Ditemukan 122392 data
10 — 4
No 0277/Pdt.G/2016/PA.Sgta Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
12 — 3
No 0459/Pdt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
61 — 5
orangtuanya diPontianak ;e Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ;e Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus adacukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, danPengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salahsatu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk
15 — 5
No 0254/Pdt.G/2018/PA.Sgtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
13 — 12
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang /tsbat nikahHalaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1007/Pdt.P/2018/PA.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
15 — 2
huruf (b) dan (f ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, Sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu Sebagaimana yang akan ditegaskan
9 — 5
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;halaman
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
20 — 12
berpisah tempat tinggal, pemohontidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;e Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua pemohon pernah berusahauntuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonissenantiasa dapat dilihat manakala terdapat aktifitas suami istri secara bersamasamamembina rumah tangganya dalam satu atap rumah;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan
mempunyai tujuan yang jelas serta terarah dalammembina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jikadalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batinserta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti ituadalah tidak patut untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan
13 — 3
No 0107/Pdt.G/2018/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
39 — 27
terhadap perkara permohonan isbat nikah olehPara Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan daripihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
9 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; 6. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
16 — 5
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Paniterasebagaiman diatur dalam pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
15 — 9
Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranHalaman 10 dari 15 putusan Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.GsgMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah keliru dalam memeriksa dan memutusperkara a quo ditingkat Banding dengan menyatakan bahwa PenggugatTerbanding tidak dapat membuktikan jualbeli tanah obyek sengketa,dengan alasan jual beli tersebut hanya didasarkan pada keterangansaksi Penggugat Terbanding bernama Waha yang konon menurut JudexFacti saksi tersebut bila dinubungkan dengan terjadinya jual beli tahun1950 baru berumur 4 tahun didasarkan pada umur saksi pada saatdidengar keterangannya di persidangan berumur 65 tahun;Ditegaskan
Musa bila lasudah meninggal dunia;Bahwa ditegaskan pula dari Pengakuan Pembanding Tergugat dalamjawabanya Memperoleh Tanah Sengketa Dari Hj.
13 — 7
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telahmelangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat tanggal 16 JanuariHalaman 1 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbr2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1436 H, dihadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXX, KotaPekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan AktaNikah No. XXX/28/I/2015;2.
Bahwa apa yang ditegaskan pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam)Tergugat juga melontarkan kata kata yang tidak pantas kepada seorangistri, yaitu mengunakan kata kata Anjing Kau, Terkadang juga pada saatmembangunkan Penggugat, selain mengeluarkan katakata yang tidakHalaman 2 dari 13 halaman Putusan 1469/Pdt.G/2020/PA.Pbrpantas Tergugat menggunakan kaki, yang seharusnya tidak pantasdilakukan oleh Tergugat kepada seorang istri apalagi istri lagi hamil;8.
Terbanding/Terdakwa : UJANG SASTAR SIREGAR Bin ROHIM SIREGAR
53 — 45
RAHMAN BIN RADEN ISMAIL baikbertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri pada hari senin danselasa tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 14 September 2015 atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 di Desa GroholKecamatan Teluk Dawan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun berdasar ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri yang
RAHMAN BIN RADEN ISMAIL baik bertindaksecara bersamasama maupun sendiriSsendiri pada hari senin dan selasatanggal 13 September 2015 s/d tanggal 14 September 2015 atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 di Desa GroholKecamatan Teluk Dawan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun berdasar ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri yang
94 — 17
Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat,karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebaniwajib membuktikan dalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan statuspernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan
Islam telah membuka kemungkinan perceraian walapun dalamIslam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci olehAllah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkarandalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :x. w = wo 2 o of(9 bo J LaF AU OJ JMG GadelArtinya :Perbuatan halal yang dibenci Allah talah Thalagq (perceraian).
10 — 14
permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
18 — 6
dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sahgugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) KompilasiHukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskandengan talak satu khul, yakni dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugatterhadap Penggugat dengan iwadh Rpi0.000,00 (sepuluh ribu rupiah),sebagaimana akan ditegaskan
Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan inidikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUAKecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan PPN KUAKecamatan Medan Helvetia Kota Medan untuk dicatat perceraian Penggugatdengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusanint;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankanmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini
18 — 7
hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadapsuami di depan pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumahtangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya perdamaian ditempuh di samping merupakankewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara serta merupakanperintah oleh undangundang sebagaimana ketentuan pasal 82 undangundangnomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan
lagi oleh pasal 143 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atasditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedurmediasi di pengadilan serta memenuhi ketentuan pasal pasal 154 Rbg untukmendamaikan pihak pihak berperkara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkara ini, terlebin dahulu ditegaskan tentang dalildalil gugatan penggugat, yaknimerupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat
14 — 11
berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat benarbenar telah pecah (marriage breakdown) dan sendisendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalamsatu rumah tangga dimana keduanya sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selamakurang lebih tujuh tahun lamanya.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.