Ditemukan 51522 data
43 — 10
permohonannya.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yangberlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadi atas.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syaratsyarat formilsebuah permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbanganlebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
21 — 21
Demikian pula Saksi Suhari binYatni (Kakak Pemohon) membenarkan subtansi keterangan saksi pertama;Sedangkan saksi Termohon Sukamto bin Tumiran (kakak Termohon) dan EdyKusmiran bin Karni (tetangga Termohon) telah menyampaikan kesaksian yangpada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan seperti yang disampaikanoleh saksisaksi Pemohon diatas;Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras pada permohonannya untukbercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun dalam jawabannyamembantah perihal yang mendasari
18 — 5
mendapatkan bukti nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon initelah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan yangtidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapatdiajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, olehkarenanya permohonan tersebut dapat diterima untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atautidaknya suatu pernikahan perlu' mempertimbangkan dalil/ alasan alasan yang mendasari
16 — 2
tapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
141 — 59
Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat , turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 669/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 3Oktober 2018, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
7 — 4
49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama karena masih terkait dengan masalah perkawinan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dantelah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 13
TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telahdiuraikan di atas; +2 22 nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, maka perkara initermasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa sebelumnya ketua majelis telah menasehati pemohon agar maubersabar dan rukun kembali dengan termohon, tapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari
16 — 2
Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yangbernama SITI MARIYAM lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 dengan seoranglakilaki yang bernama M. RONI akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan KabuapatenPasuruan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
7 — 3
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
16 — 2
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun waliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
106 — 46
perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligusmenanggapi dan menjawab keberatankeberatan Termohon/Pembanding padamemori banding terebut;Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding' telah melengkapipermohonan bandingnya dengan menyampaikan memori banding pada tanggal21 Agustus 2019 dan menyatakan, bahwa Termohon/Pembanding sangatkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor269/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, bahwa yang mendasari
11 — 8
dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraianputusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangantersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas,;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Pemohon Il telah datang menghadap sendiri di persidangan, danmenyatakan tetap pada permohonannyaMenimbang, bahwa alasan yang mendasari
22 — 22
Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipilpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, dan dalam pasal 52 ayat (3) menerangkan bahwa berdasarkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta PencatatanMenimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari
7 — 0
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
19 — 11
dispensasi kawindari pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi,terbukti bahwa anak Pemohon Irwan bin Saala yang lahir 30 Januari 2000,yang berarti bahwa saat ini 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang mengaturHalaman 6 dari 9 putusan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Sgmusia minimal untuk melangsungkan pernikahan berlaku bagi anak Pemohonsebab anak Pemohon belum berusia 19 tahun.Menimbang, bahwa salah satu yang mendasari
21 — 11
mediatornamuntidak berhasil mendamaikan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kalipersidangan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar berdamainamun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanyaperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dansudah sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
38 — 2
Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim juga telah mengupayakanperdamaian kepada pihakpihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediatorILZAM LUTHFI, SH.. akan tetapi ternyata tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahrumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugatkadangkadanng
19 — 1
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Pemohon), terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Rembang, maka perkara ini menjadi wewenang PengadilanAgama Rembang;Menimbang, bahwa pada pokoknya dalildalil yang mendasari
29 — 22
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
61 — 23
Kolakatanggal 28 Agustus 2013 Nomor:127/Pid.B/2013/PN.Klk. yangdimohonkan banding kecuali mengenai amar putusan poin 3 (tiga)yang berbunyiMemerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rutan,tidak perlu disebutkan hal tersebut sesuai dengan putusan MahkamahAgung R.l. tanggal 27 Agustus 1975 Nomor:67.K/Kr/1975 dalamperkara Syahdan Bin Jumail bahwa perintah untuk segera memasukanterdakwa dalam tahanan, seyokyanya hanya diberikan dalam halterdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan keatas dan ada urgensiyang mendasari