Ditemukan 41872 data
8 — 5
Hakimberpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
23 — 5
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di Catatan Sipil sudah terlambat,maka diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu yangmenyatakan tentang hal itu; 6.
18 — 4
Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di Catatan Sipilsudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dari PengadilanNegeri terlebin dahulu yang menyatakan tentang hal itu ;.
6 — 4
perselisihnan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsungbagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal manamengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapanakan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;4Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
11 — 6
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
15 — 1
pendapat Ulama figh yang menyebutkan:ply wirgs 4) Mo Je J 5) xaS ~prodd 91 oo A19 09 bassArtinya: Apabila seorang laki laki berkataperempuan ini adalah isteri saya tanpamemperincinya dan dibenarkan oleh perempuantersebut atau oleh wali mujbir maka dipandangcukup (sah nikahnya).Menimbang oleh karena perkawinan Para Pemohontersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang makauntuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 UU No.1 tahun 1974jis pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam makaPara pemohon diharuskan
11 — 4
perselisihan danpertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipil sehinggamemberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal4mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akanhidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasingfihak diharuskan
13 — 10
berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya)tersebut benarbenar perinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinanPemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon danTermohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
23 — 5
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
17 — 4
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan Akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang halitu;6.
29 — 8
Bahwa dikarenakan waktu pengurusan akta kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dariPengadilan Negeri terlebin dahulu yang menyatakan tentang hal6.
8 — 4
perselisihandan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipilsehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat danTergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masingmasing fihak diharuskan
27 — 10
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,Pemohon diharuskan menghadirkan saksisaksi/orangorang yang dekatdengannya untuk didengar keterangannya;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan Pemohon = dipersidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksisaksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171dan 172 RBg.
JURIAH
38 — 6
dan dikebumikan di Kampung Sawah RT 003 RW 007Kelurahan tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dengan suratkematian dari kelurahan dengan Nomor 474.3/56/Tnb tanggal 12 Februari2019;.Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtuaPemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada KantorCatatan Sipil,sehingga almarhum JAI belum dibuatkan Akte Kematian;.Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematianatas nama almarhum JAI untuk keperluan yang diharuskan
18 — 4
Bahwa, dikarenakan waktu pengurusan Akta Kelahiran di CatatanSipil sudah terlambat, maka diharuskan ada Penetapan dariPengadilan Negeri terlebih dahulu yang menyatakan tentang hal itu;6.
12 — 5
berpendapatperselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebut benarbenar perinsipildan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal manamengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, danmasingmasing fihak diharuskan
9 — 0
Ponorogo, namun oleh karena isteri Pemohon telahmeninggal dunia dan Pemohon memiliki 2 orang anak sebagaimanatersebut diatas, maka menurut Kepala Kantor Pertanahan Nasionalpersertifikatan, membalik nama dan menjual tanah tersebut harus izinpersetujuan anak Pemohon tersebut;Bahwa anak Pemohon belum dewasa (belum berumur 21 tahun) danbelum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untukmensertifikatkan, membalik nama dan menjual tanah tersebut, olehKepada Badan Pertanahan Nasional Pemohon diharuskan
24 — 3
hukum sebagai berikut:e Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Air Nyatoh pada tanggal 02 Nopember 1958,jenis kelamin lakilaki yang diberi nama ALIMBAR adalah anak dari pasangan suamiistri yang bernama ALHADI dan SIMBAK;e Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon, maka kelahiran Pemohon tersebutsampai saat ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil;e Bahwa Pemohon berstatus Warganegara Indonesia;e Bahwa Pemohon sangat memerlukan akte kelahiran Pemohon tersebut untukberbagai keperluan yang diharuskan
14 — 1
2222 o nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nn nnn nnn nen nnn enn ene nn ene nneeBahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon belumpernahBahwa sejak bulan April 2008, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai goyah, karena disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon misalnyaPemohon pulang kerja sampai malam, Termohon mendiamkan Pemohon dan tidak maumerebuskan air untuk mandi padahal Pemohon mempunyai penyakit panastis yangtidak tahan dengan air dingin, dan setiap pagi Pemohon diharuskan
3 — 4
Hakimberpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebabsebabnya) tersebutbenarbenar perinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon danTermohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukanpasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum: 21, dan masingmasingfihak diharuskan