CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., Jabatan Staf pada Bagian Hukum danKerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok ILantai 5 dan 6, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/VISET/2014, tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesteceesteeeenaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

Untuk itu mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objeksengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.285/VIBIKPHH/2014, Tanggal 09Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketa tersebut.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian KehutananPasal 7 yaitu : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai~ berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;17.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanDirektur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printahbayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : 8.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JendralBina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayar iuran izinusaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPITUPH ) Nomor : 8.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ; 4.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 2. DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA VS INDAR ATMANTO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs MIEN MINTARSIH, dkk

KEMENTERIAN PERTANIAN RIcq. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERTANIAN cq. BALAI BESAR PENELITIAN DANPENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DANSUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN, berkedudukandi Jalan Tentara Pelajar Nomor 3A, Bogor, Jawa Barat,diwakili oleh Dr. Ir. Karden Mulya selaku Kepala BalaiBesar Penelitian dan Pengambangan Bioteknologi danSumberdaya Genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.

putusanNomor 26/Pdt.G/2006/PN.Dpk juncto Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG junctoNomor 282 K/Pdt/2008 juncto Nomor 773 PK/Pdt/2009 yang menyatakanbahwa objek tersebut adalah tanah warisan Para Terlawan dari orang tuanyayaitu almarhum Minata Aliredja dan bukan tanah milik negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

ARDI HARJANTOM E L A W A N KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, dkk.

Nomor 545 K/Pdt/2019 Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 16 Eks/2011/PN Mks juncto Nomor207/Pdt.G/2006/PN Mks tanggal 5 Mei 2016 dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Makassar berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA REPUBLIK

Penggugat:PT Golbe Julisindo Raya;Tergugat:Direktur Jenderal Mineral dan batubara, Kementerian ESDM;

., MT;Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan R.I

Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada PelabuhanPerikanan Nusantara KejawananCirebon, Kementerian Kelautan danPerikanan R.I. Tempat Tinggal : KP.

RINALDUS ANDRY SUSENO ; DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. ZAIN BUSTAMAN, SH.MM., Jabatan Kepala Biro Kepegawaian danHukum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;2. Drs. SUTRISNO, MM., Jabatan Kepala Biro Umum KementerianKebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 17, Jakarta;Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201210.11.12.Drs.

., Jabatan Sekretaris BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;TETI BUDI RACHMIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;BUDI SUDRADJAT, SH.MM., Jabatan Kepala bagian Perencanaandan Pengembangan Pegawai Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;BURHANUDDIN, S.Sos., Jabatan Kepala

Bagian PerlengkapanKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;SRI SUSIATI, SH., Jabatan Kepala Bagian Kepegawaian BadanPengembangan Sumber Daya Budpar Kementerian Kebudayaan danPariwisata, alamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta;Dr.

MH., Jabatan Direktur AkademiPariwisata Makassar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,alamat di Jalan Gunung Rinjani Kota Mandiri, Tanjung BungaMakassar;WWNONARKO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan HukumKementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat di Jalan MedanMerdeka Barat No. 17, Jakarta;HARMANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Inventarisasi danPenghapusan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, alamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;Drs.

Putusan Nomor 467 K/TUN/2012dirugikan oleh Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan DanPariwisata, yakni pada tanggal 27 Juni 2011 Penggugat mengajukanGugatan kepada Tergugat VKepala Kantor Pertanahan Kota Makassardan Tergugat Il Intervensi/Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata,terhitung masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yangdiisyaratkan dalam Pasal 55 UndangUndang 1986.

.; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

,Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantordi Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruangan Suite 717, Jalan GatotSubroto Kav.7475, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING; =~MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2n one aan nnn neeHal 1 dari hal 10 PUT.

Direktur Penerimaan danPeraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktora Brandan Bantuan Hukum, pada Direktorat Petieliaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, eee aca Beadan Cukai mmm CR nePangihutan Siagian, S.H., Ke /Bagian Bantuan HukumIl Biro Bantuan Hukum,Ker enterian Keuangan RepublikIndonesia;

Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia;Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIBBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RepublikINdoneSiaj= 2 2= one non one nen nnn ren nnn con nme oneDwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHal 2 dari hal 10 PUT.

NO. 274/B/2016/PT.TUNJKTw.10.11.12.13.14.Hukum IliIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikICL IGS ej enKingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia; 220 n02n2Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;z 6Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Peitehisa padaKantor Pelayanan Utama Bea Cukai oe Tanjung Priok,Direktorat Jenderal Bea dan

Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan RepublikIndonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganHal 4 dari hal 10 PUT.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Melawan Mien Mintarsih, Dkk

KARTIKA CEMERLANGTergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
Sani Saragih

PENETAPANNomor 21/Pdt.PKons/2021/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada tingkat pertama yang diajukan oleh :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN' RAKYAT,berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan LangsatNo.17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 20633, Telp.(0621) 2611245, Email: ptjtmkttkualatanjung

Termohon menyatakanmenolak penawaran pembayaran Uang Ganti Kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untukmenitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan.Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.PKons/2021/PNKisMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat berupa:1.Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat dari Kantor Wilayah Kementerian

Kualanamu Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi KualaTanjung, yang diberi tanda P1;Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberimaterai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020, Tanggal 30 Maret 2020,Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu AtasanLangsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah Il di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,Kementerian

G4S Security Services
Tergugat:
Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Penggugat:
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)

CITRA BARU MEGAH ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Asisten Advokad pada Taslim & Associates (Law@Mediation Office), yang berkantor di Graha Mustika Ratu Lt.7,Ruangan Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav.7475, Jakarta12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2016,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun,Jakarta Timur13230

Direktur Penerimaan dan PeraturanKepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum IIIBiro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia

Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;10.11.12.13.14.15.Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Riswandono, S.H.,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019266, tanggal 11April 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kementerian Keuangan R.I. (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP329/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP425/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015.

(Fotokopi darifotokopi);Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Keuangan Republik Indonesia NomorKEP43/BC/2010, tanggal 18 Juni 2010, Tentang PelimpahanWewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit,Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.45. Bukti T18a:46. Bukti T18b:47. Bukti T18c :48.

Penggugat:
Muhammad Saleh Gasin
Tergugat:
Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021)

., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat JalanMohamad Van Gobel No. 58, Desa lloheluma, KecamatanTilongkabula, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,Pekerjaan Pengacara, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI (SELAKU KETUA TIMPENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021) yangberkedudukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan

Berkas perkara yang bersangkutan dan datadata awal dari Penggugat;DUDUKNYA SENGKETABahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batalatau tidak sah: Penetapan/Pengumuman Nomor 92313/A.A3/KP.01.00/2021tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021tertanggal 25 Desember 2021 yang dikeluarkan atau dilakukan olehSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua

Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) khusus pada lampiranjabatan Asisten Ahli Dosen pada lokasi formasi Universitas Negeri GorontaloFakultas Hukum dengan jenis formasi umum dan pada kualifikasi pendidikanyang dipersyaratkan S2 Hukum Acara atas nama Muhammad Saleh Gasin(Penggugat) dan Julisa Aprilia Kaluku sebagaimana tercantum dalamLampiran 1 dan Lampiran Il dalam Pengumuman Nomor92313/A.A3/KP.01.00/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CalonPegawai

Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi Tahun 2021;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2022/PTUNJKT telan menerima secara resmi surat permohonanpencabutan gugatan dari Penggugat yang diajukan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Bahwa alasan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugatadalah:1.

Bahwa walaupun Penggugat merasa tidak pelu lagi mengajukan UpayaBanding Administratif, akan tetapi Penggugat tetap berinisiatifmengajukan surat Banding Administratif yang ditujukan kepada MenteriPendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Judul SuratUpaya Keberatan atas Jawaban Sanggah/Jawaban Keberatan dariSekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021) sebagai

PENGGUGAT I- I WAYAN NGICENPENGGUGAT II- I WAYAN JAYATERGUGAT IKEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING- TERGUGAT IIKEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA-TERGUGAT IIIKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-TURUT TERGUGAT IGUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT IIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR

KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAalamat Jalan Vetran Nomor 1618 Jakarta Pusat yangSelanjutnya disebut pihak TERGUGAT. Il3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cg. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, alamat Gedung Syafrudin Prawiranegara lamtai 10 utara jalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat yangSelanjutnya disebut pihak TERGUGAT. Ill4.

Bahwa dliikutsertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia gq DirekturJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesiasebagai Tergugat Ill karena selaku lembaga Pemerintah yang berwenang danyang bertanggungjawab atas semua asetaset Negara Republik Indonesiatermasuk Aset Negara di Istana Presiden Tampaksiring yang dipergunakanoleh Tergugat dan Tergugat Il , terhadap penggunaan Tanah Sengketa atautanah milik Para Penggugat dan tanah milik Para Penggugat Il sampaisekarang Tergugat

Selain itu juga sesuaidengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri SekretarisNegara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (selanjutnya disebutPermensekneg No 2 Tahun 2011), sehingga penguasaanTergugat adalah berdasar atas hukum;2) Bahwa Istana Kepresidenan Tampaksiring berdiri diatas tanah yangsudah menjadi aset negara dengan hak pakai berdasarkan SertifikatHak Pakai No. 2 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor AgrariaKabupaten

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil yang disampaikan olehPara Penggugat dan Para Penggugat Il sudah seharusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalil Para Penggugat dan Para Penggugat Il pada angka 6(enam) berkaitan dengan ikut digugatnya Menteri Keuangan RepublikIndonesia qq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian KeuanganRepublik Indonesia sebagai Tergugat Ill dan Gubernur Bali selaku TurutTergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar selakuTurut Tergugat Il, untuk

Tanah sengketa merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara yangmerupakan Barang Milik Negara. Menurut Pasal 50 UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerakdan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.2.

KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,

NANI SULIANTINI,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasatertanggal 5 Juli 2010 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, beralamat di J!.