KUSMIN; GIMIN; MISKAM; SUYONO; GUDAR; PARMIN; KARDISYAH; SUKAJI; JULIAH; N. MANALU; PURBA SARAGI; BUTET; KARIM; ALIANDI; SAMSUDIN; NURDIN; PONOMAN; AMIN; TUTUR; HENNY; MISNO; BAMBANG; EMAN; SUKARDI; DARSONO; SIMIN; SYAKUR; KASMO; DOMINGGUS; YETNO; YUSMAN; ASNIAH; MHD. ALFIN; LEMAN; JUMAKIR; NURSAID; KUBIR; RAMIDI; SURATNI; PRISTIWATI; PURNOMO; ABDUL MANAP; PT. BANDAR SUMATERA INDONESIA
160 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2010 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 K/PID.SUS/2009 Tanggal 8 April 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG ; RAMLI BIN MASSE ;
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.680 K/Pid.Sus/2009penampungan milik Terdakwa di Kelurahan Kuala Samboja RT.VII KecamatanKuala Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telahmelakukan kegiatan usaha penyimpanan dan atau menimbun bahan bakarminyak berupa solar tanpa izin untuk penyimpanan, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada
Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN MASSE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyimpanan Bahan BakarMinyak (BBM) tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan kesatu primair Pasal 53 huruf b dan c UndangUndang No.22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI BIN MASSE dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan Denda Rp.2.000.000.
Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN MASSE, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyimpananminyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesarHal. 4 dari 9 hal. Put. No.680 K/Pid.Sus/2009Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapatdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 11-01-2022 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 B/PK/PJK/2022 Tanggal 1 Maret 2022 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 09-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2022 Tanggal 19 April 2022 — PRIMA USAHA SARANA SEJAHTERA;
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA USAHA SARANA SEJAHTERA;
Putus : 09-01-2009 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115K/TUN/2006 Tanggal 9 Januari 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI ; vs. Drs. ENGKUS PRIHATIN, AMK
146 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 922/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA, beralamat di JalanSoekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru,yang diwakili oleh Renawatie Setiawan, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Darma Prawira,S.E., S.H., M.M., M.H., kKewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.
Administrasi PK Rp2.480.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 922/B/PK/Pjk/2021