Ditemukan 296248 data
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
486 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;
.:1.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan ObjekSengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.
Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni2017, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdalam perkara ini atau penetapan lain di kKemudian hari;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;Mewajibkan Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa,tertanggal 22 Juni2017;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadiliperkara a quo (kompetensi absolut
Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552K/TUN/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 Juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2018/PT.TUN.Jkttertanggal 24 Mei 2018:Halaman 3 dari 6 halaman.
136 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. MULIA RAYA PRIMA;;
66 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
39 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DHARMA ORATMANGUN, DKK VS MARULAM JUNIASI HUTAURUK, DKK;;
624 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
601 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
143 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PENGURUS YAYASAN SOSIAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT MAUMERE;;
158 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Putusan Nomor 574 K/TUN/2019dan Konsultan Hukum pada AFP Law Firm, beralamat diSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli2019;Para Termohon Kasasi;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.
, Jakarta 12940:Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN1.Mengabulkan permohonan penundaan objek gugatan dari ParaPenggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0003868.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, atas namaYayasan Masjid Jami Desa Tebuwung;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2019AHU0003868.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, atas namaYayasan Masjid Jami Desa Tebuwung.4.
Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0003868.AH.01.04Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Masjid Jami Desa Tebuwung;3.
Putusan Nomor 574 K/TUN/2019dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 13ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarserta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Yayasan serta bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik khususnya asas keterbukaan, oleh karenanya daligugatan Para Penggugat
46 — 16
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q. Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia C.Q. DirekturJendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia CQ. KepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HamProvinsi Nusa Tenggara Timur C.Q.
201 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
208 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
120 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ASIA CARTON LESTARI;;
358 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN;;
255 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. SUNDA PLAFON INDONESIA;;
166 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BUMI BORNEO INTI;;
634 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
kedudukan di Jalan HRRasuna Said Kav 67, Kuningan, Jakarta 12940:Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Paradalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia
230 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM VS YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R.
Tahun 2018,tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalamperkara ini:Dalam Pokok Sengketa:1.2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Dayah Bustanul
Ulum;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.
140 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum VS YAYASAN DWIJENDRA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
148 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. SUMBER KENCANA INDO PALMA;
Putusan Nomor 489 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:(1) Mengabulkan permohonan penangguhan~ pelaksanaan =yangdimohonkan oleh Penggugat;(2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketayaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.030054756 yang diterbitkan di Jakartatanggal 07 Juni 2016, Perihal Penerimaan
Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT Sumber Kencana Indo Palma sampai denganputusan berkekuatan tetap;DALAM POKOK PERKARA:(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;(2) Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHUAH.01.030054756 yang diterbitkan di Jakarta tanggal O7 Juni2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT Sumber Kencana Indo Palma;(3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
Obyek Sengketa berupa SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHUAH.01.030054756 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 07Juni 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT Sumber Kencana Indo Palma;(4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi;Eksepsi Tergugat; Eksepsi Kompetensi Absolut; Eksepsi Error in Objecto; Eksepsi gugatan lewat waktu