Ditemukan 51522 data
35 — 21
surat panggilan ke3 dari Kaotmil lL08 Jakarta Nomor : B/1023/V/2016 tanggal 2 Mei2016 dan 4 (empat) kali dari 4 empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihakKesatuan Terdakwa Dan Group 3 Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat DanjenKopassus Nomor : B/160/II/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan bahwa TerdakwaSerda Ahmad Gusairi NRP 31970367950178 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer lIO8 Jakarta karena belum kembali ke Kesatuan.Menimbang, bahwa dengan mendasari
Republik Indonesia tidak dalam keadaanperang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugastugasoperasi militer maupun perang.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebuttidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisaditinggalkan, maka dengan mendasari
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini tidak pernah diterima oleh Pelawan sehingga besardugaan Pelawan bahwa ini semua adalah inprosedural dan rekayasa Terlawan I;2 Dalil angka 12: bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan IIl........... pada dasarnyainprosedural karena Pelawan menduga adanya rekayasa dari pihak Terlawan I3 Dalil angka 15:bahwa Pelawan menduga adanya kerjasama antara Terlawan I dan Terlawan IIIBahwa di dalam posita perlawanannya Para Pelawan juga tidak menguraikanmengenai dasar hukum maupun dasar fakta yang mendasari
petitum perlawanan ParaPelawan buti 6 yang meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan Terlawan I yangmenjual lelang objek sengketa dengan nilai Rp100.100.000,00 sebagai perbuatanmelawan hukum;Bahwa perlawanan yang hanya didasari oleh dugaandugaan Para Pelawan dan tidakmemuat dasar hukum maupun fakta yang mendasari petitum perlawanannya yangdemikian sesuai hukum acara yang berlaku jelas mengakibatkan perlawanan ParaPelawan menjadi kabur dan tidak jelas;Bahwa dalam perlawanannya a quo Para Pelawan
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpersetujuanpersetujuan, yang memiliki kekayaan yang sama sekaliterlepas dari kekayaan anggotaanggotanya/pengurusnya;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkanhukum dengan mendalilkan bahwa Surat Perjanjian PenambanganBatubara tanggal 19 November 2014 dan Perjanjian KerjasamaOperasi (KSO) tanggal 24 November 2014 adalah perjanjiankerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan satukesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena Perjanjian tanggal 19November 2014 (bukti P2) adalan yang mendasari
Nomor 1109 K/Pdt/2017Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 19November 2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 24November 2014 adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat denganTergugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karenaperjanjian P2 adalah yang mendasari kerjasama tersebut yang memuatkesepakatankesepakatan diantara mereka, sedangkan perjanjian P3adalah kerjasama operasional penambangan batubaranya yang memuatkesepakatankesepakatan
118 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
waktu 7 X 24 jam, SPN keIl tenggang waktu 3 X 24 jam, kemudian SPB keIlll diberi waktu 1 X 24 jam danwaktu terakhir tanggal 18 Desember 2007 memerintahkan PARA PENGGUGATmembongkar bangunan tempat tinggal PARA PENGGUGAT di atas tanah miliksendiri sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang sudahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ;Bahwa penerbitan SPB kel, SPB kell, SPB kelIl dikeluarkanTERGUGAT hanya mendasari
No. 194 K /TUN/2009PERINTAH BONGKAR TERSEBUT, BAHWA SEBENARNYA TERGUGATHARUS SUDAH MEMPEROLEH GAMBARAN YANG JELAS MENGENAIFAKTA YANG RELEVAN maupun semua kepentingan yang tersangkuttermasuk kepentingan PARA PENGGUGAT yaitu PEMILIK BANGUNAN yangberdiri di atas tanah milik sendiri PARA PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAThanya mempedomani atau mendasari Sertifikat HPL No.10 tersebut sehinggaTERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Bongkar kel, Kell, Kelll terhadaprumah atau bangunanbangunan rumah PARA PENGGUGAT
7 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
10 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
16 — 10
setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamnomor : 1743/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 8 April 2014, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2014, kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2014, dan buktibuktisurat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari
29 — 18
denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbulHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNdipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 30Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
20 — 10
2018PA.Blu dan tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpakehadiran Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara:Menimbang, bahwa yang mendasari
68 — 13
Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.901/Pdt.G/2021/PA.GsgTergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untukmendapatkan perhatian dan kasih saying serta berkomunikasi dengan baikdari orang tua kandungnya;8.
25 — 4
Sambongharjo Rt.05 Rw.06 Desa Kalisari, KecamatanKradenan, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadiberwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan olehPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2017/PN.Pwdperubahan Nama adalah karena nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikahberbeda dengan identitas pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk danKartu
36 — 22
Put.No. 129/PID.B/2013/PTRdengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriRengat Nomor 120/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 18 Juni 2013,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannyamengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahanTerdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepatdan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnyasendiri
9 — 1
gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulanakan tetapi berdasarkan pernyataan Penggugat di depan sidang dan dikuatkan denganketerangan 2 orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini hidupbersama di Sumatera dan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit (stress), sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari
9 — 3
Nomor 1Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telahberusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhiketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 deanperubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya rumah tangga Pemohon
54 — 17
dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPersidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam tanggal 27 April 2017 Nomor.290/Pid.B/2017/PN.Lbp,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari
8 — 0
mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 27 Agustus1969 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
19 — 2
Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugatagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang sulit didamaikan lagi sehingga
87 — 7
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat
Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari
Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan
tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari
Terbanding/Terdakwa : Dede Prista Ramadan
93 — 42
.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding
Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya
10 — 0
No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan
ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis