Ditemukan 25994 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-04-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
Muzakir
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh
29 — 13
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 247/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Fahrul Armi, AS.T., Diwakili Oleh : Agus Triansyah, SH.
Terbanding/Tergugat : BUPATI TANAH LAUT
46 — 21
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 19-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 84/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : LINA TRIWAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA METRO
43 — 5
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 157/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : BENNY ALAMSYAH,S.H.,M.H. Diwakili Oleh : A.RAFIK, SH
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
Terbanding/Tergugat II : 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah DKI Jakarta ( Kapolda Metro Jaya),
143 — 42
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-08-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 13-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 23/G/2017/PTUN.KPG
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat:
JOHANIS BERE, A.Md
Tergugat:
BUPATI BELU
165 — 0
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 13-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 54/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat:
ADRI NOVRIANSYAH
Tergugat:
Kepolisian daerah Sumatera Selatan
159 — 0
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 197/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : SABAR PARLINDUNGAN SIAGIAN, S.E., M.M.Ak. Diwakili Oleh : SABAR PARLINDUNGAN SIAGIAN, S.E., M.M.Ak.
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPAHIANG Diwakili Oleh : ARI AFRIANTO, S.H., M.H.
101 — 34
  • ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan PengendalianPegawai Badan Kepegawaian Daerah dan PengembanganSumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang,Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di JalanSantoso No. 325 Kepahiang (Unsur Pemerintah KabupatenKepahiang);Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut:Telah membaca: 1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2013 — ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA;KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
47 — 31
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 103/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. JURIL CHARLY ONTHONI, M.Si Diwakili Oleh : NOIJA FILEO PISTOS SH MH
Terbanding/Tergugat : BUPATI HALMAHERA UTARA Diwakili Oleh : Silvanus Bunga, SH, MH
69 — 27
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 26-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 191/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 24 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
61 — 32
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 29-09-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 266/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat : Tedy Wirawan Diwakili Oleh : Nano Eka Yudha
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
94 — 43
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 05-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 14-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 5 Nopember 2015 — RASYIDIN, S.Pd,SD, Cs lawan BUPATI PESISIR SELATAN
108 — 66
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2011 — Putus : 28-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2011 — Surya Hasan, SH;1.Majelis Pengawas Pusat Notaris,2.PT. Sweet Indolampung
193 — 88
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-10-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 29
  • Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikutditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaituMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara danKepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar.Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidaklengkapnya pihakpihak yang seharusnya digugat. Dengan demikiangugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.B.
    Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yangdikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam halini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwaPenggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
    Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan olehKantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selakuPejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya denganmenerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil (Sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf fpoin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/317/BKD/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (T20).3420.
    /SDNMANGGALEWA/2015 atas nama Fitrianingsih tanggal 20 Mel2016 (Sesual dengan copy) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.2630/V.887/60 tanggal 7 September 2016, Perihal : Permohonan55Pembatalan NIP (Sesuai dengan copy) ;23 T23 : Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian NegaraNomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016, Perihal :Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (besertalampirannya) (Sesuai dengan asli) ;24 T24 : Surat Kawat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD
    2016 oleh Kantor Regional XBadan Kepegawaian Negara Denpasar.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 02-06-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2008/PTUN.Smg
Tanggal 25 September 2008 — TRI BUDAYATI, SH, Bupati Kebumen
114 — 39
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 62/B/2019/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
83 — 28
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PTUN KUPANG Nomor 01/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 21 Mei 2015 — JONAS MELKIANUS DULLY (Penggugat) WALIKOTA KUPANG (Tergugat)
120 — 57
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
94 — 32
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud denganSengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan
    Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalamgugatannya Huruf E Angka 1, Halaman 3 hanya merupakan gambaransingkat masa dinas Penggugat sejak diangkat sebagai ASN di lingkupPemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai denganPenggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian di Daerah Kabupaten Timor TengahSelatan sesuai kewenangan yang dimiliki yang tidak berkaitan samaHalaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 09/G/2018/PTUNKPGsekali
    Bulan Februari 2018dengan alasan atas perintah secara lisan dari Bapak Camat Nunbenadan Kepala Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihnan Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dikembalikan keKas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut Tergugat adalahdalil yang keliru dan membuktikan bahwa meskipun sebagai seorangPegawai Negeri Sipil namun Penggugat ternyata tidak paham dan tidaktahu tentang etika dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yangbaik karena sejujurnya tindakan
    (merujuk pada Surat dari BadanPertimbangan Kepegawaian/BAPEK Nomor: 397/BAPEK/S.1/2011,Tanggal 10 Agustus 2011, Perihal: Penahanan Gaji PNS) setelah melihatpada fakta bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilpada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatanterbukti tidak menghormati Keputusan Tergugat dan tidak melaksanakantugas dan kewajibannya sejak dimutasikan oleh Tergugat pada Tanggal19 Januari 2017 ke Kantor Kecamatan Nunbena bahkan untuk sekedarmelaporkan diri ke tempat
    (merujuk pada Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian/BAPEKNomor: 397/BAPEK/S.1/2011, Tanggal 10 Agustus 2011, Perihal:Penahanan Gaji PNS); no nc nno ne nc en nn enn nc nc nncnne9.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 123/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 16 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : ANDRIMARA PRIMA AR, S.H. Diwakili Oleh : FATHUL,S.H.
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
80 — 0
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 207/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
HENRY HAMONANGAN DAULAY, SP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
54 — 26