Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi yang setelahdisumpah memberikan keterangan masingmasing sebagai berikut : Saksi 1 nama XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan ;e Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari

Dan antara Pemohon dengan calon suaminya juga tidak ada hubunganfamili atau keluarga yang dapat menghalangi perkawinan ;Saksi 2 : nama XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan;Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari penolakan tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, keponakan Pemohon dan Saksi II Asli , adik kandung Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Nali bin Maudin dan Rengganis bin Nali, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Wlaodl abs ole p rf. r2.w LacilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEI UI JI J ve pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

.05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 dan telah pula membacaserta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehpihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukanmasingmasing oleh Tergugat / Terbanding , Turut Tergugat / Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Amar PutusanNo. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016, akan tetapi pertimbangan yang mendasari

amar putusan tersebut, menurut Pengadilan Tinggitidak tepat dan harus diperbaiki ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaikipertimbangan yang mendasari Amar putusan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatanPenggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan tidakmenguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungannya antara obyeksengketa dengan para Tergugat / para Terbanding dan para Turut Tergugat /Halaman 4 dari 6 hal Put

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama HITAM dan HITAM dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama MHITAM telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah10menguatkan dalil dalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutwits be p bo .w Lao IIbe tiedArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ;oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus12diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Mbt .U lI WJ IJ Set (rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari

Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Andi Herman dan bukannya Saudara Suleman selaku PemilikMobil, dan Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku Pemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanOleh Terdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum ;Bahwa mendasari

mengetahui akibat dariperouatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terobukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Jumadi, Idris,Iran dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopirtruck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolong SaudaraHerman;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, karena faktanya saksi llyas/Eling tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

Nomor 2973 K/Pid.Sus/2015ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusipada putusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan

No. 0277/Pdt.G/2015 /PA.Btl.Girawat Glel POM QU Ga fe weeeeese ae cece ice errante)Bahwa dengan mendasari hal tersebut (Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selaku istri, serta menitipbkan anak anakkepada Penggugat, sekaligus mengingat sikap perilaku kasar dantemperamental Tergugat yang sudah tidak bisa dibenahi lagi), makaPenggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya /pernikahannya dengan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan Ceraipada Pengadilan Agama Bantul, yang telah tercatat dalam

Pada akhirnyaPenggugat menerima permintaan maaf Tergugat, dengan mencabutGugatan Cerainya pada Pengadilan Agama Bantul, tertanggal 10 AgustusBIO persian sisasinsanisnrneicnninest isan ints abrir isrnaaRg) Bahwa setelah dicabutnya Gugatan cerai oleh Penggugat, ternyata tidakbisa merubah sikap perilaku Tergugat, hal mana kebiasaaan pergi malamdan pulang pagi masih berlanjut, serta pertengkaran / percekcokan tetapsaja masih berlangsung, hal ini yang mendasari Penggugat harusmempunyai sikap tegas demi

masa depan dari kedua anaknya;h) Bahwa sekitar tanggal 22 Januari 2015, telah terjadi lagi pertengkaran /percekcokan / perselisihan yang sangat hebat, sampai terjadi adanyatindakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mendasari hal tersebutHal. 7 dari 21 Put.

Dimanahaltersebut telah mendasari sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa Penggugat maupun orang tua dari Penggugat sudah berusahamenyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauhini tidak ada titik temunya, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat,kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Bantul untukdiperiksa dan diadili menurut hukum yang berlaku ;Berdasarkan halhal serta alasanalasan tersebut di atas, dengan

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

Bahwa, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 padahurup b, dengan tegas disebutkan, bilamana putus karena talak maka bekassuami wajiob memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalamkeadaan tidak hamil* mendasari pasal in casu mendasar bila majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar nafkah maskan dan kiswah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)selama

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c joctopasal 149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnyadan bekas suami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belummencapai usia 21 tahun, untuk itu mendasari pasal in casu majelis hakimmendasar bila menghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaananak tersebut Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa;6.

Bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum, menegaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul, mendasari pasal in casuMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bersyaratmenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa 15 gram gelang emas 23 karat;7.

Bahwa, mendasari dalildalil yang ajukan Penggugat Rekonpensisehingga total kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonpensiadalah sebagai berikut : Poin 4. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Poin 5. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Poin 6. 15 gram gelang emas 23 karat;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon dalamKonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c jocto pasal149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan bekassuami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belum mencapai usia 21tahun, untuk itu. mendasari pasal in casu majelis hakim mendasar bilamenghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaan anak tersebutRp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;3.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannyahalaman 8 "Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila aka, memutussuatu perkara harus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan TingkatPertama tidak boleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan olehOditur Militer oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajibmembuktikan Pasal 59 ayat (1) huruf e UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 tahun 1997 bukan Pasal 62 UndangUndang No.5tahun 1997B.

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannya halaman 8"Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akan memutus suatu perkaraharus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan Tingkat Pertama tidakboleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer olehkarena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajib membuktikan Pasal 59ayat (1) huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997bukan Pasal 62 UndangUndang No.5 tahun 1997..

putusan Dilmilti Medan yang menyatakanPemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 62UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 sebagaimanayang telah diterapkan oleh Dilmil 04 Palembang sehingga hanyasekedar memperbaiki putusan Dilmil I04 Palembang adalah suatuputusan yang bertentangan/contra dengan pendapatnya sendiri(inkonsistensi) sebagaimana dalam pertimbangannya Putusan Dilmilti Medan halaman 8 "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akanmemutus suatu perkara harus mendasari

Mendasari UndangUndang No.5 tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) huruf e telahlimitatif ditentukan ancaman hukumannya, yaitu pidana penjara palingsingkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikitRp.150.000.000, paling banyak Rp.750.000.000..Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : PUT/B71/K/PMTI/AD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwaberada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10huruf 6b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapanPasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksaperkara Terdakwa.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkaraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.

belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari

dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari

AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.

terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari

tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari

proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari

Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari

(Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek

,MH. hakim Pengadilan Agama Pati sebagai mediator;Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pengeugat dan Tergugat supayahidup rukun lagi sebagai suami istn yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat padapersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengeugat, namunPengeugat tidak dapat menjelaskan fakta kejadian yang mendasari eugatan Pengeugat, yaknidalam posita Penggugat menyatakan bahwa

Pengeugat sudah menyarankan Tergugat untuk bekerja, namun Tergugatmatah dan menampar Pengeugat, kemudian pada bulan Febrauari 2013, Tergugat pergimeningealkan rumah sampsi sekarang ;Menimbang bahwa Pengeugat dalam positanya tersebut tidak dapat menjelaskan faktakejadian yang mendasari gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dansudah berpisah rumah, tetapi setelah dimintai penjelasan oleh Majelis ternyata Pengeugat tidakdapat menjelaskan fakta tersebut kapan terjadinya (Penggugat