Provinsi Sulawesi Utara, sebagai TergugatllPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN ThnSetelah mendengar Para Pihak di Persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahunapada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Thn,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun alasan yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Lumajang Nomor : 39/39/I/1963 tanggal 09 Januari 1963 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 09 Januari 1963 telahmelangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kab.

dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon sebagai penduduk Dusun LebakRT.003, RW.001 Desa Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogansehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkarapermohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

telahmemenuhi syarat formal gugatan ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun 5 bulanakan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri, sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) karena posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP1951/BC.5/2011 = tanggal23 November 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea danCukai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumbangsel;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajakini adalah sebesar Rp 1.583.033.000,00;3.

TERGUGATsebagai Direktur Perusahaan dan PENGGUGAT sebagai Pekerja atauBuruh seperti yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Para Tergugat;Menimbang bahwa pihak para TERBANDING semula TERGUGAT dalamKontra memori bandingnya tanggal 19 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan : Bahwa Para Terbanding secara tegas menyatakan menolak dalildalil Memori Banding dari Pembanding, dikarenakan pertimbanganHukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 dan 24Putusan A quo sudahlah tepat dan benar karena telah memenuhi dantelah mendasari

menyatakan gugatan bahwa gugatan Penggugat telahlewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terbukti ; Menimbang, bahwa dengan telah terbukti gugatan ParaPenggugat/Pembanding telah lewat waktu 90 ( sembilan puluh) hari, makadengan sendirinya Eksepsi Tergugat/Terbanding diterima, dan denganditerimanya eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut berarti syarat formalgugatan tidak terpenuhi, maka untuk itu gugatan Para Penggugat/Pembandingdinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan yang mendasari

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi I:1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 9yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari

Dengan mendasari padaalasan keberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diatas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI. mengadili sendiridalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;2 Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda18Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti Dr.

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimanaPengadilan tinggi Banda Aceh masih mengambil pertimbangan hukumpengadilan Negeri Banda Aceh terutama dalam pertimbangan yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merujuk pada Perbuatan yang dilakukan Termohon kasasiIl/Terbanding H/Tergugat I yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (I SPMK) makapengadilan Tinggi Banda Aceh jelas salah dan tidak cermat dalam I menerapkanhukum, dimana yang mendasari

Pertimbangan inidibenarkan oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dengan mendasari padapertimbangan dan penilaian atas bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikanpekerjaan Terbanding/Penggugat sudah dilaksanakan 100%;Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikan pekerjaan Terbanding/ Penggugat sudahdilaksanakan 100%, bukti P5/TI3 dan P6, TI6 yaitu bukti pembayaran, buktiP7/TI5 yaitu hasil rapat Forkopimda dan bukti P5/TI3 yaitu berupa LaporanHasil

Permasalahan atau alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan:1.Bahwa, sejak sekitar tahun 1966 suami Penggugat, Penggugat dananakanak, dimana suami Penggugat adalah selaku Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat telah menempati rumah tinggalyang beralamat di (d/h Jalan Tosari) Nomor 76. Menteng yangsekarang dikenal dengan Jalan Prof.

Nomor 224 K/Pdt/201426.27.28.29.menyangkut dasar dari pada pengosongan tersebut di atas atau alashak mendasari pengosongan tersebut;Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan keseluruhannyaSurat Keputusan Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: Kep/712/X/2010tentang Pencabutan/Pembatalan Surat lzin Perumahan (SIP) KodamJaya Nomor SIP/3414/2000 Tanggal 23 Juni 2000 yang menjadi dasarPerintah Pengosongan tahun 2011, di mana surat di atas adalah cacathukum dan bertentangan dengan Surat Nomor B/9764/IX/1976 perihalIzin

Bagian menimbang hanya mendasari surat permohonan dari almarhumKolonel TM. Gurning (suami Penggugat) seharusnya dasarnya adalahsurat keputusan Kasad;b.

Pada bagian mengingat mendasari surat Skep Kasad Nomor 89/Il/1973tanggal 19 Maret 1973 Bab IX pasal 31 tentang wewenang PanglimaDaerah Militer setempat untuk mengembalikan rumah yang akan diokupasi TNI AD kepada pemiliknya dan penghapusan dari RegisterAdministrasi TNI AD, seharusnya dasarnya adalah ST Kasad Nomor:ST/766/1984 tanggal 23 Juni 1984 yang menentukan bahwapengembalian penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunanokupasi TNI AD harus atas ijin persetujuaan Kasad;c.

Tegal;bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN menghubungi Sdr.saksidengan cara menelfon Pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul19.00 Wib namun pada saat itu. yang mengangkat adalahREZATULAMALLIAH Binti NUROHMAN (Kakak Kandung Saksi) danmenyampaikan AJA MENGHUBUNGI DRN NDISIT ( JANGANMENGHUBUNGI DRN DULU) setelahnya langsung dimatikan;Bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN sudah merencanakan untukmenyetubuhi saksi mendasari komunikasi melalui telfon Pada hari Selasatanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (Softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Setelahnya Terdakwa mengenakan celana dancelana dalam yang Terdakwa kenakan demikian juga dengan DRNmengenakanHalaman 25 dari 29Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Slw.celana dan celana dalamnya setelahnya Terdakwa mengendarai sepeda motordan mengantar DRN pulang ke rumah;Bahwa Terdakwa menyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwasebelumnya yang akan bertanggung jawab dan yang bersangkutan hanyadiam;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja

dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan yang keliru dengan mendalilkanpemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahmelanggar hukum, sementara PHK terhadap Penggugat didasarkan Penggugattelah melakukan kesalahan berat dan tidak mematuhi serta mengindahkaninstruksi atasan, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Obscuur Libel Tergugatdengan mendasari

Penggugat yang keliru, menurut Majelis Hakimpada intinya Tergugat bermaksud menyatakan bahwa alasan pemutusanHalaman 20 dari 31 Putusan No.286/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sudah tepat sehingga menjadikanGugatan Penggugat keliru, sementara memperhatikan petitum pokok Penggugatadalah memohon kepada Majelis untuk memutuskan hubungan kerja dan tuntutanpembayaran kompensasi, selanjutnya memperhatikan bantahan Tergugat dalamperselisihan ini, menjadikan alasan yang mendasari

pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat merupakan perselisihan pokok, sehingga Eksepsi Tergugattelah menyentuh substansi perselisihan;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menjadikan EksepsiTergugat atas hal ini menjadi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yangberikutnya mendasari bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaransejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalildalil yang tidakbenar dan menyesatkan

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 22 Maret 2018, serta terhadap petitum Penggugat angka 4 dapatdikabulkan sebagian sepanjang berkenaan dengan putusnya hubungan kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (3) yangmemohon untuk menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidaksah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan sahpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta terdapatalasan yang mendasari

Akibat perbuatanterlapor melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapandan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentikdan/atau perlindungan konsumen, selanjutnya korban merasa dirugikan.Selanjurnta korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatimguna proses hukum lebih lanjut Bahwa dengan mendasari laporan polisi sebagaimana tersebutdiatas, Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan yang diamanatkan oleh Undangundang, Termohonselanjutnya melakukan

) Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan namadan/atau status tanpa menggunakan kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari

yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud ;sedangkan terbitnya sertifikat dengan logo Cambridge, tidak adasatu aturan hukumpun yang mengatur ;bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yang dipeolehTermohon selama proses penyidikan perkara Laporan PolisiNomor : LPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017dengan mendasari

dinyatakan ditolak ;Bahwa menanggapi dalildalil praperadilan Pemohon pada angka 9 dan10 tentang dalil penanganan perkara yang lama dan proses sudahmemasuki penyidikan namun justru dihentikan penyidikannya, bahwadalildalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasathukum karena dalam proses penyidikan perkara a quo, Termohonmelaksanakan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017, sudah sesuaidengan prosedur hukum yang benar dan sudah mendasari

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat a quosecara menyeluruh, telah nyata dan terbukti bahwa gugatanPenggugat a quo telah kabur (Obscur libel), karena halhal yangtertuang dalam posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskandasar hukum (Rechtgrond) yang mendasari gugatan a quo secarajelas dan tegas.Sehingga gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi asas jelasdan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusive) sebagaimanayang disyaratkan dalam pasal 8 RV.Bahwa hal yang mendasari gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena halhal yang tertuangdalam posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari gugatan secara jelas dan tegas.

memperhatikan surat gugatan, ternyatadalil perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum telahdikelompokkan tersendiri dalam gugatan, sehingga mudah untuk dipahami;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang digunakan dalam perkaraperbuatan melawan hukum maupun perkara wanprestasi didasarkan padaperistiwa proses pembimbingan, pemberian nasihat dan mengenai jasa dariPenggugat terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapioleh Saiful dkk;Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa yang mendasari

angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.

Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika

Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari