tanggal 19 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1488/WPJ.04/2012 tanggal 19Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Maret 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret 2010 nomor0083/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp136.013.880,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00004/207/10/019/11 tanggal

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat tersebut, lalu Tergugat IImulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat danakibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilahperselisinan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasiprogres pekerjaan tersebut di lapangan;9.

Perselisihan tentang reralisasi progres kKemajuan pekerjaan di lapangantersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progrespekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat Ilbesaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar7% dengan mendasari pada surat Tergugat .

Bahwa di saatsaat Penggugat sedang menungununggu dilakukanopname ulang, ternyata Tergugat Il dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor JTBAJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diamdiam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakanPenggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014,tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal PemutusanKontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat IlNomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, laluTergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KP0.06/XII/2014 tanggal30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30Desembr 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desembr 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telahmenyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayarKlaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesarRp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilan baru Penggugatmengetahui bahwa Tergugat II telah

Saksi SARBANI, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dariPemohon; Bahwa pemohon menikah dengan PRIHADI sekitar tahun 1991 diBanjara ini ;22nennnnn nner nnn cononnnnnncnnnnannnnnannnnnnsBahwa pada tahun 2001 pemohon dikaruniai anak perempuankedua bernama JAMILAH sekarang berusia kurang lebih 12 (duabelas) tahun;Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebutkarena anak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintarnama anak pemohon tersebut dirasakan

A2/678/III/IX/1991 tanggal 28Nopember 1991, (bukti P.2) telah dikarunia dua anakperempuan j 2222222222222Halaman 5 dari 9 halamanPerkara Perdata Permohonan No. 04/Pdt.P/2014/PN.Kgne Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon inibernama JAMILAH yang saat ini telah berusia 12 (dua belas) tahundirubah menjadi bernama NOR HASANAH; (buktie Bahwa yang mendasari permohonan Pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama JAMILAH dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran

n nnn nen cnn nn cence cnn c nn nne encesMenimbang, bahwa berdasar fakta diatas pemohon bernama AISYAHdipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di ParamaianRt.004 Rw.002 Desa Peramaian, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten HuluSungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalahtempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon danTermohon sudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohonmerasa putus asa;Menimbang

pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama HASAN bin MUSDI dan EDI SUSIANTO bin AHMADUH, saudaraipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAFIUDIN bin EMIN dan HARYONO bin M.HASYIM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah6menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rf. r2.w LeilysArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEIJI UI JI J we pelArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

alamatnya denganjelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor6464/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 November 2019 mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6464/Pdt.G/2019/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

gugatan ini adalah :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Februari 2009, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: 203/66/II/2009 tertanggal O9 Februari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor ;Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kampung Duren Baru Poncol, RT.001/005.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama WASIK bin NIJO dan ISTRININGSIH bin MATALI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

als ole p rf. r21w LacilysArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEIJI UI JI J Me pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

ini terdakwa dilaporkan oleh saksi Jasril Als Pak Ogokdan saksi Tengku Zulkifli Hesda ke polisi sehingga jadi perkara ini.e Bahwa benar waktu terdakwa menerima uang dari saksi Jasril di rumah saksiJasril disaksikan diketahui oleh istrinya yaitu saksi Yulinar Als Ely.e Bahwa benar terdakwa menggunakan uang dari saksi Jasril yang sedianyaakan diberikan kepada saksi Zulkifli sebagai angsuran/pembayaranpembelian tanah terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Jasril maupunZulkifli.Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barang siapa, pengertian barang siapadalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang didugasebagai pelaku tindak pidana, kemudian pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keteranganterdakwa petunjuk dalam persidangan juga barang bukti dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam kasus ini, adalah terdakwaSolekan

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya/sebagian milik orang lain.Menimbang, bahwa unsur sengaja dan melawan hukum, maksudnya melakukansuatu perbuatan dengan niatnya/dalam bathinnya dengan cara/ causa yang tidak halalatau bertentangan dengan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Solekan mengetahui danmenyadari bahwa dirinya hanya sebagai perantara dan

Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Menimbang bahwa dengan unsur ketiga tersebut diatas majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa mendasari pada keterangan para saksidan keterangan terdakwa juga barang bukti yang berupa kwitansi tanggal 12 September2011 dan ditanda tangani terdakwa Solekan dapat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terdakwa Solekan menerima uang dari saksi Saprial secara bertahap di JalanKapau Sari Kel. Tangkerang Timur Kec.

(lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksi Tengku Zulkifli sebagaipemilik tanah (penjual) tanah diterangkan bahwa ia baru menerima uang dari terdakwa(perantara) sebanyak Rp. 15.000.000.(ima belas juta rupiah) sedangkan Rp.35.000.000.

No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu denganperempuan lain yang tidak jelas, lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempattinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena setelahmediasi tidak pernah datang lagi di dalam ruang sidang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama TAYYIB bin ASMAWI dan DESI ARIYONO bin EL MUNASO,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

b> Glo p rH. .w LeoilArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbII Ul JI J Met pesArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

Bahwa mendasari pada ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) danUndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), pada keduaundangundang tersebut yang menjadi dasar hukum dalamhubungan Industrial tidak diatur mengenai pembayaran gantikerugian baik secara materiil maupun immaterill, namunhanya mengatur tentang upah, uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;Bahwa mendasari pada Putusan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan KembaliNomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat danpenghinaan"Mendasari pada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal1238 Jo.

Pasal 4 UU 2/2004, sehinggadengan kata lain hasil bipartit dan risalah mediasi atas suatuperselisihan pemutusan hubungan kerja tidak dapatdigunakan pada penyelesaian perselisihan hak, perselisihankepentingan ataupun perselisihan antar serikat pekerja/ouruhhanya dalam satu perusahaan, berbeda atau lain hal apabilaperselisinannya dari awal meliputi perselisihan hak ataukepentingan yang diikuti dengan perselisihan pemutusanhubungan kerja.Bahwa mendasari pada gugatan a quo, Penggugat telahmemberi judul

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidakdisertai kelengkapan yang menjadi syarat formil sepertitermaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004,maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikembalikankepada Penggugat, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat di terima.Eksepsi gugatan Penggugat prematur karena diajukan tanpaterlebin dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui mekanismebipartit & mediasi.Bahwa mendasari pada judul/oembukaan gugatan Penggugatpada halaman 1 gugatan a guo adalah

Jawaban atas dalil posita gugatan poin 17.Majelis Hakim yang terhormat,Mendasari pada dalil posita gugatan poin 17, terbukti walaupunsecara diamdiam Penggugat telah mengakui melakukanpelanggaran kerja dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sampai Penggugat diproses sampai pada tingkatan mediasi,maka untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atas Penggugatuntuk diputuskan hubungan kerjanya karena telah melanggarketentuan Pasal 16.42 PHI 20132015 dengan sanksi PemutusanHubungan Kerja (PHkK).Bahwa

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Konvensi) ;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari

Bahwa, dalam perkara ini, gugatan Penggugat mempersoalkan prosesterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 yangditerbitkan oleh Tergugat Il dan segala proses penerbitannya dilakukanseca sah karena SHGB 6450 adalah hasil gabungan dari 50 SHGB danKe50 SHGB yang mendasari terbitnya (SHGB) No.6450 tersebutadalah berasal dari 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang juga terbitsecara sah pada tahun 1995 (sebelum terbit semua SHM atas namapara Penggugat yang terbit tahun 1997 dan 2002).

Dengan demikiangugatan Penggugat yang mempersoalkan penerbitan penggabunganSHGB No.6450 adalah gugatan yang sangat ngawur dan sebenarnyasoal proses penerbitan SHGB No.6450 adalah ranah Pengadilan UsahaNegara dan itupun telah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara(semua pertimbangan atas penilaian faktafakta termasuk buktibuktitidak ada yang dibatalkan termasuk tahun terbitnya ke50 SHMyang mendasari terbitnya SHGB No.6450/sesuai Yurisprudensitetap).

terbitnya SHGB No.6450 dimaksud.Perlu dijelaskan Kembali, ke50 SHM yang mendasari terbitnya SHGBNo.6450 terbit lebih dahulu dari SHM yang ada pada paraPenggugat dan ke50 SHM tersebut kemudian diturunkan statushaknya menjadi 50 SHGB dan setelah itu baru digabung menjadiSHGB.No.6450.

Menyatakan sah 50 (limapuluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarmadkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450atas nama PRITIKHalaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bkn5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegangHak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;6.

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkkuntuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atasnama PRITIK ;5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegang Hakatas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desaBaru Kampar sebagaimana disebut diatas;6. Menyatakan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan(SHGB No.6450);7.

Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti ( P s/d P8) serta 3 (tiga) orang saksi,masing masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sertabermeterai cukup dan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi persyaratan hukumFormal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksisaksi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk dan warganegara Indonesia yang tinggal dan beralamat di Celep Selatan Rt. 09 Rw. 03Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Fatimah tidak keberatan kalau harta peninggalan dari orangtuanya tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi waris padaseluruh ahli warisnya, termasuk hak dari almahum Dulatip, yang diserahkankepada kedua anaknya;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, biladihubungkan dengan isi permohonan Pemohon tersebut, maka hakimPengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa Pemohon sebagai saudara (kakak)kandung dari almarhum Dulatip, dan semasa hidupnya Dulatip menikah denganChalimah

Saksi MUHDARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY sekitar tahun 2007di Padange Bahwa pada tahun 2012 pemohon dikaruniai anak perempuan pertamabernama NOOR HIKMAHIZZATULMUNA 52 222222 2 nnn nn nner nnenee Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus

berikut :Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisli di Jln.Ciputat No. 57 Rt.01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan KandanganKabupaten Hulu Sungai Selatan; (buktiBahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY pada Tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/88/IV/2007 tanggal 2 April 2007(bukti P.3) ;Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon ini bernamaNOOR HIKMAH IZZATULMUNA yang saat ini telah berusia kurang lebih 1(Satu) tahun 3 bulan dirubah menjadi DAFINA ALMUNA, (buktiBahwa yang mendasari

Ciputat No. 57 Rt. 01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan, KabupatenHulu Sungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;""Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatar belakangiatau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam AktaKelahiran anak pemohon adalah untuk kebaikan anak pemohon itu sendiri, sehinggapemohon mengajukan

Nomor Tahun 2008,ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan olehTermohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (BuktiP1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yangdikuatkan oleh Bukti P.2, adalah dinyatakan bahwa biodata tersebut adalah benar Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Termohon mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga dan setiap terjadipertengkaran selaliu minta cerai akaibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohondan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang mendasari permohonan Pemohontersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalildalil Pemohonakan tetapi keberatan untukbercerai; Menimbang, bahwa

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , 10namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhikehendak syaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberhentian TerkaitPelaksanaan Isi Surat Perjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;8.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Il Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan tanpa mendasari padasuatu rekomendasi dan/atau putusan Mahkamah Partai atau sebutan lainadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus.Parpol/201810.

peraturan perundangundangan yang terkait yang telahmenimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat Nomor: 013/DPWPA/IV/2017 tanggal 29Maret 2016 tentang Pemberhentian terkait pelaksanan isi SuratPerjanjian di Partai Aceh adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh periode 20142019 dengan mendasari

Unsur Barang Siapa. 15Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barang siapa, Pengertian barang siapaadalah siapa saja sebagai subyek hukum Orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana,dan pelaku tersebut mempu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa dalam persidangan juga barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkapdan ditahan oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan terdakwa pada hari Selasatanggal

Dengan demikianpenggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwadalam persidangan, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dapatdiketahui bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 14 Mei 2013, sehubungandengan dirinya telah menguasai memiliki sejumlah pil Ekstasi dan sembilan paket daunganja yang disimpannya dalam

Terdakwa mengausai dan memilkibarang tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang M enteri K esehatan;Menimnbang bahwa mendasari pada fakta dan pertimbang tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa, unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah dapat dibuktikannyadalam perbuatan terdakwa tersebut;Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Gol.

I dam bentuk Tanaman.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan benarkan olehterdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Senin 13 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 W ib.

am warnahitam (sudah mai ketika dititipkan), 1 (satu) buah goni plasik warna putih, 1 (satu) buahcelana Lee warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna coklat, 1 (satu) buah ceiana boxerwarna hitam ; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan petunluk dalampersidangan juga keterangan terdakwa dapat di peroleh faktafakta sebagai beikut: Bahwa pada hai Rabu tanggal 17 Apil 2013 pukul 02.30

Pengertian barang sia pa sebagaisubyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana, dan orang pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan akan perbuatannyaMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdak wa sendiiyang membenarkan diinya sebagaimana tersebut dalam idenitas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, maka dapat diketahui bahwa terdakwa FAHRUDDIN SYAHPUTRA Alias PUTRAdan terdakwa TEGUH SUMARLIN Alias KODRAT adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana melakukan

Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian KepunyaanOrang Lain;Menimbang, bahwa dengan unsur bahwa jelas dalam faktafakta persidangan terdakwa Idan terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor ayam siam warna hitam (sudah mati ketika ditiipkan), 1(satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah celana Lee warna biru, (satu) buah kemejawarna coklat, (satu) buah celana warna hitam yang bukan merupakan barangbarang miluik terdakwanamun barangbarang kepunyaan saksi korban Roza ;Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Diiakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa paraterdakwa yaitu terdakwa Fahruddin Syahputra Alias Putra dan terdakwa Teguh Sumarlin AliasKodrat yang melakukan pengambilan barangbarang dari rumah saksi korban tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.500.000, (lima ratus ibu rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua diatas

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman