Ditemukan 374595 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemberhentian taruna kepolisian
Kepala kepolisian daerah lampung;
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Tata kerja kepolisian
Class action
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Yudiandar ariga vs kepala kepolisian daerah aceh;
Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Dasni vs kepala kepolisian resor kota padang;;
Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — RIZKY TRISMA WAHYU VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZKY TRISMA WAHYU VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
80 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
Register : 25-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021 — JERRY RUDOLF WOWILING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
JERRY RUDOLF WOWILING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ KonsultanHukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan HukumGorontalo, beralamat di Kota Gorontalo berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Achmad A. Wahab Nomor. 17, DesaPantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rony Yulianto, S.H., S.I.K.
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum pada kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, beralamatdi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor02/SK.KHS/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahGorontalo Nomor Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal 22Agustus 2019, Atas Nama Jerry Rudolf Wowiling;3.
Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Gorontalo Nomor Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal22 Agustus 2019, Atas Nama Jerry Rudolf Wowiling;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalamharkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.
Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantumdalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019.
Register : 15-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2024 Tanggal 13 Maret 2024 — BRLI ANDESTA PUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU;;
107 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRLI ANDESTA PUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU;;
Register : 25-05-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 — TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
84 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEJA APRIAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — HARI CANDRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
137 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARI CANDRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 08-05-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2023 Tanggal 10 Agustus 2023 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
387 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
387 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2020 Tanggal 24 Februari 2020 — ., DKK VS KEPALA KEPOLISIAN RI;
319 — 1082 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 1082 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS KEPALA KEPOLISIAN RI;
terhadap lembagapenegak hukum dalam hal Hak Asasi Manusia dalam kaitannyaperan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan untukmemperjuangkan penegakan hukum demi kepentingan umum.
Putusan Nomor 1 P/HUM/2020 A.2.PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKAUMUM Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara PenyelenggaraanPelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara PenyampaianPendapat Dimuka Umum, Pada Pasal 7 AYAT (1) menyatakan:(1) penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, padatempat dan waktu
KETERANGAN POLRI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKANUNTUK DIUJIA.Keterangan Polri berkenaan dengan keterangan Para Pemohonberkenaan dengan pembatasan waktu dalam Pasal 7 ayat (1)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2012, dengan filosofi/pertimbangan:1.
Dengan demikian,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 diterbitkan dengan tujuan bahwaPPDU harus memang benarbenar bermanfaat, dan dalampelaksanaannya harus menghindari timbulnya kerugianHalaman 25 dari 42 halaman.
Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UU Nomor 15Tahun 2019, dengan pertimbangan:1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun2019, Polri sebagai badan/lIembaga dapat mengeluarkanperaturan kepolisian yang diakui keberadaannya danmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebihtinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan,;2) Bahwa Polri mempunyai kewenangan dalam memeliharakeamanan
Register : 04-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS FAISAL AGITA FIRMANSYAH;
287 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS FAISAL AGITA FIRMANSYAH;
PUTUSANNomor 93 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung 131,Candi Baru Semarang 50232;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Eddy Purwatmo,M.H.
Menyatakan Batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN GUBERNURAKADEMI KEPOLISIAN, Nomor: Kep/114/V/2018 tentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMIKEPOLISIAN TK.ILANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGAA.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141,tertanggal 26 Mei 2018:3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat KEPUTUSANGUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN, Nomor : Kep/114/V/2018 tentangPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMIKEPOLISIAN TK.II, ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGAA.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141,tertanggal 26 Mei 2018:4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat danMartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia ;5.
Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKep/114/V/2018, tanggal 26 Mei 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. Il Angkatan 51Batalyon Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Faisal Agita FirmansyahNo. Ak. 16.141 adalah Sah Menurut Hukum;3.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/TUN/2019,tanggal 24 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:Menolak gugatan Penggugat:2.
Register : 27-07-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 PK/TUN/2022 Tanggal 5 September 2022 — TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
180 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/TUN/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — FARNO RICARDO SIHOMBING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA;
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARNO RICARDO SIHOMBING VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEP. BANGKA;
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Eben Eser N & Partners Law Office,beralamat di Lumbu Barat Raya Nomor 21, Rawalumbu,Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKK.04.EEN &PLO.IV.019, tanggal 14 April 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA,berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jansen Sitohang,S.I.K., M.H., jabatan Kepala Bidang Hukum PoldaKepulauan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKep. Bangka Belitung Nomor: Kep/166/V/2018, tanggal 23 Mei 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia Dalam Lampiran Khusus Nomor: 5 atasnama: Farno R. Sihombing Pangkat: Bripda/92110217 Jabatan: BaSarpras Sat Brimob Polda Kep. Babel:3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep.
Putusan Nomor 335 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Keputusan Kepala
Kepolisian Negara RepublikIndonesia No.
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2024 Tanggal 26 Februari 2024 — I KOMANG AGUS SUGIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
124 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
I KOMANG AGUS SUGIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
Register : 20-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2020 Tanggal 16 April 2020 — YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
197 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
YUNI SAMSIYAR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kepuh Tengah, RT 02, RW 035,Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,Kabupaten Karawang, pekerjaan Polri:Pemohon Kasasi:LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT,tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta,Nomor 748, Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa KOMBES POLDr.
permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai denganketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2019 Tanggal 9 April 2019 — MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
136 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD RAMAHADI ALFITRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
Iskandar Nomor 314Lt 2 Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor43/LF.DNSKTUN.KASASI/XII/ 2018, tertanggal 12Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukandi Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke Syiah Kuala Kota BandaAceh Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Eko Subandono,S.IK.
Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.Dalam Penundaan;Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menundapelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh NomorKep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dariPendidikan Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum T.A. 2017/2018atas nama Muhammad
Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan Bintara PolriTugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018, Tanggal 2 Februari2018 tentang Pemberhentian dari Pendidikan Pembentukan BintaraPolri Tugas Umum T.A. 2017/2018 atas nama Muhammad RamahadiAlfitra;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baruyang pada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasiPenggugat sebagai Siswa SPN Kepolisian
Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menunda pelaksanaanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/23/II/2018,Tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian dari PendidikanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2019Pembentukan Bintara Polri Tugas Umum Tahun Ajaran 2017/2018 atasnama Muhammad Ramahadi Alfitra, sampai ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (/n kracht van gewijsde);A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2.
Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yangpada pokoknya mengangkat kembali dan merehabilitasi Penggugatsebagai Siswa SPN Kepolisian Daerah Aceh pada tahun ajaran yangsedang berjalan atau tahun berikutnya sesuai peraturan yang berlaku;5.
Register : 04-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2022 Tanggal 29 September 2022 — SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
198 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUNGGUH SINAGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — DESRYAN DWIRA PRATAMA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;;
204 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
DESRYAN DWIRA PRATAMA VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 31-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/TUN/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;
98 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;
Register : 22-06-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 — ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
172 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARIF RAHMAN, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — ADE ERIS MUSLIM VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;
195 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADE ERIS MUSLIM VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Trusted And Reassure Lawfirm Advocate Legal Consultant Legal Auditor, beralamat di KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANSELATAN, berkedudukan Jalan Let.Jend S. Parman Nomor16 Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kombes Pol.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa: Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/120/V/2019,tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama Ade Eris Muslim, Pangkat Brigadir, NRP.75121115;3.
Register : 24-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
113 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,berupa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;3.
Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Akademi KepolisianRepublik Indonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;4.
Memerintahkan Tergugat untuk memulinkan Harkat dan Martabat sertaKedudukan Penggugat, sebagai taruna Akademi Kepolisian RepublikIndonesia:5.
Nomor: Kep/122/VII/2017, tentang Kenaikan Tingkat dan PangkatAkademi Kepolisian TK Il Angkatan 50 Detasemen WicaksanaAdhi Manggala dari Brigadir Dua Taruna Menjadi Brigadir SatuTaruna Tahun Akademik 20162017, tanggal 27 Juli 2017,Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti Nomor Ak.14.191, dinyatakantidak naik tingkat dan pangkat: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah 2 (dua) kalitidak naik tingkat dan pangkat, sehingga dikeluarkan dari PendidikanAkademi Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (
2) PeraturanGubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian; Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa a quobaik secara prosedural dan substansi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan