Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017 Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakasasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD1945 jo.

Asasperlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c.

Asasperlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan c.

Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201710.Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan,dalam diktum Menimbang Huruf a menyebutkan:Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukumkeperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukumperkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah dengan tegas diatur tata carapermohonan pengesahan badan

Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2013(vide angka 6 halaman 2 dan angka 15 halaman 9 Gugatan);Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dalamdiktum Menimbang Huruf a menyebutkan:Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukumkeperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukumperkumpulan dart Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor 6 Tahun 2014 tersebut telah

menurut ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2) Pencatatan

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18569 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18569 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :Asalusul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkandalam akta kelahiran ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18309 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 18309 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/ataunama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : SEK06.KP.04.02 TAHUN 2017 tentang Pemberian IzinPerceraian tanggal 3 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;4.

namun benar kerasukan atau tidak saksi SENENG tidakmengetahui, kemudian terdakwa menanyakan kepadaALIP sebagai mediator dengan berkata MBAH IKI DESENENG RENE NJALUK TULUNG, BAR KELANGAN DUITPITUNGATUS EWU KARO ALIALI, MBAH TLITINEN OMAHESIK SENENG (mbah ini de Seneng datang meminta tolong,sudah kehilangan uang tujuh ratus ribu dan cincin, mbahteliti rumahnya Seneng), setelah kurang lebih dua menitALIP mengatakan IKI SING JUPUK WERNO LORO SIIMANUNGSO SJJI TUYUL (ini yang mengambil ada dua jenissatu manusia

dan satu tuyul), MENUNGSO SIJl TUYUL (iniyang mengambil ada dua jenis satu manusia dan satutuyul), kemudian terdakwa memerintah ALIP dengan katakata MBAH TULUNG JUPUKEN ROHE WONG SINGNJUPUK (mbah tolong panggilkan roh orang yangmengambil) dan dijawab RA ISO WONGE URUNGTURU (tidak bisa orangnya belum tidur), kemudianterdakwa berkata SAIKI TUYULE GOWO RENE (sekarangtuyulnya bawa sini) dan sekira kurang lebih 2 (dua) menitALIP berperilaku berbeda yaitu kedua tangan beradadidepan sambil digetargetarkan

Dalam Pasal 1 angka 16 Undangundang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa PasporRepublik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negaraIndonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangkawaktu tertentu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014tentang Paspor Biasa dan Surat

untukmelaporkan perubahan nama dalam paspor Pemohon, dengan nomor B5038847 dari MUHAMMAD SUMANTRI menjadi MUHAMMAD RIZKISUMANTRI kepada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkaravoluntair, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;Mengingat Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukansebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Perkawinan, disebutkan : Asalusul seorang anak hanya dapat dsuamiistriktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkanoleh Pejabat yang berwenang ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkanbahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalamakta kelahiran ;Halaman 5 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PN.MlgBahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

,disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau namakeluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatpemohon ;(2)

Bahwa istri Pemohon tersebut telah mengajukan Kredit Usaha ke Bank Danamondengan jaminan sertifikat tanah dan sudah dinyatakan lunas sehingga sertifikat tanahDart 10 halaman 3tersebut harus diambil dari Bank Danamon oleh istri Pemohon, namun karena istriPemohon sudah tidak bisa lagi beraktivitas layaknya manusia normal sehingga untukmengambil kembali sertifikat tanah yang dijaminkan ke Bank Danamon tersebutdibutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkanPemohon sebagai

Kotamadya Dili, PropinsiTimorTimur (Sekarang negara Timor Leste);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di depanpersidangan melalui keterangan saksisaksi yang menerangkan istri Pemohon yangbernama Lisna Tagale sudah 2 (dua) tahun tidak dapat lagi melaksanakan tugasnyasebagai ibu rumah tangga yang mengurus keberlangsungan rumah tangganya bersamaPemohon dan juga selaku pedagang tidak bisa lagi melakukan segala aktivitas sehariharilayaknya manusia normal karena sakit syaraf (demensia

., dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada DirektoratMerek dan Indikasi Geografis, Direktorat JenderalKekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Februari 2021;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TurutTergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada

huruf dengan merek EIGER milik Tergugat yang telahterdaftar lebin dahulu dan yang telah didaftarkan dengan iktikad baik,maka gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran MerekEIGER milik Tergugat dengan Registrasi IDM000495808, Kelas 25dengan jenisjenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) danRegistrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenisjenis barang: kaoskaki, ban pinggang atas nama Tergugat dari Daftar Umum MerekDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia

Putusan Nomor 241 K/PID.SUS/2017Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. Haktersebut apabila kemudian dihubungkan dengan UndangUndangDasar 1945, maka secara tegas telah tertuang dan diatur dalam Pasal28 Huruf (d) Ayat 1 yang menyatakan, bahwa:... setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depanhukum...

:Jaminan konstitusional tersebut lalu diejawantahkan baik melaluiundangundang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14Ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 12 tahun 2005 tentangRatifiaksi Konvensi Internasional HakHak Sipil dan Politik, yang intinyamenyatakan, bahwa:beens setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuanhukum sejak saat penyidikan sampai

mengetahuinyabahwa terhadap pasalpasal yang dipersangkakan dalam diriTerdakwa/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi antara lain pasalpemberatan yakni dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Darurat RINomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, bahan peledak dan senjatatajam, dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjaraseumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya duapuluh tahun;Bahwa, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik KP3Surabaya telah melanggar perlindungan Hak Asasi Manusia

Tidak memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia (yang semuanyatelah diatur berdasarkan perundangundangan yang berlaku, peraturanperaturan dibawah undangundang, surat edaran, yurispudensiMahkamah Agung yang secara tegas mengatur dan memerincimengenai hak Tersangka/Terdakwa untuk memperoleh bantuanhukum);Atas penilaian hukum di atas Judex Facti tidaklanh nyata melakukanmengenai halhal sebagaimana yang diwajibkan oleh undangundang yangjuga harus dianut dalam melaksanakan fungsi peradilan ditingkat bandingsehingga

Putusan Nomor 241 K/PID.SUS/2017Judex Facti harus dinilai tidak melaksanakan undangundang sebagaimanamestinya, karena itu cukup alasan putusan Judex Facti tersebut harusdibatalkan:Bahwa, demikian pula mengenai hal yang sama yang mengatur tentangbantuan hukum bagi Tersangka/Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi yangdiatur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang ImplementasiPrinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas disebutkan

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertera dari surat izin cerai dengan Nomor: 474.2/0013BANGRIR Tentang Izin Perceraian, Tertanggal 31 Agustus 2021 yangditerbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia;10.

danmendamaikan dari pihak Pemohon, upaya mendamiakn tersebuthanya di lakukan oleh pihak keluarga Termohon saja bahkanketika keluarga Termohon akan mendamaikan dan mengajakeluarga Pemohon untuk bermusyawarah keluarga Termohonmendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti mengeuarkankatakata yang tidak pantas kepada Termohon;2.6 Pada poin 9, mengenai Surat Izin untuk melakukanPerceraian dari pejabat yang berwenang mengenai izinperceraian yang diterbitkan oleh badan kepegawaian danPengembangan Sumber daya manusia

, Termohon merasa tidakpernah menandatangani surat izin untuk melakukan perceraiantersebut;Bahwa dari apa yang telah Termohon kemukakan diatas Termohondapat menyimpulkan bahwa Termohon masih menyayangi dan mencintalPemohon, dan Termohon berharap Pemohon untuk berpikir ulang untukmenggugat cerai Termohon, sehingga rumah tangga dapat di pertahankandan diperbaiki, Termohon tidak mau mencari siapa yang salah dan siapayang benar karena manusia wajar mempunyai kesalahan dan bukanberarti hal tersebut tidak

Bahwa pada poin 7 dari replik Pemohon yang menyatakan bahwaadanya upaya mediasi yang di lakukan di UPT Pendidikan XXXXX danBadan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia(BKPSDM) benar adanya, akan tetapi selama Proses mediasi dilaukantidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang manaTermohon ingin tetap mempertahankan rumahtangga dan Pemohon tetapingin bercerai, selain itu Termohon ingin menanyakan surat Persetujuandari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia(

ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin cerai dari atasan Pemohon berdasarkan KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 474.2/0013BANGRIR, tanggal 31 Agustus2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Manusia

., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui perubahannya sesuaidengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU16694.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29April2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan;Bahwa sekitar tahun 2017 Termohon PKPU sedang mengalamikesulitan cash flow keuangan dalam menjalankan usahanya, sehinggaTermohon PKPU membutuhkan pinjaman dana dari pihak ketiga untukmenalangi pembayaran biayabiaya yang harus dibayarkan TermohonPKPU, antara

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHUAH.01.030025756, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Angsa Daya tertanggal 19Hal. 20 Putusan Perk.No.09/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN NIAGA Jkt Pst Januari 2018 Bukti Pemohon PKPU IINO.

BUKTI BuktiBukti P21 Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 2 Februari 2018,antara PT Indometal Sedjati dan PT Kedaung OrientalPorcelain Industry Bukti P22Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 1 Agustus2018, PT Kedaung Oriental Porcelain Industry Bukti P23Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indometal SedjatiNomor: 64 tanggal 20 Pebruari 2008, dibuat di hadapanMarina Soewarna, S.H., Notaris di Jakarta Pusat Bukti P24Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU22322.AH.01.02.Tahun

2008 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 02 Mei2008 Bukti P25Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indometal SedjatiNomor: 03 tanggal 4 Desember 2017, dibuat di hadapan RudySiswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara Bukti P26 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHUAH.01.030202816 Perihal: Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Indometal Sedjati tertanggal19 Desember 2017 Bukti Para Pemohon PKPU (Pemohon PKPU dan Pemohon PKPU II) NO.

Notaris di Jakarta T2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung OrientalPorcelain Industry No. 158 Tanggal 14 Agustus 2008, Dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta (AktaPerubahan Anggaran Dasar) T3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU16694.AH.01.02.Tahun 2009 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan T4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung OrientalPorcelain Industry No. 382 Tanggal 15 Juli 2014, Dibuat dihadapan Rudy

yaitu kaki kanan sertakaki kiri dibawa oleh Terdakwa ke daerah Cakung dengan menggunakanAngkutan Kota KWK, setibanya di daerah Cakung dus bekas air mineral yangberisi potonganpotongan tubuh ARDIANSYAH tersebut ditaruh dipinggir jalandekat Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung, setelah menaruh potonganpotongan tubuh ARDIANSYAH di kedua tempat tersebut di atas, Terdakwalangsung pulang ke rumah kontrakannya ;Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIBpotonganpotongan tubuh manusia

No. 493 K/PID/2011ditemukan bungkusan kantong plastik wama putih, setelah diangkat oleh saksiBAHTIAR RIVAI dan kantong plastik tersebut di buka oleh Petugas Kepolisiandari Polsekta Cakung Jakarta Timur ternyata berisi potongan kepala manusia(anakanak) ;Bahwa potonganpotongan tubuh manusia yang ditemukan di kedua tempattersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No.

kaki kanan sertakaki kiri dibawa oleh Terdakwa ke daerah Cakung dengan menggunakanAngkutan Kota KWK, setibanya di daerah Cakung dus bekas air mineral yangberisi potonganpotongan tubuh ARDIANSYAH tersebut ditaruh dipinggir jalandekat Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung, setelah menaruh potonganpotongan tubuh ARDIANSYAH di kedua tempat tersebut di atas, Terdakwalangsung pulang ke rumah kontrakannya ;e Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIBpotonganpotongan tubuh manusia

tanpa kepala ditemukan pertama kali olehsaksi ABDI ALFRI BOY HUTAHAYAN disamping Jembatan BKT (BanjirKanal Timur) Cakung Jakarta Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari2010 sekitar jam 12.30 WIB di Sungai Rawa Teratai Cakung Jakarta Timurditemukan bungkusan kantong plastik wama putih, setelah diangkat oleh saksiBAHTIAR RIVAI dan kantong plastik tersebut di buka oleh Petugas Kepolisiandari Polsekta Cakung Jakarta Timur ternyata berisi potongan kepala manusia(anakanak) ;e Bahwa potonganpotongan

tubuh manusia yang ditemukan di kedua tempattersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No.

Bahwa selain itu juga Terdakwa mengupload kata kata kestatus akun Facebook Saksi IDA ROSIDAH Als IDA dengan kata kata : Heloo dasar manusia tidak berotak tidak taumalukeluargamudimana sekarang ERWIN tidak punya duit ya, minta sama saya biardikasih malu dong numpang di rumah orang, oh saya lupa kamu nanti tidak punya hotel gratis ya, emang bisa Cuma mulut ngomong dasartidak punya otak.Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn Bahwa katakata yang ditulis oleh Terdakwa di status

masalah bawa hartakamu juga sama, tapi koqg bisa ya kamu masih dibiayai sampaisekarang padahal kamu tidak kerja, antara kamu sama mamak yepta,kalo mamak yepta walau tidak kerja tapi dibelanjai adalah katakatayang membuat saksi korban merasa terhina dan merupakankebohongan;Halaman 18 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn Bahwa Terdakwa juga mengkomentari dengan kata kata dikolom komentar akun Facebook milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDApada tanggal 27 september 2017 yaitu hello dasar manusia

Dengan sengaja dan tanpa hak;3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik4. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Add. 1 Setiap OranMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang padadasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan samaartinya dengan seorang manusia perorangan atau manusia perorangan ;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat oleh

dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia,termasuk ketentuanketentuan yang tercantum didalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atauseorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindakpidana;Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.KtnMenimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelakutindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dakwaan JaksaPenuntut

Tulang Demi Ank2nya Klu Bok Yepta KmTau Kok Sampai Dmn Kemampuanya Tuk Biayain Kluarganya di kolomkomentar postingan Saksi Korban tersebutMenimbang bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIBSaksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akunmedia sosial Facebook miliknya dengan menulis status Bandara SoekarnoHatta yang dibagikan kepada publik;Menimbang bahwa terhadap postingan foto Saksi IDA ROSIDAHtersebut Terdakwa kembali mengomentarinya dengan menuliskan HelooDasar Manusia

sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukanhubungan seksual hingga calon istri anak Pemohon tengah hamil 6 bulan, olehkarena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakanpernikahan anaknya, ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II meskipun pihakKantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolakuntuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (CALON ISTRIANAK PEMOHON);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga nalurisexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan sex di luar hubungan perkawinan

Calon Suami Anak Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak Pemohon saat ini hamil 6 bulan, oleh karena itu dengan alasan tersebutPemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, Anak Pemohonmeskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekangmenolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya(Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituHalaman 16 dari 20 halaman Penetapan No. 85/Pdt.P/2020/PA.Ek.apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingganaluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidakdibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat

Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengankesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohonjuga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.Menimbang, bahwa magasidhus syariah dari perkawinan adalahagar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satudengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanyapemenuhan kebutuhan biologis untuk malanjutkan keturunan, sehinggadengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang kejidan kotor yang

Hukum wadhi merupakanhukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilainilai kebenaran,dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa(dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesiaNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.

Pemohon sudah salingmencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hinggaanak para Pemohon saat ini hamil 5 bulan, oleh karena itu dengan alasantersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, AnakPara Pemohon meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle,Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebutdengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untukmemenuhi naluri sex manusia

dengan jalan yang benar dan beradab,sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yangakan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena ituapabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anakPemohon dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubunganbadan sehingga naluri sex dan birahinya sebagai manusia pernah tersalurkan dijalan yang tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinyahubungan

kewajibannya sebagai seorang istri untuk dapat berbaktilahir dan batin kepada suami di dalam batasbatas yang dibenarkan hukum Islam,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain unsurunsur perceraian dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim jugamempertimbangkan hakhak kemanusian bagi Penggugat dan anak PenggugatTergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyebutkan: Setiaporang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, sehingga mengakibatkan keduanyaberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, makamajelis hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaanlahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkanPenggugat tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia

(Hak Asasi Manusia)untuk dapat merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir danbathin sebagaimana yang tercantum Pasal 9 ayat (2) Undangundang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b.kekerasan