Ditemukan 33222 data
7 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2002 di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/31 / X / 2002 tertanggal 28 Oktober 2002, padawaktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/31/X/2002 tertanggal 28 Oktober 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, yangtelah dinasegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuaidengan bunyi surat aslinya ( bukti P.2) ;Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan duaorang saksisaksi masingmasing bernama :1.
31 — 13
206/Pdt.G/2013/MS.Sgi
PUTUSANNomor 206/Pdt.G/2013/MS.SgiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukanoleh :PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Petani, alamat SIGLI;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat SIGLI;Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2013yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli pada tanggal tersebut denganregister Nomor 206/Pdt.G/2013/MS.Sgi, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.
IMELDA GUNAWAN
19 — 5
Fotocopy Akta Keterangan Hak Mewaaris Nomor 206/2017tanggal 31032017 yang dibuat oleh PAULUS OLIVER YOESOEF, SarjanaHukum Notaris di Kota Malang, diberi tanda P7 ;Halaman 4 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2017/PN Mig8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 287 Surat Ukur tanggal 01102014 Nomor : 102/Randumerak/2014, atas nama Rudi Purwanto,dengan luas 4.305 m ;9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 91 Surat Ukur tanggal 21072003 Nomor : 11/Randumerak/2003, atas nama Rudi Purwanto, denganluas 5.210 m?
pemohondengan Almarhum suaminya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Perempuanyang masih belum dewasa ;Menimbang, bahwa dari bukti P6 berupa Kutipan Akte KematianNomor 3573KM081129160013 tanggal 09112016 yang dikeluarkanKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas namaRUDY PURWANTO membuktikan jika Suami Pemohon yang bernama RUDYPURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 09102016 di KabupatenSitubondo ;Menimbang, bahwa dari bukti P7 berupa Fotocopy Akta KeteranganHak Mewaaris Nomor 206
50 — 26
.; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBgmenyebutkan pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus olehPengadilan Negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawahpimpinan Ketua ( dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri) menurut cara yangditentukan dalam pasalpasal berikut demikian juga di dalam ketentuan Pasal 207Halaman 46 dari51 Putusan Nomor 415/Pdt.Plw/2016/PN DpsRBg disebutkan tenggang masa peringatan paling lama 8 (delapan) hari , bilaTergugat tidak
Hadi Shubhan, SH.MH. telahmenyatakan bahwa apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap yang menghukum para tergugat dan barang yangdieksekusi tidak terkait dengan proses PKPU dari salah seorang tergugatnya makaeksekusi tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan bukan oleh PengadilanNiaga dan putusan aquo yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon eksekusi atauTerlawan adalah putusan pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetapsebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat
19 — 1
206/Pdt.P/2022/PA.JU
16 — 7
206/Pdt.G/2022/PA.Jepr
9 — 0
206/Pdt.G/2016/PAJP
20 — 2
206/Pdt.G/2022/PA.Jnp
29 — 6
206/Pdt.G/2020/PA.JT
89 — 0
206/Pdt.P/2020/MS.Bna
12 — 3
206/Pdt.G/2014/PA.Pkl
8 — 0
206/Pdt.G/2006/PA.Bwi
16 — 6
206/Pdt.P/2022/PA.Ptk
12 — 1
206/Pdt.G/2016/PA.Ktl
6 — 0
206/Pdt.G/2016/PA.Btg
8 — 5
206/Pdt.G/2017/PA.Rgt
1.
2.
8 — 0
206/Pdt.P/2017/PA.Pwk
8 — 0
206/Pdt.G/2018/PA.PO
6 — 1
206/Pdt.G/2019/PA.Srg
8 — 0
206/Pdt.G/2017/PA.Jr