Ditemukan 115362 data
11 — 2
- Mengabulkan permohonan Pemohonpencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Dmk dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);
237/Pdt.G/2020/PA.Dmk
14 — 2
Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Kdl telah dicabut
3 Membebankan perkara kepada para pihak sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
237/Pdt.P/2020/PA.Kdl
8 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh limaribu rupiah);
237/Pdt.G/2024/PA.Pwt
263 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RINA JULITAtersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 368/PDT/2018/PT DKI tanggal 13 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel. tanggal 14 Desember 2017
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat untuk membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara ini;Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kias AKhusus berpendapat lain, mohon terhadap Rekovensi Tergugat diberikanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri JakartaSelatan, telah memberikan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel.tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:.
banding, putusan tersebut dikuatkan oleh PengadilanTinggi Daerah Khusus' lbukota Jakarta dengan Putusan Nomor368/PDT/2018/PT DKI tanggal 13 Agustus 2018:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 237
Nomor 3546 K/Pdt/2019tanggal 24 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi):Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor368/PDT/2018/PT DKI tanggal 13 Agustus 2018 juncto PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel.tertanggal 14 Desember 2017, menjadi sebagai berikut:Mengadili Sendiri:.
13 — 1
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor (237/Pdt.G/2022/PA.Ktl) dari Penggugat.
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
237/Pdt.G/2022/PA.Ktl
I GEDE YOGA
20 — 7
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/Um/klk/2001 dari semula tertulis Komang Gejer Yogantara diubah menjadi Komang Putra Yogantara;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/Um/klk/2001;
- Menghukum ongkos perkara kepada Pemohon sebesar 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );
Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadapnama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohonsebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 237/Um/KIk/2001 tanggal :10Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 163//Pat.P/2018/PN.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Gejer Yogantara No.237/Um/KIk/2001 tanggal 10 Juli 2001 (diberi tanda bukti P4);Fotokopi Ijazan Sekolah Dasar atas nama Komang Putra Yogantaratertanggal 8 Juni 2013, (diberi tanda bukti P5);. Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Komang PutraYogantara tertanggal 11 Juni 2016, (diberi tanda bukti P6);Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 163//Padt.P/2018/PN.
Srpdalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/Um/klk/2001 akan dipertimbangkansebagai berikut ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 menerangkan bahwaberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/Um/klk/2001 nama pemohontertulis Komang Gejer Yogantara diubah menjadi Komang Putra Yogantara ;Menimbang, bahwa pemberian nama bagi sesorang pada umumnyadidasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan,historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segikeindahan
Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadapnama anak Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor:237/Um/klk/2001 dari semula tertulis Komang Gejer Yogantara diubahmenjadi Komang Putra Yogantara;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anakpemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 163//Padt.P/2018/PN.
SrpKabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh =Pemohon yang selanjutnyaPejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register AktaKelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/Um/klk/2001;4.
M. Nurman N
20 — 2
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Sgm;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
237/Pdt.P/2019/PN Sgm
PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2019/PN SgmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:M.
Nurman N, Lahir di Makassar, tanggal 1 Nopember 1983, JenisKelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Alamat di Rajaraja, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Bungaejaya,Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri Sungguminasa;Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal1 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasadalam Register Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Sgm tanggal 2 Juli 2019;Menimbang, bahwa pada hari
dengan kepentingan hukum Pemohon sendiri sehingga sifatnyasepihak, tanpa adanya perselisihan atau sengketa dengan pihak lain, makaHalaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Sgmpencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara PerdataPermohonan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Sgm;2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohonsejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);Ditetapkan di : SungguminasaPada Tanggal : 9 Juli 2019Hakim,Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.Rincian biaya :1. Pendaftaran Rp30.000,002. Proses/ ATK Rp50.000,003. Relaas/Panggilan Rp100.000,004. Materai Rp6.000,005. Redaksi Rp10.000,006.
PNBP Panggilan Rp10.000,00Jumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Sgm
8 — 6
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Pwk.;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
237/Pdt.P/2023/PA.Pwk
21 — 6
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2016/MS.KC dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
237/Pdt.P/2016/MS.KC
4 — 2
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA Ek dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
237/Pdt.G/2024/PA.Ek
IRSYAD FAHREZA
Terdakwa:
Ferdian M
19 — 5
Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran pasal 237 ayat (1) perda No.7 tahun 2010
2. Menghukum ia dengan hukuman Denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
3. Membayar Ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Terdakwa
27 — 8
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Tlm dicabut;
3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enamribu rupiah).
237/Pdt.G/2019/PA.Tlm
PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2019/PA.TIlmSea aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Mulyadi Suratinoyo bin Saleh Suratinoyo, umur 42 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman diDusun Bulonggala, Desa Rejonegoro, KecamatanPaguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;melawanAsni
Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA.
Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA. TlmNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.TIm dicabut;3.
Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA. TlmPerincian biaya : PendaftaranATK PerkaraPanggilanRedaksiMeteraiJumlah> Rp 30.000,00> Rp 50.000,00:Rp 320.000,00: Rp 10.000,00: Rp 6.000,00:Rp 416.000,00Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.(empat ratus enam belas ribu rupiah).Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2019/PA. Tim
70 — 18
M E N G A D I L IMenerima permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 Desember 2011, No. 237/Pid.B/2011/PN- Sgi, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
52 — 12
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
237/Pdt.G/2020/PA.Srh
PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srhah ait if 33seaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkaraPenguasaan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asistenrumah tanggga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 35 tahun,
Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srhuntuk membuat Kartu Keluarga yang baru di Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;4. Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkahkepada anakanak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat danTergugat berpisah selama kurang lebih empat tahun;5. Bahwa Tergugat tidak bisa menyayangi dan peduli dengan anakanak Penggugat dan Tergugat dengan baik, apalagi Tergugat jarangpulang kerumah hingga tiga hari;6.
Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.SrhTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakimternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yangdibenarkan undangundang;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 April 2020 Penggugatdi persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yangtelah diajukannya pada tanggal 27 Februari 2020, yang telah terdaftar diregisterKepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor:237/Pdt.G/2020/PA.Srh
Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatunkan di Pengadilan Agama Sei Rampahdalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriyah, olehkami Nahdiyatul Ummah.
Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.SrhdtoNUR AZIZAH, S.H.Rincian Biaya Perkara:1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00Biaya proses Rp 50.000,00Biaya Panggilan Rp 435.000,00Hak redaksi Rp 5.000,00Meterai Rp 6.000,00Jumlah biaya Perkara Rp 526.000,00(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) fF wn bPHalaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Srh
163 — 47
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 1110/1994, tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 16.758 M2, yang dikeluarkan tanggal 02 November 1995 atas nama ABDUL HAMID HAJI ISMAIL dan yang terakhir atas nama MUHAMMAD HUSNY THAMRIN, SH ;3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut / mencoret dalam buku register tanah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 1110/1994, tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 16.758 M2, yang dikeluarkan tanggal 02 November 1995 atas nama ABDUL HAMID HAJI ISMAIL dan yang terakhir atas nama MUHAMMAD HUSNY THAMRIN, SH ;4.
19 — 4
Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittingi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.380.000.- ( tiga ratus delapan 3ribu rupiah)
237/Pdt.G/2012/PA-Bkt
Salinan PENETAPANNomor :237/Pdt.G/2012/PA.BktBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang mengadili perkara Pengesahan nikahdalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarayang diajukan oleh:PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah,pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Bukittingg1;Sebagai Pemohon :melawanPEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanmengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi;Sebagai Pemohon :Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2012 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt, beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitertanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalamsatu bulan sejak tanggal surat ini agar
Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittingi untuk mencoret perkaratersebut dari register perkara.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesarRp.380.000. ( tiga ratus delapan 3ribu rupiah)Ditetapkan di : BukittinggiPada tanggal : 13 Agustus 2012;KETUA MAJELIS, ttdDra. ISMIYATIPerincian Biaya Perkara:1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000.3.
TAMBUN SILALAHI
33 — 7
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon yang terera didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No. 237 / 477 / WNI / 1987 , tertanggal 6 Oktober 1987 yaitu dari yang tertulis TAMBUN HASOLOAN SILALAHI menjadi TAMBUN SILALAHI.
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Sipil dan pada Kutipan Akta perkawinan Pemohon No. 237 / 477 / WNI / 1987 , tertanggal 6 Oktober 1987, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- ( seratus Sembilan
16 — 8
- Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Plk dari Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;
237/Pdt.G/2023/PA.Plk
16 — 6
Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2016/MS-Tkn dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah)
237/Pdt.P/2016/MS.Tkn
PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2016/MSTknel yer Ul owDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :1. NADRAH BINTI USMAN.
, Kabupaten Aceh Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KAMISAH, S.H & FEBRINAWANSENI, S.H Advokat / Penasehat Hukum berkantor di JI Bale Atu, Lr IlTakengon;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Agustus2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Takengondengan Nomor 237
Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTknMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kKedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkaraint dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar penetapan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berkenaandengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2.
Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.P/2016/MSTkn dicabut;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Syariyah Takengon pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Mbertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 H, oleh kami Dra.
Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTknPanitera Pengganti,Drs. Mawardi.Rincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Rp. 30.000, 2. Proses Rp. 50.000.3. Panggilan Rp. 75.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 166.000,Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTkn
IRSYAD FAHREZA
Terdakwa:
Ferdian M
17 — 4
Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran pasal 237 ayat (1) perda No.7 tahun 2010
2. Menghukum ia dengan hukuman Denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
3. Membayar Ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
4. Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Terdakwa