angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PARA PENGGUGATpada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk DITOLAK untukseluruhnya;Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah a quo dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il tidak dapat dikualifikasikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum sehingga senyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadapdalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka34 beralasan hukum untuk DITOLAK;Bahwa mendasari

Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan BUKANLAH bukti kepemilikan, lagi pulaberdasarkan fakta persidangan sebagaimana buktibukti surat yakni P12,P13, P14, P16, P17, P18, P19 dan Bukti P20, TIDAK TERCATATBAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK adalah SARLIN LOMI in cassuPENGGUGAT I, sekarang PEMBANDING I, sehingga mendasari dalilsebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan PARAHalaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG10.PEMBANDING

Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraiankeberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkaraa quo, PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan dalildalil Gugatannya, malah sebaliknya PARATERBANDING dahulu PARA TERGUGATlah yang mampu membuktikandalildalil bantahannya;.

Bahwa mendasari dalildalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, makatelah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangatcermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan,sehingga terhadap keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahuluPARA TERGUGAT dengan seluruh dalildalilnya halaman 10 s/d halaman14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari PARAPEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT dan keterangan saksi dariPARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT adalah mengadaada,sehingga

beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya;Bahwa mendasari keseluruhan dalildalil bantahan sebagaimana telah diuraikanmaka dapat disimpulkan :1.Seluruh dalildalil keberatan PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGATdalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang barutetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan Judex Factiesebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;.

Il tunduk secara tegas mengikuti gugatan yang diajukan ParaPenggugat.Bahwa didalam uraian Penggugat dan Penggugat II pada angka 12dan 13 gugatan, ditariknya Tergugat II bukan sebagai ahli waris dariAlmarhum J.Xxxx xXxxxxx , namun ditariknya Tergugat II dalam perkara iniHalaman 19 dari 35 putusan Nomor: 20/Pdt.G/2020/PA.MkIkarena secara defacto Tergugat Il menempati rumah dan tanah objeksengketa.Bahwa proses acara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agamamendasari ketentuan hukum acara perdata, mendasari

menyatakan bahwa Rony Tammu.SH adalahsuami Tergugat II, bahwa begitu pula Tergugat dan Tergugat II menyatakanRony Tammu.SH, sebagai penyewa adalah tidak benar, berdasarkanpengakuan Tergugat dan Tergugat II dalam jawaban angka 10, Tergugat dan Tergugat II menyatakan dengan adanya izin dan hibah tersebut makamenurut hukum Tergugat berhak menggunakan haknya tersebut danmenyuruh siapa saja termasuk suami Tergugat II dan Tergugat II tinggal ataumenyewa atau menempati tanah dan rumah objek sengketa.Bahwa mendasari

menempatkan seseorang yang tidakdigugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan denganasas acara perdata hanya Penggugatlah yang harus berwenang untukmenentukan Siapasiapa yang akan digugatnya.Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il, menyatakan bahwagugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ditarik atau dilibatkanahli waris dari Almarhum J.Xxxx xxxxxx atau ahli waris pengganti lainnya,sebagaimana yang diuraikan Tergugat dan Tergugat II pada eksepsi ke2(dua) halaman 3.Bahwa mendasari

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam angka 11, mengenai izinyang tidak pernah dicabut oleh Almarhum J.Xxxx xxxxxx , sehingga tidakada itikad buruk dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II, menguasai tanah objek sengketa.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dan Tergugat Il, sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku, mendasari ketentuan hukummaka dengan meninggalnya yang memberikan izin maka izin tersebutberakhir dan tidak berlaku lagi dengan meninggalnya yang memberikan

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundamenttun petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Namun ternyata Judex Factitidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi tersebut;Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendasari pada hubungan PKWTdengan Tergugat, yang menurut Para Penggugat melanggar Pasal 59 UUNomor 13 Tahun 2003 dan dihubungkan dengan Anjuran dariDisnaker Nomor 696/1.835 yang menganjurkan agar Para Penggugatmempekerjakan dengan status pekerja tetap yang dituangkan dalam PKWTT;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada hal. 44, menyebutkan:Halaman 22 dari 33 hal. Put.

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangundangan;Bahwa mendasari pada bukti T3, T4 dan T5 tersebut di atas dengandemikian pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyebutkan impilkasihukumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13Tahun 2003 mengenai hubungan kerja antara Para TermohonKasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat PKWT demi hukumberubah menjadi PKWTT, tidak lagi menjadi kewenangan PengadilanHubungan Industrial

namun menjadi kKewenangan dari Pengadilan Negeriuntuk mengadili sengketa mengenai peningkatan status PKWT menjadiPKWTT, yang tunduk pada ketentuan Pasal 118 HIR;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebutdan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili, oleh karenanya Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 163/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt.

Padt.SusPHI/2016tanpa kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar uangkompensasi PHK kepada masingmasing Penggugat berupa uangpesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa mendasari

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /fetelijke grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Selanjutnya ketentuanmana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat,sehingga mengakibatkan sanksi yang harus dikenakan terhadap tergugat atastanah obyek tersengketa tersebut?.

Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasarfaktanya (fetelijke grond).Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta /feteliike grond) dengan sebenarbenarnya dan sejelasjelasnya.Melalui judulnya jelas bahwa jenis gugatan ini adalah gugatan PMH, namun disinitimbul pertanyaan : apakah benar obyek tanah yang dituntut oleh penggugat saatini adalah didalam kekuasaan penggugat

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugatagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehingga

setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamnomor : 1743/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 8 April 2014, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014, kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2014, dan buktibuktisurat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

2018PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpakehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara:Menimbang, bahwa yang mendasari

denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbulHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNdipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 30Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.GsgTergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untukmendapatkan perhatian dan kasih saying serta berkomunikasi dengan baikdari orang tua kandungnya;8.

Sambongharjo Rt.05 Rw.06 Desa Kalisari, KecamatanKradenan, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadiberwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan olehPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2017/PN.Pwdperubahan Nama adalah karena nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikahberbeda dengan identitas pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk danKartu

Put.No. 129/PID.B/2013/PTRdengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriRengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannyamengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahanTerdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepatdan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnyasendiri

Nomor 1Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telahberusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 deanperubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya rumah tangga Pemohon

mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 27 Agustus1969 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulanakan tetapi berdasarkan pernyataan Penggugat di depan sidang dan dikuatkan denganketerangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini hidupbersama di Sumatera dan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit (stress), sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Nomor.290/Pid.B/2017/PN.Lbp,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.

Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.

Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari

Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.