Ditemukan 1021657 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Usaha ilegal
Izin usaha
Persaingan usaha
Ijin usaha
Usaha ilega
Izin
Usaha pertambangan
Register : 08-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1009/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA, beralamat di JalanSoekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru,yang diwakili oleh Renawatie Setiawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa dadang Suwarna,kewarganegaraan
2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP844/WPJ.02/2013 tanggal 20Agustus 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00081/207/07/218/11 tanggal 20 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.dDesember 2007, atas nama PT Printis Pribadi Usaha
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1009 B/PK/Pjk/2021
Putus : 17-01-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PN MERAUKE Nomor 153/Pid. B/2012/PN Mrk. Tanggal 17 Januari 2013 — PIDANA-SYAMSUDDIN Alias SYAM
111 — 41
111 — 41
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mappi; Bahwa tugas pokok saksi adalah Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dan tanggungjawab saksi adalah Mengawasi Pengadaan dan Penyaluran Bahan Pokok dan MelaporkanHarga Mingguan Bahan Pokok; Bahwa untuk Usaha Penyimpanan dan niaga BBM harus Memiliki Izin Timbun HO yangdikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Memiliki Izin Usaha SITU, SIUP dan TDPberdasarkan Perda Nomor: 6 Tahun 2011; Bahwa untuk Izin Usaha Penyimpanan Badan Usaha atau Perorangan harus mendapatpersetujuan
tetangga, HO dan Izin Timbun dari Dinas Pertambangan baru setelah itu dibawa ke Dinas Perdagangan untuk dibuatkan Izin Usahanya SITU, SIUP dan Tanda daftarPerusahaan (TDP); Bahwa dasar hukum Perizinan tersebut adalah Permendag Nomor : 36/MDAG/PER/9/2007 yang menyatakan bahwa semua kegiatan usaha baik badan hukum maupunperseorangan wajib memiliki SIUP, TDP/Perda No. 6 tahun 2011 menyatakan SemuaKegiatan Usaha Harus Memiliki HO dan Izin Usaha Timbun Khusus BBM; Bahwa yang berhak memberikan izin usaha
Unsur Tanpa Tjin Usaha Penyimpanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (4) Undangundang Nomor :22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Bahan BakarMinyak adalah Bahan Bakar yang Berasal dan/atau Diolah dari Minyak Bumi; Menimbang, bahwa dalam Pasal ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan gas Bumi yang dimaksud dengan jin Usaha adalah Tjin Usaha adalah Jjin yangdiberikan kepada Badan Usaha untuk Melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan,Penyimpanan dan/atau
Niaga Dengan Tujuan Memperoleh Keuntungan dan/atau Laba; Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi disebutkan bahwa Ijin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha MinyakBumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakana. jin Usaha Pengolahan; b.
Ijin Usaha Pengangkutan; c.
Register : 03-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA
Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 —
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1008/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA, beralamat di JalanSoekarno Hatta Nomor 235, Marpoyan Damai, Pekanbaru,yang diwakili oleh Renawatie Setiawan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan
Pajak Nomor Put56222/PP/M.IVB/99/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP519/WPUJ.02/2013 tanggal 5 Juli2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00018/107/07/218/11 tanggal 20 Juni 2011 Masa Pajak Januari s.dDesember 2007, atas nama PT Printis Pribadi Usaha
Putusan Nomor 1008 B/PK/Pjk/2021Kembali PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H. M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1008 B/PK/Pjk/2021
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — MOHAMMAD FIDIYANTORO VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
415 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
415 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHAMMAD FIDIYANTORO VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
Hal inijelas merupakan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha karenamembedabedakan pelaku usaha lain (in casu Pelaku Usaha NonBUMN dan Non Afiliasi) berdasarkan halhal tertentu dan dengantujuan tertentu;7.
Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat;Halaman 18 dari 65 halaman.
MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER15/MBU/2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER5/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang DanJasa Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 3 huruf f Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER5/MBU/2008 Tentang PedomanHalaman 19 dari 65 halaman.
Menyatakan Pasal 2 ayat (4), Pasal 9, Pasal 12A Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER15/MBU/2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER5/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang DanJasa Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 3 huruf f Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor: PER5/MBU/2008 Tentang PedomanUmum Pelaksanaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tidaksah dan tidak berlaku untuk umum;7.
Putusan Nomor 72 P/HUM/20189/1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUUXIV/2016 tanggal 20 September 2017 yang menyatakan:Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha laindan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untukmengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat..
Register : 09-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2022 Tanggal 19 April 2022 — PRIMA USAHA SARANA SEJAHTERA;
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA USAHA SARANA SEJAHTERA;
Putus : 09-01-2009 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115K/TUN/2006 Tanggal 9 Januari 2009 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI ; vs. Drs. ENGKUS PRIHATIN, AMK
150 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-03-2021 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA;
PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 05-07-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — ZAKEUS BOLI SABON ; vs. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR ; BUPATI FLORES TIMUR
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimaksud dengan sengketa disini mempunyai arti yangkhusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilaiperbedaan pendapat mengenai penerapan hukum;Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusanpada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, akantetapi dalam hal tertentu atau kasus tertentu dapat saja keputusan itudirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang perorangan atau BadanHukum Perdata tertentu;Dalam Azas Hukum Tata Usaha Negara, kepada yang bersangkutanharus
diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara menurut penjelasan Pasal 1 butir 4 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986.
atas Nota Keuangan Perubahan APBDKabupaten Flores Timur Tahun 2001;Bahwa dasar gugatan tersebut di atas maka gugatan Penggugatadalah tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, karena :Hal. 9 dari 18 hal.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara No.31/DPRD.Kab/FIt/2001 tanggal 22 Desember 2001 yang diterbitkanTergugat dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Perda No. 26Tahun 2001 tanggal 22 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;4.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 172 K/TUN/2003
Register : 03-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA
Register : 22-08-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN MUARO Nomor 117/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 10 Oktober 2011 — WAWAN ZASENA Pgl. WAWAN
104 — 12
104 — 12
IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (lIzinPertambangan Rakyat), JIUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus).Bahwa ijin yang diperlukan' oleh para terdakwamelakukan pertambangan tersebut adalah IzinPertambangan Rakyat (IPR) karena alat alat yangdigunakan masih sederhana.Bahwa di wilayah kabupaten Dharmasraya untukpertambangan emas belum ada izin.Bahwa setahu Ahli penambangan emas yang dilakukanoleh terdakwa ROMI Pg! ROMI, terdakwa SYARIFUDDINPgl SRI dan terdakwa HERI SUSANTO Pg!
Melakukan Usaha Penambangan,3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)4. Dilakukan secara bersama sama.Ad.1.
Unsur Melakukan Usaha PenambanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang undangNomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batu) bara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan, serta pasca tambang.
Unsur TanpaIzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin UsahaPertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambanganrakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkanyang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehinggaapabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhimaka unsur ini dianggap terpenuhi.16Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di
Putus : 14-08-2012 — Upload : 10-09-2013
Putusan PN SERANG Nomor 357_PID.B_2012_PN.SERANG Tanggal 14 Agustus 2012 — BONA NABABAN Bin PUNGGU NABABAN
46 — 6
46 — 6
Menyatakan bahwa terdakwa BONA NABABAN Bin PUNGGU NABABAN dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONA NABABAN Bin PUNGGU NABABAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; 3.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 636/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 15 Desember 2016 — MOH. THOYIB Bin (Alm) SUMAJI
367 — 17
367 — 17
THOYIB Bin (Alm) SUMAJI, terbuktibersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK % sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan kami ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.
THOYIB Bin (Alm) SUMAuJI pada hari Senintanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih di bulan Maret tahun 2016 di Lahan Pertanian milikterdakwa di Dusun Tajinan, Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih,Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya masih masuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang melakukan usaha penambanganHalaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 636/Pid.SusLH/2016/PN.Gpr.tanpa IUP, IPR atau IUPK, IUP diberikan oleh Bupati/Walikota
THOYIB Bin (Alm) SUMAJI dalam melakukan usahapertambangan tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan, ijinpertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus sesuai UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;See Perbuatan Terdakwa MOH.
usaha pertambangan tersebut tidakmemiliki lin Usaha Pertambangan, jin Pertambangan Rakyat atau lin UsahaPertambangan Khusus sesuai UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu unsur Melakukan UsahaPenambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, telah terpenuhi dan terbukti secarasah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMinelral dan batubara telah terpenuhi,
THOYIB Bin (Alm) SUMAuI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin ;2.
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 108/PID.B/2012/PN.MR Tanggal 11 Oktober 2012 — WARSONO Pgl. BRONGGOL
JUNAIDI BAHRI Pgl. EDI RAMBO
60 — 5
60 — 5
EDI RAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; -------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WARSONO Pgl. BRONGGOL dan Terdakwa II JUNAIDI BAHRI Pgl.
EDI RAMBO bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa izin secara bersamasamamelanggar Pasal 158 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARSONO Pg!. BRONGGOL,Terdakwa II JUNAIDI BAHRI Pgl.
Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatutempat lainnya yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan NegeriMuaro Sijunjung yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkaranya ,yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan secara bersamasama melakukan usaha penambangantanpa UP IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus), perbuatan mana dilakukan para terdakwadengan Caracara sebagai berikut ; Awal bulan Juni 2012 terdakwa .
Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha PertambanganKAUSUS (UPI)? ~n nn nnn nnn nnn nnn ne nom nnnnnnns mena nnn3. Yang melakukan, yang menyuruh~ melakukan, dan turutwnnnnn Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikutAd. 1.
Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK)Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihanatas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yangdilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal15 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat
tanggal 13Juni 2012;Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan olehpara Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu IzinPertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan setelah ditetapkannya WilayahPertambangan Rakyat (WPR), selain itu perbuatan Para Terdakwa merusakekosistem serta pencemaran lingkungan dan merugikan negara karenakegiatan tersebut tidak dikenai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)menyangkut iuran tetap dan iuran royalti;Dengan demikian unsur yang melakukan usaha
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA VS BUPATI KOLAKA TIMUR;;
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA VS BUPATI KOLAKA TIMUR;;
Putus : 23-01-2013 — Upload : 15-05-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 189/Pid.Sus/2012/PN.Amt. Tanggal 23 Januari 2013 — - Hj. NORMAWATI Als Hj. ATI Binti H. RUSLAN
23 — 8
23 — 8
RUSLANterbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyimpanantanpa izin usaha penyimpanan dan niaga tanpa izin usaha niaga,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c dan dUU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. NORMAWATI Als Hj. ATIBinti H.
Terdakwamelakukan usaha menjual solar bersubsidi tersebut berturutturut selama 4Hal 3 dari 18 halaman, No. 189/Pid.Sus/2012/PN.Amt.
Terdakwamelakukan usaha menjual solar bersubsidi tersebut berturutturut selama 4Hal 4 dari 18 halaman, No. 189/Pid.Sus/2012/PN.Amt.
Nomor 22 tahun 2001Pasal 9, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan,pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga bahan bakar minyak adalah :1. Badan Usaha Milik Negara; 2. Badan Usaha Milik Daerah; 3. Koperasi, Usaha Kecil; 22+ = ==4.
Nomor 22tahun2001, yang dimaksud dengan Izin usaha adalah izin yang diberikankepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuaan memperoleh keuntungan dan/atauAND 5 mn mann nr I I IMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,terdakwa telah melakukan usaha menjual solar bersubsidi sudah berturutturutselama 4 (empat) tahun yang meneruskan usaha ayahnya dan terdakwamendapatkan solar bersubsidi dari beberapa pelangsir yang mengambil
Register : 27-04-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 24-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 72-K/PM I-01/AD/IV/2012, 21-06-2012 Tanggal 21 Juni 2012 — SERMA RUDI HENDRAWAN
411 — 88
411 — 88
Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Melakukan pengangkutan bahan bakar migastanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan tanpa dilengkapi denganizin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan Pasal 53 huruf b UndangUndang Republik Indonesia No 22tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.b.
oleh petugas Polres Langsasekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama barang bukti berupa mobilTruk Tangki Mitsubishi warna merah Nopol BK 8899 BH berikutBBM jenis Solar diantar dan diserahkan ke Subdenpom IM/12 Langsauntuk pengusutan lebih lanjut.k Bahwa sesuai dengan Undangundang No 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi pasal 1 ke 24 Badan pengatur adalah suatubadan yang dibentuk untuk melakukan dan pengawasan terhadappenyediaan dan pendistribusian bahan Bakar Minyak dan Gas Bumipada kegiatan usaha
hilir dan pasal 1 ke 20 Izin usaha adalah izinyang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuanmemperoleh keuntungan dan/atau laba serta pasal 5 ayat 2 b Kegiatan usaha Minyak Bumi terdiri atas kegiatan usaha hilir yangmencakup pengangkutan dan pasal 7 ayat 2 Kegiatan usaha hilirsebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparansehingga perbuatan Terdakwa
pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendirisebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim atas permohonan Terdakwa yang mohondihukum dengan yang seringanringannya akan mempertimbangkan di akhirputusan ini pula.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaantunggal mengandung unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orangUnsur ke2: Yang melakukan pengangkutan minyak bumiUnsur ke3 : Tanpa dilengkapi dengan izin usaha
pengangkutanBahwa nyang dimaksud dengan izin usaha pengangkutan menurutPenjelasan Pasal 23 UURI No.22/2001 adalah Izin pengangkutan Minyak dan gasbumi yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksidibawah sumpah serta barang bukti berupa barangbarang dan suratsuratdiperoleh fakta hukum sebagai berikut : .1 Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2011 menyewa mobil Truk TangkiMitsubishi warna merah Nopol BK 8899 BH dari Sdr.
Register : 12-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Sgr Tanggal 7 Juli 2014 — TERDAKWA : Kadek Yuliarthana
29 — 23
29 — 23
Menyatakan Terdakwa Kadek Yuliarthana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.
saksimiliki;Bahwa saksi tidak mengetahui tempat usaha Terdakwa.Terhadap keterangan saksi, ae: pendapatmembenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :1.
Setelah dilakukan pengecekan, ternyata usaha Terdakwatersebut tidak memiliki ijin usaha dan bangunan gudang juga tidak adaIMBnya;Bahwa terhadap usaha yang tidak memiliki ijin, harus di bongkar olehTim Yustisi.. Achmad Rifqi,SE. yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:LPG (Liquefied Pertoleum Gas) adalah gas hidrokarbon yangdicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,pengangkuta dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri ataspropana, butana atau campuran keduanya.
Sgr.3.4.minyak dan gas bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatanusaha hulu;Bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan pengsian tabung LPGdengan kegiatan usaha penyimpanan LPG wajib memiliki Izin UsahaPenyimpanan LPG;Bahwa yang menerbitkan izin usaha penyimpanan adalah DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi;Bahwa syarat gudang penyimpanan tabung untuk LPG sesuai denganstandar PT.Pertamina (Persero)/HSE antara lain :.
Sgr.Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) untuk setiap hari dan setiap bulan mencapai Rp. 7.500.000,(tujuh jutalima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena usaha Terdakwa tersebut bertujuanuntuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, maka usaha Terdakwa tersebutharuslah memiliki Izin Usaha;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ketut Karuna yangmenerangkan bahwa tidak ada ijin knusus yang diterbitkan untuk usaha GasLPG, namun secara umum untuk sebuah
usaha perdagangan haruslahberbentuk badan usaha dan memperoleh ijin SIUP (Surat Ijin UsahaPerdagangan), HO (Ijin Gangguan) dan IMB (ljin Mendirikan Bangunan);Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Terdakwa telah menjalankanusahanya tersebut tidak memiliki badan usaha dan juga tidak pernah mengurusIzin Usaha dimaksud, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangandengan aturan hukum yang berlaku khususnya UndangUndang Nomor 22Tahun 2001, sehingga menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaiperbuatan
Register : 09-08-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 12-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 106/PID.B/2012/PN.MR Tanggal 4 September 2012 — ICUK MAULANA Pgl. ICUK
SUNGAT Pgl. SUNGAT
DARMANTO Pgl. MANTO
LEHO MURJIANTO Pgl. LEHO
58 — 7
58 — 7
LEHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ; -------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ICUK MAULANA Pgl. ICUK, Terdakwa II SUNGAT Pgl. SUNGAT, Terdakwa III DARMANTO Pgl. MANTO, dan Terdakwa IV LEHO MURJIANTO Pgl.
penambangan ; 3 Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK); 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta; Menimbang bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
Yang melakukan usaha penambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana dimaksuddalam pasal angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
Tanpa Izin Usaha Pertambangan (UP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untukmelakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah daninvestasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara :e Pasal 37 ; hurufa:IUP diberikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP (wilayah
pertambangan rakyat khususnya tambangMenimbang, bahwa dengan demikian kegiatan penambangan emas yang diilakukan ParaTerdakwa tidak ada izin prinsip dari pihak yang berwenang, yaitu BupatiDharmasraya;Dengan demikian unsur Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam tindak pidana ini telahterpenuhi;Ad. 4.
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 6/Pid.B/2012/PN.BK. Tanggal 28 Maret 2012 — SUBIYANTO als. YANTO bin SARMAN
70 — 7
70 — 7
terdakwa bersamagtertangkap) dan MUHAR spenambangan emas (belumelakukan penambangandengan WAWAN, HERMALantak Seribu KecamatanSesampainya di tujuan kerWAWAN, HERMAN sekiraemas dengan cara terdakvyang ada di dasar sungai sambil membawa selang pbertugas mengontrol gas nSelanjutnya setelah berhassungal dengan menggunaldiesel lalu pasir tersebut tedalam daerah hukum Pengadilan Negeriemeriksa dan mengadili perkara ini, telahfakukan atau turut serta melakukan usahaSaha pertambangan (IUP), IzinR), atau Izin Usaha
Selanjutnya ketikaterdakwa dan HERMAN, WAWAN sedang melakukan penambanganemas tersebut kKemudian qsedang melakukan patroliPamenang Kabupaten Medibawa ke Polsek Pamensecara hukum karena teldmemiliki izin usaha pertamatang petugas dari Polsek Pamenang yangdi Desa Lantak Seribu Kecamatanrangin sehingga terdakwa ditangkap danng beserta barang bukti untuk diprosesh melakukan penambangan emas tanpabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabatyang berwenang