Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 195/VI/2016, sebesar Rp.7.544.000;e. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 197/VI/2016, sebesar Rp.2.374.000;f. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice O40/VI/2016, sebesar Rp.1.796.000;g. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 189/VI/2016, sebesar Rp.100.000;h. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 224/VI/2016, sebesar Rp.3.240.000;i. Agung New Pinrang, dengan invoice 185/II/2016, sebesar Rp. 6.152.000;j.

Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 195/VI/2016, sebesarRp. 7.544.000;e. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 197/VI/2016, sebesar Rp.2.374.000;f. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 040/VI/2016, sebesar Rp.1.796.000;g. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 189/VI/2016, sebesar Rp.100.000;h. Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 224/VI/2016, sebesar Rp.3.240.000;i. Agung New Pinrang, dengan invoice 185/II/2016, sebesar Rp.6.152.000;j.

Putra Rackindo Sejahtera, dimana saat itu terdakwamelakukan pemesanan meubel untuk tokotoko sebagai berikut:a) Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 196/V1I/2016, sebesarRp. 5.103.000;b) Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 247/VI/2016, sebesarRp. 5.519.000;c) Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 231/V1I/2016, sebesarRp. 3.449.000;d) Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 195/VI/2016, sebesarRp. 7.544.000;f)g)h)j)k))Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 197/VI/2016, sebesar Rp.2.374.000;Meubel

PutraRackindo Sejahtera, dimana saat itu terdakwa melakukan pemesanan meubeluntuk tokotoko sebagai berikut:a)b)c)d)f)g)h)Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 196/VI/2016, sebesar Rp.5.103.000;Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 247/VI/2016, sebesar Rp.5.519.000;Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 231/VI/2016, sebesar Rp.3.449.000;Toko Cahaya Baru Majene, dengan Invoice 195/VI/2016, sebesar Rp.7.544.000;Meubel Umum Mamuju, dengan invoice 197/VI/2016, sebesar Rp.2.374.000;Meubel Umum Mamuju

Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/195/VII/2020/Reskrim,diberi tanda TT22;3. Fotocopy Perintah Penyidikan nomor : Sp.Lidik/195/VII/2020/Reskrim, diberitanda TT23;4. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/195.b(1)/VIII/2020/Reskrim,diberi tanda TT24;5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomorSP.Sidik/195.a/VIII/2020/Reskrim, diberi tanda TT25;Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Btm.6.

195/Pid.B/2012/PN.Cbd

PUTUSANNomor: 195/ Pid.B/ 2012 / PN.Cbd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwaNama lengkap : NANANG KLANA alias GEPENG bin USUP ; Tempat lahir : Sukabumi ;Perintah / Penetapan dari :1.wa PF WN Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 07 Juli 1981 ; Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia

/d tanggal 28 Pebruari 2012 ; Diperpanjang PU sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012 ; Penuntut Umums ejak tanggal 29 maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ; Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012 ; Diperpanjang KPN sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ; Terdakwa tidak didampingi dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April2012 Nomor : 195

/Pen.Pid.B/2012/PN.Cbd., tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12April 2012 Nomor : 195/Pen.Pid.B/2012/PN.Cbd.tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca surat pelimpahan perkara acara biasa dari Kejaksaan NegeriCibadak tanggal 09 April 2012 No. : B195/0.2.32/Epj.1/04/2012 ; Telah membaca surat dakwaan tertanggal 09 April 2012 No.Reg.Perkara :PDM156/CIBAD/03/2012, bersama dengan berkas perkara

WINDY RATNA SARI, SH.PANITERA PENGGANTI,DIAN PRIHATINIGSIHPENGADILAN NEGERI CIBADAKPUTUSANNomor : 195 / Pid. B / 2012 / PN.Cbd. Dalam Perkara Terdakwa :NANANG KLANA alias GEPENG bin USUPPasal 170 ayat (2) ke1 KUHP ;PUTUS TANGGAL : 14 MEI 2012 .SUSUNAN PERSIDANGAN :NURHADI AS, SHAMUM wien cess cenes Hakim Ketua ; ASLAN AININ,, SH sssssmassssscncs sss snaciinn Hakim Anggota ; WINDY RATNA SARI, SH. ............004. Hakim Anggota ; DIAN PRIHATININGSIH ..................

Tentang Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkanPasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa Pasal 184 HIR/195 Rbg tegas disebutkan bahwa, dalamputusan harus bersisi keterangan ringkasan yang jelas dari gugatandan jawaban, serta alasanalasan yang dimaksud dalam reglemententang aturan kehakiman ;Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor359/PDT/2010/PTMdn., tanggal 8 Februari 2011 tidak terdapatketerangan atau ringkasan dari gugatan juga Petitum gugatan, jugatidak ada jawaban para Tergugat sebagaimana

diharuskan olehketentuan Pasal 184 HIR/195 Rbg ;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974,tanggal 19 Agustus 1975 telah membatalkan putusan Pengadilanyang tidak mengikuti Susunan perumusan putusan karenabertentangan dengan Pasal 184 H/R/195 Rbg dan sejalan denganputusan Mahkamah Agung RI tersebut sangatlah beralasan MajelisHakim Agung yang mulia membatalkan putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor : 359/PDT/2010/PTMdn, tanggal 8 Februari 2011 ;5.

No 763, Persil No 195, Klas DH,seluas kurang lebih 0.969 ha (9690 M2) atas nama P. DjamoeriMoersimin, yang terletak di Desa Curah Kalong, Kec. Puger Kab. Jemberdengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah P. TipaSebelah Selatan : Tanah P. KariSebelah Timur : SungaiSebelah Barat : Jalan setapak, tanah B. SatikSelanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa III (Tiga)10. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas adalah merupakan harta asal asli11.dari almarhum P.

Tergugat I,JI,UI,VI,VU dan X telahmengajukan replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.Menimbang bahwa guna mendukung dalil dalil gugatanya penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut : 1.Buku kerawangan Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari KabupatenJembe,Persil no. 147 b d II 9.806 Ha,147a d I 2.565 Ha,Atas namaDJAMOERI MOERSIMIN luas0,391,0,095 Ha.di beri tanda P 1.Buku Karawangan Desa Curah Calong, Kecamatan Bangsal Sari, KabupatenJember persil No luas 195

Jembersehubungan dengan bukti P1 s/d P5, tercatat dalam buku Kerawangan Persil No.147b dII,C No. 763, luas tanah 0,391 Ha, Persil No. 195 dIII,C No. 763 luas tanah0,969Ha, Persil No. 141 sII,C No.763 luas tanah 0,230Ha. Atas nama P. DJAMOERIMOERSIMIN, selanjutnya dalam buku C Desa dari ketiga persil tersebut hanya persilNo.141 sII Luas tanah 0,230Ha yang tercatat dalam buku C desa curah kalong atasnama P. DJAMOERI MOERSIMIN. Dengan demikian ketiga obyek sengketatersebut benar milik P.

DJAMOERI MOERSIMIN yang dimaksudkan persil No. 195 CNo. 763 luas tanah 0,969 Ha yang telah dibagi waris oleh keempat anak alm. P. Tihaadalah anak dari Alm. P. DJAMOERI MOERSIMIN dengan istri pertama bernama B.DJAMOERI. Bahwa bukti ini telah dibenarkan oleh kedua saksi tergugatLU,T0,VI,Vilan X yang menerangkan bahwa harta peninggalan Alm.

Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan

Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya

;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.

Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat

Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

Pelawan I dan II adalah pihak dalam Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran yang dijadikan objek perlawanannya, karena ituperlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).halaman 15 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.e Bahwa perlawanan/bantahan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga(derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195

Para Pelawan adalah pihak dalam objek perlawanan atau dengankata lain bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Pelawan pihak(Pelawan party).Bahwa Perlawanan pihak atau Perlawanan tereksekusi terhadapsita eksekusi atas barang bergerak atau tidak bergerak diatur dalampasal 207 HIR dan pasal 379 Rv dan yang ditarik sebagai pihak dalamperlawanan yaitu Terlawan yang terlibat langsung dalam penetapaneksekusi yaitu pemohon eksekusi, sedangkan perlawanan pihak ketiga(denden verzet) diatur dalam pasal 195

berperkarakarena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalahsebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugatdengan Tergugat bertempat tinggal rumah Penggugat dan Tergugat diKabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugattelah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernamaNeuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Saksi adalah Teman kerja dari Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat sebagaisuami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdengan Penggugat tinggal dan membina rumah tangga di rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Tergugatdan Penggugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dansudah dikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

yangberperkara karena Saksi adalah Tetangga Tergugat danPenggugat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugatadalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 22Desember 1990;Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tanggaTergugat dengan Penggugat bertempat tinggal rumahPenggugat dan Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;Bahwa Saksi mengetahui setelan menikah Tergugat danPenggugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudahdikaruniai 2 anak bernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir17 Agustus 195

dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan HukumIslam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi Il yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di KabupatenSidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anakbernama Neuro fahma Wilmar, lakilaki, lahir 17 Agustus 195

Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yangtelah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan olehTrauma Tumpul; Bahwa GASPAR EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah SakitUmum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA danmeninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebabKEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK berdasarkan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

tandatanda kelainan;KESIMPULAN :Telah diperiksa seorang lakilaki yang menurut surat permintaan tersebutbernama : GASPAR EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik,Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur,Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telahkami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh TraumaTumpul:;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat KeteranganSebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195

MADE DONI HARTAWANselaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa; Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAR EOSADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan SebabKematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit UmumDaerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

DanSaksikorban GASPAR EO SADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan SuratKeterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah SakitUmum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr.

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, biru tanpa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.

. $3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanoa Nopol No.Rangka MH1JV121X8K453065 dan No Mesin JF12E1457566.Dikembalikan kepada terdakwa YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type Jupiter Z warna hitam,merah tanpa Nopol dengan NoRangka MH32P20016K258663 dan No Mesin 2P2257217

memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala danbahu sebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTIBin ABU SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepaladan bahu sebelah kiri, kemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABUSAMA mengambil 1 (buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKAYOGI SAPUTRA Als DIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuransedang sebanyak 2 (dua) buah sedangkan terdakwa Il YUSRIL REZAMAHENDRA Als DEMON Bin FENDI mengambil potongan kayu ukuranpanjang kurang lebih 195

kepala dan bahusebelah kiri sedangkan terdakwa GUSTI FRATAMA Als GUSTI Bin ABUHalaman 11 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl.SAMA memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan bahusebelah kiri, kKemudian anak HARUN Als ARUN Bin ABU SAMA mengambil 1(buah) batu ukuran besar sedangkan anak ANDIKA YOGI SAPUTRA AlsDIKOT Bin SUNANTO mengambil batu ukuran sedang sebanyak 2 (dua) buahsedangkan terdakwa Il YUSRIL REZA MAHENDRA Als DEMON Bin FENDImengambil potongan kayu ukuran panjang kurang lebih 195

(satu)1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan SlipknotHalaman 26 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sql.dibagian depan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. 3 (tiga) buah batu. 3 (tiga) batang patahan pohon singkong. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam, putih, birutanopa Nopol No.

(satu) helai celana pendek warna biru bermotif bulat putih;1 )1 (satu) pasang sepatu warna cokelat. 1 (satu) buah tas warna hitam. 1 (satu) buah topi warna hitam kuning merah dengan tulisan Slipknotdibagiandepan. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam abuabu merk Hankleen. $3 (tiga) buah batu. 3(tiga) batang patahan pohon singkong.Halaman 34 Putusan Nomor 548/Pid.B/2017/PN Sgl. 1(satu) batang kayu dengan ukuran 195 (seratus Sembilan puluh lima)centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,Il, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XU, XIV, XV, XVI, XVII, XVII putusan PengadilanNegeri tersebut telan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung denganPutusan Nomor 195/PDT/2019/PT BDG tanggal 24 Juni 2019;Halaman 16 dari 22 hal. Put.

XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII/ParaPembanding dan Tergugat Il, IX, XIl/Para Turut Terbanding pada tanggal 1Juli 2019, tanggal 8 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat , Ill, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII,XVIII/Para Pembanding dan Tergugat Il, IX/Para Turut Terbanding melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 195

Nomor 138 K/Pdt/2020 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/Pdt./2019/PT.Bdg tanggal 13 Juni 2019 juncto Putusan Pengadian Negeri CibinongNomor 39 /Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 3 Januari 2019;Dan selanjunya mengadili sendiri dengan amar purusan yang berbunyisebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding

Sagulung, Kota Batam Kepulauan Riau,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret2020 dengan No. 004/WNS/SK/III/2020, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam denganregister nomor 195/SK/II/2020/PA.Btm., tanggal 12Maret 2020, sebagai Penggugat;melawanIndra Iskandar Bin Purwanto, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 17 Juni 1983,umur 36 tahun, jenis kelamin Laki Laki, warganegaraIndonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kav.Sumber Sari Blok

pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untukbercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inimenunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita AcaraSidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan suratkuasa Penggugat Nomor : 195

Ahmad bin Hanbal, AtTirmidzi, dan AlHakim );Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli fikin dalam kitab Albajuri juz Il halaman 195 yang berbunyi:AG Leas ga) cogd al sige Aly Atag5 aul gd KyApabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anakdari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untukmemeliharanya;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatanPenggugat

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkit tanggal 21 September 2012yang ditandatangani oleh Dr. HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa padaRS.

Pol:SKHP/195/(X/2012/Rumkit tanggal 21 September2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang), pemeriksaan laboratoriumdan saksisaksi hal ini sudah jelas terlihat bahwaTerdakwa bukan lagi masuk dalam kategori sebagaitanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabushabu), namun sebagai menyalahgunakanNarkotika Golongan I jenis shabu bagi dirisendiri.= Bahwa unsurunsur yang ada

Pol: SKHP/195/IX/2012/Rumkittanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr.HAMBEKTANUHITA (dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara Padang).= Bahwa dalam praktik penegakan hukum narkotika,ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnyafrasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai yang seharusnya ditujukankepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu danpenyalah guna narkotika golongan I karena sebagaipenyalah guna tentu dapat terjadi setelah memiliki,menyimpan atau setidaktidaknya

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secarasah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 1997,yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama KecamatanDampit Kabupaten Malang, dengan Duplikat Buku nikah nomor : 195/09/V/1997,tanggal 01 Mei 1997.2.

Prima Bundiarta Nusa sesungguhnya tidaklah bermaksud menyakitihati pekerja, tapi benar adanya bahwa masalah mutasi sesuai kebutuhan ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di SumateraSelatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.195/139/07/VII/PHK/08/2005., tanggal 9 Agustus2005 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.