Ditemukan 122740 data
68 — 4
Unsur menyebabkan orang Jain matiMenimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah tidak dimaksud samasekali oleh terdakwa atas kematian tersebut namun akibat dari kurang hatihatinya ataulalainya terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibatterdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi yaitu 90 km/jam makakorban Ihwan Safiri meninggal dunia dan hal ini telah ditegaskan dalam Visum et RepertumNomor : 370/104/435.500/VR/2007 yang dibuat
berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktuMenimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa akibat perbuatanterdakwa tersebut korban mengalami luka yang menyebabkan penyakit/halangan dalammenjalankan pekerjaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibatterdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi yaitu 90 km/jam makakorban Mohammad Zaini yang membonceng terdakwa pada waktu itu juga mengalami lukayaitu. kebutaan seperti telah ditegaskan
187 — 32
Rp.1.208.816,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Bandingmelalui rekening koran R/K bank Mega nomor 010182011686860 (USD) tertanggal 22 Oktober 2009dan nilai yang ditransfer adalah sebesar USD.1,323.97 dan merupakan bagian dari total nilai transfersebesar USD.50,373.94;bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuaiPasal 33 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stddUndangundang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan
Mae BERS BARMAN Ak Hh DHEA HEAR CETLpaths Pe motitn Banding sehingga Pajak Masukan Masa Pajak September 2009 atas nama PemohonBanding adalah sebagai berikut:bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Undangundang Nomot14Tahun2002tentang Pengadilan Pajelainnya serta peraturan PE TR Me RE Fae NOMIOT OTB tun 1983 tentang Ketentuan OF HIBRGaE Gf BEEBE Perpayakarr stddUndaneandang, Nomor 6 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UndangundangNewent
31 — 22
rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaliyang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohontelah rusak (broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepadaPemohon ketika di nasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapatalasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagiHalaman 9 dari 13 halaman Putusan No 0414/Pdt.G/2020/PA.Bbumemiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebuttelah bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatanperkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
@Rp 197.798.400,00489.600,0013 Top MCO Kaleng (24x0,8) 661 pcs @Rp 275.637.000,00417.000,0014 Lainlain 735.145.693,00Jumlah 1.895.620.045,00 4.Dan berdasarkan APHT telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan(BPN) di Semarang, supaya objek jaminan tersebut dibebani HakTanggungan agar terbit Sertifikat Hak Tanggungan, Hak Tanggunganinilah yang menjadi dasar Tergugat 1 untuk secara langsungmelaksanakan eksekusi dengan pelelangan melalui Tergugat 2 terhadapobjek sengketa termaksud di atas;Bahwa perlu ditegaskan
Perjanjian Kredit Nomor 2004.097 tanggal 27April 2004 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat 1, olehkarenanya Perjanjiian Kredit Nomor 2004.097 tanggal 27 April 2004 cacathukum, batal demi hukum beserta akibatakibat yang ditimbulkan dariPerjanjian Kredit tersebut;Bahwa adanya goncangan ekonomi berimbas pula pada usaha Penggugatyang mengalami kemunduran dalam usahanya, sehingga pembayarankredit baik bunga dan lainnya mengalami kendala, tidak lancar dandikategorikan macet;Bahwa perlu ditegaskan
51 — 18
No. 470/Pdt.G/2021/PA.UnaMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatanlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasaltersebut di atas, sulit untuk diwujudkan
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganyabersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk berceraldengan Tergugat, maka
14 — 1
No 0066/Pdt.G/2016/PA.KtpMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
11 — 8
., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon suka melawan nasehat Pemohon,sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon denganTermohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
79 — 34
No 0139/Pdt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuniutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dantidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah terjadinya
24 — 8
., ditegaskan bahwa jika pada hari yangtelah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya danjuga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek),kecuali bila ternyata menurut Pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasarhukum atau tidak beralasan.Menimbang, bahwa karena keterangan saksisaksi dan atau buktibukti telahsejalan dengan dalildalil gugatan para penggugat, sebagaimana tersebut di muka danketidak hadiran tergugat di depan
Dengan demikian tuntutan para penggugatmengenai hal ini dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat memohon kepada Majelis Hakimagar para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., ditegaskan bahwa pihak yangdikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo, gugatan para penggugatdikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian dan atau ditolak selebihnya, sehinggaMajelis
7 — 4
sesuai dengan pendapat ahli figh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
/Pdt.G/2017/PA.LpkMandailing Natal dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatatjuga di KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan kepada PegawalPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungn Kota,,Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan
14 — 2
dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (6 ) dan (f) Undangundang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b ) dan ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekdan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugatyang akan ditegaskan
sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundang nomor 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padanguntuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
11 — 3
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
tahunterakhir dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusahamendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATUTU dan sama sekali tidak bersentuhan dengan jual beli atassebidang Tanah, sehingga Gugatan Penggugat secara yuridis mengandung CacatHukum ;Bahwa alas hak perjanjian jual beli rumah DIBAWAH TANGAN Tanggal12 September 1969 tersebut berdasarkan UndangUndang Agraria No. 10 Tahun1961 ditegaskan bahwa setiap transaksi terhadap tanah dan bangunan yang tidakdilakukan dihadapan pegawai pencatat Akta Tanah, maka perjanjian tersebut tidakSah dan batal demi Hukum, mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka
Putusan Nomor 378 K/TUN/2014ini adalah membatalkan Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut diatassebagaimana ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dan banding (vide bukti P2.1 dalam halaman 38 dan diperkuat buktiP2.2).
4 — 2
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganHalaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PA.TngUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai
dinasehati, Termohon sering pergi meninggalkantempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Meltahun 2018 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama,dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagiberkomunikasI; Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar danmengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
8 — 6
halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor Pdt.G/201 7/PA.LpkMajelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatunkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
Kecamatan Sei Suka, Kabupatenbatu bara dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Seka , KabupatenBatu Bara untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat,sebagaimana akan ditegaskan
21 — 10
Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan
Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.
17 — 12
permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
13 — 1
berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 19751975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
sebagaiman diaturdalam Pasal 84 undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan inibila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimanayang akan ditegaskan
6 — 15
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Halaman
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
11 — 9
,sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memilikiaturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut
kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraHal 10 dari 16 Putusan.No 0289/Pdt.G/2020/PA.BbuPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan