Ditemukan 159854 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Penghinaan presiden
Pengangkatan presiden
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — RISMAN TAHA VS PRESIDEN RI;
203 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
RISMAN TAHA VS PRESIDEN RI;
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1715 — 1657 — Berkekuatan Hukum Tetap
1715 — 1657 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
Ayat (4) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertaipenjelasan mengenai alasan perlunya disusun PeraturanPemerintah;7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perudangundangan;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undangundang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,Halaman 20 dari 141 halaman.
Dengan membaca dan memerhatikan Konsiderans menimbangPeraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini tampak bahwaKonsiderans ini secara substansi merupakan Konsiderans untukinsttumen hukum setingkat undangundang, sementaraKonsiderans menimbang Undangundang Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, yang beberapa ketentuan pasalnyadilaksanakan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012,tidaklah memuat Konsiderans seluas Konsiderans dalamPeraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini.3.
Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 99Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentangSyarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyarakatan tidak dapat memuattambahan Konsiderans dan tambahan persyaratantertentu. untuk pemberian remisi, asimilasi, danpembebasan bersyarat.Halaman 71 dari 141 halaman.
Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan (Pasal 5, Pasal 6,dan Pasal 7);c.
Register : 06-04-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2022 Tanggal 7 Juli 2022 — SUDARTO, DK VS PRESIDEN RI;;
171 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUDARTO, DK VS PRESIDEN RI;;
Register : 19-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2020 Tanggal 6 Agustus 2020 — KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSNAN HADI VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 36 P/HUM/2020isi dari Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru isisubstansinya sama dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun2019 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yaitu terkaitkenaikan iuran BPJS Kesehatan hal ini bisa dilinat dalam ketentuanPasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat(7), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;8.
Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai /ega/standing terhadap pengujian Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;C.
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentangPerubahan ke dua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018Halaman 21 dari 93 halaman.
Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia segera mencabutPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan ke duaatas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor130);5.
Peraturan Presiden; f. Peraturan DaerahProvinsi; dan g.
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS PRESIDEN RI;
206 — 1204 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 1204 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS PRESIDEN RI;
Putusan Nomor 42 P/HUM/201910.Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223).
dengan Keputusan Presiden;(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadipidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yangHalaman 6 dari 39 halaman.
Hal ini menegaskan Termohon Presiden harus membuataturan teknis tentang tata cara pengajuan dan pemberian remisi.Bahwa, yang awalnya perintah aturan teknis tata cara pengajuandan pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden, akhirnyamengalami perubahan dengan diatur dalam Peraturan Presiden, halini ditegaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan
Bahwa, tanpa Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999,Presiden sebenarnya sudah mempunyai kewenangan mengubahpemidanaan, yaitu melalui grasi.
Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. PeraturanDaerah Kabupaten/Kota vide Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 12Tahun 201 1;Bahwa selanjutnya Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011mengatur bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabatHalaman 31 dari 39 halaman.
Register : 07-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — RAHMAT EFFENDI VS PRESIDEN RI;
345 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
345 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAHMAT EFFENDI VS PRESIDEN RI;
Register : 21-06-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2022 Tanggal 1 September 2022 — HASANAH NURPALAH, DKK VS PRESIDEN RI;;
218 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
HASANAH NURPALAH, DKK VS PRESIDEN RI;;
Register : 24-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — INDONESIA HALAL WATCH VS PRESIDEN RI;
424 — 547 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 — 547 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA HALAL WATCH VS PRESIDEN RI;
Menghukum dan Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untukmelaksanakan putusan a quo;13.
Bahwa yang menjadi dasar hukum kelembagaan BadanPenyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat ditelusuridalam Pasal 1/7 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun2015 tentang Kementerian Agama.Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 39
Tahun 2008 tentangKementerian Negara yang berbunyi:Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama, yang berbunyi:Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara.Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangkementerian Agama,yang berbunyi
Dalam Pasal 1 angka 1Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 dinyatakan bahwaMajelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalahwadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawanmuslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupanyang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalampembangunan nasional.
Selanjutnya pembentukan BPJPH dikukuhkan melaluiPasal 45 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agamatanggal 15 Juli 2015. Dengan demikian per tanggal BPJPHdibentuk maka MUI tidak lagi berwenang menjalankan tugasnyadi bidang Sertifikasi Halal.e.
Register : 01-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 08-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2020 Tanggal 15 Desember 2020 — KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
394 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
394 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
KRAKATAU POSCO vs PRESIDEN RI;
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota5.
Dalam Pasal 1UndangUndang Nomor 7/1994 disebutkan bahwa Presiden RI denganpersetujuan DPR telah menetapkan:"Mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) besertaLampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinyadalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesiadilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undangundang ini."
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;g.
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 14-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/TUN/2022 Tanggal 8 Februari 2022 — SITTI HIKMAWATTY VS PRESIDEN RI;
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITTI HIKMAWATTY VS PRESIDEN RI;
Register : 18-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2021 Tanggal 6 Mei 2021 — ., M.H VS PRESIDEN RI;
252 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H VS PRESIDEN RI;
Register : 20-02-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2024 Tanggal 11 Juni 2024 — EKO SENTOSA VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
182 — 1031 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 1031 — Berkekuatan Hukum Tetap
EKO SENTOSA VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 01-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2019 Tanggal 20 Juni 2019 — ALEX MEWENGKANG VS PRESIDEN RI;
236 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALEX MEWENGKANG VS PRESIDEN RI;
Kami rasa tidak karena pihak yangberkompeten yang bisa mencegah kerugian negara yang besar ini(perbuatan pidana) lalu tidak nelakukan apa apa bisa dipidana.Kerugian negara ini adalah merupakan bocornya kekayaan negaraseperti yang dilansir oleh mantan calon Presiden Bapak PrabowoSubianto.12.Bahwa PP 45 ini Tidak ada pelindungan modal. Saham perseroanbisa dibeli kembali lebih 10% dari modal yang bias membahayaknmodal Perseroan..
SBY mantan Presiden RI kasus Simulator SIM Djoko Susilo.c. Machmud M D~ mantan Ketua Nahkamah Konstitusi kasusperselisihannya dengan Staf Presiden SBY Bapak Sudisilalahi. .Ketiga petinggi tersebut dalam pernyataannya tidak beranimelanggar satupun UU tetapi Direksi PT BEI berani melanggar 10pelanggaran UU.Vi. LAIN LAIN.Penerapan PP 45 ini telah dipermasalahkan oleh 3 institusi dengan suratrekomendasi sebagai berikut ;a.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 — SARJUM BIN MADRAIS, DKK VS PRESIDEN RI;
260 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARJUM BIN MADRAIS, DKK VS PRESIDEN RI;
Dalam perkara tersebut, Pemohon Il jugamendasarkan kedudukan hukumnya dalam memperjuangkanpelestarian fungsi lingkungan hidup, yang terlanggar denganditetapbkannya sebuah peraturan presiden yang memperbolehkankonstruksi usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan.Kepentingan hukum dalam perkara tersebut memiliki karakteristikHalaman 11 dari 64 halaman.
Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;b. Pasal 12:Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untukmenjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya;IV. Alasanalasan Dalam Pemohonan Keberatan:A.
PSN) dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional(PerPres Percepatan PSN):24.
Putusan Nomor 43 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.29.ditetapbkan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndangPembentukan Peraturan Perundangundangan yangmenempatkan peraturan presiden di bawah peraturanpemerintah.
Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;Halaman 49 dari 64 halaman.
Register : 14-07-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — AMELIA A YANI VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
153 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMELIA A YANI VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — UMARTA WIJAYA KUSUMA, DKK VS PRESIDEN RI;
212 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
212 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
UMARTA WIJAYA KUSUMA, DKK VS PRESIDEN RI;
Register : 15-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2020 Tanggal 22 Desember 2020 — LANCAR SAMPOERNA BESTARI VS PRESIDEN RI;
298 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANCAR SAMPOERNA BESTARI VS PRESIDEN RI;
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — PURI INDAH MANDIRILESTARI VS PRESIDEN RI;
273 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURI INDAH MANDIRILESTARI VS PRESIDEN RI;
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 P/HUM/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — TAUFIK FACHRUDDIN, MM VS PRESIDEN RI;
300 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAUFIK FACHRUDDIN, MM VS PRESIDEN RI;
Adapun Jenis dan Hierarki peraturan perundangundangan diRepublik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan, yaitu:Pasal 7 ayat (1):Undangundang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;agQ>oaos Peraturan daerah Kabupaten
Undangundang Dasar Negara Republik Indionesia Tahun 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;QgQ > o9a0 foPeraturan daerah Kabupaten/kota;Halaman 8 dari 40 halaman.
(Gubernur Sulawesi Selatan) (BuktiP17);19.Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/PTahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan 20182023 tanggal 28 Agustus2018 Bp. Prof. Dr. Ir.
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — ,MH VS PRESIDEN RI;
241 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
241 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH VS PRESIDEN RI;