Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;Ad. 1.

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan terdakwa dan diperkuat denganadanya barang bukti, bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat warna

2015, atau setidaktidaknyadalam tahun 2015, bertempat djalan unum Dusun Krajan Desa Suco Kec.Mumbulsari Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriJember, ia terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai,menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 631/PID.B/2015/PN Jmrmenukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur barang siapa.Bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyekhukum dalam hal ini terdakwa ABDUL WASIT Alias P.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad. 3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan.Berdasarkan keterangan saksi Agus Bambang Sholehudin, saksi SumartoAlias P. ka dan saksi Ribut Santuso di depan persidangan yang padapokoknya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiriyang mengakui atas perbuatan yang dilakukannya serta adanya barangHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 631/PID.B/2015/PN Jmrbukti telah terungkap faktafakta bahwa benar pada hari : Kamis

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangHalaman 9 dari 12Putusan Nomor 406/Padt.G/2017/MSTknNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:andl

Bahwa gugatan ini diajukan karena ulah TERGUGAT yang tidak mausecara sukarela menyerahkan OBYEK SENGKETA pada PENGGUGAT,maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini;Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas,PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untukmenerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenanmenerima, memeriksa dan kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut:1.

tidaksah sepanjang seluas 94 M2 yang overlap dengan SHM No. 1363/DesaSSNAANGMULYO j nnn wenn nn nn ene monn anenenennnse Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Perobuatan MelawanHukum, namun peristiwa hukum dalam gugatannya adalah perihalkeabsahan dari SHM No. 5788/Desa Sendangmulyo yang menjadiyurisdiksi dari Peradialan Tata Usaha Negara Semarang sehingga gugatanmenjadi obscuurlibel (Putusan MA No. 879 K / Pat / 1997) ; Bahwa dengan demikian gugatan dari Penggugat adalah obscuurlibel dansudah sepatutnya

di atas mohon dianggapterbaca dan dipergunakan kembali dalam jawaban pokok perkara danmerupakan bagian yang tak terpisahkan ;Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalilGugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya olehTergugat dan Tergugat II ; nn nn nnn ne ne nnnBahwa seluruh posita gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanyakarangan Penggugat semata ; 02 ne nono 22Bahwa oleh karena positaposita gugatan dari Penggugat tidak benarselurunhnya maka sudah sepatutnya

terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan hanya berwenangmengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari padatempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itudilakukan , membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikanmengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya

Barang siapa;2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikansesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari hasil kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap danmampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika kelak terbuktibersalah;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka MajelisHakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ataumenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,Halaman9 dari 13 Putusan Nomor 1785/PID.B/2015/PN Lbpmengangkut, menyimpan, atau. menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahuinya atau sepatutnya

tidakmelanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demimempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan NegeriBanjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki diktumnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwaHalaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 209/Padt.P/2019/PN Bjbbiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam riburupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang

Penggugatberkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untukkali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secarakompetensi absolut dan relatif Mahkamah Syariyvah berwenang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

sidang tidak pernah hadirdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagaikuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebutHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/MS.Lsmdisebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugattidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikanPutusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwadengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg,gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Padang dan perkara yang diajukannya termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undangundnag Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif dan absolut Pengadilan AgamaPadang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil untuk menghadapke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Sejak kejadian tersebut sampaisekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara(pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawabanTergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidakmenyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti, Hukum Pembuktian,Jakarta: PT.

paling pokokyang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atautidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebutsudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akansulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaandengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolutMahkamah Syariyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara iniPemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya

Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPemohon adalah bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir,sedangkan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum danberalasan, serta memperhatikan ketidak hadiran Termohon, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonanPemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:aid

Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalamjawabannya menyatakan menolak untuk memberikan uang sertifikasi karenauang sertifikasi telah dibelanjakan untuk keluarga;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembandingtentang uang sertifikasi sebagai hiburan adalah analog dengan mutah, olehkarena mut'ah adalah merupakan suatu pemberian yang harus dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Terbanding yang menceraikan PenggugatRekonvesi/Pembanding dengan masa perkawinan yang sudah lebih 23 (duapuluh tiga) tahun, sepatutnya

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangpembagian gaji untuk isteri yang diceraikan, maka sudah sepatutnya TergugatRekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mutah kepada PenggugatRekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) ;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya hak masingmasing pihak danuntuk memenuhi rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapatsudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar seluruhkewajibannya tersebut diatas dengan

kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan NegeriBanjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanHalaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 258/Padt.P/2018/PN BjbPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki petitum Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan dengan memperbaiki redaksional;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang

Menetapkan hukum hak asuh/ hadhonah atas anak-anak masing-masing bernama Adelsa Okta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06 bulan, diserahkan kepada Penggugat( ibunya) sampai anak-anak tersebut mumayiz ( dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu waktu dapat menemui kedua anak-anaknya tersebut sepatutnya, guna untuk melepaskan rindu dan kasih sayang yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga;----------------------------------------------

Penggugat dan Tergugat dankepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkanuntuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Menetapkan hukum hak asuh/ hadhonah atas anakanak masingmasing bernama AdelsaOkta Adthy Sapitri, umur 08 tahun, Azzam Pramuja Ananda Aprianto, umur 02 tahun 06bulan, diserahkan kepada Penggugat( ibunya) sampai anakanak tersebut mumayiz( dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu waktu dapat menemui keduaanakanaknya tersebut sepatutnya

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat Dwi Wahyono yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor 20118.19.01.021022 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Bahwa selama pisah rumah mulai bulan Mei 2017sampai sekarang Tergugat Rekonvensi Pemohon sudah lalai akankewajibannya dalam memberikan nafkah baik untuk PenggugatRekonvensi Termohon maupun untuk kedua anak hasil perkawinanantara Penggugat Rekonvensi Termohon dan Tergugat Rekonvensi Pemohon sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya yangtidak sedikit untuk itu maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi Pemohon dihukum untuk membayar nafkah dua orang anak sebesarRp 5.000.000, (lima juta rupiah) tiap

Penetapan No.2002/Pdt.G/2018/PA.Sda.perkawinan antara Penggugat Rekonvensi Termohon dan TergugatRekonvensi Pemohon dibiayai sendiri oleh Pengggugat Rekonvensii Termohon sedangkan hal ini masih merupakan kewajiban dariTergugat Rekonvensi Pemohon sebagai bapaknya (anak pertamalahir posisi Tergugat ditahan dan anak kedua lahir ada hubungandengan permpuan sehinggaposisi pisah rumah) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi Pemohon dihukum untuk membayar biaya persalinan kedua anak hasilperkawinan antara

untuk tambahan beli mobil dan mobil tersebut dijualtanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi Termohon, Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dengaan alasan uang tersebut dipinjamtemannya.Bahwa uang tabungan milik Penggugat Rekonvensi Termohon yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi Pemohon sudahdiakui oleh Tergugat Rekonvensi pemohon pada saat kedua belahpihak keluarga dan Tergugat Rekonvensi Pemohon berjanji untukmengembalikan uang tersebut .yang dipergunakan oleh TergugatRekonvensi Pemohon untuk itu) sudah sepatutnya

2018/PA.KisTahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dimana Tergugat telah menikah lagi yangmengakibatkan penggugat marah dan tidak terima dan sejak kejadian tersebut Penggugat danTergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggildengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang

Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegangpada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996:Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan danpertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwaTergugat tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang suami dan telahterjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagiPenggugat adalah bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugattelah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jucnto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggildengan sepatutnya

untuk menghadap di persidangan, sampai putusan inidibacakan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lainuntuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwaketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sertaternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan danPenggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya

usaha perdamaian dan mediasi tidak dapatdilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikianpengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agarPutusan Pengadilan Agama Padang 20130032 halaman 5 dari 12 halamanbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akantetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi daritempat kediaman bersama sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahPutusan Pengadilan Agama Padang 20130032 halaman 6 dari 12 halamantangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

adalahmasih ada atau tidaknya ikatan batin diantara kedua belah pihak, apabila ikatanbatin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telahPutusan Pengadilan Agama Padang 20130032 halaman 8 dari 12 halamanpecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteritersebut;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatansebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapatbahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanpidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidanayang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya

menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;11Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan

barang buktiyang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, makasebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebutharus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik lengkap denganpegangan dan sarungnya, panjang besi sekitar 21 cm, lebar besi 2 cm, hulu badik dan sarungbadik tersebut berwarna coklat, merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa padasaat penangkapan, maka sudah sepatutnya

Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama (vide perjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenangPengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidakpula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya

Putusan No.588/Pdt.G/2017 /PA.Kisdengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakmau mempertahankan hakhaknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat(dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatanperceraiannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi darikeluarga atau orangorang yang dekat

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas,dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuatsangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidakpernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atastindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atasrapuhnya

Sarihat diganti/dirubah menjadi tertulis danterbaca Mulianti, lahir di Amuntai, tanggal 7 Maret 1995 anak ke kesatuperempuan, dari Suami isteri yang bernama Hambali dan Sarihat, menurut Hakimadalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan denganhukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan,sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Kantor Dinas KependudukanCatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelan menerima salinan resmi daripenetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifatdari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohonsendiri, maka sudah sepatutnya