Bahwa Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Dit P3HI DitjenPHI dan Jamsostek, telah memfasilitasi pertemuan pertamaantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2013guna merundingkan perihal klarifikasi masalah Penggugat;9.Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 diadakan pertemuanke2 antara Penggugat dan Tergugat untuk menindak lanjuti pertemuanpertama dan Tergugat melalui kuasa hukum telah menyatakan bahwaPenggugat masih tetap sebagai karyawan Tergugat, namun prosesmediasi berjalan kurang

Penggugat danTergugat dan telah disepakati untuk penandatanganan nominal pesangon,namun Penggugat membatalkan untuk penandatangan kesepakatanpesangon dikarenakan terkait pasal yang digunakan pada perhitungantersebut adalah Pasal 156 UndangUndang Ketenagakerjaan dan jumlahnominal uang proses tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimanaPenggugat berpandangan bahwa nominal tersebut tidak sesuai denganPasal 172 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Kementerian

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial tenaga kerja telah mengeluarkan Anjuran dengan NomorB.76/PHIJSK/PPHIA//2014 yang menganjurkan Tergugat membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian Hak,tunjangan hari Raya Tahun 2013, Upah proses bulan Juni 2013 s.d Mei2014 kepada Penggugat dengan keseluruhan sebesar Rp 974.000.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa atas Anjuran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Penggugat telah memberikan jawaban tertanggal 28 Mei2014 dimana atas anjuran tersebut Penggugat menerima nilai yangtelah dianjurkan;Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Penggugat belummenerima uang yang telah dianjurkan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi R.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan "Pekerja/buruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidakdapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikanuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)";Bahwa Anjuran Kementerian

., dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekratarian JenderalKementerian Keuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum .A pada BiroBantuan Hukum, Sekratarian Jenderal Kementerian Keuangan,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung pada KantorWilayah DJKN Jawa

IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.

khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IIharus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan kelirudimana Penggugat menggugat Tergugat Il dengan menyebutkanKementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JenderalKekayaan Negara dan Lelang cq Kantor Wilayah VIII Bandung cq KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa penyebutan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tersebut adalahsalah karena di dalam organisasi Kementerian

Keuangan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak memiliki unit organisasidengan nama yang disebutkan Para Penggugat di dalam gugatannya;Bahwa penyebutan institusi Tergugat Il yang benar adalah KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Bandung;Bahwa oleh karena adanya kesalahan dalam penyebutan subyekhukum

Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh Kementerian Negarayang bertanggung jawab di bidang jalan;b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangHalaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor2750 K/Pdt/2015bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintasdan angkutan jalan;c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintasdan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang industri;d.

Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalulintas dan angkutan jalan, oleh Kementerian Negara yangbertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dane. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasikendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas sertapendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, pihak yangbertanggung jawab atas jalan dan lalu lintas jalan adalah KementerianNegara yang bertanggung jawab dibidang jalan, bidang sarana danprasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, oleh karenanya Kementerian Negara yangmembidangi jalan dan juga Kepolisian RI harus turut dilibatkan ataumenjadi Tergugat dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Tergugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pematamg

., Kepala bagian BantuanHukum Ill Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;4. SUGENG APRIYANTO, Kepala Subdirektorat Peraturan danBantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;5. YACOBUS AGUS WAHYUDIONO, Kepala Bidang PelayananPabean dan Cukai III KPU Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok:Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/20156. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA Biro bantuan Hukum KementerianKeuangan,7.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan;8. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;9. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.,M.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan,10. AGUS AMIWIJAYA, Kepala Seksi Bantuan Hukum DirektoratJenderal Bea dan Cukai;11.SYUKRI YANTO, Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPUBea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;12.BAGUS PINANDOYO B, S.H.

., Pelaksana Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;13.ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;14.RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;15.RIKSI A. SOMPIE, Penangan Perkara Tingkat IV DirektoratJenderal Bea dan Cukai;16.

AMRIL NURDIANSYAH, Pelaksana Pemeriksa KPU Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok;Semuanya berkantor di Kantor Biro Bantuan WHukumKementerian keuangan Republik Indonesia, beralamat di gedungDjuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

akan dilelang bilaKewajiban Kepabeanannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak disimpan di TPP;Pasal 4 ayat (2) Per Menkeu Nomor 62/PMK.04/2011:Barang tidak dikuasai yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannyasetelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atautempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ....ditetapkan untuk dilelangoleh Kepala Kantor Pabean;Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diindahkannyaPeraturan yang justru dibuat sendiri oleh Kementerian

Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan KeputusanMenteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secaraTeknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yangmenerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejatiadalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa KreditPola Penjaminan, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlahpihak dalam Perjanjian Kredit Pola

Tidaklah benar jumlah sisa Kredit Pelawan sebesar Rp.195.551.370,085 karena secara yuridik hutang Pelawan dapat dirinci,sebagai berikut: 3.1.Perincian Droping Dana Kredit Pola Penjaminan Kementerian Koperasiyang masuk kedalam Rekening Pelawan sebagai berikut Pada tanggal 22 FEBRUARI 2005 sebesar Rp. 50.000.000Pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp 7.000.000Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 43.000.000Total keseluruhan ................

Ditemukanselisin setoran Bunga sebesar Rp. 275.033.13; 3.1Pada tanggal 10 Juni 2005 Droping Pronot Dana dari Kementerian Koperasisebesar Rp. 43.000.000; 3.1Pada bulan Juni tahun 2005, Pelawan mencairan kredit sebesar Rp.26.000.000, Sehingga jumlah yang sudah dicairkan atau diterima Pelawan menjadi sebesar Rp.79.000.000,; Adapun perhitungan Bunga perbulan menjaRp.79.900.000 X 1,083,33 % = Rp 873.570,67.

pihak TerlawanRp.7.338.325,66 ;Berdasarkan rincian pada perhitungan Transaksi yang terjadi di dalamRekening Koran Pelawan pada Terlawan dari tahun 2005 sampai bulanFebruari 2005, bahwa Terlawan telah melakukan Wan Prestasi ataumelawan hukum (pemperkaya diri) dengan cara menaikkan suku BungaKredit secara sepihak dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuankepada pihak Termohon Eksekusi secara tertulis maupun secara lisan,begitu pula memperlambat jangka waktu pencairan Kredit Dana Penjaminandari Kementerian

Kharisma Sejati, tim Evaluasi Kreditdana Penjaminan Kementerian Koperasi telah memerintahkan kepada pihakBank Bukopin yang pada saat itu diwakili oleh salah seorang Pegawai BankBukopin Mataram bernama Ditio agar Plafond Kredit Anggota KSUKharisma Sejati ditambah sejumlah Rp100.000.000 sebagi tambahan modalkerja Anggota Koperasi dengan sumber dananya dari dana PenjaminanKementerian Koperasi Republik Indonesia, sehingga pada bulan Februari2008 telah di Droping Dana Kedalam Rekening KSU Kharisma Sejati

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAHPROVINSI KALTIM Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALTIM, karenaHalaman 7 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRmakna dari Cq. menunjukan adanya hubungan hierarkhis dan tanggungjawab diantara instusi instusi yang disebutkan dalam Cq tersebut.Oleh karena makna dari isi "Cq" Menunjukkan adanya hubungan hierarkhisdan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka sudah seharusnyadalam menyebutan Cq. Tersebut harus lengkap.

Oleh karena gugatan Penggugat ini salahalamat / ERROR IN PERSONA maka sudah selayak dan wajar apabilagugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.2. bahwa dalam perkara a quo tersebut yang perlu diketahui olehPenggugat bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TimurBUKAN merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Akan tetapi Dinas Perkebunan Prov.

Dan secara de fakto dan de jure tanah a quo tersebut sejak dibellioleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 1980/1981 selalu dipeliharadan dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat.

Lalu diserahkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Tergugat,dansampai sekarang belum ada penyerahan fisik tanah itu dari Dirjen PerkebunanKementerian Pertanian kepada Tergugat sehingga asset tersebut masih tetapterdaftar sebagai milik dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat antara lain bukti T2 dimana tercantum bahwabenar ada terdaftar asset berupa tanah seluas 4.400 M2 (Ukuran 44 x 100)Register

Atas nama Susilo, Subandi,Marudut Marpaung,dan bukti T34 dan T35 berupa Surat Pemberitahuan PajakDaerah Terhutang atas nama Marudut Marpaung dan Dasar Susilo, semua buktiitu membuktikan bahwa benar Tergugat ada menguasai tanah perkara yangberasal dari pembelian oleh Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian (masalalu) dari Sdr.Hadi Sumitro pada tahun 1982,yang kemudian dibangun rumahrumah dinas dan selanjutnya diserahkan penggunaannya kepada Tergugat.Dengan demikian Tergugat dapat membuktikan

,Kepala Biro bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan, 2. Didik Hariyanto, S.H., M.M.,Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 3. SugengMeijanto Poerba, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IA pada Bagian bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan, 4.Fransiskus Mangambe, S.H.

IV pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 976 k/Pdi/2015Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal kementerian Keuangan, 8. Hemin Wakhyudi, S.H.

,Penangan perkara IA Tk.V pada Sub Bagian Bantuan HukumIA, Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diJalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding Il, , dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat juga memperjelas terkaitbuku inventaris bangunan milik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I,yang mana dalam daftar inventaris dimaksud hanya dipergunakan untukkeperluan sebatas daftar asset administrative, dan tidak menjadi buktikepemilikan hak atas tanah, dan saat mediasi di kantor Tergugat II (BPNKota Bandung) menyatakan bahwa ada oknum yang tidak bertanggungjawab menerbitkan Hak Pakai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ,dan cukup jelas dalam daftar inventaris asset di Kementerian

Pertahanandan Kementerian Keuangan, Pemohon Kasasi mengetahui bahwa tanaha quo bukan/tidak masuk dalam buku asset dari Negara.

2011,pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianpada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.

BerdasarkanPedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada BAB III : Pola TransferBantuan Sosial, huruf A : Transfer Uang, bahwa pola transfer uang pada bantuansosial dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) tahapan adminitrasi yaitu :1. Identifikasi Calon Petani/ Calon Lokasi (CP/CL)2. Penetapan Kelompok penerima manfaat bantusan sosial3.

Pertanian Tahun 2011,pada bulan Januari 2011 dan Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigrasi olehDirektorat Pengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianpada Kementerian Pertanian Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasaranadan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011pada BAB IV: Persiapan Adminitrasi, huruf C : Pembukaan rekening kelompok danpenyusunan RUKK, pada angka 4 yang menegaskan bahwa : RUKKdisusun secara musyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.2.

tanah perkara a quo dengan PARA TERGUGAT, namun musyawahtidak terlaksana.2.21 Bahwa Sejak Januari 2020 hingga November, proses pendaftarantanah dalam perkara a quo di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tidakmengalami perkembangan alias mandek.

Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten LampungTengan mengakui kesalahan tersebut.

Adapun alasanya adalah terjadikesalahan sistem.2.22 Bahwa 16 November 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmengeluarkan Surat Perintah Setor baru dengan Nomor Berkas Permohonan :63732/ 2020.2.23 Bahwa berdasarkan Surat Perintan Tugas tanggal 16 November2020 No. 498/St08.03/XI/2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengahmenugaskan Survei lapangan dengan para petugas

Dalam proses pengukuran dihadiri oleh 2 orangpetugas ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, didampingi olehKanit Intelkam Kepolisian Sektor Bandar Surabaya, dan 2 (dua) anggota polisilainnya.2.27 Bahwa Pada tanggal 26 November 2020 sekitar Pkl. 13.30 WIBlokasi pengukuran di datangi oleh beberapa orang yang diduga kerabatTERGUAT 1,II, dan Ill.

Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Agraria dan Tata ruang/BadanPertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung.

., MH, Staf Ahli Mendikbud bidangHukum, Kementerian Pndidikan da Kebudayaan, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH., MH., DFM, Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;WOLTER B.W SIRINGORINGO, SH, Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JI.

MULYANTO, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;5. Dr. ABI SUJAK, MSc, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber DayaManusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;6. Dra.

NURCAHYANI, M.Pd, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia danPenjaminan Mutu, Kementerian Pendidikan Nasional, beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;7. MUHAMMAD RIVAIL SH., M, Staf pada Bagian Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;8.

ENI HARLIANI, SH, Staf pada Bagian Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan staf padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jl.

Negara menetapkan bahwa tugas Kementerian Pendidikan danKebudayaan adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan danHalaman 23 dari 42 halaman.

Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (Satu) unit kendaraanroda empat, merk Honda Type Brio Satya DD1 1,2 MT CKD, tahun 2014,warna biru metalik, Nomor rangka MHRDD1750EJ485190, Nomor mesinL12B31436767, No.Reg AB1455SN, atas nama Relita Tazim tersebutdidaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkanSertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.00552353.AH.05.01 tanggal O07Agustus 2017 antara Pemberi Fidusia

Ahli ANDHY KUSRIYANTO, SH, MM, MH, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Ahli berkaitan dengan perkara ini, akan memberikanpendapat Ahli d ibidang fidusia; Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Hukum dan HAM KantorWilayah Jawa Tengah di Semarang dan menjabat sebagai KasubbidPelayanan Administrasi Hukum yang juga menangani Fidusia. Bahwa selain itu Ahli memiliki Keahlian sebagai PerancangPeraturan Perundangundangan di Kemenkumham Jawa TengahSemarang.

Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00552353.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 07082017 Jam16:39:58 adalah benar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum DanHalaman 24 dari 45 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MkdHak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah,dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00552353.AH.05.01TAHUN 2017 tanggal 07082017 Jam 16:39:58 adalah benar yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan sudah terdaftar di KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00552353.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 07082017 adalah benar yangdikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 45 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN MkdIndonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan sudah terdaftar di KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah.

mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI silahkan ibumenjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras inibantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Setelah Saksi menasehati terdakwa SUSI YANTIBinti SUKADI selanjutnya Saksi dan saksi Dra.

Kadis Dinsos mulaibulan Agustus 2020 hingga saat sekarang ini, dimana saksi NURHAYATIBinti HUSEN merupakan pendamping PKH dari Kementerian Sosial; Bahwa Saksi sebagai Plt. Kadis Dinsos mulai sejak bulan Agustus 2020sampai dengan sekarang ini dan saksi di tugaskan oleh Bupati PelalawanHalaman 21 dari 61 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plwsebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kab.

Mmengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI silahkan ibumenjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras inibantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dandokumentasi kejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekamkegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom.Kemudian saksi Dra. SRINORALITA, M.

M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADIsilahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan,beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut.

M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADIsilahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan,beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengantas/bingkisan tersebut. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dan dokumentasikejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekam kegiatan tersebutmelalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom. Kemudian saksi Dra.SRINORALITA, M.

Pasal 5 huruf dangka 3 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentangtata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfataan, Penghapusan danpemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Pertahanan danTNI, jo.

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja samapemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan Dilingkungan Kementerian Pertahanan danTentara Nasional Indonesia ;Sedangkan Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan danTNI adalah Menteri Pertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan MenteriPertahanan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2014 Tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan danHalaman

Kementerian Pertahanan yang selanjutnyadisingkat Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahdi bidang pertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2014 TentangTata Cara Pelaksanaan kerja samapemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan Dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) ;Oleh karena Menteri Pertahanan (Kementerian Pertahanan)yang menunjuk Penggugat, maka Kementerian Pertahanan adalah

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerianyang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan (Pasal 1 Angka 5Peraturan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaNomor 62 Tahun 2014). Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalahMenteriPertahanan (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan RepublikIndonesiaNomor Nomor 09 tahun 2014).

Bukti P 17 : Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2014Tentang Penanganan gugatan perdata aset tanah dan/ataubangunan Kementerian Pertahanan dan Tentara NasioanIndonesia ;18. Bukti P 18 : Sketsa Bidang Tanah Rindam I/BB Skala 1 : 4.000 yangdibuat oleh Pegawai Kantor Pertanahan KabupatenPematang Siantar (Tergugat) ;19.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.5.

/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan

PT Linggarjati Perkasa.12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang

Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/MPDT/I/2014 tanggal 2 Januari2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/MPDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT: Kuasa PenggunaAnggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; Pejabat Pembuat Komitmen MAPRIHUNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatangan SPM Tomas Pambudi,SE.,MM; Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.2.

Khusus Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalTahun Anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KuasaPengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor :132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang PerubahanKeputusan Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang PembentukanPanitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja PengembanganDaerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.Bahwa untuk Dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor

Flores timur.Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dibuatberdasarkan laporan akhir, kemudian diserahkan kepada PPKmaupun Tim PHO pada Kementerian PDT.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 NomorHubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran BiayaT.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalNomor. 067.01.1.439602/

VPDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) diDaerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NusaTenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpangdi Desa Pamakayo, Kec.

Serta lampiranII Romawi I huruf B point 1 Permendiknas Nomor 19/ 2010 berbunyi :buku yang dapat dibeli adalah bukubuku yang sudah mendapatkanpengesahan dari Pusat Perbukuan, kementerian Pendidikan Nasional kecualidisebutkan lain dalam petunjuk teknis ini.

dari Kepala Pusat Kurikulum dan PerbukuanBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Bahwa adapun proses penilaian buku teks dan bukubuku non teks sampaidikeluarkannya SK Kepala Pusat Perbukuan yaitu :e Membentuk Panitia Penilai Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) masakerja 1 tahun penilaian.112Setelah dilakukan penilaian kelulusan kemudian direkomendasikanoleh PPBNP ke Kepala Pusat Perbukuan Kementerian PendidikanNasionalSelanjutnya setelah ada rekomendasi dari PPBNP ke Kepala

PusatPerbukuan Kementerian Pendidikan Nasional lalu di SK kan olehKepala Pusat Perbukuan.

Biro Hukum Kementerian Diknas; Bahwa struktur organisasi di Kementerian Diknas adalah unit utama membawahi paraSekjend, kemudian Sekjend membawahi Dirjen, birobiro, dam pusatpusat (pusat bukudan pusat bahasa); Bahwa pusat bahasa telah membentuk UPTUPT yang tugasnya menunjang tugastugas pusat bahasa yang ada di daerah; Bahwa UPT tersebut disebut Balai Bahasa yang mempunyai tugas sama dengan PusatBahasa yaitu menilai buku, hanya dari segi bahasa atau keterbacaannya saja (menilaiterbitan bahasanya);

dicantumkan pada sampuldibagian belakang.Angka 2 berbunyi : Buku yang materinya terkait dengan Pendidikan Agamatelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama dan / atau PusatPerbukuan Kemendiknas.

UndangUndang pasal 44 ayat (1) danayat (4) UndangUndang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kKependudukan dan pasal 45Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa setiap kematianwajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi palinglambat 30 hari sejak hari Kematiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

akan disebutkansebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;Mengingat pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang no. 24 tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang no. 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 45 Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil dan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Pemohon mengajukan buktibukti tertulis berupa :1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3314042508910002 atas namaYOHANES AGUS KRISTANTOselanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda (P1) ;Foto copy Kartu Keluarga No.3314042503130005 tertanggal 26 Maret 2018atas nama Kepala Keluarga SRI HARNI, selanjutnya pada foto copy buktiSurat tersebut diberi tanda (P2) ;Foto copy Surat Keterangan Masuk Islam Nomor1106/Kua.10.15.2/BA.01/10/2017 atas nama YOHANES AGUS KRISTANTOyang dikeluarkan oleh Kementerian

bahwa Pemohonsekarang ini berdomisili di Kedawung Rt.016 Rw.005 Desa/KelurahanKedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Pemohonberdomisili di Kabupaten Sragen, dengan demikian secara hukum PengadilanNegeri Sragen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupaFotocopy SuratKeterangan Masuk Islam Nomor : 1106/Kua.10.15.2/BA.01/10/2017 atas namaYOHANES AGUS KRISTANTO yang dikeluarkan oleh Kementerian

dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.7.10.Bahwa pernikahan Almarhumah KASEMI Binti KARSIMIN aliasSUCOREDJO dan Almarhum NAKRAWI Bin SARPANGI sampai saat inibelum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brondong,Kabupaten Lamongan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBrondong, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Lamongan,Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Maret 2017 nomorB.80/Kua.13.18.22/PW.01/03/2017.Bahwa setelah pernikahan Almarhumah KASEMI Binti KARSIMIN aliasSUCOREDJO dan Almarhum NAKRAWI Bin SARPANGI, keduanyatelah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 02 (dua) oranganak perempuan yaitu PEMOHON sebagai berikut :a.

Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 po atasnama anak Pemohon P tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 02Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Kependidikan danKebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);5.

Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh kantor Kementerian AgamaKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas tanggal 23Maret 2015, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P. 6);B. SAKSISAKS; 222222 n nnn nnn en nnn nnnn nnn nnn enc ence1.

Keberatan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwaTermohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai hierarkinya yangsecara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yangmemerlukan tanah yang dalam perkara a quo adalah Kementerian

PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yangmemerlukan tanah;Bahwa benar gugatan/permohonan a quo adalah kurang pihakkarena Termohon Keberatan tidak lengkap yaitu Pemohon Keberatan tidakmenarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia selaku instansi yang memerlukan tanah dalam perkara a quo;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan