;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2)telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini.

tahun(belum mumayyiz) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (Sselakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

lahirtanggal 18 Oktober 2013 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugattelah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkan tanpamengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimanalayaknya bapak terhadap anak kandungnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan

sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa oleh karena itu) sesuai dengan Yurisprudensi12tetap Mahkamah Agung RI (vide : Putusan MahkamahAgung No. 296 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970)ditegaskan bahwa gugatan yang subjek hukum dariTergugat tidak tepat/salah alamat harus ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;7. Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya putusan MajelisKasasi pada halaman 19 alinea ke2, menyebutkanMenimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atasmenurut Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggiyang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harusdiperbaiki sepanjang mengenai bunga yang dibebankanyakni oleh karena di dalam putusan Pengadilan Tinggihanya ditentukan bunga sebesar 6 % tanpa menyebutkanwaktu, maka perlu. ditegaskan bahwa bunga yang dibebankanadalah sebesar 6 %per tahun.Pertimbangan

Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa dalam hal/kondisi menentukan lain sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, maka dapat ditunjuk sSeseorang yang memenuhipersyaratan untuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan melaluipenetapan atau putusan pengadilan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

MajelisHakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dikabulkanmaka Majelis Hakim mencabut kekuasaan Tergugat selaku orang tua atasanaknya yang bernama Cucu Kandung Penggugat, lahir tanggal 14 April 2006sekaligus Majelis Hakim menetapkan anak a quo berada di bawah perwalianPenggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama Cucu Kandung

Penggugat tersebut, makaberdasar hukum Penggugat sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukumuntuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atauberumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana juga akan ditegaskan dalamdiktum amar putusan ini;Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, makakepada Penggugat diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat(3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat

tahun, ditetapkan berada dalam asuhan danpemeliharaan Terbanding/Penggugat, kemudian menuntut agar anak tersebutberada dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat karena khawatirTerbanding/Penggugat akan kembali ke agamanya semula sebelum menikahdengan Pembanding/Tergugat; hal mana tidak dipertimbangkan oleh hakimtingkat pertama dalam putusannya, dan untuk itu hakim tingkat bandingmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan ditegaskan

Ditegaskan pula dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi HukumIslam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yangbelum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bilaibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanitawanita dalam garislurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5)wanitawanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;Menimbang, bahwa

Kemudiandalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anakberasaskan Pancasila dan berlandaskan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi HakHakAnak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c)hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaanterhadap pendapat anak;Menimbang, bahwa ternyata dasar gugatan pemeliharaan anak yangdiajukan oleh Terbanding/Penggugat berikut alasanalasannya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untukmenghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah

, yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat danhingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;e bahwa usaha keluarga tergugat yang dilakukan untuk merukunkanpenggugat dan tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat adanya aktifitas pasangan suami istri dalam membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik di dalam satu atap rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan

kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakimbahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengannilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkankebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

Putusan No.1991/Padt.G/2020/PA.Srgdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteridan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e,serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yangtidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataanbarang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagaisubjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab,kecuali secara tegas undangundang menentukan lain;Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini,maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaarheid) tidakperlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengankemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PasalPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Perceraian dapatterjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga10.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Tgrs.mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Patokan ini sesuaidengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata:persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi,dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian padasisi lain. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan persetujuan tidak dapatmenimbulkan kerugian kepada para pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketigatidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut ;7.

Bahwa demikian pula sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapatdijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat, orang yang akanditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1270K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka.Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat dan II yang tidak ikutmenandatangani perjanjian adalah keliru

haknya pada tanggal 23 September1980, sedangkan Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 dibuat padatanggal 23 Maret 1983 ;Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat danPara Termohon Kasasi/TergugatTergugat adalah hubungan perdatadalam bentuk jual beli dan jual beli tersebut telah dilahirkan setelahtercapainya sepakat, mengenai barang dan harga ;Bahwa begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang danharga, maka lahirlah jual beli yang sah ;Bahwa sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintasMenimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwayang

Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh) hari.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa yangdimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiriatas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barangatau benda berwujud maupun tidak berwujud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraandan/atau barang

diri tidak berwenang mengadili perkara yangdiperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atautermasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mestidilakukan secara exofficio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dimaksud ;Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,ditegaskan

bahwa : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimanaHal. 5 dari 16 hal Put.No.137/Pdt.G/2012/PTA.Mkscedimaksud dalam Pasal 49, kemudian pada penjelasan ayat (2), ditegaskan bahwa :Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligusmemutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketayang

No. 34 K/Sip/1960, tanggal3 Februari 1960, ditegaskan bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam pajakbumi tersebut, maka bukti P.6 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(obyek sengketa) tahun 2012 atas nama Suparman bin Wahab, hanya dapat dinilaisebagai petunjuk, sedangkan bukti P.7 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.161,tanggal 20 November 1978, atas nama Suparman Wahab (penggugat II/terbanding), atasseluas

dalildalil permohonan Pemohontelah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis) danmempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewjskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

TngMenimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisinan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telahmengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untukdiperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumberperselisihan

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.

Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.

Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.Bahwa, perlu pula ditegaskan, FELINCE ELISABETH OEMATAN (Tergugat IIIntervensi) bukan pihak yang mengaku ngaku sebagai pemilik tanah tersebut, yangmenguasai dan merebut tanah milik Penggugat secara melawan hukum melainkanadalah pemilik sah, menguasai secara sah berdasarkan penyerahan daripemilikan sebelumnya dan tetap menguasainya sampai dengan saat ini.

Dengandemikian sertifikat hak milik tersebut berlaku sah dan penguasaan Tergugat IIIntervensi terhadap obyek tanah dan bangunan tersebut secara hukum adalah sah ;Bahwa, selain itu perlu pula ditegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan Penggugat adalah pemilik tanah tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkarena Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian maka dalil Penggugat sudah sepatutnya ditolakseluruhnya karena faktanya Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut ;Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa Penggugat telah memberi intrepretasi yang kelirudan menyesatkan berkaitan dengan makna tumpang tindih sebagaimana dikemukakandi dalam dalilnya tersebut di atas maupun di dalamm dalil sebelumnya, yakni :becteteeeeeee mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanahhak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan

Subjek hukum ini dapatberupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ditegaskan dalamketentuan pasal 1 angka 16 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang dimaksudkandalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (naturlijkeHalaman

2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang menganut sistem kumulatif, yaituHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2021/PN Totpidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhanpidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus,yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflikdengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihankerja sebagaimana yang telah ditegaskan

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Menjadi Undangundang, telah ditentukan batas minimundan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan

;Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anakanakadalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh NegaraRepublik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2)yang menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anakanak ditegaskan puladalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002sebagaimana terakhir telah

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Penggugat dalilnvasaling bertentangan antara posita danpetitumnya.Hal14dari34Putusan Nomor 460/PDT/2021PT SBYBahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya diterangkan dalamposita poin nomor 9, 10, dan 11 bahwa Penggugat telah menerimapembayaran dari Tergugat melalui Telegrapic Transfer sejumlah : Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 3 Maret 2016 ; Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016 ; Rp 1.500.000.000, (Satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 April2016 ;Kemudian ditegaskan

Ahmad Lutfi , antara Tergugat II dengan orang lain itu ,Penggugat meminta dinyatakan tidak sah , hal ini membuktikanbahwa antara dalil di dalam posita gugatan saling bertentangan dengandalil gugatan dalam petitum , seharusnya apa yang diterangkan atauyang diuraikan didalam posita ditegaskan didalam petitum ;Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Petitum dengan PetitumBahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin nomor 3meminta atau. menuntut agar pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000, (empat belas

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya point nomor 5 dan 6 yangmenyatakan Turut Tergugat mau membeli tanah (Objek sengketa) padabulan Januari 2016 dan saat ini dinyatakan telah mengelola SPBU adalahtidak benar, Turut Tergugat tidak pernah mempunyai niat untuk itu, danperlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat , tidak pernah kenal dengan parapihak dalam urusan aquo, maka dalil Penggugat dalam gugatan seperti iniwajib untuk ditolak ;3.

menolak dengan tegas dalil Penggugat Angka 24mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebabPermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag ) yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi syarat Hukum atau tidak beralasan samasekali karena faktanya Penggugat tidak mempunyai Bukti yang Kuatbahwa Tergugat Il akan memindahtangankan dan atau menjaminkanseluruh harta bendanya kepada Pihak Lain;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang telah ditegaskan

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai

dinasehati, Termohon sering pergi meninggalkantempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Meltahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama,dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagiberkomunikasI; Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan