menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2) Pencatatan

baikdalam melaksanakankewajibannya memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukandanketentuanketentuan tentang Keimigrasian yang berlaku ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibathukum pada Dokumendokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiranmaupun Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dan hanya diperuntukkanuntuk kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka denganmemperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

PejabatImigrasi dalam proses perubahan nama pada Paspor Pemohon a quo ;Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makacukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini,dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalamamar Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonanPemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalseperlunya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia

digunakanuntuk keberangkatan haji adalah nama yang tertera dalam paspor yaitu NADEMRANABESARI JAYASEMITA;him 5 dari8 Penetapan No: 59/Pdt.P/2016/PN Pwt.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terjadinya perbedaannama khususnya antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan bukti suratlainnya disebabkan karena dua hal :Pertama, Persyaratan penulisan nama bagi jemaah haji berdasarkan Pasal 2 ayat (3)Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia

BINTIRANA BESARI di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggara IbadahHaji Tahun 1437 H/ 2016 M yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah untukdibetulkan menjadi NADEM RANABESARI JAYASEMITA sebagaimana tertera dipaspor sudah sepantasnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata volunteer,maka biaya perkara harus ditanggung oleh Pemohon;Memperhatikan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama RepublikIndonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwaidentitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam aktakelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

, disebutkanSetiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2) Pencatatan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

sebagiankepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Drs.P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuaut yang diambil daritempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindahtempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang merupakan suatubenda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidakbergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk jugauang akan tetapi tidak termasuk manusia

Ternak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak sebagaimana dalamPasal 1 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967Tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah hewanpiara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannyaserta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusussebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentinganhidup manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwadan dihubungkan

satu) ekor kambing betina berwarna cokelat adalah kambing miliksaksi Miranti yang dicuri, 1 (Satu) buah karung warna putih kapasitas 50 (limapuluh) kilogram adalah karung, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revoadalah alat milik Terdakwa yang digunakan untuk mencuri kambing tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui 1 (Satu) ekorkambing warna coklat yang diambil olen Terdakwa adalah hewanpiaraan, yangkehidupannya, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasioleh manusia

serta dipelinara knusus sebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi MajelisHakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuruthukum;Ad.5.

Menjagakehormatan disini dimaknai menjaga fitran manusia dari sifat atau prilaku yangtidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap denganakal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik danburuk dan caracara mencapai kebaikan dan caracara menghindari keburukan;Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis adaketertarikan (Syahwat) antara lakilaki dengan lakilaki dan ada pula keinginanuntuk melampiaskan ketertarikan (Syahwat)nya itu.

Izin Usaha, Pialang Berjangka Nomor338/BAPPEBTVSI/IV/2004 tanggal 13 April 2004;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merekmereknya di DirektoratMerek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) Republik Indonesia sebagai berikut: Merek "First State" untuk kelas 36 dengan Agenda Nomor J002010037991tanggal 25 Oktober 2010; Merek "First State Futures" untuk kelas 36 dengan Agenda NomorJ002010037992, tanggal 25 Oktober 2010;Bahwa "First State dan First

State Futures" yang telah didaftarkan olehPenggugat di Direktorat Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah bagian darinama badan hukum Penggugat yaitu "PT FIRST STATE FUTURES" yangtelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Keputusan DEPKUMHAM Nomor AHU56427AH.01.02.

Oleh karenamerek Penggugat FIRST STATE dan merek First State Futures masingmasing untuk kelas 36, belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek DirektoratMerek HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena baru berupapermohonan pendaftaran tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan yang terdaftarpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen AHU adalah badanhukum PT FIRST STATE FUTURES.

No. 543 K/Pdt.Sus/2011Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : Merek First State terdaftar pertama kali tanggal 12 April 1999diperpanjang tanggal 5 Agustus 2008 di bawah No. IDM000172196untuk kelas barang/jasa 36 ; Merek Colonial First State terdaftar pertama kali tanggal 13 April 1999diperpanjang tanggal 5 April 2008 di bawah No.

INTER DIGITEL SOLUTION milik saksi BENNY PONTIANMUSLIM alias LIM BENNY PONTIAN MUSLIM yang terletak di Mangga DuaMali Ruko No.28 Jakarta Pusat yang telah terdaftar di Direktorat dalam DaftarUmum Merek Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertidikat MerekVGEN Daftar Nomor DM 000043792 tanggal 28 Juli 2005 atas nama LIMBENNY PONTIAN MUSLIM dan Sertifikat Merek VGEN MEMORI DaftarNomor DM 000043793 yang termasuk dalam kelas 9

INTER DIGITEL SOLUTION ManggaDua Mall Ruko No. 28 Jakarta, perusahaan didirikan sejak tanggal 15 Maret 2006dan sampai sekarang masih beroperasi; Bahwa perusahaan saksi tersebut memproduksi kartu memory merek VGENyang telah didaftarkan mereknya ke DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Bahwa saksi mendengar di Duta ACC/Duta Spare part ITC Roxy Mas lantai 3 BlokB Nomor 72 Jakarta Pusat telah menjual Memory Card dengan merek VGENbukan pruduksi

persen saja sertanomor pada hologram sama sedangkan VGEN produksi milik saksi Nomor padahologram tidak sama;Bahwa memory card merek VGEN yang dijual oleh terdakwa harganya lebihmurah dari pada memory card merek VGEN produksi saksi;Bahwa Terdakwa dalam menjual memory card merek VGEN tersebut sama sekalitidak ada ijin dari saksi ;Bahwa saksi dalam memproduksi memory card merek VGEN tersebut merek VGEN telah didaftarkan pada DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

di persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan dari berita acara penyidikan,keterangan Terdakwa selanjutnya dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkanfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim sebagaiDirektur CV INTER DIGITEL SOLUTION telah memproduksi memory card yangdiberi merek VGEN, dan telah didaftarkan pada Direktorat HKI Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia

pernah memberikanhak kepada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan memory card merekVGEN ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbuktibahwa Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud telah membeli memory card merekVGEN yang diketahui bahwa memory card tersebut bukan asli memory card merek VGEN produksi dari Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim yang telahterdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia

Narkotika golongan bukan tanaman ; Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika berupa zat atau obatyang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetismaupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasanyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantunganpada diri manusia yang dibedakan pada golongangolongan yang ada padaNarkotika golongan bukan Tanaman ;Menimbang

Perbuatan Terdakwa cenderung lebih mengutamakan kepentingan dankeuntungan pribadi dari pada mendukung upaya pemerintah dalammewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesiasebagai salah satu modal utama dalam pembangunan nasional bidangkesehatan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat kalau unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur

45 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 ditentukan : Benda sitaan yangbersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagikepentingan negara atau untuk dimusnahkan, maka terhadap barang buktiyang diperlihatkan di persidangan yaitu : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, olehkarena barang bukti ini dilarang untuk dijual dan diedarkan, yang mana apabiladigunakan atau dikosumsi oleh manusia

dan masuk kedalam tubuh manusiadampaknya bisa merusak syarafsyaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusiadan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental(fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapunjuga sangat dilarang oleh UndangUndang, maka Majelis Hakim berkesimpulanterhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2warna ungu merah adalah alat

YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringane Bahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya hendakmemperimbangkan mengenai terbukt atau tidaknya mereka terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana yang

Setiap OrangMenimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yangmampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telahdilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu penstwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta bendaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangansaksisaksi serta didukung keterangan terdakwa

YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd. 5.

YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerus akan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukumMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka

Surat Perjalanan Laksana Paspor,Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang PasporBiasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa Bagi warganegara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia,permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasiyang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi datadan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia

akan mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkanbuktibukti tersebut;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Padt.P/2020/PN IdmMenimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P5 dihubungkandengan keterangan saksisaksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut:Pemohon bernama Kartinah, lahir di Indramayu tanggal 4 September 1965anak dari pasangan orangtua ayah Tasjan dan ibu Wastimah;Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknyadikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohondibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amarpenetapan dibawah ini;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

P4, dan P5,yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama AnakPemohon adalah Arziki Ganendra Fadila;Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsungmenyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapanhukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang

kasasi tanggal 23 Oktober 2018dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa meskipun Penggugat sudah lama menggunakan merek Butterflyuntuk kompor maupun kereta dorong sebelum kereta dorong merekDragonfly milik Tergugat terdaftar di Direktorat Merek Direktorat JenderalKekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RepublikIndonesia, tetapi pendaftaran Merek Dragonfly olen Penggugat telah ditolakoleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga asas first to fileternhadap permohonan pendaftaran Penggugat telah gugur,;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat bahwa merekDragon Fly milik Tergugat memiliki persamaan dengan milik Penggugat yangdiduga kuat dilandasi iktikad tidak baik tidak terbukti:Bahwa berdasarkan pertimbangan

Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugatpada kedudukan semula sebagai Pengatur Tingkat Golongan RuangII/d, jabatan Pelaksana, unit kerja Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, atauHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengan golongan danjabatannya, berikut memulinkan segala hakhak Penggugat:5.

Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasikedudukan Pemohon Kasasi pada kedudukan semula sebagai PengaturTingkat Golongan Ruang Il/d, Jabatan Pelaksana, unit kerja BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenNunukan, atau menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengangolongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hakhak PemohonKasasi;5.

berhak untuk mempunyainama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warganegara sejak yangbersangkutan masih tergolong sebagai anak (periksa Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002) ;Menimbang bahwa oleh karena nama sebagai identitas diri adalah hak setiaporang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas nama sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ;Menimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia

meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 I ayat 1) ;Menimbang bahwa disamping itu, penambahan nama Baptis Pemohon adalahnama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untuk dipergunakan olehsetiap warganegara pada umumnya

Akta RUPSLB No. 12/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut ditandaidengan adanya surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030043756perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;28.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No.12/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT. Kayo Surya Makmur yang pada saat itu diwakilioleh Joakim Nordangard selaku perwakilan FTA berdasarkan SuratKuasa Memberikan Suara, harus ditarik sebagai Tergugat, karenagugatan perkara a quo berkaitan dengan pembatalan RUPSLBsebagaimana tertuang dalam Akta RUPSLB No. 12/2019.

,Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadengan Surat Keputusannya Nomor AHU0010742.AH.01.02.TAHUN 2016;75. Bahwa pada saat pertama kali didirikan hingga Januari2019, Penggugat Rekonvensi dipimpin oleh Tergugat Rekonvensiselaku Direktur Utama yang berwenang mewakili PenggugatRekonvensi baik di dalam maupun di luar pengadilan;76.

BuktiP1.b : Foto copy Surat KemeterianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:AHU2474058.AH.01.01.Tahun.2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT. Borobudur Menara Indonesia Pertamatanggal 23 Desember 2015 (foto copy dari foto copy;3.

Bukti P2.b : Foto copy Surat KemeterianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaHalaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2020/PN JKT.SELDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:AHUAH.01.030055067 Perihal: PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PTBorobudur Menara Indonesia Pertama yang diterbitkandi Jakarta tanggal 7 Juni 2016 (foto copy dari foto copy dokumen asli ada pada Tergugat),5.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggal yaitu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsurunsur sebagai berikut: 1 Barang Siapa j2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Rasa Sakit, Suatu LukaAtau Merusak Kesehatan Pada Orang Lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas Majelis akan mempertimbangkanlebih lanjut dibawah ini ;UNSUR ke1 : Barang Siapa. 0200000000000000000000020Menimbang, bahwa Barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakankata ganti * manusia

sebagai subyek hukumpelaku tindak pidana, dimana manusia yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yangidentitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebutyaitu Terdakwa HASNAWATI BINTI COKENG Putusan No. 197/Pid.B/2012/PN.Skg Page 7Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telahmengajukan HASNAWATI BINTI COKENG selaku Terdakwa mengingat peranannyadalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan

Adapun lukaditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari padabentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yaituberdasarkan keterangan Saksi Korban Hasnah Binti Halidde yang saat itu hendak keluarrumah dan Terdakwa keluar dari rumah kakak Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Korban,setelah itu Terdakwa menampar korban sebanyak satu kali dengan tujuan agar korbanmenjawab