Ditemukan 31593 data
34 — 7
No. 1586/Pdt.G/2020/PA.Bdwangka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage)antara lain sebagai berikut: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suam1 istri; Salah satu pihak atau masingmasing pihak meninggalkan kewajibannyasebagai suami Istri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; Halhal
11 — 2
SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya danhukum Islam yang berkaitan
29 — 6
No. 1575/Pdt.G/2020/PA.Bdwtanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken
24 — 3
No. 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdwsebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage)antara lain sebagai berikut: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suam1 istri; Salah satu pihak atau masingmasing pihak meninggalkan kewajibannyasebagai
32 — 6
sekarang tidak pernah kembaili ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani #00464 untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
30 — 7
sekarang tidak pernah kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani #00464 untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
26 — 6
No. 1508/Pdt.G/2020/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
32 — 9
No. 0000/Pdt.G/2019/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
8 — 0
;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumenmemandang perlu untuk menyampaikan hasil rapat pleno Kamar PeradilanAgama berupa Rumusan Hukum yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013,yang kemudian diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutusperkara ini;Menimbang, bahwa Rumusan Hukum tersebut menetapakan, gugatancerai dapat dikabulkan bila fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah(broken mariage) dengan memperhatikan petunjuk, para pihak yang berperkaratelah diupayakan damai
25 — 7
sekarang tidak pernah kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
30 — 7
sekarang tidak pernah kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikandalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
10 — 7
Pasal 64 AUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabatPengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusanini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RItahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkandalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalambentuk petikan ke Kantor Urusan Agama
8 — 9
dijatunkan talak satu bain sughra dariTergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yangditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun denganterbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno
16 — 7
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasasaling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikanbantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebutmerupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuahrumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suamiisteri Seperti diatur dalamPasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai puladengan hasil pleno kamar agama tanggal
8 — 6
Pasal 64 AUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabatPengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusanini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RItahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkandalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalambentuk petikan ke Kantor Urusan Agama
28 — 8
No. 0805/Pdt.G/2021/PA.BdwAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas
13 — 8
Pasal 64 AUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabatPengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusanini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RItahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkandalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalambentuk petikan ke Kantor Urusan Agama
37 — 6
sekarang tidak pernah kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
38 — 7
sekarang tidak pernahkemball ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum danberalasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikandalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihansebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
10 — 1
SEMANomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 3 yangmenyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraiantetap harus melalui proses Pembuktian ( Pasal 22 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975,maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan