Ditemukan 604881 data
165 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
TARMAT IBRAHIM, S.Pt vs BUPATI LUWU UTARA;
PUTUSANNomor 609 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:TARMAT IBRAHIM, S.Pt, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perumahan Griya Cendana Permai Blok HNomor 1, Kelurahan/Desa Bone Tua, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahLuwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumYusuf Rukka, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Makassar,domisili elektronik : YusufRukkaadvokat67@qmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpurusiang Nomor 1 Kantor Bupati Luwu Utara, KelurahanMasamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,Provinsi Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh.
73 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Bakka 1, RT/RW 001/001, Kelurahan/DesaBakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor di Kantor Hukum Yusuf Mapparukka, S.H.
&Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpuru Siang, Nomor 1, Kelurahan Masamba, KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi SulawesiSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rusdi., S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Muh.
Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/11/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Usman Umar,SE. Nip19720421200701 1 033 tertanggal 29 April 2019:3.
73 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
PAULUS NOYA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Wosia, RT 13 RW 004, Kecamatan TobeloTengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi MalukuUtara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Noija Fileo Pistos, S.H.M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum NoijaFileo Pistos, S.H., M.H., beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/VIII/2019,tanggal 22 Agustus 2019;Pemohon Kasasi
;LawanBUPATI HALMAHERA UTARA, tempat kedudukan di JalanKawasan Pemerintahan Nomor 1.A, Tobelo, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Silvanus Bunga, S.H., M.H.
Paulus Noya, NIP 196112091995031004;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor 860/09/HU/2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, tanggal 17 Desember 2018, atas namaIr.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor 860/09/HU/2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan PengadilanHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2021yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya duengan Jabatan, tanggal 17 Desember 2018, atas namaIr. Paulus Noya;4.
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padalingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;5.
88 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
118 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAUFIK, SE VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
145 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHRIUN RAMBE vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, Dkk
GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan:ll.
135 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
APRIL VS BUPATI LABUHAN BATU UTARA;
94 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
PUTUSANNomor 106 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro No. 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin BerupaPembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : KepalaSekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu,yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahProvinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP. :19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan :Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;4.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidakberwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasianggaran, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (7)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa in casu Mahkamah Agung melakukan koreksi yuridisterhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan seharusnyaTergugat cukup memperbaiki Keputusan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
143 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
136 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI NIAS UTARA vs YASE HASRAT GEA;;
118 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
55 — 9
M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;- L a w a n -GUBERNUR SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Bahwa pada saat itu juga Gubernur Sumatera Utara beserta Sekda ProvinsiSumatera Utara datang, melihat ke lokasi kebakaran tersebut dan pada saat ituPenggugat memohon supaya rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat tersebutdirenovasi segera agar Penggugat dapat menempatinya ketnbali, namun ketika ituGubernur Sumatera Utara dan Sekda Provinsi Sumatera Utara rnenyatakan tidakada anggaran untuk merenovasinya, oleh karena itu Penggugat merenovasinyadengan biaya sendiri dengan mengeluarkan anggaran sebesar
Maret 2012 yang isinya meminta Penggugat untukmengosongkan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yangdihuni Penggugat terietak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, KecamatanMedan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal dengan JalanGajahmada No. 32 (selanjutnya disebut "rumah negara), sebab Penggugatmengaku mendapat fasilitas untuk menempati rumah negara tersebut adalahberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman ProvinsiSumatera Utara Nomor : 012/
Aset Tetap ( AsetBarang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak ) Milik Pemerintah ProvinsiSumatera Utara Tahun 2012 ( diberi tanda T8 ) ;Fotocopy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.
ia tidak lagi sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan tugas untukNegara, atau dipensiunkan atau diberhentikan, diwajibkan untuk mengosongkanRumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tersebut selambatlambatnya dalamjangka waktu ( satu ) tahun setelah meletakkan jabatannya ;e Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/merobah bangunan rumahPemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan sifat bagaimanapun juga, dengantidak seizin Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sumatera Utara ;e Penghuni bertanggungjawab
dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seizin Kepala BiroPerlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
514 — 230
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
FONAHA ZEGA, M.A.P VS BUPATI NIAS UTARA;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Hilisaloo, Kecamatan Sitolu Ori,Kabupaten Nias Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Onan Purba, S.H., C.N.
., beralamat di Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI NIAS UTARA, tempat kedudukan di Desa Fulolo,Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Itamari Lase, S.H., M.H.
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeFaumbu & partners, beralamat di Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembaliPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannyasebagai Asisten Setda Kabupaten Nias Utara Pangkat/GolonganRuang Pembina Tk. (IV/b);5.
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
Kes, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kenangan 3 Nomor 128,RT/RW 003/002, Kelurahan Dulalowo Timur, KecamatanKota Tengah, Kota Gorontalo pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi, Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Kes., NIP 196009071989101002:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiGorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/01/V/ 2019, tanggal 31 Mei 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/2020Jabatan atas Nama dr. Zainuddin Berahim, M. Kes., NIP19600907 1989101002;4.
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sempurna Ujung KomplekGriya Sempurna, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Rivileno, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum BRB dan Rekan, beralamat di Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHBRB/K/II/2020, tanggal19 Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan
Putusan Nomor 286 K/TUN/20201.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatanyang diajukan Penggugat ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 8:00/681/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama dr Haposan Siahaan,M.Kes, NIP 19650512 199703 1 001, sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;B.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 800/681/2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Jabatan tanggal 12 Februari 2019 atas nama dr Haposan Siahaan, M.Kes,NIP 19650512 199703 1 001;4.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untukmerehabilitasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
Berdasarkan putusan pidana tersebutPenggugat diberhentikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara,Nomor 800/681/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 286 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019.
1229 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H VS BUPATI GORONTALO UTARA;;
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAMEL PANJAITAN, MM VS BUPATI TAPANULI UTARA;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan SM Simanjuntak,Kelurahan Simamora, Kecamatan Tarutung, KabupatenTapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaanPelaksana Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tapanuli Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurmahadi Darmawan,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorHukum Nurmahadi Darmawan, S.H. & Rekan beralamat diMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12September 2019Pemohon Kasasi:LawanBUPATI TAPANULI UTARA, tempat
Suprapto Nomor 1 Tarutung, Kabupaten TapanuliUtara, Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alboin, S.H., M.Hum.,jabatan Kepala Bagian Hukum dan PerundangundanganSetdakab Tapanuli Utara, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 395/07.3.2/IX/2019 tanggal 16September 2019:Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
Jamel Panjaitan,M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 yangditerbitkan oleh Tergugat:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JamelPanjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September2018;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/20204.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiTapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. JamelPanjaitan, M.M., NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September2018;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraa quo;Halaman 4 dari 7 halaman.