Ditemukan 51522 data
13 — 1
bukti nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ini telahsesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kompilasiHukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan yang tidakdapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukanitsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanyapermohonan tersebut dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menetapkan = sah atautidaknya suatu pernikahan perlu mempertimbangkandalil / alasan alasan yang mendasari
17 — 1
TENTANG HUKUMNYA Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi
49 — 2
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwagugatan Penggugat adalah telah memenuhi salah satu unsuralasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuanpasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, oleh sebabitu) gugatan Penggugat secara yuridis telah mempunyaialasan hukum; Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdi atas maka secara psikologis dapat disimpulkan bahwaikatan batin yang mendasari
143 — 38
., Hal 4 dari 9 Hal.terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadiliperkara a quoMenimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 26Februari 2013 Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai yang dikeluarkanoleh Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0406/AC/2013/PA.Tbn tanggal 26Februari 2013, dan ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulisSUMITO HA BIN MASIRIN umur 49 tahun, dimana menurut Pemohon adalahtidak benar,
22 — 16
Undangundang, maka Pengadilan AgamaTigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
13 — 5
Penetapan, Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karenaitu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon pada tanggal 01Juli 1996 telah melangsungkan perkawinan sah dengan SITI NURHASANAHBINT RUPNOTO~ dan telah mendapat Buku Kutipan Akta
13 — 5
dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
15 — 11
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
77 — 26
Tentang Pelimpahan Tugas penandatangananjazah Peserta Didik SMA/SMK Kabupaten Kolaka Timur TahunPelajaran 2015/2016, tertanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti T5)merugikan kepentingan para penggugat/para terbanding sehinggakarenanya para penggugat/para terbanding memiliki Legal Standinguntuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo;Bahwa dengan memperhatikan objek sengketa (objectum litis)terdapat fakta bahwa dalam konsideran memperhatikan dari objeksengketa a quo tersebut, Tergugat/Pembanding telah mendasari
35 — 40
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace tttettetetteeeteeteeeeeeeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 vicccceccscecsceeceeueeseeeeeeaeeeeues , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
63 — 14
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanLumajang Kabupaten Lumajang sesuai Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suamiistri dan belum dikaruniai anak; Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XXXX , umur 30 tahun, pendidikanterakhir SMP , agama Islam pekerjaan tidak bekerja, bertempat Krembangan XXXX Kota Surabaya;Bahwa alasan yang mendasari
9 — 0
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu6Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
68 — 23
Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonissehingga memperoleh anak, namun kemudian terjadi ketidak harmonisan disebabkan : termohon selalu mau hidup bebas seperti semasa gadisnya;4. termohon tidak terbuka kepada pemohon kalau ada masalah; termohon selalu memukul anaknya kalau lagi marah;;Bahwa ketiga hal tersebut yang mendasari sehingga rumah tangga pemohon dantermohon tidak rukun dan harmonis, padahal pemohon telah berusaha untuk rukun danharmonis dengan menasihati
57 — 21
ribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarisecara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor.4233/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017, tersebut dihubungkan dengandakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti,tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatankeberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari
8 — 3
permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
51 — 60
keberatan pertama, setelah membaca danmeneliti berkas perkara Terdakwa dan BAS No:BAS/059K/PM Il 09/AD/II11/2010,Majelis tidak menemukan adanyakeberatan keberatan Terdakwa terhadap penahananapalagi selama Terdakwa menjadi anggota JINI seringmelakukan tindak pidana.Terhadap keberatan kedua, di dalam menjalankantugasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilikikewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahanpemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karenapenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinasMiliter mendasari
Essensial dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) MKUHPM tersebutadalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuktetap berada dalam dinas kemiliteran yang dihadapkandengan perbuatan yang telah dilakukannya.Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjangmengenai penahana dan yang berkenaan denganpenjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslahdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
38 — 27
Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer O02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengkuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenisshabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Oditurdan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.
Mendasari pasal 194 ayat (1)huruf d dan e UU No.31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yangdisusun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasaltersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturanyang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankansesual dengan roh/jiwa atau lazim disebut original of content dari padapasal 127 undangundang No 35 tahun 2009 itu sendiri.
229 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertamina); Sebelah Barat Jalan Jenderal Sudirman Senopati, Terusan JenderalSudirmanSenopati: Sebelah Timur Apartemen Senopati dan Kav. 67:Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralinan hak dariTergugat atau Tergugat II yaitu untuk kaveling 67 terdiri girik C. 568 dan C.87 serta untuk kavling 68, terdiri dari girik C. 778 dan C. 530, adalah sahdan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan Nomor 215 PK/Pdt/2004, tanggal 10 Oktober 2005, Jo.Nomor 285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 Jo
No.31 PK/PDT/201510.11.Terdiri dari 2 girik, yaitu girik C Nomor 778, seluas kurang lebih 4.500 M2(empat ribu lima ratus persegi) dan Girik C.530 seluas kurang lebih 1.200M2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan batasbatas: Sebelah Selatan Tanah ex Asrama CPM (PN Pertamina); Sebelah Utara Kav. 67 dan Jalan Jenderal Sudirman; Sebelah Barat JIn Jend Sudirman Senopati, Terusan Jend Sudirman Senopati: Sebelah timur Apartemen Senopati;Menyatakan girikgirik dan aktaakta yang mendasari peralihan hak dariTergugat
9 — 0
perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
KLK TTU PUJI HANDOKO
92 — 45
.: Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakanpelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan AngkatanBersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilanHal.4 dari 26 hal.
Putusan Nomor 88K/PM.III18/AL/VII/2019Menimbangdengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastianhukum = serta =untuk menghindari agar tidakdisalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat inimasih melekat sebagai anggota TNI untuk halhal yangdapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagailangkah positif dalam percepatan penyelesaian perkaradesersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untukkepastian hukum tentang status diri Terdakwa dandengan mendasari