Pemohon:
Amik Atmiati
Termohon:
Kementerian Ketenagakerjaan

Taufik Rigo;Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

P U TT U S$ A NNOMOR: 123/G/2011/PTUN JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan denganpertimbangan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkara antaraTAUFIK RIGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia, bertempat tinggal diJalan Sadewa Dalam No. 3 Rt. 014, Rw.005, Tanah

No.123/G/2011/PTUNJKTSEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JalanPejambon No. 6, Jakarta Pusat. , dalamhal ini memberi kuasa kepada : DIAR NURBINTORO. Direktur HukumKementerian Luar NegerieeRICKY SUHENDAR. Kepala Sub DirektoratPelayan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee eee eee eee eeeWAHYU HARI SATRIO. Staf Sub DirektoratPelayanan Hukum, Direktorat HukumKementerian Luar NegeriR.l.j eee ee ee eee eee rereWENDY BUDI RAHARJO.

RAYHAN DUDAYEV, S.H ; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Dan Jika Diteruskan,Reklamasi Justru Perparah Banjir Jakarta,, diakses 11 Juni 2017);TERDAPAT KOMITE BERSAMA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTALINTAS KEMENTERIAN YANG MENGKAJI KEBNAKAN PROYEKREKLAMASI TELUK JAKARTA;Berkaitan dengan perlu dilakukannya kajian sesuai dengan arahan Presiden,Kementerian Koodinator Kemaritiman di bawah Rizal Ramli pada waktu ituHalaman 5 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTkemudian membentuk Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakartamelalui Surat Keputusan Menteri

Komite ini diketuai oleh Kementerian Koordinator Kemaritimannamun berisikan anggota tim yang berasal dari Kementerian Kelautan danPerikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PemerintahProvinsi DKI Jakarta, dan lainlain;Atas dasar hasil kerja Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada 1Juli 2016 Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Kemaritiman memutuskanuntuk membatalkan proyek reklamasi Pulau G, juga Pulau C, D, dan N.Pembatalan tersebut dilandaskan pada kajian yang menyatakan

PLN (Persero), juga dinilai menganggu lalu lintas kapal nelayan(Kementerian Koordinator Kemaritiman: Reklamasi Pulau GDihentikanSelamanya, ,diakses 11 Juni 2017);Sebelum Kemenkomaritim menghentikan reklamasi Pulau G, C, D, dan N diTeluk Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terlebihdahulu menghentikan sementara pembangunan Pulau C, D, dan G melaluisurat keputusan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 6 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KTRepublik Indonesia

;Kajian yang disebutkan oleh Menteri Luhut Panjaitan tersebutlah yang kamiminta kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman namun hanya diberikan 1Halaman 7 dari 51 hlm, Putusan No. 5/G/KI/2017/PTUNJ KT(satu) file berjudul Rumusan Rekomendasi Komite Bersama Reklamasi PantaiUtara Jakarta yang dalam bentuk hasil scan print out power point yang hanyaberisi poinpoin rekomendasi sebanyak 9 (sembilan) halaman tanpa adanyakajian apapun;Hasil kerja Komite Bersama hanya rekomendasi 9 (Sembilan) halaman powerpoint

;Bahwa dalam pendapat berbedanya Ketua Majelis Ev Trisulo D. secarajelas mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang mejadidasar rekomendasi yaitu Dokumen review terhadap dokumen izinlingkungan Teluk Jakarta dan Dokumen Master Plan NCICD tahun 2014;Bahwa dijelaskan juga bahwa terdapat dokumen lain yang menjadi dasarrekomendasi yaitu dokumen hasil kajian teknis reklamasi detail (untuk 17Pulau) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;Bahwa dengan pendapat berbedanya, Ketua

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN; PT. KARUNA SUMBER JAYA;

Tuney& DEMI KEADILAN BERDASARKAN cegiHaNan YANG MAHA ESAs Ss ks Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan se& memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang &s sys bersidang di gedung Pengtiilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, JalanCikini Raya No. 1173akarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaioPberikut dalam perkara antara :22000 224> Y4 aKEPALABADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Nae& Berkedudukan di Gedung E antaif 6, 7, KementerianOo SsSP

Pc Fungsional Karantina Tumbuhanee dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantinan= Pertanian ; *. wa nnn nnn n nnn nnn nn nnn nena enna nn nnn nnn enna ae >GKesemvanyasWarganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian, di Gedung s&1 Sr Jl.

,M.H;KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

., tanggal 22 April 2015 tentangPenetapan Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 56/PENHS/2015/PTUNJKT tanggal 23 April 2015tentang penetapan hari dan tanggal Persidangan;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon;Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 339/VIVKIPPSA/2014,tanggal 13 Februari 2015 antara Citra Hartati terhadap Kementerian LingkunganHidup

Lampiran peta seluruh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentangpenetapan IUPHHKHA dan IUPHHKHT merujuk pada lampiran yangdiberikan oleh Kementerian Kehutanan pada permohonan informasisebelumnatas nama ICEL;Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKT4.

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajibanmenyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yangakurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawahkewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yangdikecualikan sesuai perundangundangan. Sehingga informasi yang akandiberikan adalah peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani olehpejabat yang berwenang dalam format hardcopy dan hasil digitalisasinyadalam format JPEG dan PDF;b.

Bahwa dalam keterlibatan secara aktif Pemohon dalam mendorongpenggunaan informasi geospasial dapat dilakukan dengan memberikanmasukan secara langsung terhadap Kementerian Kehutanan denganmelihat pada peta resmi yang sudah diberikan dalam format JPG dan PDFHalaman 25 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNJKTPosterior) dibandingkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5) Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmenyebarluaskan IGT yang belum disahkan, maka KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 46 joPasal 62 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuanPasal 68 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011;6) Data peta yang boleh disebarluaskan adalah

LAILI ANITA VS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TRI SASONO;KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

;Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat dari TimAdvokasi Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan CikiniRaya Nomor 60 Jakarta Pusat, yang bertindak baikbersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Maret 2015, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan : Gedung Kementerian BUMN,Halaman dari 21Halaman.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; FOREST WATCH INDONESIA

PUTUSANNomor : 123/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarasingkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaiberikut, dalam perkara antara :SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN' REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala WanabaktiBlok lantai 3 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta.

,dan Afiat Megoaji, S.Sos, kesemuanya PNS padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl,beralamat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. KS.7/IIKUM/2015 tanggal 25 Mei 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATANdahulu TERMOHON INFORMAS!

KEMENTERIAN KEUANGAN RI.

HASAN ISMAIL VS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, dkk.

TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.

Bambang Sarengat, jabatan Kepala SubDirektorat Organisasi Perguruan Tinggi, DitjenDikti, .Kementerian Pendidikan Nasional ;. Iriyanto Nainggolan, S.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan Nasional ; Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., jabatanKepala Seksi pada Sub Direktorat OrganisasiPerguruan Tinggi, Kementerian PendidikanNasional ; .

Dimpos Batubara, S.E., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 8. Dyah Kisworini, S.H., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 9.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI CQ. BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ; LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (LSM P3KN).

,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalahperangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalampemerintahan.Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008, menyatakan:Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Pasal 1 angka 25 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015,menyatakan:1.

Kementerian Negara terdiri atas:(angka 25) Kementerian Kelautan dan Perikanan.Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor2/G/KI/2017/PTUNJKT.Pasal 56 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2015,menyatakan:Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsiKementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Berdasarkan dalil tersebut di atas Kementerian Kelautan dan Perikanan R.lI.termasuk dalam kategori Badan Publik Negara sebagaimana ketentuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan cqPPID Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menanggapi permintaaninformasi tersebut, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publikmengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 11 November 2015 yangdikirimkan melalui pos pada tanggal 12 November 2015 (vide bukti P5 dalamberkas perkara Komisi Informasi), yang ditujukan juga kepada Kepala BPSDMKementerian Kelautan dan Perikanan cq PPID Kementerian Kelautan danPerikanan;Halaman 49 dari 61 halaman Putusan

di Lingkungan Kementerian Kelautan danPerikanan yang menentukan bahwa atasan PPID adalah Sekretaris JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan juga kekeliruan penyampaian keberatanbukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan akibatperan Kepala BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pasif dan tidakresponsif dengan tidak memberikan surat penjelasan apapun mengenai kemanaseharusnya surat keberatan tersebut ditujukan, hal mana menunjukkan tidakadanya pengelolaan dan pelayanan

Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan;Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Penggugat:
PANUT
Tergugat:
Kementerian ATR / BPN RI

MOENZIER HOESIEN VS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said BI X 59 KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan;2. DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN,KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said BI X 59 KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan;3. RSUP NASIONAL DR. CIPTOQ MANGUNKUSUMO,berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 71, JakartaPusat, diwakili Dr. dr. C. H.

Kementerian Kesehatan, dan sekaligus meminta agar PenggugatHalaman 4 dari 19 hal.

Bahwa karena Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas namaTergugat I/Kementerian Kesehatan RI tersebut telah diterbitkan secaramelanggar hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atasnama Tergugat I/Kementerian Kesehatan RI tidak sah;14.

Selain itu dalildalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat yang berhubungan denganterbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 548 Tahun 1993 atas namaDepartemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI), yangmengajukan permohonan sehingga sertifikat tersebut diterbitkan adalahDepartemen Kesehatan RI (sekarang Kementerian Kesehatan RI).

Dengandemikian seharusnya gugatan dalam perkara a quo ditujukan hanyakepada Kementerian Kesehatan RI;Berhubung dalam perkara a quo gugatan juga ditujukan kepada DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia (yang merupakan Unit Eselon di lingkungan KementerianKesehatan sebagai Tergugat Il) dan RSUP Nasional Dr.

Pembanding/Penggugat : PANUT
Terbanding/Tergugat : Kementerian ATR / BPN RI

Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

RUSLIN, S.Pd VS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT;

:Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/PenasihatHukum, berkantor di Jalan Alfonsius Nisnoni, Nomor 14,Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota KupangNTT,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, tempat kedudukan di KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada ALI ANTONIUS ,S.H., M.H.

Jabatan Guru, tanggal 5 Januari 2015 (KTUN Objek Sengketa):Bahwa yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa adalah Memberhentikan Penggugat dalam jabatan strukturaldan mengangkat Penggugat dalam jabatan fungsional sebagaimanadiktum Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yangmenentukan Memberhentikan Penggugat Dari Jabatan Kepala SeksiPendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor DanMengangkat Kembali Yang Bersangkutan Ke Dalam Jabatan GuruMuda Bidang Studi IPS

AgamaKabupaten Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan danBimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama SumbaTengah; Keputusan Menteri Agama RI Nomor KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013tanggal 16 Januari 2013 Penggugat telah diberhentikan dari KepalaSeksi Kapendais Dan Pemberdayaan Masjid Kantor AgamaKabupaten Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi PendidikanIslam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor;Sehingga dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa maka sangat merugikan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kemballiPenggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat dilingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dankewajibannya sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku;5.

Putusan Nomor 62 K/TUN/2016lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dankewajibannya sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H.

KEMENTERIAN KEUANGAN CQ MENTERI KEUANGAN >< DIYANI PUJI ASIH CS