Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
ISAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK TIMUR
203117
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.Mtr dari daftar register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
Register : 09-07-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 97/B/2013/PTTUN-MDN
Tanggal 29 Agustus 2013 — AZWAR SUTAN KAYO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, Cs.
358
  • M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/G/2012/PTUN-BL, tanggal 16 April 2013, yang dimohon banding;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima
    PUTU SANNomor :97/B/2013/PTTUNMDN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"non PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : AZWAR SUTAN KAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PensiunanTNI, Tempat Tinggal Jalan Kelurahan Raya No.10RT.01 RW. 01, Duren Sawit Jakarta Timur, Dalam halini memberikan Kuasa kepada: AGUSSURYA PRAYITNO OTTO, S.H.
    Seksi Peralihan HakPembebanan Hak dan PPA Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan,beralamat di Jalan Indra Bangsawan No 2Kalianda Lampung Selatan ;Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor50/14.18.01.600/1I/2013 tertanggal 05 PebruariSelanjutnya ...anon Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 97/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 18 Juli 2013 tentangPenunjukan
    Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketatersebut; anna nn nn nnn nnn enn nnn nn nnn nnn nnn reeceSee Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor : 26/G/2012/PTUNBL. tanggal 16 April 2013 ;ae Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara,bukti bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan sengketaene Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Agustus 2013 No.97/
    PEN.HS/2013/ PT.TUNMDN, tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK SENGKETApas Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor : 26/G/2012/PTUNBL, tanggal 16 April 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; = ===MENGADILI:1.
    Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 28 Juni 2013 dantelah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/G/2012/PTUNBL tanggal 28JUAM 2003 5 sees ee eee= Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihakPenggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding maupun Tergugat IIIntervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;aa Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 28/G/2016/PTUN.ABN
NATANEL SALEMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Bobanedano, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016, memberikan kuasa khusus kepada: 1. FERI DJINI, S.H.; 2. MARZEL J. HEHANUSSA, S.H.; 3. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA, Tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016, kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 2. Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si.; Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 3. Nama : H. FAKAR LILA, S.H., M.Si.; Jabatan : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Halmahera Barat; 4. Nama : JASON K. LALOMO, S.H., LL.M.; Jabatan : Kasubag Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
10719
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara; 3. Membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
    PENETAPANNomor : 28/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, Jalan Woltermonginsidi Nomor 168, Ambon, telah mengeluarkanPenetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: NATANEL SALEMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempat tinggal Desa Bobanedano
    Dalam hal ini memberikanKuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016, kepada : Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 28/G/2016/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tersebut:1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum.,; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Barat; 2. Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si.; Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Halmahera Barat; 3.
    Nama : JASON K.LALOMO, S.H., LL.M.; Jabatan : Kasubag Organisasi dan Tata laksana SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2016, yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 6 Desember 2016 dalam register perkara Nomor :28/G/2016/P TUN.ABN; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 28/Pen.Dis/2016/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2016tentang
    UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanlain yang berkaitan; MENETAPKAN :1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN; 2.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonuntuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara;Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN3.
Register : 16-02-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
ARIADI
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali , Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
10065
  • Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang sedang berjalan;

    3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sejumlah Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Register : 10-03-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 51/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 April 2014 — BAMBANG EDI SUKOCO VS BUPATI WONOSOBO
4721
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 3 Desember 2013 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar
    MH ;: Jaksa Pengacara Negara ;: Kejaksaan Negeri Wonosobo Jalan Serayu Nomor2 Wonosobo ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;Telah membaca : 772722 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn1. Penetapan...3.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 51/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014 tentangpenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara tersebut;2.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. Tanggal 3 Desember 2013 beserta suratsurat lainnyayang bertalian ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alih dan menerima kejadian kejadian dan duduk sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 3 Desember 2013 Nomor : 45/G/2013/PTUN.SMG. yang dimohonkan bandingdengan amarnya sebagai berikutMENGADILI :1.
    Semarang tersebut dan memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :MEMUTUSKANPRIMAIR 22202 n enn nn1.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 45/G/2013/PTUN.Smg tanggal 3 Desember 2013 ;SUBSIDAIR ; 772 222 0nnnn nnn nana nnn nnne Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yangseadiladilnya ( Ex Aequo EtMenimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajariberkas (inzage) masingmasing
    benar ;Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaipertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkatbanding sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikanmemori banding dari
Register : 15-02-2024 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PTTUN MATARAM Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR
Tanggal 20 Maret 2024 — PT. WIDYA RAHMAT KARYA vs KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT
8555
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 19-11-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 198 / B / 2013 / PT.TUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2014 — S A D J I vs KEPALA DESA MANCON
6213
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/2013/ PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------------------
    tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 75/G/ 2013/PTUN .SBY tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut ;F Dalam Eksepsi ;II.
    PTUN, SB ys Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 17 September 2013 yangHal 3 dari 11 hal Putusan No.198/B/2013/PT.TUN.SBY diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 17 September 2013 dan telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding isinya memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut; 2c nn nso nnncnne none1.Bahwa, Pembanding mengajukan banding atas
    Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ; Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telahmengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Mei 2013 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 29 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding yang isinya memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut ; 1.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 150/G/2012/PTUN.SBY tanggal 4 April 2013yang dimohonkan banding ;3.
    membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnyaakan ditetapkan pada amar putusan ini;Memperhatikan, PasalPasal dalam UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarabeserta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengansengketa tata usaha negara ini ; "MENGADILI:e Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya
Register : 29-03-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 102/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 April 2021 — SURAME vs BUPATI WONOSOBO
16496
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
    PUTUSANNOMOR 102/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilantingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantara :SURAME, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Desa ,Tempat tinggal di Kenteng RTI 002, RW 001, Desa Bojasari,Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, ;Dalam hal ini memberikan kuasa
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yang diucapkan secaraelektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada ParaPihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian;4.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.500, ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum padahari Selasa , tanggal 23 Pebruari 2021 Putusan tersebut disampaikan secaraelektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 88/G/2020/PTUN.SMG.
    Yang diucapkan secara elektronik denganpenyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal23 Pebruari 2021;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi PengadilanTata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara padahari Senin, tanggal 1Maret 2021 ;Menimbang, bahwa
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 88/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Pebruari 2021 yangdimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan bandingditetapkan sebesar Rp.150.000, ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat., tanggal 16April 2021 oleh kami :DR SLAMET SUPARJOTO, S.H.
Register : 08-04-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 42/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 6 Mei 2013 — HARMONIS SIAGA PUTRA, S.Sos vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, Cs
3722
  • M E N G A D I L I :- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 19/G/2012/PTUN-BL., tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan Banding; --- - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); --------------------------------------------------------
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:19/G/2012/PTUNBL., tanggal 17 Januari 2013; 3.
    ,yang ...yang ditanda tangani oleh RIDHO FERIZA, SH. dan Panitera Muda PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut kepadaTergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding masingmasing Nomor: 19/G/2012/PTUNBL.
    berkas perkara sebagaimanapertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar sesuai denganperaturan
    perundangundangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri5 dan ...dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 19/G/2012/PTUNBL., tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding,haruslah dikuatkan; nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nen= Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung Nomor: 19/G/2012/PTUNBL., tanggal 17 Januari 2013 yangdimohonkan
    1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; nnn nnn nn nnn nnn nn nnnMENGaAODSItLI Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor
Register : 27-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 147/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2019 — SUKARNO vs I. PANITIA PEMILIHAN PETINGGI SENGONBUGEL, KECAMATAN MAYONG. II. NOOR HIDAYAH
6321
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; --------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Maret 2019 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------
    PUTUSANNomor : 147/B/2019/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa Antara 5 n= nn = eno nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn een noe nen coe noe nee neSUKARNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta
    PETINGGI SENGONBUGEL, KECAMATAN MAYONG,KABUPATEN JEPARA, Berkedudukan di Kantor PetinggiSengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; Berdasarkan Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 19Nopember 2018, Para Anggota Panitia Pemilihan PetinggiHal. 1 Putusan No. 147/B/2019/PT.TUN.SBYSengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara telahmewakilkan kepada Darmanto, S.H. selaku Ketua PanitiaPemilinan Petinggi Sengonbugel, Kecamatan Mayong,Kabupaten Jepara untuk menghadiri sidang di PengadilanTata Usaha
    SLAMET HARYOKO, S.H. ; 27200 05Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Anang Zubaidy & Rekan, di JalanGodean km. 7,5 Sidomoyo, Godean, Sleman ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENS ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; 1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :147/B/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Mei 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding ; 2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :139/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 11 Maret 2019 ; = ===3.
    Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2019 dan telahdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat danTerbanding/Tergugat oleh Mamik Hermindjaja, SH, Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor : 139/G/2018/PTUN.SMG, masing masing padafanggell 16: Mei 2019) j
Register : 16-12-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 19-01-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY.
Tanggal 18 Januari 2023 — SUPARMAN vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES
14320
  • M E N G A D I L I ;- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 8/G/TF/2022/PTUN.YK, tanggal 11 Nopember 2022 yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Register : 11-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 87/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2019 — SRI MURNI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI daN 1. MUSTOWILAH . dk
4726
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; ----------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 November 2018 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000
    PUTUSANNomor : 87/B/2019/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang MadyaVI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamsengketa antara ; == 22 nnn nnn nnn ne nnn nnn nn nnn nnn ce nn cee nnnSRI MURNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tanjungsari IndahRT
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :87/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara inidi tingkat banding ; === 20 0n ono non nnn nn nnn ron nnn non cen ncenen2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :111/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 November 2018 ; 3.
    Fitriah, SH.MH., PaniteraMuda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor111/G/2018/ PTUN.SMG, masing masing pada tanggal 19 Pebruari 2019 ; Bahwa pihak Terbanding/Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 telahmenyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2019 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23Januari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat
    , Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat Il Intervensi 3 dan 4,Terbanding/Tergugat Il Intervensi 5 oleh Mamik Hermindjaja, SH., PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Surat PemberitahuanDan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 111/G/2018/PTUN.SMG,masing masing pada tanggal 24 Januari 2019 ; Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telan menyerahkan kontramemori banding tertanggal 4 Pebruari 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Pebruari
    PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Sri Mumi Penggugat Prinsipalpada tanggal 22 Januari 2019 ;
Register : 04-09-2015 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 04-06-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 56/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 26 September 2016 — RIAS WAHYUDI Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y Melawan : KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE sebagai Tergugat
14691
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;----------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----------------------------------------------
    ./2015/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ; RIAS WAHYUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggaldi Jalan Kesuma Timur Nomor 34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan BacukikiBarat Kota Parepare.
    Dalam hal ini diwakili orang tuanya bernama : Agussalim Y KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur Nomor34 C Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SMP NEGERI 9 PAREPARE, Berkedudukan di Jalan Bau Massepe Nomor94 A Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParepareSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut telah : Membaca : 1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 08 September 2015 Nomor56/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan MajelisHakim ; 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 08 September 2015 Nomor56/PEN.P/2015/PTUN.Mks. tentang Penunjukkan PaniteraPengganti ; MendengarMenimbang4, Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 September2015 Nomor. 56.H/PEN/2015/PTUN.Mks. tentang Penentuanhari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;5.
    Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalamketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang menentukan sebagai berikut :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum Tergugat memberikan jawabannya ;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atasgugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akandikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui olehTGP QUG AL j~~ nnn ann nnn nnn rnin nnnnecnnmennns3.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret Perkara Nomor : 56/G/2015/PTUN.Mks. dari buku register perkara;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 26 September 2015 oleh M. USAHAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDINUR INSANIYAH, S.H. dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.
Register : 04-10-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 173/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Nopember 2013 — YOHANES YAN TAHU vs BUPATI BELU
5524
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 8 / G / 2013 / PTUN.KPG tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ------
    Nomor : 173/B/2013/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negarapada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; YOHANES YAN TAHU, Kewarganegaraan Indonesia. PekerjaanTani, bertempat tinggal di Dusun Kiukoleu, Desa Tafulli,Kec. Rinhat, Kab.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor ; 173/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Nopember 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tersebut ; nenn ence nnn ncn nnn2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :8/G/2013/PTUN.KPG, tanggal 25 Juli 2013 ; 3.
    sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan KontraMemori Banding tanggal 24 September 2013 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihaktelah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkarasesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraNomor : 8/ G/2013/ PTUN.KPG masing masing pada tanggal23 AQUSIUS 2018 5 n nnn n nnn nnn ennTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangdalam perkara Nomor : 8/G/2013/PTUN.KPG ; 3.
    musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu,tanggal 27 Nopember 2013 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, SH.selaku .............8selaku Ketua Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum, danH.
Register : 24-03-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 57/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 9 Juni 2014 — Drs. KHAIRULLAH, M.Si vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
850
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 35/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan Banding; -- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ----------------------------------------------
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 16 Februari 2017 — SUKANDARIO MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
7933
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2016/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-----------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 517.000,00 ( lima ratus tujuh belas ribu rupiah);-------------------------------
    PENETAPANNomor : 47/G/2016/PTUNPbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaanacara biasa telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :SUKANDARIO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggalDusun Beringin RT 003 RW. 002 Kepenghuluan Balam Sempurna,Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi RiauDalam
    di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 16November 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 47/G/2016/PTUNPbr,sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Desember 2016; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 47/PENMH/2016/PTUNPbr tanggal 16 November 2016 tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/G/2016/PTUNPBR. tanggal 16 November 2016 Desember2016
    tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/PENPP/2016/PTUNPbr tanggal 16 November 2016 tentangPenetapan Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/PENHS/2016/PTUNPbr tanggal 8 Desember 2016 tentangPenetapan Persidangan; Telah membaca Surat Pencabutan Kuasa Penggugat tertanggal 6 Februari 2017 dariKuasa Hukumnya atas noma WIRONO DANA BHAKTI
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencoret Perkara Nomor : 47/G/2016/PTUNPbr dari Buku Register IndukPerkara; === 3 = oo nn nnn nnn nnn nn en nnn nena3.
    Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehAGUSTIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. FAISAL ZAD, S.H., M.H. NASRIFAL, S.H., M.H.2. HARI SUNARYO, S.H.PANITERA PENGGANTI,AGUSTIN, S.H., M.H.Hal 6 dari 7 hal.
Register : 26-07-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. dan M. SUHERIAL AMIN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 5. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/1064/G tertanggal 26 Agusuts 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 41/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor CAKRAMAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII No. 37, Jakarta Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
1133296
  • ----------------------------------- M E N G A D I L I : --------------------------------DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
    PU TUS ANNOMOR : 16/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : 2020PT.
Register : 08-01-2014 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/B/2014/PTTUN.MDN
Tanggal 19 Februari 2014 — AGUSTINA LASE vs BUPATI NIAS
6225
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tegugat/ Pembanding; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Oktober 2013, yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    PUTUSANNOMOR: 05/B/2014/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yangbersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di JalanPeratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara :BUPATI NIAS ; Berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9 Ononamolo AGUSTINA LASELot Gunung Sitoli
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 05/Pen.HS/2014/PT.TUNMDN, tanggal 12 Pebruari 2014, TentangPenetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk perkara sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/ PTUNMDN, tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Pokok Perkara:1.
    bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Factie pada halaman 29 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 43/G/2013/PTUNMDN tanggal 17 Oktober 2013 dan memohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut: 1.
    tertanggal 20 Desember 2013yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/PTUNMDN...Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 05/B/2014/PTTUNMDN43/G/2013/PTUNMDN putusan judex Factie telah tepat dan benar, dan memohonagar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnyasebagai berikut; 1.
    Tata Usaha NegaraMedan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebuttelah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkatbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 44/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
HJ ELLY ILHAM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
HARRY TOENGER
5829
  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000,- (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;
    PENETAPANNomor : 44/G/2018/PTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu Jalan RayaPendidikan No. 1, Makassar menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: HJ.
    ,M.H.,& RekanJalan Hertasning Baru Anging Mammiri Residence Blok D Nomor 8, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khususfertaniggal Juli 201 8 jn nsee ne neemSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;1. Telah mernbaca Gugatan yang diajukan penggugat ;2.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PENDIS/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangLolos: Dismissal j=ss==sseseseeneenest teense etree neem neseHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKS10.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PEN/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangPenunjukan Majelis Hakim ;2Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 44/G/PEN.P/2018/PTUN.MKS
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register IndukPSIIREN 5 mma I I3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000, (EnamRatus Lima Belas Ribu Rupiah) ; 20nennnnnennnneeDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus2018, oleh kami JAMRES SARAAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,JOSIANO L.
    MATTOLA, S.H. selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengandihadiri, Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri olen Kuasa Hukum Penggugat danRiese FOKUM Tecquget ll INEPYSIGI j~~=n === nnn ncn mreHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKSMAJELIS HAKIMHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. JOSIANO L. HALIWELA, S.H. JAMRES SARAAN, S.H., M.H.2. YULIANT PRAJAGHUPTA. S.H.Panitera Pengganti,H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.Perincian Biaya Perkara : 1.
Register : 13-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. SANUSI YASIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG dan H. MAD JOHAR
7932
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    P UT US AN Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun KomplekMedan Estate Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah inidalam sengketa antara :H.
    Mansyur (bukit lama)No.1/2388 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IT INTERVENSI/TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN. tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :40/G/2013/PTUNPLG;Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25Maret 2014 Nomor : 40/G/2013/PTUNPLG;3.
    baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan