Ditemukan 39574 data
42 — 14
195/Pdt.G/2014/PA.Blu
110 — 64
195/Pid.B/2014/PN.Klk
PUTUSANNOMOR : 195/Pid.
28 — 16
195/Pdt.G/2024/PA.Skg
17 — 2
195/Pdt.G/2018/PA.Spn
19 — 7
195/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2020/PA.Kab.MnFV DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:PEMOHON ASLI Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani,bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagaiPemohon ;PEMOHON ASLI II Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
MADIUNsebagai Pemohon Il;Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suamianak para Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal02 September 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganNomor 195
17 — 9
195/Pdt.P/2023/PA.TDN
26 — 0
195/Pdt.G/2024/PA.Mpw
22 — 5
195/Pdt.G/2016/MS.Lsm
PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2016/MS.LsmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadiiperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelismenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antaracence eee eee eee eens , umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaanMengurus rumah tangga, tempat tinggal KataLhokseumawe, SebagaiPenggugat:;melawansree ,umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,pekerjaanSwasta tempat tinggalKata Lhokseumawe
21 — 17
195/Pdt.G/2024/PA.Smd
74 — 23
195/Pid.B/2014/PN.Pgp
PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2014/PN.Pgp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkanputusan terhadap perkara terdakwa:Nama lengkap : NOVIE RACHMAYANTI Binti MULYADITempat lahir : BandungUmur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 November 1989Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kp.
dengan tanggal 02September 2014 ;2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan Tahanan RUTAN tanggal 29Agustus 2014, Nomor : B1441/N.9.4/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 03 September2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;3 Penuntut Umum dengan Tahanan RUTAN tanggal 02 Oktober 2014, Nomor :Print101/SPP/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal21 Oktober 2014;4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Tahanan RUTANtanggal 02 November 2014, Nomor : 195
/Pen.Pid/2014/PN.Pgp, sejak tanggal 13Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2014,nomor 195/Pen.Pid/2014/PN.Pgp, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengantanggal 10 Januari 2015 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telahmengingatkan Terdakwa tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum didepanPersidangan.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca seluruh suratsurat dalam berkas
19 — 1
195/Pdt.G/2023/PA.Nph
29 — 24
195/Pdt.G/2024/PA.Sidrap
35 — 1
195/PID.B/2011/PN.JKT.PST
PUTUSANNomor :195/PID.B/2011/PN.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidanapadaperadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Biasa telahmenjatuhkan putusan terhadap terdakwa :Nama >: ISMAILTempat lahir .................4. : JakartaUmur/ Tanggal lahir......... : 20 tahun /5 Januari 1991Jenis Kelamin...................1 LakilakiKebangsaan.....................: IndonesiaTempat tinggal ............... : Jl.Menteng
366 — 22
195/Pid.Sus/2013/PN.Ngr
PUTUSANNomor: 195 / Pid.Sus/ 2013 / PN.NgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Negara yang mengadili perkaraperkarapidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraTerdakwa : 292 22 2Nama lengkap : SUHERMAN ;Tempat LahirPulukan ;Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 31 Desember 1966 ;Jenis Kelamin Lakilaki iKebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal : Banjar Pulukan, Desa Pulukan,Kecamatan Pekutatan, KabupatenJembrana
Pengalihan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Oktober 2013,Nomor : 195/Pen.Pid/2013/PN. NGR, sejak tanggal 17 Oktober2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013 ; 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 31Oktober 2013, Nomor : 149/Pen.Pid/2013/PN.NGR dalamTahanan Kota sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 07 Januari 2014 ; Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumbernama SUPRIYONO, SH.
., Advokat berkantor di Jalan YudistiraNo. 17 Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Nopember 2013 ; Pengadilan Negeritersebut nnn nnn nnn nnn nnerTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri NegaraNomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tertanggal 10 Oktober 2013tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untukmengadili perkara ini ; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriNegara No. 195/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 10 Oktober 2013,tentang Penetapan hari sidang
48 — 0
195/Pdt.G/2024/PA.Ktg
66 — 25
195/Pdt.P/2024/PA.Amt
26 — 18
195/Pdt.G/2024/MS.Tkn
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.
Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195
/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011
PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195
92 — 10
tentang Sitaan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeritentang Sita dan Eksekusi, sedangkan subjek Pelawan adalah pihak ketiga (derdenverzet) yang memiliki hak atas objek tersita yang ditetapkan oleh putusan hakim ataupenetapan Ketua Pengadilan Negeri ;Subjek Pelawan tidak berkualitas mengajukan perlawanan :1.10Bahwa objek perlawanan Pelawan adalah mengenai hal yang bukan terhadap PenetapanKetua Pengadilan Negeri atau penetapan haki, dan juga bukan terhadap penyitaansebagaimana dimaksudkan pasal 195
ayat (6) HIR, akan tetapi adalah mengenai lelangatas objek Hak Tanggungan, maka bentuk pengajuan perlawanan Pelawan tersebut tidakmemenuhi kriteria bentuk perlawanan yang ditentukan pasal 195 ayat (6) HIR.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tersebut bahwa Lelang atas objek Haktanggungan tersebut yang dilaksanakan Terlawan dengan perantara Turut Terlawan ITIDAK dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan / bantahan (verzet) akantetapi hanya dapat dilakukan melalui proses / dalam bentuk
gugatan perdata biasa ; Oleh karena objek perlawanan tersebut bukan terhadap putusan hakim atau PenetapanKetua Pengadilan Negeri tentang Sitaan, sedangkan subjek Pelawan juga bukan pihakketiga atas sesuatu yang dijadikan objek perlawanan maka perlawanan Pelawan tersebuttidak memenuhi kriteria persyaratan perlawanan (verzet) yang dimaksud pasal dalampasal 195 HIR ayat (6) HIR tentang objek perlawanan ; Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karena ituperlawanan Pelawan
Dengan demikian berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR Pelawantidak mempunyai kualitas untuk mengajukan perlawanan / bantahan terhadap lelang atasobyek SErtifikat Hak Tanggungan No.7900/2007 dan obyek Sertifikat Hak TanggunganNo. 8832/2007 ; 222 coon nce e cece cence cence eee nnn eee nennnenens Konstruksi dan muatan dari posita dan petitum perlawanan Pelawan ternyata meliputipada tuntutan pembatalan terhadap akta, Perjanjian Kredit dan terhadap Sertifikat Hak ; Tanggungan, sedangkan perlawanan (verzet