Ditemukan 51522 data
13 — 3
Selogiri Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22Mei 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/22/V/1994 tanggal 23 Mei 1994dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Ce ibe p tbe te Lisdify>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:G Mali db) D1 SG 2Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah
32 — 21
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapatMenimbangBerpendapatpemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan
39 — 19
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/128
19 — 1
PujerKabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama Bondowoso tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Bondowoso dengan Nomor 0583/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 01 April2019, dengan dalildalil sebagaiAdapun dalil dalil yang mendasari
22 — 3
Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama Bondowoso tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12Februari 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0320/Pdt.G/2019/PA.Bdw,tanggal 12 Februari 2019, dengan dalildalil sebagaiAdapun dalil dalil yang mendasari
9 — 0
TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari
158 — 33
maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan diperteguhdengan bukti P1 (Potokopi KTP Pemohon), maka Pengadilan Agama Yogyakartaberwenang mengadili perkara ini;Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohonmohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan, memberikandispensasi kepada anak Pemohon () yang berumur di bawah 19 tahun untukmenikah dengan calon istrinya bernama ();Menimbang, bahwa posita yang mendasari
12 — 13
merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknyamengemukakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yangterus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali dengan sebabsebab sebagaimanayang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya dasar hukum yang mendasari
29 — 21
eksepsi tersebuttidaklah menjadikan permohonan Terbanding kabur, dikarenakan di sampingmenyangkut redaksional, bukan substantif dan bukan pula dibuat olehprofesional, tetapi juga apa yang dibuat Terbanding tersebut dapat dipahami,bahwa Terbanding bermaksud akan menceraikan Pembanding, sehinggaesensi dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua Pembanding di manapermohonan Terbanding tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dasarhukum yang mendasari
21 — 18
mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sidikalang nomor : 14/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 16September 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapatbahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
9 — 0
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalam persidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 4 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 107/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 4 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak lakilaki Pemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari
16 — 11
, agama Islam, Pendidikan S1 , pekerjaan Karyawan,tempat kediaman di Kabupaten Bogor;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2813/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
37 — 4
P3 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama Pemohon adalah karena Pemohon' merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat
13 — 0
Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagaiberikut;1.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belumberusia 19 tahun; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkankarena keduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudahsedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat
12 — 6
Karyawanswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdengan register Nomor 3557/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telahmengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
44 — 4
Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari kepada sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 422dan surat ukur pada Bilad A.10 seluas 19.860 M2 menjadi 18.621M2, lalumenurut surat keputusan pemberian hak milik dengan nomor : SK.1181/KEPRI/593.2/1980 kemudian berubah lagi luasnya menjadi 16.124 m2dalam sertifikat hak milik 1162/81/594.3/tpi dengan surat ukur nomor : 2/86/R/ tertanggal 27 januari 1986..
ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip / 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari
ganti rugi material sebesar Rp. 18.000.000 (delapanbelas juta rupiah).e Berdasarkan Putusan mahmakam Agung RI tanggal 31 Mei 1980No : 550 K/ Sip/ 1979 ditegaskan bahwa Petitum tentang gantirugi harus diajukan tidak dapat diterima karena tak dijelaskanperinciannya mengenai hal itu dalam perkara gugatan.e Dalam dalil atau Posita Gugatan Pengugat tidak dijelaskan secarategas (een auldelijke en beralde concluise) tentang dasar hukum(rechtsground legal grounds) dan kejadian kejadian (rechtsfeitan) yang mendasari
sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat Il, ternyata di terbikan oleh Tergugat V,dimana bila para penggugat meneliti secara seksama, terdapat kejanggalandan perobahan secara signifikan terhadap surat ukur yang tercantum dalamsertifikat hak milik nomor :4418 maupun sertifikat hak milik nomor 1683,dimana berawal dari pada sengketa perdata yang pernah terjadi antaratergugat III dan tergugat IV dengan mohamad salim (alm).Bahwa dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat Ill dan tergugat IVyang mendasari
113 — 30
AbhinayaAnsori binti Ali Ansori, oleh karena itu MajelisPengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat,Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pihakyang berhak untuk mengasuh atau memelihara anaknya bernamaANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun ;Menimbang, bahwa ternyata petitum atau tuntutanPenggugat/Terbanding tersebut tidak disertai dengan positayang menguraikan peristiwa kejadian atau peristiwa hukumyang mendasari
13 — 14
Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM PekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa GunungPicung Kecamantan Pamijahan Kabupaten Bogor.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaanlbu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari
15 — 0
Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telahterpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum berusia 16 tahun;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi
28 — 18
No.0082/Pdt.G/2014/PTA.MITR.harus memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat denganlandasan Hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim tingkat pertamatersebut, karena pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah dirubah secara total dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri