pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :Artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan .Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbuny1 ; Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

CHOLIS, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis lagi ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak dapatmembantahnya karena Tergugat tidak dapat mengajukan buktibukti baik tertulis maupun saksisaksi sehingga tidak dapat menguatkan dalildalil jawaban dan duplik Tergugat apalagi Tergugattelah mencukupkan dengan buktibukti

15.017.419.340Pajak Penghasilan Terutang 1.501.741.934 0 1.501.741.9934Kredit Pajak 593.789.115 0 593.789.115Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0 0 0Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar 907.952.819 0 907.952.819Sanksi Administrasi 290.544.902 0 290.544.902Jumlah Pajak Penghasilan ymh(lebih) dibayar 1.198.497.721 0 1.198.497.721 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajakuntuk permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan danbursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan,sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabunganmasyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaanpajaknya;Pertimbanganpertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuantersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutanHalaman 7 dari 20 halaman.

Pertimbangantersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari pengalinan harta berupa tanah danatau bangunan, serta jenisjenis penghasilan tertentu lainnya.

Disamping itu berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Infateri10 Marinir/SBY tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militerdi persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda MarKRISTIANTO EKO SAPUTRO NRP 95038 tidak dapat dihadirkandi persidangan Pengadilan Militer O3 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimberpendapat perkara ini telah memenuhi

menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkanke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukandan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwaberada.Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 10 Mar/SBYtersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidanganmenerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Kristianto EkoSaputro NRP. 95038 tidak dapat dihadirkan di persidanganPengadilan Militer 103 Padang karena TerdakwaberstatusDesersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan,maka dengan mendasari

Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudahdiberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadirdi persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, selanjutnya

Sbgamengkhawatirkan baik dari perobuatan atau perkataan yang mengarah kepadanusyuz dan dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan alasan Tergugattentang kedurhakaan Penggugat merupakan hal yang mendasari alasanTergugat dalam permohonan konvensinya;Menimbang, bahwa kondisi kesehatan Penggugat yang telah di ketahuilangsung oleh Tergugat tidak secara mutlak mendasari terjadinya nusyuzdimana Penggugat tidak bisa melayani hubungan biologis suami istri antaraPenggugat dan Tergugat namun telah ditemukan

fakta lain tentang alasanalasan yang mendasari Penggugat menolak ajakan hubungan suami istritersebut terlebin dikarenakan kondisi kebersihan Tergugat yang sangat dikhawatirkan Penggugat akan memperparah penyakit yang dideritanya dimanauntuk menghindari perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebutPenggugat meminta bantuan kepada bibi Tergugat untuk menasehati Tergugatsehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan nusyuz dalam diriPenggugat dan berhak atas hakhak nafkah bagi Istri yang diceraikan

hadirnyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undangundang No.31tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkaratindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Mlliter, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/96/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 .yang menyatakan bahwa Terdakwa Hananto, Kopda NRP 534766,Ta flight C Skadik 405 Lanud Hadi Soemarmo Solo sampai saatini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karenayang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 18April 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia

(Saksi1), dan Serka Sutrisno (Saksi2) telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidanganmaka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangantersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagaiberikut:Saksi1Nama

keadaanrukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar bertengkar; Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon telah mengangkatseorang anak lakilaki bernama CALON ANAK ADOPSI putra dari AYAH danIBU; Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan langsung olehorangtua kandung anak sejak lahir kepada para Pemohon, bahkan sejakdalam kandungan sudah diniatkan diserahkan kepada para Pemohon, saksimengetahuinya ketika diundang syukuran oleh para Pemohon; Bahwa saksi mengetahui latar belakang yang mendasari

saksisaksi yang menerangkan : Para Pemohon adalah suami isteri yang membina rumah tangganyadengan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak; Para Pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki bernamaCALON ANAK ADOPSI putra dari dan ; Anak tersebut diserahkan langsung oleh orangtua kandung anak sejaklahir sekitar tahun 2017 kepada para Pemohon pada proses adat syukuran dirumah orangtua kandung anak, bahkan sejak dalam kandungan sudahdiniatkan diserahkan kepada para Pemohon; Latar belakang yang mendasari

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking

HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar

;Selanjutnya di sebut sebagai lokasi tanah objek sengketa.Adapun yang mendasari gugatan/Penggugat ini adalah sebagai berikut :I. Bahwa kakek Penggugat bernama Kaseng telah meninggal dunia padatahun 2003 dengan meninggalkan satu orang anak tunggal bernamaHannase Bin Kaseng yang juga telah meninggal dunia;II. Bahwa Hannase Bin Kaseng selaku ahli waris dari Kaseng semasahidupnya memiliki 7 orang anak salah satu diantaranya adalah Sabir BinHannase (Penggugat);Hl.

Japa dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat rekonvensi yangdikuasai oleh turut Tergugat Rekonvensi ; Sebelah Timur : Rumah Hasmi ( Tergugat VII ) ; Sebelah Selatan : Lorong/Jalan ke Pekuburan; Sebelah Barat : Jalan Poros Camming;Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 318/PDT/2018/PN.MKSAdapun yang mendasari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaiberikut :1.Bahwa Alm. Juma Taddang alias juma Telah meninggal dunia denganmeninggalkan lima orang anak yaitu 1.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/85/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/139

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/KA02

Karenanya ra formal n ini in kan iterima;TENTANG ALASANALASAN PENGAJUAN GUGATAN :Adapun uraian serta alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan iniadalah sebagai berikut : 272220202 22202202 n ence nnn nennee1.Bahwa Penggugat, PT.

Bahwa dalam pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusanobjek gugatan, Tergugat menyatakan bahwa dari hasil evaluasiterhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Penggugatdinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minereal DanBatubara.

H.Uryanto, SH, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, bahwaPenggugat baru mengetahui adanya suratsurat tersebut setelah adanya suratTergugat (Vide P1), terbitnya suratsurat yang mendasari keputusan Tergugat(Vide P1) bertentangan dengan PeraturanOrganisasi Partai Golongan KaryaNo.

No. 587 K/Pdt.Sus/20126 Bahwa yang mendasari surat Tergugat (Vide P1) sebagaimana disebutkandalam Posita angka 5 yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN R langsung masuk kedalam rumahterdakwa Ill M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD KURNIA dansaksi NIRWAN R menemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI,terdakwa Il H. PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.

YUSUF bin ABDULLAH telah berlangsung permainan judi KiuKiu kemudian dariunit lapangan (buser) mendasari informasi tersebut dan bergerak ke jalan Pahlawankampung Sasayya kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaengsaksi AHMAD KURNIA dan saksi NIRWAN langsung masuk kedalam rumah terdakwall M. YUSUF bin ABDULLAH dan tidak lama saksi AHMAD dan saksi NIRWANmenemukan empat orang terdakwa ALIMUDDIN bin KAMMISSI, terdakwa Il H.PATTA bin RAPUNG, terdakwa Ill M.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

uals Glo p rH. .w LelioArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan