Pengurus Gereja Pentakosta;Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia

PENGGUGAT ; waneneennanenenn enn enn enn eenenneenennsens==== Melawan wan ann nnne ane ===DIREKTURJENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat,Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus kepadaJamartuah Purba, S.H, Asi P. Tinambunan, S.H danJohnson Parulian Hottua, S.H.

Nomor: 01/G.S/2011/PTUNMDN,selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 28 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 127/G/2011/PTUNJKT dantelah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 Agustus 2011,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Tenggang Waktu Penggugat : 220 n2 ern one nonoBahwa Penggugat mengetahui dan menerima Surat Nomor Dt.Ill.I/BA.02/107/2011 dari Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen, Kementerian

Pentakosta, berdasarkan AnggaranDasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta pada Bab VTentang Kepengurusan, pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 serta Surat KeputusanDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Nomor : KEP01/DP/GP/XXXIIl/03/10 dan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor :07/XXXIII/PP/SK/04/10, yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A,PSOE Si BUTTE g nnn nnn nnerBahwa Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010 telah menerima suratdari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian

Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesiatidak pernah mengeluarkan pernyataan/ pengakuan tentang hasilSinode Kerja XXXIlIl tanggal 19 s/d 21 Maret 2010, terutamapenggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinan yang baru, atasnama Pdt. J. Sihombing dkk. Sidang Sinode XXXIll adalah dalamrangka rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi ;3.

Bahwa sampai saat ini Dewan Pertimbangan dan PucukPimpinan Sinode Gereja Pentakosta yang tercatat dalam DitjenBimas Kristen Kementerian Agama adalah Pucuk Pimpinan danDewan Pertimbangan Gereja Pentakosta hasil Sinode PeriodeGereja Pentakosta 2008 2012 5 222 ne noooHalaman 5 dari 45 halaman Putusan No. 127/G/2011/PTUNJKT4.

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN;PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan KantorPusat Kementerian, Gedung D Lantai 8, Jalan HarsonoRM, Nomor 3, Jakarta selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada : 1.Suharyanto, S.H., jabatanKepala Biro WHukum danInformasi Publik, SetjenKementerian Pertanian; Ir. Abdul Madjid, jabatanSekretaris Ditjen Prasaranadan Sarana Pertanian; Ir.

,Staf Bagian Umum, Setditjen.Prasarana dan SaranaPertanian; 11.Sofyan Arifin, S.H., Staf BiroHukum dan Informasi Publik; Kesemuanyanya warga negara Indonesia, memilihdomisili hukum tetap pada Kantor Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian,Jalan Harsono RM.

Menyatakan batal Surat Direktur JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian,Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihalPelelangan BLP Paket A yang diterbitkanT@R QUAL; sesee nesses teeceennteneeecemen entHim.5 dari 12 him. Put. No. 75/B/2013/PT.TUN.JKT3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Direktur Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian, Kementerian Pertanian Nomor :586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus2012, perihal PelelanganBLP Paket A tersebut; n nnn nnn no nnn nn nen4.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)tersebut;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) vs PT KUMAI SENTOSA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I PT PALMINA UTAMA tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK) VS PT PALMINA UTAMA

ekonomis sebesar Rp16.325.121.400,00 (enambelas miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satuempat ratus rupiah);Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakarseluas 511 (lima ratus sebelas) hektar dengan total biaya sebesarRp128.224.849.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus duapuluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian

Perosot karbon Rp188.689.500,00;Total Rp4.562.849.500,00;Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding atau Tergugat untukmembayar kerugian immateriil negara secara tunai kepada PemohonKasasi semula Pembanding atau Penggugat dengan disetor langsung keKas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,melalui rekening Nomor 1220007923736 Mandiri Cabang JakartaGedung Pusat Kehutanan, atas Nama BPN 182 Direktorat PenyelesaianSengketa Lingkungan' Hidup, Kode Akun 425829PendapatanDenda/Kompensasi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi juga TermohonKasasi I KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA (KLHK) dan Pemohon Kasasi II juga TermohonKasasi PT PALMINA UTAMA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ; KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor: B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklaniutisurat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwaKementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasidimaksud;3.

Tangga Kepresidenan, Sekretariat WakilPresiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;Bahwa pelaksanaan tugas masingmasing satuan organisasi/unit kerjaberdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negaradan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agendasurat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidakpernah menerima

hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugasmemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasiltersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005

Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan PeraturanHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), yangberkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta,maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatifmaupun absolut berwenang

/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI selaku PemohonKeberatan /dahulu Termohon Informasi ?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia), tanggal 4 Oktober 1980;Dengan demikian sebenarnya Judex Facti telah yakin dengan faktabahwa:1) Tergugat menjual sebagian objek sengketa seluas 12.640 m?kepada Tergugat II pada tahun 1973;2) Atas objek sengketa seluas 12.640 m? tersebut, Tergugat Ilmembuat Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 1980;c.

Bahwa berdasar faktafakta dan ketentuanketentuan tersebut seandainyabenar (quod non) Sertifikat Hak Pakai Nomor 146 Tahun 1998 tanggal 7 Mei1998 atas nama Kementerian Keuangan in casu Pemohon Peninjau Kembalimerupakan bagian dari objek perkara a quo, maka sangat tidak beralasanhukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Termohon Peninjauan Kembali;e.

Novum Pertama:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.4.AH.10.0153, tanggal 21 April2014 Perihal Permohonan Informasi Status Kewarganegaraan Tan LiangHin (Bukti PKI);a. Surat ini ditemukan pada tanggal tanggal 25 April 2014, oleh karenanyamasih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuaiketentuan undangundang;b.

, yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual Belitahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan Nomor 177 yangdikeluarkan dari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan IV, dengan batasbatas secara global yang sudah di pagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il;Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Timur Tanah Masyarakat;Hal. 67 dari 83 hal.

yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual BeliTahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan 177 yang dikeluarkandari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasai Tergugat danTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas secara global yang sudah dipagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il; Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.; Timur Tanah Masyarakat;b.

KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

PUTUSANNomor 327 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini member!

., dan kawankawan, Para Pegawai pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH;2. PRIAJI RAMADHANI NASUTION;3.

Kuto Nasution tapihingga sekarang kewajiban itu tidak dilaksanakan;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danputusan Judex Facti yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian karenadidukung dengan buktibukti cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN tersebutharus ditolak;Halaman 5

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemball KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGANtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

KEMENTERIAN KEUANGAN;

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pembanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Pembanding/Tergugat II : Kantor Regional VII BKN Palembang Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : SITI ZUBAIDAH

HALIM, DKKTergugat:1.Kementerian Kehutanan RI2.Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan3.Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu

KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot SubrotoSenayan, Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama KRISNA RYA, SH.,MH., SUPARDI, SH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum., YUDIARTYANTO, SH., MT., RASYID JOHN UNO, SH., M.H., DEWI UNTARI, S.Hut.,M.Hum., ABIMANYU PRAMUDYA, SH., EDUARD ELUAMA, SH., M.ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dan:Ir. MUNIFUL HAMID, AMRI, SH., M.Hum., JIMMY FONDA, SH., dan MARISFERIYADI, SH., M.Hum.. =nKesemuanya adalah Pegawai pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatanyang beralamat di Jl. Ir. H.

Raden Gunawan No. 41 Rajabasa, BandarLampung berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor KS.541/BBTNBBS.2/2014 tanggal 2 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Liwa tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 20/SK/HK/2014/PN.LW;DIRJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA Cq.

ZAENURI, SH., HERDIANTO, SH., MH., WIJAYADI BAGUSMARGONO, SH., KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum., FRANCISCABUDYANTI, SH., MH., JOVAN JULIAWAN, SH., SADIKIN EKA SATRIAKABAN, SH., dan RADITYO PRIMA YUDHANTO, SH.Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RI yang beralamat di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,Ir.

Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia...Gugatan demikian adalah cacat formal karena dalam hukum acara perdata,gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannyabukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv(Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103).

KEMENTERIANATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPNKANWIL JAWA TENGAH c.q. KEPALA KANTOR ATR/BPNKABUPATEN SRAGEN, DKK

Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT G4S Security Services

KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No

Tahun 2021;

Penggugat:
PT G4S Security Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN

Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE

.;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.;

., Staf pada Bagian Hukumdan Kerjasama Teknik, Sekretariat DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan,; Semuanya pegawai pada Kementerian Kehutanan RI,beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok Him. 2 dari 15 him. Put. No. 23/B/2015/PT. TUN.

Berkas perkara Nomor 144/G/2014/PTUNJKT dan suratsurat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini ; DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUNJKT tanggal 18 November 2014dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Direktur Jenderal BinaUsaha Kehutanan Kementerian

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan(SPPIIUPH) Nomor : S.285 / VILBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014; 4.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, 2. PT KIKI WIJAYA PLASTIK (Direksi: Hendro Tingkir) tersebut;

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, DK VS HINDARTO,

PUTUSANNomor 525 K/Pdt.SusHKI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, yang diwakilioleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. FreddyHarris, S.H., LL.M., A.C.C.S., berkedudukan di GedungEx. Setra Mulia, Lantai 18, Jalan Hr.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, 2. PT KIKI WIJAYAPLASTIK (Direksi: Hendro Tingkir) tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 4/Pdt.SusHKl/Merek/2019/PN Niaga.Sby,tanggal 27 Agustus 2019;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Badan, Kapus, Pokja dan Irjen Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan;Bahwa, Penggugat terhadap Permintaan Berhenti sebagai PegawaiNegeri Sipil dan Pengunduran diri sebagai Kabid PDTLP dan PPK Illtelah menerima beberapa surat antara lain:6.1.6.2.Surat Nomor: S.175/SET/KHOTL/PEG.2/RHS/11/2020 tanggal 6November 2020 dari Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangandan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPada pokoknya tentang :3) ....Permohonan saudara akan diproses sesuai denganketentuan

Badan StandarisasiInstrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan semula Badan Penelitian,Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;Pada pokoknya tentang :2) ....yang bersangkutan masih kami tugaskan mengawal danmelakukan pendampingan proses pembangunan LaboraturiumSutera Alam Indonesia sampai selesai sesuai denganperencanaan awal yang sudah ditetapbkan dengan Bappenas danDJPPR Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan;2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan;3.

Badan Penelitian, Pengembangandan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;4.

Kepala Badan Litbang danInovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2.Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, 3. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan danInovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :28/PLFSom/VI/21, tanggal 29 Juni 2021, Perihal : Somasi I.(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaHero Subandi, S.H., M.H.