TENTANG HUKUMNYA Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istriyang Ssah;9 2922229 22 20222229 222 Menimbang ,bahwa yang mendasari gugatan Penggugatadalah sering terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehinggapuncaknya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan NegeriSamarinda beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara inidan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Pebruari 2012No. 18/Pid.B/2011/PN.Smda Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari

menyakiti badan/jasmani Penggugat, sehinggaTergugat telah melanggar sighat taklik pada angka (3), dan atas perbuatan Tergugattersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan meminta cerai kepada Pengadilan AgamaDepok lalu Penggugat sanggup untuk membayar iwadl1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah);Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, makapengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatsudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari

yang di diderita oleh Penggugat.Bahwa oleh karenanya mendasarkan kepada uraian tersebut di atas,Tergugat Il memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat di terima karena posita gugatan Penggugat tidak mendukungpetitum gugatan Penggugat.Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak JelasBahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts gronad) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari

Sedangkan untuk Tergugat II sendiri, tidak ada peristiwa atauhubungan hukum yang mendasari Tergugat II telah melakukanWanprestasi sehingga tidak ada dasar hukum Penggugat dalammengajukan gugatan terhadap Tergugat Il.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukanGugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehinggaterkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asalasalan saja danHal. 19 dari 43 hal. Putusan No. 655/Pdt.G/2014/PN. Jkt.

Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas, dengan alasan:Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentumpetendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan para Penggugat kepada Tergugat Il,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;Bahwa seperti yang telah di jelaskan berulangulang diatas, yangmelakukan Wanprestasi adalah Tergugat sebagai pihak di dalam SuratPemesanan Unit No.

Sedangkan untuk Tergugat II sendiri, tidak ada peristiwa atauhubungan hukum yang mendasari Tergugat II telah melakukanWanprestasi sehingga tidak ada dasar hukum Penggugat dalammengajukan gugatan terhadap Tergugat II;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukanGugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehinggaterkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asalasalan saja danterkesan dipaksakan untuk menarik Tergugat Il, dikarenakan tidakjelasnya dasar hukum dalil

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ATAU KABUR (OBSCUURLIBEL) KARENA YANG MENDASARI GUGATAN PARA PENGGUGAT BERMULADARI PERBUATAN WANPRESTASI PENGGUGAT 3.1.Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya, TERGUGAT telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT bermula dariperbuatan wanprestasi PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannyadalam perjanjian kredit dengan TERGUGAT.3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermula mengenai suatuperjanjian yaitu perjanjian kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, danPENGGUGAT telah Wanprestasi dengan demikian gugatan PARAPENGGUGAT tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakanditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.4.

PENGGUGATII TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DALAM MENGAJUKANGUGATAN (ERROR IN PERSONA)5.1.5.2.5.3.Bahwa yang mendasari gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah Perjanjiankredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana PERJANJIAN KREDIT No.0000041/PK/02226/0900/0413 tertanggal 16 April 2013 yang TELAHDILEGALISASI oleh MAUDY LUNEL PONGTULURAN ,S.H., Notaris diKabupaten Bandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yangterkait dalam permasalahan ini adalah NANI NASRUDIN sebagai debitur dansuaminya

Oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugatyang mengkaitkan Tergugat I dalam perkara ini adalah error in persona (salahsubjek hukum dalam gugatan terhadap Tergugat III);3 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 10 dan 11, dengan ini TergugatII tanggali sebagai berikut : Bahwa terkait dalil Penggugat yang mendasari Tata tertib Pemilihan KepalaDesa (PPKD) Desa Sepahat Nomor : 02/PPKDS/2013 tentang PemilihanKepala Desa tahun 2013, yang intinya gugatan hasil pemilihan Kepala Desaserta keberatan

watu selambatlambatnya 1x24 jam setelah penetapan hasilpemilihan yang keberatan tersebut dilakukan melalui Kepala Desa.Seharusnya jalur hukum yang ditempuh oleh Penggugat seyogyanya melaluiPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena materi perkara adalahmenyangkut sengketa administrasi atas penetapan terpilihnya Penggugatmenjadi Kepala Desa Sepahat yang kemudian tidak dilakukan pelantikan ataupelantikannya ditunda oleh Bupati Landak;Dengan mendasari ketentuan hukum tersebut seyogyanya alur hukum

Oleh karenanya menurut hokum dalil Memori Banding tersebut harusditolak dan tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan di tingkat banding.Maka menurut hokum, perkara perdata dan acara persidangannya berbedaterpisah dengan proses Hukum acara pidana, yakni dalam Hukum Acara Perdata,pembuktiannya mendasari pasal 1866 KUHPerdata yang meliputi bukti tulisan,bukti dengan saksisaksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan, sumpah; dansegala sesuatunya dengan mengindahkan aturan yang ditetapkan dalam babbabyang

Sedangkan pembuktian proses perkara pidana adalah mendasari daripasal 184 Ayat (1) KUHAP, ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk, keterangan Terdakwa;Dengan demikian, maka pertimbangan judex facti dalam putusan perkara No.294 /Pid.Sus / 2014 / PN Mpw, tanggal 18 Maret 2015, dimaksud oleh Pembanding /Penggugat dalam Memori Banding yang menolak seluruh seluruh pertimbanganhukum dari halaman 78 s/d halaman 94 adalah tidak berdasarkan hokum yangbenar sehingga menurut hokum Memori Banding

bersifat subjektif, maka tidak dapat dipertimbangkan dalamMemori Banding.Bahwa dalil Memori Banding Pembanding / Penggugat yang mengklaim / menyatakanjudex facti dalam pertimbangan hukum tidak jelas apakah menerima atau menolakeksepsi Terbanding HI / Tergugat III selain dan judex facti yang sama dalam mengadiliperkara pada orang yang sama yakni Pembanding / Penggugat dalam perkara perdata danterdakwa dalam perkara pidana adalah bentuk dalil dengan alasan belaka atau alas anmengadaada karena tanpa mendasari

3) Dalam Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) menyampaikan: Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1738/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(8a) UU KUP, dan bukan merupakan keputusan; Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUU KUP yang mendasari

.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 aquo;Terkait dengan uraian di atas dengan ini disampaikan halhalsebagai berikut:" Bahwa berdasarkan surat gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat), diketahui bahwa gugatandiajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1738/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitanuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;" Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari

Bahwa pada dasarnya dalam persidangan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahmenyatakan dasar hukum yang mendasari gugatanyang diajukan adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UUKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah Pasal 23ayat (2) huruf c UU KUP tidak sesuai dengan faktapersidangan, di mana Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasarhukum pengajuan gugatan adalah

pengadaan inilah yang menjadi dasar diterbitkannya Daftar Hitam(Black List) oleh Dinas PU Klaten kepada PT Tirta Dhea Addonnics Pratamadengan demikian gugatan dahulu Penggugat sekarang Tergugat 1 No.51/PDT.G/2014/PN KIn batal demi hukum dan perbuatan melawan hukum karenaproses pidananya belum selesai.Bahwa mendasari laporan pidana dugaan pemalsuan dokumen, Penggugatmenyertakan buktibukti dugaan pemalsuan tanda tangan dan stempel perusahaan.Hal itu terjadi pada saat berlangsung Surat Perjanjian Addendum

(vide, putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No :294.K/Sip/1971, yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum).Bahwa gugatan penggugat obscuur libel, bahkan tersurat gugatan tersebut asalasalan, waton suloyo, dalil gugatan penggugat tidak jelas, penggugat dalamgugatanmnya pada posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum,peristiwa, kejadian, yang mendasari gugatan penggugat serta tidak adanya alasanhukum tentang hak penggugat yang dilanggar

Gugatan penggugat Obscuur Libel; Bahwa posita (fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum,peristiwa, kejadian yang mendasari gugatan penggugat serta tidak adanya alasanhukum tentang hak penggugat yang dilanggar sebagai dasar adanya tuntutanhukum terhadap tergugat; Bahwa objek gugatan penggugat sangat tidak jelas; Bahwa dalildalil gugatan penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, karenaposita gugatan penggugat yang

Bahwa akibat PENGGUGAT tidak dapat menyerahkan uang arisan kepadaTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, sehingga pada tanggal 23 April 2009TERGUGAT Il melaporkan PENGGUGAT dengan perkara Penggelapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana di Polres SemarangTimur, dengan mendasari pada Laporan Polisi No : 78/IV /2009 / Reskrimtertanggal 23 April 2009 ..

Bahwa dengan terjadinya Pelaporan Pidana Penggelapan di PolresSemarang Timur dengan mendasari Laporan Polisi No78/IV/2009/Reskrim, tertanggal 23 April 2009.

PERADILAN UMUM C.Q PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAKBERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI.Bahwa Penggugat mendasari gugatan tentang peralihan hak miliksebagaimana SHM No. 340/Karangayu yang terletak di KelurahanKarang Ayu Semarang Barat yang sekarang disebut beralamat di JalanAnjasmoro No. 16 Semarang dari atas nama Penggugat beralih kepadaTergugat berdasarkan Akita Jual Beli No. 6a tertanggal 08 Mei 2009untuk dinyatakan cacat atau batal demi hukum serta meminta TurutTergugat selaku Badan Pertanahan

Kembali (Semula Tergugat), namun disisilain menyatakan bahwa atas Pokok Pajak yang terutang, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan tidak mengajukankeberatan dan bahkan telah melunasi Pokok Pajak PPN yang terutang.Bahwa fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)telah setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dan telah melakukan pembayaran atas pokok pajak yangterutang, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat sengketa berkaitanmateri koreksi yang mendasari

penerbitan SKPKBT.Bahwa berkaitan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) butir 7 huruf d, yang menyatakan bahwa terdapat kekhilafanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena tidakmenyimpan data, bukubuku, dokumen yang mendasari laporankeuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), hal inirelevan dengan pengaturan Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP yangmenyatakan bahwa : Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan ataumenghapuskan sanksi administrasi berupa bunga

penghapusan sanksi administrasi dalam KEP462/WPJ.12/2011 adalahkarena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidakterdapat unsur kekhilafan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat), sehingga sanksi administrasi Pasal 15 ayat (2) UU KUPtetap dipertahankan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa yang menjadi sengketagugatan adalah perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya unsurkekhilafan Wajid Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) berkaitan dengan koreksi yang mendasari

Bahwa dengan tidak terdapat pada Petitumperincian permintaan kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara aquo akan kerugian materiil dan immaterill dariPenggugat, sehingga mengisyaratkan adanyaketidaksesuaian yang mendasari Gugatan Penggugat(Fundamentum Petendi/Posita), sehingga GugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas;2.1.4.

Bahwa dengan tidak terdapat pada Petitum perincianpermintaan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaraaquo akan kerugian materiil dan immaterill dariPenggugat, sehingga mengisyaratkan adanyaketidaksesuaian yang mendasari Gugatan Penggugat(Fundamentum Petendi/Posita), sehingga GugatanPenggugat menjadi kabur atau tidak jelas;2.1.4.

diajukandi persidangan.Menimbang, bahwa mengacu' kepada putusanMahkamah Agung RI No.81/KIP/SIP/1971, menegaskanbahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat atas tanah(objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yangdiuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan.Maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut majelishakim berpendapat terhadap eksepsi point ini patutlahuntuk dikabulkan.Tentang Gugatan penggugat Nebis In Idem.Menimbang, bahwa tergugat mendasari

tidak ada hubungan hukum dengan perkarayang sedang diperiksa ini;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat dalam perkara a quo, maka gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Exceptio Obscuur libelBahwa terhadap apaapa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan baikmengenai Formulasi Gugatan dan Posita Gugatan (fundamentum petendi)tidak menjelaskan dasar hukumnya (rechts ground) dan tidak menjelaskandasar fakta peristiwa yang mendasari

Karena Penggugat tidak bisasecara jelas atau tegas (duideliik) menjelaskan dasar fakta peristiwa yang mendasari gugatan (feteliike grond) in casu objek sengketa/tanah debeli dari siaopa? Kapan waktuterjadi perikatan pelepasah hak atas tanah (jual belli)tersebut? serta sebab alasan apa Terqugat menempati objek sengketa aquo?

Dan karena apa Tergugat II juga ikut digugat dalamperkara ini, apa hubungannya Tergugat Il dengan objek sengketa tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat kabur karena apaapa yang didalilkanPenggugat baik mengenai formulasi gugatan dan posita gugatan tidakhalaman 17 dari 30 putusan No. 48/Pdt.G/2014/PN.Sitmenjelaskan dasar hukumnya dan tidak menjelaskan dasar faktaperistiwanya yang mendasari gugatan;e Eksepsi soal kelengkapan pihak (subyek) : bahwa gugatan Penggugatkurang lengkap subyek hukumnya (kekurangan

.= Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anak anaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor..

Oleh karenanya Penasihat Hukum mendasari uraian danfakta hukum tersebut diatas, justru semakin bertambah yakinbahwa Terdakwa tidak seharusnya dihukum dan ataudihadapkan dalam persidangan, hal ini sejalan dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 No.42.K/K1/1965memuathal: Suatu tindakan padaumunnya dapathilang sifatnya sebagaimelawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalamperundangundangan, melainkan jugaberdasarkan asasasas keadilan /asas hukumyang tidak tertulisdan

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memben ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan Terdakwa beritikatuntuk

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi atau28menjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa

Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya pada oposita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar gugatan hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanPenggugat, hal ini dapat dilinat di dalam gugatan Penggugat hanyamenyalin Aktaakta dan Sertifikat yang ada tanpa menjelaskan ataumenjabarkan peristiwa hukum yang mendasari gugatannya Penggugattersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil untuk itu mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim menyatakan

Bahwa, sebelum dibuatnya:Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 498/PDT/2017/PT.BDG1) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 1064, tanggal 18 April 2016 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris Siti Bondan Hayatunufus MalihhatulMuniroh, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung;2) Akta Surat Kuasa Menjual Nomor : 1065, tanggal 18 April 2016 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris Siti Bondan Hayatunufus MalihhatulMuniroh, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bandung;Ada peristiwa hukum yang mendasari atau melatarbelakangi dibuatnyakedua

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan ParaPemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari

tinggal/berdomisili di wilayahhukum Madiun, namun Penggugat telah memilih mengajukan gugatannyadi wilayah hukum Kota Seurabaya, maka menurut pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan diPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat sertadikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harusdinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa yang mendasari

Tbn.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohonmengajukan permohonan perubahan biodata para Pemohon tersebut adalahbahwa Pemohon pada tanggal 30 Juli 2004 telah melangsungkanperkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama XX dan telahmendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 418/48/V1V2004, tanggal 30 Juli 2004 (bukti P.1), dan ternyatadalam Kutipan Akta Nikah tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon

/2017tanggal 25 September 2017,dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita AcaraSumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa HukumPenggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingiPenggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehinggapuncaknya